Ical Bakrie, Politik Dua Wajah Itu

Aburizal Bakrie kini cenderung lebih dekat dan menyokong Susilo Bambang Yudhoyono,  bahkan  menjadi bagian dari tim sukses pemenangan incumbent itu dalam Pemilu Presiden 2009. Dia meninggalkan  Jusuf Kalla, sahabat seiring yang selalu membelanya.

oleh Rusdi Mathari
MINGGU dinihari yang lalu, seorang teman mengirim pesan singkat, SMS kepada saya. Dia memrotes daftar nama menteri yang terlibat dalam tim sukses kandidat presiden pada pemilu presiden mendatang yang saya cantumkan dalam tulisan “Sindikasi Yudhoyono.” Kata dia, Aburizal Bakrie bukanlah menteri yang bergabung dengan Tim Sukses JK-Win (Jusuf Kalla-Wiranto) melainkan bergabung dengan Tim Sukses SBY-Boediono (Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono).

Sehari sebelum menerima SMS itu, seorang pembaca di Politikana.com, rupanya juga sudah berkomentar soal itu. Saya membaca komentar itu pada Minggu siang kemarin, dan karena itu kemudian melakukan ralat. Namun benarkah Aburizal alias Ical telah “balik badan” dari Kalla ke Yudhoyono?

Ical tak bisa dipungkiri adalah salah satu orang berpengaruh di republik ini. Kekayaannya hingga akhir 2007 seperti pernah dicatat oleh majalah Forbes Asia mencapai US$ 5,4 miliar dolar. Dia karena itu dicatat oleh majalah yang sama sebagai orang paling kaya di Indonesia ketika itu. Jika dikalikan dengan kurs dolar Amerika Serikat seharga Rp 10 ribu, kekayaan Ical saat itu mencapai Rp 54 triliun (lihat “Indonesia’s 40 Richest,” Forbes.com, 13 Desember 2007).

Tahun lalu Forbes kembali menempatkan Ical dalam daftar “40 Orang Terkaya” di Indonesia dengan kekayaan US$ 850 juta. Peringkatnya melorot di urutan 9. Oleh majalah itu disebutkan, sepanjang 2008 keberuntungan Keluarga Bakrie telah merosot hingga 84 persen menyusul kejatuhan saham-saham perusahaan mereka di pasar modal. Menjawab pertanyaan Forbes, Ical juga mengritik rumor soal adanya  permusuhan dan skandal menyedihkan dalam pemulihan grupnya.

Jumlah harta Ical akan tetapi tetaplah besar, terlepas posisi Ical dalam daftar Forbes turun atau tidak. Tak ada kekayaan para kandidat presiden dan wakilnya yang menyamai kekayaan Ical yang diungkapkan oleh Forbes. Tak pula kekayaan Kalla, kandidat presiden terkaya dengan jumlah Rp 300 miliar. Dengan kekayaan itu juga, tak sulit bagi Ical, misalnya, untuk mendapatkan pengaruh dan koneksi politik.

Berjudul “Panas Digoyang Gempa Bumi” majalah Tempo edisi 17-23 November 2008 pada paragraph terakhir halaman 136 menuliskan, jasa Ical terhadap pasangan SBY-Kalla pada Pemilu Presiden 2004. Sumbangan dananya disebut-sebut selalu dua kali lebih besar ketimbang sokongan rupiah dari Surya Paloh untuk keperluan yang sama. Menurut Tempo, karena sumbangan itu, Ical kemudian mendapat jatah pos strategis: menko perekonomian.

Di artikel yang sama juga diungkapkan, perihal hubungan istimewa antara Ical dan Yudhoyono. Salah satunya menyangkut runtuhnya saham PT Bumi Resources Tbk., perusahaan batubara yang dimiliki Keluarga Bakrie. Hingga awal Oktober 2008, saham perusahaan itu anjlok sekitar Rp 5.000 per lembar, dari semula Rp 8.500 menjadi hanya Rp 3.000. Perdagangan saham Bumi kemudian dihentikan oleh otoritas bursa, termasuk juga saham-saham dari lima perusahaan dari Grup Bakrie.

