Susno  dikabarkan, akhirnya mengundurkan diri tapi kenapa dia tetap dicap sebagai orang kuat di Polri? Benarkah dia tahu banyak kebobrokan rekan-rekan sejawatnya, termasuk soal nama-nama perwira Polri yang rekeningnya menerima aliran dana puluhan juta hingga ratusan miliar rupiah? Lalu apa hubungan Susno dengan Hatta Rajasa dan SBY?

oleh Rusdi Mathari
HARAPAN untuk membenahi moral dan perilaku polisi itu, sebetulnya pernah dinyalakan oleh Susno Duadji. Dia ketika itu baru menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Dikumpulkannya suatu hari, seluruh jajaran perwira di Satuan Lalu Lintas dari tingkat Polres hingga Polda. Tak sampai 10 menit memberikan sambutan, Susno lalu meminta mereka meneken pakta kesepakatan bersama.

Isinya mereka harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Susno memberi waktu sepekan kepada para bawahannya, untuk berbenah, menyiapkan dan membersihkan diri mereka dari pungutan luar alias pungli, sejak pertemuan hari itu, 30 Januari 2008. “Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan,” kata Susno (lihat “Susno Duadji, Harapan Baru Polisi,”  Rusdi GoBlog, 16 Februari 2008).

Dalam sambutannya, Susno sebelumnya meminta kepada para perwira itu agar tidak ada lagi setoran dari bawahan kepada atasan. Kata dia kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tapi jadilah pengusaha. “Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani,” kata Susno.

Hampir dua tahun silam, setelah pertemuan di Mapolda Jawa Barat itu, Susno kini menjadi bulan-bulanan ejekan opini publik. Pengandaiannya tentang buaya dan cicak, yang seolah menggambarkan posisi Polri dan KPK yang kemudian menggelembung menjadi balon raksasa ketidakpercayaan kepada Polri, membuat semua energi telah melupakan tekad Susno membersihkan institusi Polri dari korupsi.

Besan SBY?
Lahir di Pagar Alam, Sumatra Selatan, 55 tahun yang lalu, Susno adalah anak kedua dari delapan bersaudara. Ayahnya seorang sopir, dan ibunya, Siti Amah seorang pedagang kecil. Lulus dari Akademi Kepolisian 1977, Susno yang menghabiskan sebagian karirnya di jalan, sebagai perwira polisi lalu lintas, sudah mengenyam banyak pendidikan dan kursus termasuk di Amerika Serikat (2000), Malaysia (2001), dan Korea Selatan (2003). Dia sudah juga mengunjungi 90 negara untuk belajar menguak kasus korupsi.

Karirnya mulai moncer ketika dia dipercaya menjadi Wakapolres Yogyakarta dan berturut-turut setelah itu Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Susno mulai ditarik ke Jakarta, ketika ditugaskan menjadi kepala pelaksana hukum di Mabes Polri dan mewakili institusinya membentuk KPK, enam tahun silam. Setahun kemudian, dia ditugaskan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

Sekitar tiga tahun di PPATK, Susno kemudian dilantik sebagai Kapolda Jabar dan sejak Oktober 2008, dia menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggantikan Bambang Hendarso Danuri. Kode Susno sejak itu dikenal dengan Truno 3, atau orang nomor tiga paling berpengaruh di Polri setelah Kapolri dan Wakapolri.

Lalu hari ini, Kamis 5 November 2009, suami dari Herawati itu dikabarkan mengundurkan diri, menyusul terjangan opini dan tergerusnya kepercayaan publik kepada Polri. Sebagian orang mengusulkan agar dia ditahan, juga Abdul Hakim Ritongan, Wakil Kepala Kejaksaan Agung yang juga mengundurkan diri. Sebelum pengunduran diri itu, banyak spekulasi yang menganggap Susno sebagai orang kuat di Polri.

