Tak tentu benar apa nama bank baru hasil penggabungan Bank Niaga-Bank Lippo pada Mei mendatang. Namun dari gelagatnya, Bank Lippo akan menjadi dominan dalam penggabungan itu. Ah Bank Niaga…

oleh Rusdi Mathari

(Catatan seorang wartawan yang pernah mengenal dekat orang-orang Bank Niaga)

MULAI MEI MENDATANG, NAMA BANK NIAGA DIPASTIKAN TAK AKAN tercantum lagi dalam peta perbankan nasional. Pada bulan itulah Bank Niaga akan dimerger dengan Bank Lippo. Tak tentu benar apa nama bank baru hasil penggabungan itu kecuali hanya isyarat bahwa Lippo akan menjadi dominan. Paling tidak Presiden Komisaris Bank Lippo, MD Ali MD Dewal sudah sangat percaya, seluruh direksi Bank Lippo masih akan menjabat sebagai direksi pasca penggabungan Bank Niaga-Bank Lippo.

Merger Bank Niaga-Bank Lippo di bulan depan itu sekaligus menutup spekulasi soal waktu penggabungan kedua bank yang sudah berembus selama semester terakhir, juga soal niat akuisisi Bank Lippo terhadap Bank Niaga. Semula rencana penggabungan disebutkan akan terjadi pada awal tahun, lalu melompat ke Maret dan kemudian April. Di tengah isu soal waktu itu, niat Bank Lippo untuk mengakuisisi Bank Niaga kencang pula beredar. Usai acara RUPS Bank Lippo, minggu lalu Dewal menjelaskan, bahwa pihaknya masih mengkaji proses merger, terus mengevaluasi dan menunda rencana akuisisi.

Rencana untuk merger atas Bank Niaga sebetulnya sudah merebak sejak tahun awal 2002. Sebagai Bank Take Over di bawah BPPN, pemerintah waktu itu berniat melakukan divestasi 51 persen saham Bank Niaga melalui penjualan kepada mitra strategis (strategic sales). Rencana itu kemudian dibatalkan pada Juni 2002 dengan alasan, penawaran tertinggi dari penawar (bidder) Bank Niaga jauh lebih rendah dari harga pasar. Harga yang diberikan para penawar pada masa itu berada pada harga Rp 20–Rp 30 untuk per lembar saham sementara harga pasar saham Bank Niaga dinilai sudah mencapai Rp 70 per lembar.

Hingga pembatalan itu penawar Bank Niaga hanya tersisa dua yaitu Konsorsium Commerce Asset Holding Berhad (Maybank) dan Konsorsium ANZ Banking Group yang bekerja sama dengan Bank Panin. Lima bulan kemudian, Berhad yang berasal dari Malaysia mengumumkan telah menguasai saham Bank Niaga sebesar 51 persen, menyusul persetujuan pemerintah atas harga yang ditawarkan Berhad sebesar Rp 26,5 per lembar saham Bank Niaga. Harga itu dianggap setara dengan 1,48 kali harga buku Bank Niaga. Berhad menyerahkan sekitar Rp 1,057 triliun kepada pemerintah Indonesia lewat BPPN. Kepemilikan Berhad di Bank Niaga, saat ini sudah mencapai 63 persen.

Riwayat Bank Niaga memang berliku dan kerap dilanda persoalan keuangan (modal). Pada 1972, bank ini menghadapi masalah permodalan akibat sanering atau pemotongan harga uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Modalnya menyusut hingga tersisa Rp 40 ribu. Bersamaan dengan kondisi itu, Bank Niaga sedang bersiap untuk menjadi bank devisa yaitu sebuah bank yang antara lain diizinkan untuk bertransaksi valuta asing— dan membutuhkan modal Rp 500 juta. Untuk mengatasi persoalan itu, Soedarpo Sastrosatomo sebagai pemilik Bank Niaga atas inisiatif Idham kemudian melobi Julius Tahija yang belakangan bersedia menyetorkan modal Rp 200 juta.

Sejak bergabungnya Keluarga Tahija inilah, perjalanan Bank Niaga terlihat mulus. Pernah pada masanya pada era 70-an, Bank Niaga dikenal sebagai bank pribumi orang-orang berduit dari Jakarta. Kuncinya terletak pada pengelolaan Bank Niaga yang pada waktu disupervisi oleh First National City Bank, yang menempatkan Bank Niaga sebagai bank yang dikelola secara modern mengalahkan bank-bank milik pemerintah. Puncak-puncak kejayaan Bank Niaga adalah ketika Bank Indonesia “menyerahkan” Bank Amerta untuk dikelola oleh orang-orang Bank Niaga, yang kemudian berakhir pada penggabungan keduanya lewat merger pada 1983. Bank Amerta yang memiliki aset jauh lebih besar dibanding Bank Niaga, tak kuasa mempertahankan diri bahkan hanya sekadar untuk mempertahankan nama.