Keluraga Bakrie diberitakan lalu mengadakan konsolidasi termasuk rencana menjual saham Bumi kepada Northstar. Mereka karena itu meminta agar perdagangan saham Bumi tidak segera dibuka kembali. Sebuah rencana yang kemudian ditolak oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Bu Menteri sebaliknya malah memutuskan untuk membuka kembali aksi jual-beli saham Bumi di lantai bursa pekan berikutnya.

Namun terungkap belakangan, Yudhoyono memerintahkan Sri agar terlebih dahulu bertemu dengan Ical sebelum benar-benar membuka perdagangan saham Bumi. Bu menteri menolak dengan alasan, pembukaan saham Bumi bukanlah urusan Ical, meski dia berstatus sebagai menteri di kabinet Yudhoyono.

Lalu ketika perdagangan saham Bumi diumumkan akan dibuka kembali pada 5 November 2008, Sri mendapat teguran dari Yudhoyono yang disampaikan melalui SMS. “Intinya, Presiden menyatakan kalau dalam organisasi ada yang tidak sepaham dengan perintah atasan, itu berarti tidak disiplin.” Begitulah kutipan lengkap Tempo.

Akibat teguran dari atasannya itu, Sri sempat mengambil keputusan untuk mundur dari kabinet. Keputusan itu dia sampaikan kepada Yudhoyono di Istana, 5 November 2009. Namun permintaan Sri ditolak oleh Yudhoyono.

Sumbangan Pemilu
Data Transparency International Indonesia menunjukkan, sumbangan konglomerat pada Pemilu Presiden 2004 memang lumayan besar. Pasangan Mega-Hasyim, saat itu antara lain disokong beberapa kelompok usaha, seperti perusahaan milik Prajogo Pangestu dan Djoko Tjandra, selain pengusaha dari Grup Mulia. Sebagai incumbent, Megawati disebut-sebut menerima pasokan dana paling banyak. Prajogo bahkan menyumbang Rp 6,95 miliar (lihat “Pemilu 2004 Tidak bebas Politik Uang,” Transparency International Indonesia).

Lembaga itu akan tetapi juga mencatat, jika pada putaran pertama pasangan Mega-Hasyim mengeluarkan dana lebih besar daripada pasangan SBY-Kalla maka pada putaran kedua, pasangan SBY-Kalla mengeluarkan dana lebih besar dari pasangan Mega-Hasyim.  Pasangan SBY-Kalla pada putaran pertama Pemilu Presiden 2004 tercatat megeluarkan Rp 71 miliar ditambah Rp 41 miliar pada putaran kedua. Itu termasuk sumbangan para pengusaha yang mencapai Rp 36 miliar.

Ada yang tidak terduga menurut TI Indonesia. Jumlah belanja dana kampanye dua pasangan  capres-cawapres itu ternyata  lebih sedikit dari yang dilaporkan. Penyebabnya, laporan pasangan kandidat yang telah diaudit hanya menyertakan item yang tidak dipantau. Antara lain, pengeluaran untuk atribut, media centre, sekretariat dan beberapa jenis pengeluaran lainnya.

Dari aturan yang dikeluarkan oleh KPU, semua sumbangan kepada kandidat presiden saat itu, niscaya melampaui aturan. Pada Pemilu 2004, KPU mengatur sumbangan dari individu hanya diizinkan hingga paling besar Rp 100 juta dan sumbangan dari perusahaan ditentukan sebesar Rp 750 juta. Persoalannya menurut TI Indonesia, tak ada audit resmi atas semua sumbangan itu. Kalau pun harus dihitung dan diverifikasi oleh para akuntan, biaya yang akan dikeluarkan ditaksir akan menelan ongkos US$ 120 juta.