Anggapan itu antara lain muncul dari Adnan Buyung Nasution, Ketua Tim Independen Kasus Bibit-Chandra, dan juga dari Ruhut Sitompul, anggota DPR dari Partai Demokrat. Dalam rapat dengar antara KPK-Komisi III, DPR-RI, Rabu kemarin, Ruhut menyalahkan KPK yang dianggapnya tidak punya keberanian menangkap Susno.

“Siapa Susno Duadji? Mengapa Anda tidak punya nyali untuk menahan dia kalau dia terlibat dalam skandal Bank Century? Mengapa dia begitu kuat?” tanya Ruhut.

Pertanyaan Ruhut itu, tentu saja adalah juga pertanyaan banyak orang. Tapi benarkah Susno orang kuat?

Rumor di kalangan wartawan menyebutkan, Susno memiliki kedekatan dengan Hatta Rajasa, Menko Perekonomian. Hatta, politisi PAN itu, sejauh ini dikenal sebagai salah seorang kepercayaan Presiden SBY dan memiliki hubungan dekat. Putra bungsu SBY, Edhie Baskro dikabarkan juga menjalin hubungan khusus dengan putri sulung Hatta, Aliya Radjasa.

Ketika Susno dipromosikan menjadi Kabareskrim setahun silam, konon itu juga berkat jasa Hatta yang waktu itu Mensesneg meski itu dibantah oleh Susno. Sesaat sebelum dilantik menjadi Kabareskrim, Oktober tahun lalu, Susno mengaku tidak mengenal Hatta.

“Itu benar-benar fitnah. Kami bahkan bukan berasal dari desa yang sama. Dia adalah seorang menteri, sementara aku seorang Kepala Polisi Jawa Barat. Aku dan dia tidak mengenal satu sama lain,” kata Susno.

Rekening Haram
Pengakuan Susno itu boleh jadi benar, bisa jadi juga salah. Satu hal yang pasti ketika dia bertugas di PPATK, lembaga itu menemukan 15 rekening perwira Polri yang memiliki dana tidak wajar, dan diduga menampung uang haram. Disebut tidak wajar, karena jumlah uang di rekening mereka mencapai miliaran rupiah, yang sebetulnya mustahil terkumpul hanya dari gaji bahkan kalau hal itu dilakukan seumur hidup menjadi polisi.

Terungkapnya 15 rekening perwira Polri itu disampaikan oleh Kepala PPATK Yunus Husein dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR-RI, Senin 19 September 2005. Kata Yunus, dari 15 rekening itu, empat di antaranya berasal dari Mabes Polri, satu dari Polda Sumatra Utara, dua dari Polda Metro Jaya, satu dari Polda Jawa Tengah, dua dari Polda Jawa Timur, satu dari Polda Bali, satu dari Polda Sulawesi Utara, dua dari Polda Maluku dan satu dari Polda Papua.

Beberapa contoh dari transaksi keuangan mencurigakan yang terekam oleh PPATK antara lain, ada anggota polisi yang menyetorkan dana dalam jumlah relatif besar di luar profilnya sebagai anggota polisi. Jumlahnya bisa mencapai antara Rp 10 juta – Rp 700 juta.

Ada juga perwira Polri, yang menerima aliran dana rutin setiap bulan antara Rp 10 juta – Rp 20 juta dari seorang pejabat di daerah. Perwira lainnya, menerima dana dalam jumlah besar antara Rp 1 miliar– Rp 3 miliar tanpa asal-usul yang jelas.

Kata Yunus, ada anggota Kepolisian RI yang diduga terlibat dalam kasus illegal logging alias pembalakan liar atau penyelundupan kayu gelondongan. Ada juga anggota Polri yang diduga menerima aliran dana dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan di luar negeri dan yang diduga terlibat dalam kasus pemalsuan uang dan pita cukai.

Menurut versi David Ridwan Betz, Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara, ada yang luar biasa: ada perwira polisi sempat punya saldo sampai Rp 800 miliar.