Setahun setelah merger itu, Bank Niaga dicatat sebagai bank swasta nasional pertama yang membuka cabang di Los Angeles Amerika Serikat. Bank Niaga pula yang dicatat dalam sejarah perbankan nasional, sebagai bank pertama yang mengenalkan mesin ATM pada 1984. Untuk mendongkrak modalnya, Bank Niaga lantas menjual lima juta lembar sahamnya di pasar modal pada 1989. Go public itu pada akhirnya melambung modal Bank Niaga menjadi Rp 148 miliar meskipun tambahan modal itu hanya bertahan dalam setahun. Sempat Tahija mengeluh dengan keadaan banknya yang terus-menerus membutuhkan modal semacam itu. Tahija yang masuk ke Bank Niaga melalui PT Austindo Teguh Jaya lantas mengurangi kepemilikan Austindo, dari semula 54 persen menjadi hanya 53 persen pada 1995, dan terus berkurang.

Kepemilikan Tahija di Bank Niaga belakangan benar-benar habis telak, ketika pada Agustus 1997, keluarga itu menjual 40 persen sahamnya kepada Hashim S. Djojohadikusumo (Tirtamas Grup). Hashim memborong Bank Niaga dengan harga yang termasuk mahal pada waktu itu yaitu sebesar Rp 8 ribu per lembar saham dan membeli lagi sebanyak 10 persen Bank Niaga yang berserak di lantai bursa. Tahun itu, majalah Asiamoney baru saja memasukkan Bank Niaga ke dalam 10 perusahaan terbaik di Indonesia. Tak ada bank yang disebut, kecuali Bank Niaga. Sesaat setelah pembelian oleh Hashim, Tahija menjelaskan kepada InfoBank ada dua alasan mengapa dia harus menjual Bank Niaga kepada Hashim.

Pertama, dia terpaksa menjual Bank Niaga karena itulah bentuk tanggung jawab dia dan keluarganya kepada karyawan dan nasabah Bank Niaga. Kedua karena dia mengenal siapa yang akan membelinya yaitu keluarga Sumitro Djojohadikusumo dan karena itu, Tahija merasa bangga digantikan oleh Profesor Sumitro.

Hashim akan tetapi ketiban apes. Empat bulan setelah transaksi dengan Keluarga Tahija itu, krisis moneter menghunjam perekonomian Indonesia dan yang paling parah terkena dampak adalah sektor perbankan. Bank Niaga sebetulnya relatif beruntung karena tak mengeruk dana BLBI dan tak tersangkut dengan pelanggaran BMPK. Jika kemudian bank ini diambil oleh BPPN pada 1999 sebagai Bank Take Over, itu semata karena ketidakmampuan pemegang saham Bank Niaga menyediakan 20 persen kebutuhan dana rekapitalisasi. Sejak itu, Bank Niaga “diurus” BPPN dan lantas berakhir di tangan investor asing, Berhad dari Malaysia di ujung tahun 2002. Tiga tahun kemudian, melalui Santubong Investments BV, Berhad memborong saham Bank Lippo dari Swissasia Global sebanyak 52,05 persen dengan nilai Rp 3,18 triliun lebih. Dominasi itu terus membesar hingga Berhad mengantongi saham Bank Lippo 87 persen.

Hingga kemudian muncul ketentuan dari Bank Indonesia tentang single presence policy. Ketentuan ini melarang satu pemegang saham mayoritas memiliki lebih dari satu bank di Indonesia. Kepada para pemegang saham itu, BI memberikan tiga opsi; melakukan merger, membentuk holding company, atau melepas salah satu kepemilikan banknya. Pilihan tersebut harus disampaikan kepada bank sentral paling lambat akhir tahun 2007 dan dilaksanakan pada 2010. Dan Berhad rupanya lebih memilih untuk menggabungkan kedua bank itu, ketimbang harus membentuk induk perusahaan apalagi melepas salah satunya.

Awalnya pola penggabungan yang hendak dipilih adalah akuisisi lalu berubah menjadi merger. Minggu lalu, kepastian merger itu disampaikan oleh Dewal akan terjadi pada Mei mendatang sembari menegaskan bahwa seluruh direksi Bank Lippo tetap akan menjabat sebagai direktur. Tafsir yang paling sederhana atas penegasan Dewal adalah bank pribumi yang pernah dikenal sangat konservatif itu, akan kalah dominan dengan Bank Lippo. Satu isyarat yang bisa jadi juga akan menghapus nama Bank Niaga, seperti dulu ketika Bank Niaga menghapus nama Bank Amerta.