Seperti disebutkan Tempo, setelah Yudhoyono terpilih menjadi Presiden RI ke-6, Ical kemudian duduk di kursi menko perekonomian. Salah satu penyokong utama Ical saat itu adalah Kalla. Dukungan itu termasuk ketika Ical dan kelompok usahanya terperangkap dalam kasus semburan lumpur di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Lumpur yang kali pertama menyembur pada 29 Mei 2006 itu melibatkan Lapindo Brantas Inc. salah satu perusahaan yang berkibar di bawah bendera Grup Bakrie.

Baik Ical, kelompok usahanya, dan kemudian pemerintahan Yuhdoyono melalui Kementerian Negara Riset dan Teknologi, semula memberikan pernyataan, semburan lumpur itu disebabkan oleh faktor alam, bencana gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta 10 hari sebelum lumpur kemudian merusak banyak hal di Porong. Pernyataan itu berbeda dengan pendapat banyak para ahli geologi dunia yang menyatakan semburan lumpur itu adalah akibat kesalahan manusia (pengeboran). Tahun lalu, dalam konferensi di Capetown, Afrika Selatan, sebagian besar ahli geologi dunia tetap berkesimpulan, semburan lumpur itu adalah akibat kesalahan manusia.

Setahun sebelumnya dalam laporan berjudul “The East Java Mud Volcano (2006 to Present): An Earthquake or Drilling Trigger?” juga terungkap, luapan lumpur Lapindo hampir bisa dipastikan diakibatkan oleh kesalahan pengeboran sumur Banjar-Panji 1 dan bukan disebabkan oleh efek gempa bumi seperti diklaim oleh pihak Lapindo. “Kami menyimpulkan luapan lumpur itu merupakan bencana tak wajar dan diakibatkan oleh pengeboran Banjar-Panji 1 yang tidak dilakukan dengan baik,” kata Richard J Davies dalam keterangannya seperti dikutip oleh kantor berita AP.

Davies merupakan salah seorang dari enam peneliti dari lima perguruan tinggi terkemuka di dunia, yang meneliti semburan lumpur Lapindo. Hasil penelitian itu kemudian diumumkan pada 11 Juni 2008.

Ganti Rugi
Lewat email, saya pernah mewawancarai Davies, ahli geologi dari Inggris yang disegani itu. Dalam email balasannya kepada saya, Davies antara lain menjelaskan, pihak Lapindo sebelumnya  pernah menghubungi tim peneliti, dan menyampaikan terima kasih kepada mereka karena sudah membagikan laporan penelitian. “Mereka mengonfirmasikan data pada Tabel 3, di mana kami membuat daftar kegiatan-kegiatan penting dan juga data,” kata Davies.

Tabel 3 yang dimaksud oleh Davies merupakan salah satu halaman dari laporan tim peneliti yang keseluruhan berjumlah 47 halaman. Di tabel itu tercantum tentang detil kegiatan pengeboran dari sejak 6 Mei 2006 hingga 3 Juni 2006, lengkap dengan hari dan jam. Menurut Davies, tabel itu dikirimkan kepada pihak Lapindo sebanyak dua kali.  Beberapa tulisan soal  semburan lumpur Lapindo itu bisa dibaca di Rusdi GoBlog.

Akibat semburan lumpur itu, tanah Porong yang dulu nyaman dihuni dan menjadi tempat mencari penghidupan banyak orang, hup….dalam sekejap lantas menjadi neraka berkepanjangan bagi sekitar 11 ribu orang yang tinggal dekat lokasi pengeboran. Ganti rugi atas persil, tanah, pekarangan, dan rumah tinggal para korban, sebagian besar untuk tidak mengatakan seluruhnya— hingga kini terus terkatung-katung, tidak diberikan dengan berbagai dalih argumen dan alasan.

Melalui YLBHI para korban lumpur Lapindo itu sebetulnya pernah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 8 Desember 2006. Oleh lembaga bantuan hukum itu, Lapindo dinilai lalai karena pembayaran ganti rugi materi untuk para korban hanya menjadi wacana dan adu pintar berdalih. Dalam gugatan itu, YLBHI juga menilai Lapindo telah gagal melaksanakan kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat. Adapun pemerintah dianggap telah melanggar UU 11/2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Selain kepada Lapindo, gugatan yang sama juga ditujukan kepada Presiden RI, Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pelaksana Minyak dan Gas, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Sidoarjo.