“Saya rasa jumlah 15 rekening anggota Polri yang dilaporkan PPATK, terlalu sedikit. Kami memperkirakan ada 300 perwira yang mestinya diperiksa. Jumlah rekening mereka di bank bervariasi, ada yang punya rekening Rp 3 miliar, ada yang sampai Rp 800 miliar. Kami sendiri telah melaporkan 40 perwira Polri,” kata David ketika itu (lihat “Tak Asal Bunyi, Tak Dompleng PPATK,” Suara Karya, Minggu 7 Agustus 2005).

Di mana peran Susno? Karena saat itu bertugas di PPATK, Susno niscaya tahu semua nama-nama perwira Polri itu. Apalagi 15 rekening yang mencurigakan itu, seluruhnya menggunakan nama asli perwira Polri yang bersangkutan. Kapolri Jenderal Sutanto waktu itu memang pernah berjanji akan mengusut tuntas kasus 15 rekening mencurigakan dari perwira Polri itu. Namun hingga Sutanto menjabat Kepala BIN, kasus 15 rekening perwira Polri itu tak pernah ada kelanjutannya.

Dengan kata lain Susno sebetulnya memegang kartu mati semua kebobrokan para perwira Polri pemilik rekening, yang bisa jadi, mereka sekarang justru menjabat posisi penting. Artinya pula, tanpa dukungan Hatta pun, posisi Susno di Polri memang cukup kuat kecuali kemudian memang ada tawar-menawar lain untuknya, sehingga hari ini, dia dikabarkan bersedia mengundurkan diri.

Sudah saatnya Polri perlu mereformasi diri lebih keras, atau keberadaannya akan tetap dikenang sebagai lembaga yang pernah diidentikkan dengan buaya yang rakus dan mematikan.

oleh Rusdi Mathari
SUATU hari di bulan Juni 2002, seorang bernama Sabrar ditangkap polisi. Dia diduga menyimpan kayu jati yang tidak dilengkapi dokumen sah. Tak berapa lama setelah ditangkap, istri Sabrar menghadap penyidik agar kasus suaminya selesai di tingkat Polres dan tak berlanjut ke pengadilan. Kepada istri Sabrar, penyidik dan atasannya lalu meminta dana penangguhan Rp 12 juta tapi istri Sabrar hanya sanggup menyediakan Rp 6 juta. Singkat cerita terjadi negosiasi antara istri Sabrar, penyidik dan kepala penyidik. Pada hari ke-12, penahanan Sabrar akhirnya ditangguhkan dan perkaranya dihentikan.

Kisah itu adalah salah satu dari beberapa cerita yang terungkap dari skripsi mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan 38, lima tahun lalu. Tentu memang tak mudah bagi perwira polisi itu melakukan penelitian semacam itu, apalagi yang ditelisik adalah kerja rekan sendiri. Seorang mahasiswa ketika itu mengaku selalu ditanya  tujuan penelitiannya setiap kali hendak menyelidiki satu kasus. Alasan polisi yang menolak dijadikan narasumber itu, tidakkah korupsi di Polri sudah menjadi rahasia umum dan sesama anggota sudah tahu sama tahu atau dikenal dengan istilah 86? “Tapi saya jalan terus dan menyebutkan apa adanya, karena memang ada korban yang mengaku,” ujarnya.

Di luar skripsi mahasiswa PTIK tadi, ada contoh lain soal kenaikan pangkat. Kasus itu menimpa Komisaris Puja Laksana. Perwira itu ditangkap tim Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Ranch Market, Kebon Jeruk, Jakarta, 11 Januari 2004 karena kedapatan membawa 900 butir ekstasi. Dalam pemeriksaannya, Puja mengaku mau membawa pil haram itu karena dijanjikan akan lolos seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri oleh Lina Harahap. Lina adalah tersangka lain yang ikut ditangkap bersama Puja.

Ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR-RI, Panda Nababan juga mengungkapkan soal uang tak resmi dalam pendidikan polisi ketika melakukan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Da’i Bachtiar. Kata Panda, pernah seorang polisi menemuinya dan minta sumbangan Rp 10 juta untuk tambahan dana yang akan dia serahkan kepada panitia penerimaan, agar dia bisa masuk Sespim. Kenapa? Karena yang lain juga begitu, tutur Panda menirukan rekan polisinya itu.

