Berkali-kali lelaki itu terlihat mengisap dalam-dalam asap rokoknya. Menurut dia, merokok itu kebiasaan yang paling gampang dihentikan. Lima menit berhenti lalu merokok lagi. Dia memang perokok berat. Dalam sehari dia mengaku bisa menghabiskan 2-3 bungkus rokok. Bisa lebih, barangkali.

oleh Rusdi Mathari
ITULAH SALAH SATU KEBIASAAN BURHANUDDIN ABDULLAH, Gubernur Bank Indonesia: merokok. Mungkin akibat terlalu banyak mengisap asap rokok itu jugalah, warna bibir Burhanuddin terlihat lebih berwarna lebih pekat. “Berkali-kali saya di-rontgen tapi paru-paru saya tetap bersih. Tidak ada satu titik pun,” kata Burhanuddin dengan nada bicara kalem pada suatu hari pertengahan di bulan Februari 2003.

Hingga hari itu, bursa pencalonan Gubernur BI sedang menjadi isu panas di DPR-RI menyusul skandal keuangan yang melibatkan Gubernur BI, Syahril Sabirin. Tiga calon nama yang diajukan oleh Presiden Megawati, yaitu Burhanuddin, Cyrrilus Harinowo, dan Miranda Goeltom sudah mengerucut ke arah Burhanuddin bahkan sebelum pelaksanaan fit and proper test. Pada waktu itu Burhanuddin dianggap paling “mungkin” menjadi Gubernur BI, karena selain dianggap sebagai “orang dalam BI”, Burhanuddin juga didukung oleh Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kursi parlemen pada masa itu memang didominasi oleh PDI-P, partai Megawati. Ditambah dengan dukungan PPP (Hamzah Haz) dan PKB (Abdurahman Wahid), usaha Megawati mendudukkan Burhanuddin di puncak pimpinan BI hanya menunggu ketok palu.

Dukungan Megawati kepada Burhanuddin tentu bukan disebabkan karena keduanya pernah satu angkatan ketika berkuliah di Universitas Padjadjaran, Bandung pada 1967. Bukan juga karena pernah menjalin hubungan ketika Megawati menjadi Wakil Presiden dan Burhanuddin menjadi Menko Perekonomian di zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Megawati sesungguhnya memiliki calon sendiri, yaitu Edward Cornelis William Neloe, Direktur Utama Bank Mandiri. Neloe waktu itu bahkan dikabarkan, secara pribadi sudah dipanggil ke kediaman Megawati di jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat untuk membahas rencana pencalonannya sebagai Gubernur BI. Neloe memang dikenal sebagai bankir yang dekat dengan kalangan pemerintah terutama yang berasal dari PDI-P.

Ketika Megawati dilantik menjadi Presiden RI, Neloe merupakan bankir pertama yang menawarkan rumah dinas kepada Megawati untuk ditempati sebagai kediaman resmi Wakil Presiden. Rumah di Jalan Teuku Umar yang ditempati Mega, itu dulunya adalah rumah dinas Dirut Bank Exim. Ketika bom Bali meledak Oktober 2002 dan pemerintah mencanangkan program pemulihannya setelah itu, Neloe bahkan dipilih sebagai bendahara panitia pemulihan Bali. Dia antara lain kebagian tugas menyediakan dana untuk keperluan acara tersebut termasuk ongkos untuk acara sejumlah pertunjukan seperti F4 dari Taiwan, Luciano Pavaroti, dan Red Hot Chili Pepers.

Dalam suatu kesempatan, Neloe mengatakan kalau pun dirinya tidak masuk dalam bursa calon Gubernur BI, dia optimistis masih akan “dipakai” oleh pemerintahan Megawati. Paling tidak posisinya di Bank Mandiri yang pada waktu itu diisukan akan digantikan oleh Rudjito, Direktur Utama BRI— dipercaya oleh Neloe masih akan dijabatnya. “Tidak benar itu. Kalau memang iya, justru Pak Rudjito yang akan memasuki masa pensiun,” kata Neloe menjawab pertanyaan saya melalui telepon yang menanyakan kepada Neloe soal kabar dirinya akan dipensiunkan.

Megawati belakangan tak jadi mengusung nama Neloe sebagai kandidat Gubernur BI. Beberapa pengamat memberikan analisis bahwa Neloe persoalannya bukan hanya dianggap sebagai “orang luar BI” tapi juga dianggap sebagai bankir yang partisan (PDI-P) sehingga karena itu resistensi terhadap Neloe dari DPR dipastikan akan sangat besar. Salah satunya mungkin karena alasan itulah mengapa nama Burhanuddin kemudian disodorkan oleh Megawati, mendampingi Miranda dan Harinowo.