Yang kemudian terjadi, tiga hari sebelum bulan Desember 2007, gugatan YLBHI dimentahkan oleh majelis hakim. Para hakim sebaliknya membebaskan Lapindo dari segala tuntutan. Menurut para hakim itu, Lapindo tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan juga dianggap telah mengeluarkan banyak biaya untuk mengganti rugi warga. Majelis hakim yang diketuai Moefri tak lupa menyatakan, Lapindo telah membeli tanah warga Rp 1 juta per meter, untuk tanah rumah Rp 1,5 juta per meter, dan untuk biaya hidup sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerja sama yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi di tepi Sungai Brantas. Sahamnya 100 persen dikantongi oleh PT Energi Mega Persada Tbk. Perusahaan itu dimiliki Lapindo melalui anak perusahaan PT Kalila Energy Ltd. sebesar 84,24 persen dan Pan Asia Enterprise 15,76 persen. Ia pula merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. Di dalamnya, Grup Bakrie memiliki 63,53 persen saham dan sisanya dimiliki Rennier A.R. Latif sebanyak 3,11 persen, Julianto Benhayudi 2,18 persen, dan publik 31,18 persen. Duduk sebagai Chief Executive Officer Lapindo adalah Nirwan Bakrie adik kandung Ical.

Di Blok Brantas itu, Lapindo ditunjuk sebagai operator utama karena memiliki saham paling besar atau mencapai setengah dari total keikutsertaan eksplorasi dan pengeboran (participating interest). Peserta lainnya adalah Santos (18 persen) dan PT Medco E&P Brantas anak perusahaan dari MedcoEnergi (32 persen). Perusahaan yang disebut terakhir adalah perusahaan minyak dan gas bumi milik pengusaha Arifin Panigoro. Rumor menyebutkan sempat muncul perselisihan antara petinggi MedcoEnergi dan petinggi Grup Bakrie menyangkut soal bencana lumpur Lapindo.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, Yudhoyono menyatakan, Lapindo harus bertanggungjawab menutup semburan lumpur. Peraturan itu juga menentukan batas daerah yang warganya akan menerima ganti rugi dari Lapindo. Kewajiban yang lain, Lapindo diminta untuk membayar ganti rugi tanah dan bangunan milik warga di tujuh desa; Gempolsari, Jatirejo, Kalitengah, Kedungbendo, Ketapang, Renokenongo dan Siring.

Caranya melalui pembayaran dua tahap; uang muka 20 persen dan 80 persen sisanya, dibayar paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah para korban selama dua tahun berakhir. Untuk para korban di luar daerah itu, dinyatakan pula akan mendapat bantuan pemerintah yang jumlahnya tidak besar.

Tak Mampu
Kini, peraturan yang dikeluarkan Yudhoyono itu sudah berusia dua tahun. Namun  pembayaran uang muka 20 persen maupun sisanya yang 80 persen, masih menyisakan masalah.

Salahudin Wahid, Ketua Gerakan Menutup Lumpu Lapindo mengungkapkan, ketika pihak Lapindo ingkar janji untuk menyelesaikan kewajiban 20 persen “ganti rugi” kepada korban, Yudhoyono hanya memarahi penanggung jawab Lapindo, Nirwan Bakrie itu. Bahkan, setelah Lapindo ingkar janji untuk membayar  Rp 15 juta per bulan kepada korban, Yudhoyono yang memiliki slogam “Bersama Kita Bisa” itu juga tak mau atau tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal, kata Salahudin, sebagai presiden, Yudhoyono bisa memaksa orang yang  bertanggung jawab untuk menepati janjinya (lihat “Tiga Tahun Lumpur Lapindo,” Kompas, 26 Mei 2009).