Kini nama baik Polri kembali dipertaruhkan, menyusul ditahannya Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah, yang lalu berlanjut diperdengarkannya rekaman pembicaraan antara orang yang diduga Anggodo Widjojo dengan sejumlah pejabat yang diduga dari  Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Publik menghukum Polri dan polisi, seolah lembaga dan pekerjaan itu, hanya tempat jual beli perkara: yang punya duit yang menentukan.

Lalu perdebatan apakah Polri telah mereformasi diri mereka atau belum, saat ini adalah bagian dari perdebatan yang menimbulkan kebencian publik, dianggap tidak lagi penting dan menjadi alasan untuk mengerdilkan upaya reformasi yang dilakukan Polri. Daya ingat kolektif publik kemudian kembali kepada citra Polri yang menjengkelkan, membuat urusan yang mudah menjadi tambah sulit dan sebagainya.

Hilang Dua
Berbagai kasus pelayanan publik di lapangan membuktikan, di tengah maraknya persaingan antarlembaga pelayanan publik –baik antarsesama lembaga pelayanan publik milik negara (termasuk Polri) maupun antara lembaga pelayanan publik milik negara dengan milik swasta—  masyarakat tampaknya bergeming untuk lebih memilih pelayanan yang dilakukan oleh lembaga di luar Polri, ketimbang yang diperankan Polri. Penyebabnya apalagi, kalau bukan untuk menghindari risiko finansial (harus membayar) lebih banyak dibanding jika pelayanan sejenis dilakukan lembaga lainnya.

Para peternak sapi di Pulau Sapudi, Sumenep, Madura bahkan punya olok-olok soal pelayanan polisi itu. Kata mereka, jika kehilangan seekor sapi lalu melapor ke polisi, sama artinya dengan kehilangan dua ekor sapi. Menyakitkan memang, tapi beberapa alasan itu, sebetulnya tidak masuk akal, karena seperti halnya lembaga dan pekerjaan lain, tak semua polisi berperilaku bedebah.

Ketika pimpinan Polri, menahan Bibit dan Chandra misalnya, sebanyak 217 perwira Polri berkumpul di Puncak, Bogor, Jawa Barat sedang membahas upaya reformasi internal di tubuh Polri. Banyak perwira yang saat itu berkumpul merasa kecewa dengan keputusan penahanan yang diambil segelintir atasan mereka di Jakarta, yang oleh mereka dianggap tidak reformis. Usaha mahasiswa PTIK Angkatan 38 dan 39-A yang menulis skripsi tentang kebobrokan lembaga mereka, juga harus dibaca, masih banyak perwira polisi yang bekerja dengan hati yang lelah dengan praktik-praktik korup di lembaganya. Setidaknya mereka mengharapkan memang akan ada perubahan di tubuh Polri.

Sejak reformasi 1998, Polri adalah harapan satu-satunya masyarakat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat madani. Dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri terpisah dengan TNI dan langsung berada di bawah presiden, menunjukkan harapan besar masyarakat, Polri sebagai pelindung tatanan kehidupan sipil.

Publik karena itu berharap Polri bisa mengubah citra dari semula yang militeristik menjadi polisi sipil, demokratis, profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Polri juga dituntut mengubah pendekatan keamanan yang berorientasi negara kepada pendekatan keamanan untuk kemanusiaan. Tidak diskriminatif, tak sewenang-wenang menggunakan hak diskresi yang sekalipun dibenarkan oleh hukum tapi melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya.

Adakah selama 10 tahun reformasi,  Polri kemudian memang berubah? Dalam beberapa hal, Polri sebetulnya telah melakukan reformasi, baik di tingkat struktural, instrumental maupun kultural, betapa pun sangat terbatas. Tugas Polri pun belakangan banyak menuai pujian dalam soal penanganan terorisme. Namun sayangnya, keberhasilan Polri itu –jika memang harus dikatakan begitu— tak disertai pula  dengan transparansi.

