Andai saja amplop berisi uang yang dia terima adalah sumbangan amal jariyah yang tak berharap balasan, masalahnya mungkin akan berbeda. Tapi amplop yang dia terima pada waktu itu mustahil disisipkan di kardus bingkisan nasi, kalau dia bukanlah seseorang yang dianggap memiliki pengaruh dalam hubungannya dengan pejabat atau lembaga yang menyelenggarakan pemberi amplop.
Filed under: Ekonomi | Ditandai: Abdurrahman Wahid, Anwar Nasution, Badan Legislasi, Bank Indonesia, bankir, BI, Bisnis, BLBI, BUMN, Burhanuddin Abdullah, Did You Know, Dolar, DPR, Ekonomi, Gubernur BI, Hukum, Indonesia, Jaksa, Keuangan, Korupsi, KPK, Mahasiswa, Moneter, Moral, Nasional, Oey Hoy Tiong, opini, Partai Politik, Perbankan, Politik, Presiden, Puasa, Rizal Ramli, Rupiah, Rusli Simandjuntak, Skandal, Soegeng Sarjadi Syndicate, Suap, Syahril Sahbirin, Uang Saku, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indones, Undang-Undang, UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia | 2 Komentar »