Kedekatan Ical dengan Yudhoyono harus diakui yang terutama berkat peran Kalla. Wakil presiden itu pula yang sejauh ini termasuk paling sering melindungi Ical. Mengomentari soal “kasus” perdagangan saham Bumi itu misalnya, Kalla bahkan dengan terbuka membela Ical. Kata Kalla waktu itu, pemerintah berkepentingan menjaga kelangsungan hidup pengusaha nasional.

Keduanya, Ical dan Kalla, adalah pengusaha pribumi yang tumbuh besar sejak Soeharto membentuk Tim Keppres 10, 23 Januari 1980. Tim itu diketuai oleh mendiang Sudharmono dan Ginanjar Kartasasmita duduk sebagai salah satu anggota tim. oleh Soeharto pembentukan tim itu dimaksudkan untuk menumbuhkan pengusaha pribumi dengan antara lain mengalokasikan sejumlah proyek nondepartemen bernilai di atas Rp 500 juta. Sekretariat Negara di bawah Sudharmono lantas ditunjuk sebagai penanggungjawab keberhasilan program tersebut.

Lewat tim itulah sejumlah pengusaha muda pribumi kemudian banyak mendapat prioritas. Ical, Kalla, Iman Taufik, Fadel Muhammad, Agus Kartasasmita dan juga Arifin Panigoro adalah beberapa pengusaha yang banyak “berhubungan” dengan Tim Keppres 10.

Hubungan antara para pengusaha pribumi itu dengan Sudharmono dan Ginanjar, sejak itu lantas menjadi seperti hubungan bapak-anak. Sudharmono mengenal mereka sebagai pengusaha-pengusaha pribumi yang profesional, sementara para pengusaha itu menganggap Sudharmono sebagai tokoh yang bersih, kendati loyal kepada Soeharto dan berada di lingkaran kekuasaan

Kedekatan Ical dengan Yudhoyono dalam perkembangannya ternyata semakin kuat, mengalahkan kedekatan Yudhoyono dengan Kalla. Beberapa keputusan Yudhoyono, termasuk soal perdagangan saham Bumi dan perihal lumpur Lapindo yang menguntungkan Ical dan usahanya, misalnya, bisa dianggap sebagai pertanda kedekatakan keduanya.

Tentu saja Ical bukan tak menyumbangkan “jasa” baik kepada Yudhoyono. Selain menjadi penyumbang pada Pemilu Presiden 2004, Ical pula yang berkat “restu” Yudhoyono sukses menempatkan Kalla sebagai Ketua Umum Golkar, memotong laju Akbar Tanjung. Waktu itu tahun 2004, Yudhoyono memang berkepentingan terhadap Golkar untuk memperkuat posisinya di Senayan yang hanya didukung oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia.

Kalau kemudian, “jasa-jasa” Ical dibayar tunai oleh Yudhoyono dengan menempatkan Ical sebagai menko perekonomian, niscaya itu bukanlah suatu kebetulan. Bahkan ketika Kabinet Indonesia Bersatu harus dirombak pada 2005, posisi Ical hanya digeser menjadi menko kesra. Padahal Ical termasuk salah satu menteri yang bisa dinilai tidak menunjukkan kinerja bagus dan karena itu berpotensi untuk diganti.

Lalu akhir tahun 2008 sempat beredar kabar, Ical termasuk sosok yang akan dipilih oleh Yudhoyono untuk menjadi wakil presiden menggantikan Kalla pada Pemilu Presiden 2009. Selain dianggap sebagai pengusaha kaya, Ical dinilai pula memiliki banyak kriteria untuk mendampingi Yudhoyono. Antara lain, muslim, nonJawa, bisa dekat dengan militer, dan yang lebih penting punya pengaruh di Golkar, partai yang diketuai oleh Kalla.

Kedekatan Ical denganYudhoyono semakin lengket, karena Ani Yudhoyono dan Tatty Bakrie pun semakin akrab dan sering tampil bersama.