Dalam soal terorisme itu, misalnya, publik hingga kini tak pernah tahu, apakah tersangka yang ditembak mati dalam pengepungan belasan jam di sebuah rumah di Temanggung, beberapa waktu lalu, adalah benar-benar mati karena penyerbuan Densus 88 atau sebetulnya, dia sudah mati misalnya karena mengalami siksaan dan kemudian diletakkan begitu saja di rumah itu. Begitu juga dengan penyerbuan-penyerbuan Densus 88 di Solo, dan di Ciputat: apakah orang-orang yang dianggap teroris itu benar-benar melakukan perlawanan, atau sebetulnya hanya karangan polisi.

Lalu dalam hal karakter, Polri masih mengikuti gaya militer terutama ketika  menjatuhkan sanksi administratif dan tindakan hukum bagi anggotanya yang bermasalah. Publik hanya tahu, anggota Polri yang bermasalah cukup diperiksa secara internal tanpa ada usaha membawa yang bersangkutan kepada proses hukum lebih lanjut. Semua seolah harus ditutupi, demi citra Polri sebagai penegak hukum yang berwibawa dan kepentingan politik pemerintah.

Kepentingan Politik
Tentu hal itu tak sepenuhnya kesalahan Polri. Karena yang menjadi persoalan dalam reformasi Polri, masih banyak campur tangan (politisasi) dari beberapa kalangan elite politik dan beberapa petinggi Polri. Bambang Widodo Umar, pengajar di PTIK menyebut, pada situasi semacam itu, usaha melakukan pengawasan obyektif terhadap pelaksanaan reformasi Polri menghadapi banyak kendala, karena kekuatan-kekuatan politik berupaya memanfaatkan polisi untuk kepentingan politik mereka.

Dengan kata lain, reformasi yang dilakukan Polri, cenderung lebih tertarik kepada kepentingan politik daripada misalnya, menerima masukan-masukan dari kekuatan sipil lainnya, seperti akademisi, praktisi hukum dan sebagainya. Tidak heran, karena itu, stabilitas keamanan yang dilakukan Polri juga hanya ditujukan untuk kepentingan mencapai stabilitas negara (pemerintah) dan mengabaikan keamanan manusia.

Padahal menurut Bambang, reformasi Polri semacam itu pada akhirnya hanya akan membuka kotak Pandora. Karena lambat tapi pasti, peran militer yang menakutkan di zaman Orde Baru akan bermetamorfosis dalam wajah yang lain. Kalau itu benar terjadi, jangan berharap akan ada kematangan demokrasi dan Polri bisa mereformasi diri, karena bahkan demokrasi dan reformasi Polri itu sendiri sebetulnya berada di tubir jurang.

Maka di tengah gempuran opini publik yang luar biasa, pilihannya adalah Polri harus melakukan reformasi yang lebih keras, atau keberadaannya dikembalikan di bawah Departemen Dalam Negeri. Reformasi itu, misalnya, tak cukup hanya dengan menghentikan pungutan liar di jalan raya atau dalam pembuatan SIM,  jual beli perkara, dan sebagainya, melainkan juga harus mengubah karakter dan sikap yang sewenang-wenang dan mentang-mentang.

Sebagai penegak hukum yang di setiap kantor Polri disertai tulisan “Kami Siap Membantu dan Melayani Anda,” Polri karena itu sudah saatnya mengubah politik yang sekadar slogan, dari seolah-olah tak menakutkan menjadi benar-benar tidak mengerikan bahkan sebaliknya bersahabat. Kalau tidak, Polri tetap akan dikenang sebagai lembaga citra, yang pada suatu waktu pernah diidentikkan dengan buaya yang rakus dan mematikan.

