aLaporan intelijen adalah salah satu dasar dari setiap tindakan yang akan diambil oleh presiden atau pemimpin pemerintahan. Namun banyak laporan intelijen yang memang sengaja dipalsukan,  dirancang seolah-olah benar, dan sebagian dibuat hanya untuk menyenangkan atasannya, presiden atau pemimpin pemerintahan itu.

oleh Rusdi Mathari
WAJAH Alberto Fujimori terlihat tegang. Matanya yang sipit terus menatap para hakim  yang membacakan putusan kepadanya tapi para hakim agung di Mahkamah Agung Peru bergeming. Senin kemarin, mereka sepakat menjatuhkan hukuman penjara 7,5 tahun kepada Fujimori, bekas presiden Peru itu. Dia dipersalahkan karena terbukti telah menyuap Rp 150 miliar kepada bekas kepala intelijen, Vladimiro Montesinos.

Itu adalah vonis penjara yang ketiga kali yang harus ditanggung Fujimori sejak dia tak lagi menjabat presiden pada 2000 dan kemudian berhasil diekstradisi dua tahun lalu. April silam, para hakim di mahkamah yang sama sudah mengganjar Fujimori dengan kurungan penjara selama 25 tahun.

Dikutip Reuters, para hakim menganggap bekas orang paling ditakuti di Peru itu, terbukti memerintahkan pembantaian dua lusin warga Peru ketika pemerintahannya memerangi pemberontak kiri pada 1990-an. Dua tahun sebelumnya, setelah dipulangkan paksa dari Chili, Fujimori juga sudah divonis 6 tahun karena menyuruh ajudannya untuk mencuri dokumen kriminal dari rumah istri Montesinos.

Kepada para hakim di pengadilan, Fujimori kemarin mengaku terpaksa menyogok Montesinos karena takut orang kepercayaannya melakukan skenario kudeta terhadapnya. Sebuah alasan yang kemudian diabaikan oleh para hakim. Di luar pengadilan, opini sengit menyudutkan Fujimori: dia menyuap Montesinos agar bisa meninggalkan Peru sembilan tahun lalu. Saat itu, situasi ekonomi dan politik Peru kaca balau menyusul skandal korupsi yang melibatkan Fujimori dan orang-orang di sekitarnya. Fujimori tak berkutik. Montesinos juga sudah ditangkap di Venezuela, dan segera akan diadili di Peru.

Lebih setahun silam, publik Amerika Serikat dikejutkan oleh temuan Fund for Independence in Journalism yang mengungkapkan kebohongan yang dibuat Presiden George W. Bush dan para pejabat puncak di Washington. Menurut mereka Bush dan para pembantunya telah mengeluarkan 935 pernyataan palsu menyangkut ancaman senjata pemusnah massal Iraq selama dua tahun sejak peristiwa 11 September 2001.

Lembaga itu juga menemukan ada 532 pidato, pengarahan singkat, wawancara dan peristiwa lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan Bush tentang senjata pemusnah massal Iraq  atau negara itu mencoba memproduksinya atau menghubungkannya dengan Alqaeda atau kedua-duanya. Kesimpulan studi ini dipublikasikan di situs Center for Public Integrity. “Pemerintahan Bush telah secara efektif membentuk pendapat umum agar menyetujui kampanye mereka untuk menyerang Iraq dengan alasan-alasan palsu,” demikian kesimpulan studi seperti dikutip oleh Yahoo!News (lihat “Study: False statements preceded war”, 23 Januari 2008).

Menurut Center for Public Integrity, studi tersebut berdasarkan arsip (database) selama dua tahun sejak 11 September 2001, dan informasi dari lebih 25 laporan pemerintah, buku, artikel, pidato, dan wawancara. Efek dari keterangan palsu ini diperparah oleh beribu-ribu berita dan siaran (televisi dan radio) yang dilakukan secara masif yang dibuat oleh media selama beberapa bulan peperangan.

“Tentu saja beberapa wartawan termasuk beberapa lembaga pemberitaan— juga mengakui bahwa sejak sebelum perang telah melakukan liputan tanpa kritik. Sebagian besar liputan itu bahkan ‘independen’ hanya dengan memuat pernyataan palsu dari pemerintahan Bush tentang perang Iraq,” demikian bunyi kesimpulan studi tersebut.

Dipalsukan
Charles Lewis dan Mark Reading-Smith, penulis hasil studi dan anggota Fund for Independence in Journalism menyebutkan, pemerintah Bush telah memimpin Amerika melakukan agresi militer ke Iraq pada 19 Maret 2003 berdasarkan informasi yang menyesatkan. “Sekarang tak perlu diperdebatkan lagi bahwa Iraq tidak memiliki senjata pemusnah massal apa pun atau memiliki hubungan dengan Aqaeda,” kata Lewis dan Reading-Smith.

Beberapa nama pejabat pemerintahan Bush yang juga dianggap bertanggung jawab oleh studi tersebut dalam kasus mengeluarkan pernyataan adalah Wakil Presiden Dick Cheney, Penasihat Keamanan Nasional Condoleezza Rice, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, Sekretaris Negara Colin Powell, Wakil Menteri Pertahanan Paul Wolfowitz dan Juru Bicara Gedung Putih Ari Fleischer and Scot McClellan.