Freedom Faktor
Faktor lain yang menambah kedekatan Ical dengan Yudhoyono adalah keberadaan Freedom Institute. Ini sebuah lembaga nirlaba, yang sejak 2003 memberikan semacam award tahunan berjuluk Penghargaan Ahmad Bakrie. Mendiang Ahmad Bakrie adalah orang tua Ical yang merintis usaha Grup Bakrie.

Sapardi Djoko Damono dan Ignas Kleden adalah penerima Penghargaan Ahmad Bakrie pertama. Berturut-turut setelah itu, mendiang Nurcholis Madjid  dan Goenawan Mohamad (2004); Sartono Kartodirdjo dan Budi Darma (2005); Arief Budiman, W.S Rendra, dan Iskandar Wahidiyat (2006); Putu Wijaya, Franz Magnis-Suseno, Sang­kot Marzuki, Jorga Ibrahim, dan Balai Besar Pene­litian Tanaman Padi Sukamandi, Subang (2007); dan tahun lalu kepada Taufik Abdullah, Sutardji Calzoum Bachri, Mulyanto, Laksana Tri Handoko dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (2008). Setiap orang yang menerima award Ahmad Bakrie menerima dana tunai Rp 100 juta.

Satu-satunya orang yang menolak award pemberian Freedom Institute adalah Romo Magnis. Pastor dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara itu menolak karena korban lumpur Lapindo belum diperlakukan layak dan belum adanya sikap yang jelas dari pihak Lapindo (Bakrie).

Direktur Eksekutif Freedom Institute adalah Rizal Mallarangeng. Dia dibantu oleh Luthfi Assyaukanie (deputi direktur), Saiful Mujani (direktur riset), dan Hamid Basyaib (direktur program). Selain nama-nama itu, ada Andi Mallarangeng, M. Chatib Basri, Mohamad Iksan, Nirwan Dewanto, Ahmad Sahal, dan Ulil Abshar Abdallah yang tercatat sebagai Associates. Faktor Freedom Institute dan orang-orang di dalamnya itulah, yang bisa jadi menguatkan kedekatan Ical dan Yudhoyono.

Salah satu pertandanya ditunjukkan oleh keterlibatan dari sebagian besar nama-nama petinggi Freedom Institute pada musim Pemilu Presiden 2009, yang bergabung menjadi bagian dari Tim Sukses SBY-Boediono. Kedekatan Ical-Yudhoyono diperkuat oleh bisnis Mallarangeng Bersaudara yang mendirikan Fox Indonesia, yang kemudian juga menjadi konsultan PR Tim Sukses SBY-Boediono.

Di Fox, Zulkarnaen Mallarangeng (bungsu dari Mallarangeng Bersaudara) duduk sebagai direktur eksekutif, selain Andi, William Liddle, dan Takeshi Kohno yang menjabat sebagai konsultan politik. Deklarasi SBY-Boediono di Sabuga, Bandung, Jumat 15 Mei 2009 termasuk yang dirancang khusus oleh Fox dibantu Bravo Media. Seorang petinggi Fox mengungkapkan hajatan itu menelan dana Rp 10 miliar. Biaya itu antara lain digunakan untuk membayar sewa gedung yang tarifnya mencapai 25 juta rupiah per setengah hari dan pengelolaan imaji di media.

Entah pula, apakah biaya itu juga digunakan untuk ongkos perubahan tag line SBY Boediono. Saat deklarasi di Banding, jargon yang digunakan semula adalah SBY Berbudi. Itu diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi saat membacakan pernyataan deklarasi di Bandung.

Terakhir jargon itu diganti menjadi SBY Boediono, setelah ada masukan, SBY Berbudi memiliki konotasi buruk dalam bahasa Palembang; Budi berarti pembohong atau tukang tipu. Tiga hari usai deklarasi, SBY Berbudi lalu benar-benar diganti menjadi SBY-Boediono. Itu berdasarkan hasil rapat di kantor Bravo Media Center di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Usai rapat itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, slogan SBY Berbudi dikuatirkan kurang populer di mata masyarakat Indonesia. Kata dia, masyarakat di luar Jawa belum tentu tahu kata “berbudi.”  Choel –panggilan Zulkarnain Mallarangeng— mengatakan, pemakaian jargon SBY-Boediono semata-mata untuk memudahkan para pendukung ketika mencoblos di TPS nanti.