Siapa yang berani menjamin, gelombang publik tak akan semakin menjadi lebih besar kalau ujung pangkal persoalan yang sebenarnya; skandal Bank Century, orang-orang yang terlibat dalam skenario pelemahan KPK, dan pertemuan orang-orang Boedi dengan manajemen Century di ruang kerja Susno juga tidak diungkap?

oleh Rusdi Mathari
LALU apakah yang bisa diharapkan dari tim pencari fakta atau tim-tim semacam itu? Selain orang-orangnya hanya itu-itu saja, yang dalam beberapa hal bisa dibaca hanya mewakili kelas menengah atau kelompok tertentu, tim semacam itu sudah belasan, bahkan puluhan kali dibentuk di negeri ini. Kecuali rekomendasi –dan tak pernah jelas apa yang sebetulnya dimaksudkan sebagai rekomendasi itu— hasil kerja tim semacam itu juga tak pernah terang dan kalau pun ada yang jelas tapi kerap diabaikan.

Kini muncul tim serupa untuk kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah bentukan Tuan Presiden. Tim ini dibentuk setelah muncul gelombang perlawanan yang cukup besar dari rakyat untuk menolak penahanan Bibit dan Chandra oleh Polri dan mendukung KPK. Tugasnya melakukan verifikasi fakta dan proses hukum kasus Bibit dan Chandra, menampung semua unek-unek masyarakat, dan memberikan rekomendasi kepada presiden. Dengan demikian, kelak akan bisa diurai duduk persoalan yang sebenarnya dan persoalan bisa dianggap selesai.

Satu hal yang kemudian gagal dibaca oleh Presiden SBY dan para staf khususnya, penolakan masyarakat terhadap Polri yang menahan Bibit dan Chandra, sebetulnya bukan karena semata dan berpangkal pada penahanan dua orang itu. Penolakan itu muncul, karena ada semacam kesadaran kolektif berupa ketidakpercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum yang dalam konteks ini diwakili oleh Polri, dan juga ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hulunya adalah skandal Bank Century, bank busuk yang “ditolong” pemerintah dengan dana Rp 6,7 triliun.

Sebelum “ditolong” pemerintah dan berganti nama menjadi Bank Mutiara, pemilik bank ini adalah Robert Tantular. Dia adalah spekulan besar di pasar keuangan nasional. Keluarganya dikenal memiliki reputasi buruk  di dunia keuangan. Karena kasus Century, Robert divonis empat tahun penjara. Hukuman itu lebih ringan empat tahun dari tuntutan jaksa yang delapan tahun.

Sekitar lima bulanan setelah bank itu diselamatkan, muncul surat Susno tertanggal 7 April 2009. Surat bernomor R/217/IV/2009/Bareskrim itu ditujukan kepada Direksi Bank Century dan menjelaskan soal dana milik Boedi Sampoerna. Dia adalah keluarga Sampoerna, pendiri pabrik rokok HM Sampoerna, dan bos PT Lancar Sampoerna Bestari. Beredar luas kabar, Boedi termasuk salah satu penyokong utama SBY di musim pemilu lalu,  termasuk dengan menerbitkan sebuah koran nasional.

Di Century, Boedi adalah nasabah kakap. Dalam sidang perkara penggelapan dana senilai Rp 400 miliar milik nasabah Bank Century di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, 10 Agustus silam terungkap, sejak 1998 Boedi menyimpan dana Rp 2 triliun dalam bentuk deposito di Century. Dana sebesar itu disimpan Boedi di beberapa kantor cabang  Century di Surabaya.

Ikut Reksadana
Di persidangan itu juga terungkap, uang Boedi diinvestasikan dalam bentuk produk reksadana di PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia. Nama terakhir adalah perusahaan efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nomor akta pendirian No. 227, 26 Oktober 1989 dan modal dasar Rp 60 miliar. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, pemegang saham Antaboga adalah PT Mitra Sejati Makmur Abadi (17,82%) dan PT Aditya Reksautama (82,18%). Di perusahaan yang disebut terakhir itu, Robert Tantular bersama Hartawan Alumni memiliki saham.

