yellow-journalismKenyataan bahwa ada 83 wartawan menerima duit dari Kementerian Energi, sebetulnya hanya puncak dari gunung es tentang bagaimana uang dari banyak lembaga selama ini mengalir pada wartawan, media, dan organisasi wartawan.

oleh Rusdi Mathari
Lebih setahun yang lalu, wartawan di Kanada terlibat polemik soal boleh-tidaknya wartawan menerima uang. Mereka sudah paham, menerima uang dari sumber untuk peliputan jurnalistik adalah perbuatan haram, tapi yang menjadi persoalan bukan itu. Mereka menggugat para wartawan yang menerima bayaran setelah menjadi pembicara atau memberikan saran dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu.

Polemik mereka dipicu oleh Peter Mansbridge, kepala koresponden dan pembaca acara televisi Canadian Broadcasting Corporation [CBC]. Mansbridge diketahui menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi yang diadakan oleh organisasi produsen minyak Kanada, Desember 2012. Dia memuji-muji industri minyak, dan setelah itu mendapat bayaran.

Mansbridge karena itu dituding telah memanfaatkan pengaruhnya sebagai wartawan untuk industri minyak dan bisa menimbulkan konflik kepentingan. The Toronto Sun menulis, untuk usahanya itu, Mansbridge menerima honor dari perusahaan minyak Oil Sands sebesar US$ 28 ribu.

Jennifer McGuire, ketika itu Pemimpin Redaksi CBC, menolak memberikan komentar tentang wartawannya itu. Namun, Mansbridge menjawab tudingan miring terhadap dirinya lewat tulisan di blog.

Dia mendaku, setiap tahun menjadi pembicara setidaknya di 20 organisasi, termasuk organisasi nirlaba, dan materi yang akan disampaikannya dalam sebuah diskusi telah “diperiksa” terlebih dulu oleh manajemen senior. “Saya tidak menawarkan pendapat saya tentang masalah-masalah kebijakan publik atau isu-isu tertentu yang bisa mendominasi berita.”

Belakangan, kasus Mansbridge juga mengungkap puluhan wartawan yang terlibat dalam praktik serupa. Beberapa nama antara lain kolumnis The New York Times, David Brooks; kontributor CBC, Chantal Hébert; kolumnis The Globe and Mail John Ibbitson; dan wartawan Amerika Serikat, Seymour Hersh; disebut-sebut tercatat dalam daftar sebagai pembicara untuk acara-acara yang sama.

Tidak terlalu jelas ujung dari perdebatan kasus Mansbridge itu, pada akhirnya. Namun, polemik itu mengingatkan perdebatan yang sama yang terjadi di Amerika Serikat, 10 tahun sebelumnya. Saat itu koresponden ABC, Cokie Roberts, diketahui menerima bayaran sebagai pembicara pada sebuah seminar yang mengumpulkan dana untuk proyek-proyek komunitas. Alicia C Shepard, penulis senior American Journalist Review menulis, Roberts menerima cek sebesar US$ 35 ribu setelah berbicara di acara yang disponsori oleh distributor Toyota.

Sejumlah wartawan bereaksi keras atas kejadian itu. James Warren, Kepala Biro Chicago Tribune di Washington menyebut ABC yang membiarkan wartawannya berbicara di forum untuk kepentingan uang, sebagai media yang memalukan. James K Glassman, kolumnis di The Washington Post bahkan menyebut praktik semacam itu adalah “skandal besar Amerika berikutnya.” Roberts, dan Jeff Greenfield rekannya yang berbicara di forum yang sama, tak menanggapi kecaman terhadap mereka.

Masalahnya adalah tanpa mengetahui siapa [selain media tempat wartawan bekerja] yang membayar wartawan, akan membuat profesi wartawan rentan terhadap konflik kepentingan. Karena itu, Ben Bradlee, mantan Redaktur Eksekutif The Washington Post, pernah dengan keras menyebut wartawan yang berbicara di sebuah forum sebab pengaruhnya sebagai wartawan, dan kemudian menerima bayaran, sebagai wartawan yang rusak.

“Jika Institut Asuransi Amerika, jika ada hal seperti itu, membayar Anda US$ 10 ribu untuk sebuah pidato, jangan bilang Anda belum rusak. Anda bisa mengatakan Anda belum dan  Anda bisa mengatakan Anda akan menyerang masalah asuransi dengan cara yang sama, tetapi Anda tidak akan. Anda tidak bisa.” Pernyataan Bradlee itu dimuat di American Journalist Review edisi Maret 1995, dikutip oleh Jonathan Salant yang saat itu menjabat Presiden Masyarakat Jurnalis Profesional di Washington.