Julius dan Iwan
Semula saya meyakini Ical, merupakan salah satu anggota Tim Sukses JK-Wiranto. Sebagai salah satu petinggi di Partai Golkar, posisi Ical sepatutnya memang berada di belakang Kalla yang menjadi ketua umum Golkar dan menjadi penantang Yudhoyono pada pemilu mendatang.

Namun rupanya, keyakinan saya salah, karena Ical tampaknya memang lebih condong ke Yudhoyono, Presiden RI yang menurut Tempo berusaha melindunginya dalam kasus perdagangan saham Bumi. Sebaliknya Kalla yang selama ini banyak membela kepentingan Ical dan bisnisnya, telah dianggap kalah seksi ketimbang Yudhoyono yang didukung oleh banyak “orang-orang pilihan” termasuk orang-orang dari Freedom Institute.

Tanda-tanda Ical “balik badan” itu antara lain terungkap dari pertemuan di rumah Ical di Jalan Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta, Senin malam, 18 Mei 2009. Rumah itu tak jauh dari Posko Slipi 2 yang biasa menjadi markas tim kampanye JK-Wiranto. Luas tersebar di media, isu pertemuan yang juga dihadiri Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono itu adalah untuk menggelar Munaslub Golkar.

Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mendongkel Kalla dari posisi ketua umum dan penggembosan pasangan JK-Wiranto. Sebagai gantinya, Ical akan diplot agar bisa menjabat sebagai ketua umum. “Pertemuan itu membuat elit Golkar marah. Semalam dalam rapat, Sekjen (Soemarsono) mempertanyakan soal pertemuan itu dan pertanggungjawabannya,” kata sumber detikcom (lihat “Elit Golkar Marah dengan Pertemuan di Rumah Ical,” bangakbar.com, 20 Mei 2009).

Hebatnya Kalla, kendati memicu kemarahan dari orang-orang Golkar yang loyal kepadanya, wakil presiden itu akan tetapi tak merisaukan pertemuan para pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat I dan II partainya di rumah Ical. Sebaliknya Kalla malah tetap membela Ical dengan mengatakan pertemuan di rumah Ical tak dimaksudkan untuk membahas Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

“Sama sekali tidak ada munaslub. Pertemuannya untuk mendukung bagaimana JK-Wiranto. Partai Golkar itu solid mendukung,” kata Kalla di Bandung, seperti dikutip Tempointeraktif.

Teman saya yang mengirimkan SMS dan mengorekasi daftar tim sukses pasangan kandidat presiden dan wakil presiden di tulisan “Sindikasi Yudhoyono” itu menyebut perilaku Ical mirip tabiat Brutus, seorang Senator Kota Roma yang hidup pada saat-saat akhir masa Republik Romawi. Nama lengkapnya Marcus Junius Brutus Caepio.

Tokoh itulah yang dicatat oleh sejarah ikut terlibat membunuh Gaius Julius Caesar, 15 Maret 44 SM. Akibat pembunuhan itu, Republik Roma kemudian tersulut oleh api perang suadara. Majelis senatus lalu mengadili Brutus karena dianggap sebagai “pengkhianat” kerajaan. William Shakespeare membukukannya dalam  The Tragedy of Julius Caesar. Ical akan tetapi benarkah seorang Brutus?

Seorang teman yang menemani saya menulis artikel ini, memilih untuk mengatakan perilaku Ical sebagai “seni” berpolitik. Dalam “seni” itu, kata dia, tak ada yang abadi, dan  segala cara bisa digunakan asal tujuan tercapai. Kata dia, “Ingat Cak, kata Iwan Fals, politik itu kotor.” Perkataan klise.

Sayang, Iwan Fals, tak ikut duduk di samping saya, dini hari ini.

Tulisan ini juga bisa dibaca di politikana.com dan kompasiana.com