Melalui Antaboga yang sahamnya dikantongi lewat Aditya Reksautama itu, Robert juga menggenggam sebagian saham kepemilikan Century, selain atas nama pribadi. Karena kepemilikan silang itu, Robert lalu menawarkan produk Antaboga kepada nasabah Century dengan iming-iming bunga tinggi.  Itu berlangsung sejak 2005.

Saat itu dan tahun-tahun sebelumnya, perbankan memang giat menawarkan produk reksadana menyusul maraknya produk itu. Investasi gaya baru itu, menjanjikan perolehan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan deposito perbankan. Jika rata-rata pembayaran bunya deposito misalnya  hanya sekitar 10%, maka reksadana memberikan bunga hingga 14% per tahun. Riset sebuah perusahaan sekuritas menyebutkan, jika seorang investor  menanamkan 100 perak di reksadana di awal tahun, maka di awal tahu berikutnya, jumlah uangnya akan menjadi 127,75 perak. Bandingkan misalnya dengan deposito berjangka satu bulan, yang setelah setahun hanya sanggup membiakkan duit menjadi 113,93.

Ketika kali pertama dikenalkan pada 1996, reksadana nyaris hanya dilirik oleh kalangan tertentu. Enam tahun kemudian, investasi ini menggoda banyak orang untuk mencobanya. Ledakan  bisnis reksadana yang paling dahsyat terjadi sejak September 2002.

Pemicunya tak lain adalah obligasi pemerintah yang ditempatkan di perbankan (obligasi rekap). Ketika itu, obligasi rekap mulai dilepas oleh bank-bank yang mendapatkannya dan reksadana yang menangkapnya. Hampir setiap bank besar dan perusahaan sekuritas lalu bermain di produk itu. Apalagi bunga suku bunga deposito juga turun —menyusul turunnya bunga Sertifikat Bank Indonesia—sementara perdagangan saham pada masa-masa  itu juga lesu. Maka seperti api menemukan bensin, minat orang dan perbankan terhadap reksadana lantas menjadi luar biasa.

Tak genap setahun setelah Century menawarkan reksadana Antaboga, Bank Indonesia mengeluarkan larangan kepada perbankan untuk menjual produk reksadana. Namun Century  tetap nekat, meski diketahui kemudian, reksadana yang dijual itu bukan produk Century dan bodong. Kasus penggelapan dana nasabah Antaboga itu mulai terkuak, Desember 2008.

Saat itu ratusan nasabah Century melaporkan kerugian yang mereka derita karena membeli produk investasi Antaboga lewat Century. Duit nasabah yang hanyut dalam kasus ini awalnya hanya sekitar Rp 240 miliar. Namun angka itu akan terus bertambah karena para nasabah kakap seperti Boedi Sampoerna juga ikut menanam uangnya di Antaboga.

Dan ini yang terungkap di PN Surabaya, 10 Agustus silam: Boedi ternyata menginvestasikan uangnya ke produk reksadana sejak 2006. Dari Berita Acara Pemeriksaan Boedi yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum Ramel Jesaya, diketahui “Saksi (Boedi) tertarik untuk membeli produk Antaboga setelah ditawari oleh Lila Komaladewi Gondukusumo dan Siti Aminah, bahwa bunganya mencapai 15 persen atau jauh lebih tinggi dari bunga Bank Century.” Lila adalah Direktur Pemasaran Bank Century Wilayah V (Surabaya dan Bali) dan Siti adalah salah satu kepala cabang Bank Century di Surabaya.

Lalu bagaimana nasib uang Boedi? Rupanya setelah Century “ditolong” dengan penuh perhatian oleh pemerintah, dana Boedi juga kunjung keluar. Sama dengan dana-dana milik para nasabah Century yang lain, yang ikut membeli reksadana Antaboga. Karena tak kunjung cair itu, Boedi meminta jasa baik Susno, yang lantas mengeluarkan surat R/217/IV/2009/Bareskrim 7 April 2009 itu.