Abu-abu
Diakui atau tidak, wartawan memang punya pengaruh cukup besar. Pengaruh mereka bisa disalahgunakan, baik oleh wartawan itu sendiri maupun orang, kelompok, atau lembaga lain. Karena itu, hampir semua organisasi pers mengatur bagaimana wartawan harus bekerja, membuat kode etik agar wartawan bekerja dalam batas-batas tertentu dengan etiket dan martabat. Banyak kode etik wartawan menyebut dengan jelas bahwa wartawan tidak boleh atau dilarang menerima imbalan apa pun dari sumber berita.

Lalu, pekan silam, publik di Indonesia ramai mengomentari berita tentang 83 orang wartawan yang menerima duit dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusul pembacaan surat dakwaan terhadap Waryono Karyo [bekas sekjen di Kementerian Energi] di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Total uang yang diterima atau diberikan ke wartawan adalah Rp 53,95 juta, atau masing-masing wartawan menerima Rp 650 ribu.

Kenyataan itu, tentu [mestinya] menampar dunia wartawan. Namun kasus yang terungkap di Kementerian Energi sebetulnya hanya puncak dari gunung es tentang bagaimana uang dari banyak lembaga selama ini mengalir ke sejumlah wartawan, media dan organisasi wartawan.

Sudah bukan rahasia lagi di banyak kementerian atau lembaga, wartawan membentuk kelompok. Lewat kelompok itu mereka mengajukan proposal, meminta sumbangan untuk berbagai kegiatan dan keperluan atas nama kepentingan jurnalistik.

Para wartawan yang lebih canggih menggunakan pengaruhnya, misalnya, untuk kepentingan jual atau beli saham perusahaan tertentu, dan sebagainya. Wartawan-wartawan yang malang,  mendatangi dan mengancam instansi tertentu, sekadar memperoleh sekilo beras dan sekantung susu.

Wartawan-wartawan semacam itu jelas menerima duit, mendapat imbalan,  meminta sedekah. Sulit dibantah. Masalahnya, dalam perkara duit yang mengalir ke sejumlah wartawan banyak hal yang abu-abu. Samar dan nyaris tidak kentara.

Misalnya, bagaimana dengan wartawan yang ikut rombongan pejabat negara melanglang ke berbagai tempat dengan menggunakan fasilitas dan uang negara? Apakah wartawan yang karena kapasitas dan pengaruhnya lalu diundang sebagai pembicara di sebuah perusahaan atau lembaga, diminta memberikan saran dan rekomendasi, serta menerima bayaran—yang jumlahnya pasti jauh lebih besar ketimbang duit yang diterima 83 wartawan dari Kementerian Eenergi—seperti Mansbridge dan Roberts, bisa disebut menyalahi kode etik?

Bagaimana dengan wartawan yang berkumpul menjadi tim sukses atau tim “bayangan” seorang kandidat kepala daerah atau calon presiden seperti pada musim pemilu tahun lalu, yang juga menerima bayaran dalam jumlah cukup besar? Apa hukumnya ketika wartawan bungkam terhadap kerusakan lingkungan, misalnya, karena perusahaan yang melakukan perusakan itu memasang iklan berkala di media tempatnya bekerja?

Kini, muncul istilah baru: brand jurnalistik. Wartawan diundang dan dibiayai oleh sebuah perusahaan. Mereka diminta meninjau atau mencoba produk baru, lalu mereka dibiarkan menulis dan memberitakan tentang produk baru itu. Itulah iklan terselubung yang kian lama semakin banyak muncul di media, dan dibiarkan oleh banyak pengelola media.

Di sini, hal-hal semacam itu tampaknya belum diatur secara spesifik dalam kode etik jurnalistik, sementara para reporter di lapangan terengah-engah sebab  gaji yang diterima dari media tempat mereka bekerja, sama atau bahkan jauh lebih buruk dari upah buruh pabrik dilarang menerima duit dan imbalan dari sumber berita atas nama martabat wartawan. Dan celakanya, para reporter itu pula yang sering mendapat sanksi ketika publik mempersoalkan duit yang mereka terima.

Lalu adakah yang keliru, bila publik kemudian berseru bahwa dunia wartawan sebetulnya sungguh memalukan.

 

*Tulisan ini juga dimuat di “Ulasan” di prismaresource.com