Dalam insiden Monas itu, pemerintah bisa berisiko dianggap melakukan rekayasa setidaknya dianggap mengetahui.

oleh Rusdi Mathari
PENYERANGAN oleh massa beratribut Front Pembela Islam atau Komando Laskar Islam terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, pada Minggu lalu di Monas, Jakarta Pusat adalah sesuatu yang serius dan memalukan. Dalih apa pun yang digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun semestinya memang tidak bisa dibenarkan. Polisi yang diharapkan menjadi pelindung setiap warga negara, pada hari itu ternyata lalai menjaga.

Monas dan sekitarnya pada hari Minggu itu memang riuh dengan massa dari berbagai aliran, ideologi, dan kepentingan. Di depan istana, ribuan massa Hizbut Tahrir Indonesia dan beberapa elemen mahasiswa berorasi meminta pembatalan kenaikan harga BBM dan menuntut melakukan nasionalisasi perusahaan minyak asing. Di areal Monas, ribuan pendukung PDI-P sejak pagi mengelu-elukan Megawati ketika partai itu memperingati hari kelahiran Pancasila dan melakukan gerak jalan. Menjelang siang, ratusan massa Aliansi Kebangsaan memasuki Monas untuk juga memperingati hari kelahiran Pancasila. Sementara massa FPI atau KLI terlihat berkumpul di salah satu sudut Monas.

Dalam keadaan seperti itu polisi tentu saja seharusnya sudah tahu bahwa bentrokan antara massa masing-masing kelompok sangat mudah tersulut. Namun penjagaan pada areal yang luas dan penuh massa itu, sebagian besar hanya dikonsentrasikan di depan istana. Simbol pemerintahan tampaknya dianggap lebih penting dibanding menjaga keselamatan banyak orang. Maka peristiwa berdarah pun tak terhindarkan dan belasan massa Aliansi Kebangsaan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, karena mengalami luka-luka serius.

Media massa hari itu dan keesokan harinya, ramai menuliskan insiden penganiayaan yang dilakukan oleh massa FPI (KLI) terhadap massa Aliansi Kebangsaan. Sejumlah kalangan termasuk pejabat pemerintah lalu menyampaikan penyesalan, sebagian mengutuk, sebagian meminta pelaku penyerangan diadili secara hukum dan sebagainya. Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, termasuk dari pejabat pemerintah yang menyampaikan penyesalan dan mengutuki insiden Monas.

Melupakan BBM Mengabaikan Mega
Lalu ke mana berita soal demo Hizbut Tahrir dan para mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM itu? Di mana pula berita soal penggalangan massa PDI-P yang memenuhi areal Monas bahkan hingga luber ke jalan-jalan sekitarnya itu?

Kecuali menjadi berita yang ditempatkan di pojok atau di halaman bagian dalam, bisa dikatakan tak ada berita tentang kedua aksi itu. Ada banyak alasan untuk melakukan hal itu tentu saja.

Antara lain karena aksi kekerasan itu memang sebuah aksi yang keterlaluan dan memalukan nilai-nilai kemanusiaan dan baru. Sementara aksi serupa seperti aksi pendukung PDI-P dan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, sudah sering terjadi setidaknya dalam beberapa pekan terakhir dan karena itu mungkin dinilai tak memiliki nilai berita.

Tapi satu hal yang patut dipertanyakan adalah, kenapa massa FPI atau KLI baru melakukan aksi penyerangan pada hari itu jika mengingat perseteruan mereka dengan Aliansi Kebangsaan sudah berlangsung cukup lama? Mengapa mereka begitu berani melakukan tindak kekerasan justru di “depan” istana, yang penuh dengan polisi? Atau mengapa polisi terlambat melakukan antisipasi dan kemudian tidak menangkap para pelaku?

Selama dua hari sejak kemarin pertanyaan-pertanyaan semacam itu banyak beredar di sejumlah kalangan. Bermacam teori dikemukakan, termasuk yang paling mungkin adalah teori ghatuk, merangkai dan mencokok-cocokkan; insiden Monas memang disengaja atau direkayasa untuk mengalihkan perhatian publik terhadap isu kenaikan harga BBM. Tentu saja akan tidak mudah untuk bisa membenarkan adanya rekayasa semacam itu, seperti halnya juga tidak sulit mengatakan bahwa pemerintah memang punya kepentingan unuk meredam aksi penolakan kenaikan harga BBM.

Beberapa hari sebelum harga BBM dinaikkan, sebagian warga di beberapa tempat di tanah air dihebohkan dengan SMS Santet; penerima SMS diberitakan kesurupan atau mengalami pingsan setelah membaca SMS. Ketika harga BBM benar-benar dinaikkan dan mahasiswa banyak turun ke jalan memprotes kenaikan itu, publik disuguhi berita soal Blue Energy dan hilangnya Joko Suprapto.

Ke Mana Para Mahasiswa
Pada puncaknya ketika polisi menyerbu Kampus Universitas Nasional dan melakukan aksi kekerasan terhadap para mahasiswa, muncul peristiwa-peristiwa lain yang semuanya terlalu mudah untuk disebut sebagai kebetulan: polisi menemukan granat di kampus Unas, seorang polisi yang digambarkan berusia separuh baya telah dipukul oleh mahasiswa, warga di sekitar kampus Unas mendatangi kampus itu dan menuntut wilayah mereka tidak dijadikan sarang narkoba, di Yogyakarta aksi mahasiswa di jalan ditentang oleh warga, ada pembagian BLT untuk para mahasiswa dan sebagainya; sembari di sisi lain melupakan fakta korban kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap para mahasiswa. Berita soal ditemukannya granat di Kampus Unas hingga kini bahkan tak jelas menguap ke mana.

Insiden Monas memang harus dan pantas dikutuk tapi pemerintah seharusnya juga bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Bukan hanya soal untuk menangkap para pelaku kekerasan melainkan juga harus bertanggung jawab untuk mengusut tuntas kenapa aksi kekerasan itu bisa terjadi dan siapa aktor intelektual di balik semua itu. Kalau hal itu tidak dilakukan maka insiden Monas sebetulnya memang sebuah rekayasa pengalihan isu dari penolakan kenaikan harga BBM menjadi isu kekerasan terhadap keyakinan. Lalu rakyat diharapkan melupakan penderitaan impitan ekonomi akibat naiknya harga-harga kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga BBM dan tidak melakukan protes, dan sebaliknya dibuat menjadi berkelompok-kelompok dengan paham dan keyakinan.

Dalam insiden Monas itu, pemerintah bisa berisiko dianggap melakukan rekayasa setidaknya dianggap mengetahui. Sebuah rekayasa jahat dan pengalihan isu yang sangat kuno, yang dulu sangat lazim dilakukan oleh rezim Orde Baru.