Di antara para pejabat itu Bush menempati urutan teratas dengan mengeluarkan 259 pernyataan palsu terdiri dari 231 pernyataan tentang senjata pemusnah massal Iraq dan 28 pernyataan yang menghubungkan Iraq dengan Alqaeda. Powell berada di urutan kedua dengan 244 pernyataan palsu tentang senjata pemusnah massal Iraq dan 10 pernyataan yang mengaitkan Iraq dengan Alqaeda.

Kasus informasi palsu soal Iraq itu terjadi pada 2003 ketika Amerika mulai menyerbu Iraq. Pemerintah Bush saat itu beralasan, penyerbuan itu untuk menegakkan demokrasi dan menghancurkan senjata pemusnah massal yang dimiliki rezim Saddam Husein. Bush mengaku, info tentang senjata rahasia pemusnah massal itu berasal dari laporan intelijen, CIA.

Diketahui belakangan, informasi intelijen dari CIA tentang senjata pemusnah massal Iraq itu, ternyata palsu dan dibuat oleh agen CIA Valerie Palmer. Tujuannya  untuk pembenaran bagi langkah Bush menyerbu Iraq dan supaya dia mendapat dukungan parlemen dan simpati publik Amerika.

Kebohongan laporan CIA tentang senjata pemusnah massal Irak terungkap, setelah Judith Miller wartawati harian The New York Times dan Matthew Cooper wartawan majalah Time menuliskannya sebagai  laporan investigasi mereka berdasarkan keterangan seorang sumber. Kasus itu kemudian menyeret dua wartawan dan dua media tersebut ke pengadilan. Bush menganggap berita itu sebagai tindakan membocorkan rahasia negara dan meminta kedua wartawan untuk membeberkan identitas dari sumber berita mereka. Miller memilih bungkam dan dipenjara tapi Cooper sebaliknya.

Jones dan Permadi
Jumat pekan  lalu, beberapa jam setelah dua hotel mewah di kawasan Mega Kuningan  Jakarta dibom oleh teroris, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak kuasa menyampaikan kegeramannya. Di awal-awal pernyataannya, Yudhoyono menyebut serangan bom itu sebagai titik hitam dalam sejarah dan memperkirakan pelakunya sebagai kelompok teroris meskipun menurutnya belum tentu dilakukan oleh jaringan terorisme yang dikenal selama ini.

Setelah menyampaikan bela sungkawa, kalimat-kalimat selanjutnya dari Yudhoyono merembet ke soal Pemilu Presiden 2009 dan seterusnya. Dan yang mengejutkan, presiden kemudian juga menunjukkan foto-foto dirinya yang dijadikan sasaran latihan menembak oleh para teroris.

“Ini intelijen, ada rekaman videonya, ada rekaman gambarnya, bukan fitnah bukan isu. Saya mendapatkan laporan ini beberapa saat yang lalu,” kata Yudhoyono dengan mimik serius (lihat “Transkrip Lengkap Pernyataan SBY tentang Bom Kuningan,” Sumbawanews.com, 17 Juli 2009).

Kecuali soal pernyataan Yudhoyono yang terkesan mengaitkan aksi teror itu dengan Pemilu Presiden 2009 yang mendapat reaksi keras terutama dari lawan-lawan politiknya, usaha presiden yang menunjukkan foto-foto dirinya yang menjadi sasaran latihan menembak para teroris juga mengundang reaksi keras. Beberapa orang menganggap Yudhoyono sedang mencari simpati, sebagian lagi menilainya terlalu berlebihan.

Lalu foto-foto tentang dirinya yang dijadikan sasaran latihan menembak, yang  ditunjukkan pada Jumat siang itu, oleh beberapa orang juga dianggap sebagai foto-foto lawas. Dalam wawancara dengan majalah Tempo, Sidney Jones dari International Crisis Group mengungkapkan, foto-foto dibuat lima tahun silam.

Jones membenarkan bahwa foto-foto itu memang diambil oleh polisi ketika mereka menangkap seorang tersangka teroris di Kalimantan Timur Mei lalu. Namun  foto-foto itu sendiri berasal dari suatu pelatihan lapangan di Seram Barat 2004. “Mereka menggunakan foto SBY sebagai target sasaran tembak,” kata Jones seperti dikutip Tempo, edisi 3822/20-26 Juli 2009, Halaman 39.

Pernyataan yang lebih terang datang dari Permadi, Fungsionaris Partai Gerindra yang juga anggota Komisi I DPR RI. Di sela-sela Rapimnas II Partai Gerindra, di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin, Permadi mengatakan, foto yang memperlihatkan pelatihan teroris dengan menjadikan foto Yudhoyono sebagai sasaran tembak itu pernah diperlihatkan dalam sebuah rapat Komisi I di gedung DPR empat tahun lalu.

“Itu pernah dibeberkan empat tahun lalu di Komisi I. Waktu itu rapat soal Poso. Jadi SBY harus mawas diri karena telah dikelirukan oleh bawahannya,” kata Permadi.