Dari tiga nama calon itu, nama Burhanuddin menjadi yang paling unggul disebabkan oleh beberapa alasan. Miranda sudah pasti akan tersingkir karena sebelum masa pencalonan itu dia telah mengundurkan diri bersama Anwar Nasution (Deputi Senior Gubernur BI) dari Dewan Gubernur BI menyusul memanasnya perseteruan Syahril Sahbirin dengan Gus Dur. Sementara Harinowo dianggap terlalu kuat memiliki citra sebagai representasi IMF. Dengan kalimat lain, Miranda dan Harinowo hanyalah dua nama calon penggembira dan pencalonan Burhanuddin oleh Megawati dalam beberapa hal, karena itu seharusnya dibaca sebagai ketiadaan calon lain dari Megawati yang bisa diterima oleh parlemen. “Mungkin pantes-pantesnya saya saja kali,” kata Burhanuddin mencoba merendah.

Selama dua minggu lebih, saya “berburu” Burhanuddin untuk mendapatkan kepastian tentang pencalonannya sebagai Gubernur BI pada waktu itu hingga sekretarisnya menghubungi saya, “Pak Burhanuddin bersedia diwawancarai.” Di sebuah kantor yang menjadi bagian dari Menara II, Bank Internasional Indonesia, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Burhanuddin menerima saya, Bogi Triyadi, Andi Reza Rohardian, dan Imam Wahyudi, pada 14 Februari 2003. Kami berempat ketika itu mewakili sebuah majalah sementara Burhanuddin adalah koordinator dari lima financial controller BPPN yang bertugas melakukan restrukturisasi Asia Pulp and Paper— perusahaan yang berada dalam satu grup dengan BII.

Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepadanya menyangkut soal kepastian Presiden Megawati yang mencalonkan namanya sebagai Gubernur BI. “Saya hanya ditanya apakah bersedia menjadi calon Gubernur BI, lalu saya jawab bersedia dan akhirnya dibuatkan surat pencalonan. Saya sendiri tak pernah mengeluarkan surat resmi,” kata Burhanuddin.

Lelaki kelahiran Garut 61 tahun lalu yang pernah aktif di HMI dan PMII itu, lantas menjelaskan panjang lebar soal prioritasnya jika kelak ditetapkan menjadi Gubernur BI. Burhanuddin antara lain bermaksud menepis sangkaan orang bahwa BI adalah sarang penyamun dan lembaga yang arogan. Usaha itu bisa terwujud tergantung kepada kemauan para petinggi di BI, sejauh mana bersedia membuka diri. Kalau memang BI dianggap sebagai sarang penyamun, menurut Burhanuddin mestinya hal itu didahului dengan pemeriksaan dan selanjutnya dilakukan pembenahan. Untuk membuktikan kepada publik bahwa BI bukanlah negara di dalam negara, Burhanuddin juga menyatakan akan mengurangi arogansi BI melalui komunikasi yang baik dengan lembaga lain terutama dengan apa yang disebutnya sebagai komunitas moneter dan fiskal. “Menjadi Gubernur BI itu gampang,” kata Burhanuddin.

Mengakhiri wawancara, Burhanuddin difoto dalam berbagai gaya oleh fotografer Imam Wahyudi. Kami bertukar kartu nama dan nomor telepon seluler. Kepada saya Burhanuddin menjanjikan akan kembali bersedia diwawancara setelah kelak dia menjabat sebagai Gubernur BI. “Ya wawancara pertama saya sebagai Gubernur BI,” kata dia. Sebuah janji yang kemudian tak pernah ditepati oleh Burhanuddin. Berkali-kali saya mencoba menghubungi Burhanuddin lewat telepon seluler setelah dia kemudian benar-benar menjabat sebagai Gubernur BI tapi tak sekali pun ada jawaban. Pernah ada yang mengangkat tapi orang yang menjawab bukanlah Burhanuddin. Orang itu malah mengatakan bahwa nomor yang saya hubungi sudah bukan lagi punya Burhanuddin karena yang bersangkutan katanya sudah ganti nomor.

Dikurung di ruang tahanan Mabes Polri, di Jakarta Selatan sejak Kamis 10 April 2008 sebagai tersangka kasus suap dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp31,5 miliar kepada sejumlah anggota DPR-RI— Burhanuddin saya bayangkan masih akan tetap mengisap asap rokok keretek filternya. Dalam-dalam— seperti ketika kali pertama saya mewawancarainya lebih dari lima tahun yang lalu. Prioritas utamanya kali ini, pastilah agar dia dibebaskan dari semua dakwaan jika kelak persidangan untuknya jadi digelar dan bukan lagi untuk menepis sangkaan orang bahwa BI adalah sarang penyamun.

*Artikel terkait “Sandyakalaning Bank Indonesia (Sarang Penyamun),” “Karyawan BI, (Calon) Gubernur BI, dan Gaji Bekerja di BI,” “Kasus BLBI, Kasus Penuh Hantu” dan “Nasi Kardus Rp 10 Juta.“