Susno bercerita, surat itu diterbitkan karena Century memang meminta surat itu pada polisi. Ingin meminta kepastian tentang status uang Boedi, karena yang bersangkutan hendak mencairkan dananya. Dengan alasan surat Susno tak menyebutkan nilai dana milik Boedi US$ 18 juta, manajemen Century meminta surat yang lebih terang. Susno karena itu menerbitkan surat kedua tertanggal 17 April 2009 dengan menyebutkan nilai uang Boedi.

Ruangan Susno
Tak lalu dengan dua surat dari jenderal polisi itu, uang Boedi lantas benar-benar cair. Entah bagaimana ceritanya, orang-orang Boedi dan Century kemudian bersepakat bertemu. Tempatnya: di Ruang Bareskrim Mabes Polri, tempat Susno berkantor. Kabarnya berkat pertemuan itu, urusan dianggap selesai meski tak dijelaskan apakah uang Boedi benar-benar cair atau tidak.

Dari sanalah muncul tudingan Susno mendapat imbalan Rp 10 miliar. Ada juga yang menyebutkan Susno kebagian jatah 10 persen dari nilai US$ 18 juta milik Boedi yang ditanam di Century meski semua itu, niscaya dibantah oleh Susno. “Saya tak menerima suap. Tak ada yang berlebihan yang saya lakukan, hanya menjelaskan status dana milik Boedi Sampoerna itu,”  kata Susno (lihat “Surat Jenderal Susno dan Tuduhan Upeti 10 M” Vivanews, Rabu, 16 September 2009).

Selasa 30 Juni 2009, Susno berkoar-koar, telepon genggamnya disadap. Pekan awal Juli 2009, tiga wartawan Tempo mewawancarainya perihal penyadapan itu. Susno akan tetapi tak mau berterus terang mengatakan, siapa yang menyadap. Sebaliknya dia melontarkan pengandaian buaya dan cicak. Banyak orang lalu menafsirkan, buaya yang disebut Susno sebagai representasi Polri dan cicak adalah KPK.  Soal kenapa Susno melemparkan istilah buaya dan cicak itu, tentu bukan karena dia misalnya doyan daging buaya dan sebaliknya jijik melihat cicak.

Penjelasan yang lebih terang justru muncul dari KPK dua bulan kemudian melalui penjelasan Bibit. Kata dia, memang ada penyadapan tapi bukan untuk Susno. Pihak KPK kata Bibit sedang menyadap telepon genggam seseorang dan telepon Susno masuk ke telepon yang disadap. “Itu saja kok. Tidak sengaja. Jadi, bukan kita yang menyadap Susno tapi Susno-nya yang masuk ke penyadap kita,” kata Bibit.

Bibit tentu tak membeberkan siapa orang yang teleponnya disadap oleh KPK tapi jelas penyadapan itu berhubungan dengan skandal Bank Century. Cuma belakangan, Polri mencari-cari celah menghubungkan kasus penyadapan itu dengan penyalahgunaan wewenang petinggi KPK dan sebagainya, hingga berujung kepada penahanan Bibit dan Chandra yang dianggap melakukan  “kejahatan” menyadap dan mencekal Anggoro Widjojo.

Dia adalah Direktur Utama PT Masaro Radiokom, tersangka dan buronan  KPK untuk perkara dugaan suap kepada sejumlah anggota DPR dalam sebuah proyek Departemen Kehutanan. Polisi tidak pernah menyidik Anggoro, yang kini berada di Singapura tapi, seperti sudah luas diberitakan dan diakui oleh kepolisian: Susno, pernah menemuinya di negeri tetangga itu.

Pertanyaannya kemudian, untuk apa tim independen dibentuk Tuan Presiden, jika tugasnya hanya mencari fakta kasus hukum Bibit dan Chandra dan mengabaikan ujung pangkal persoalan yang sebenarnya: skandal Bank Century?

Benar, dalam beberapa hari ke depan, penolakan publik terhadap penahanan Bibit dan Chandra mungkin memang bisa diredam, misalnya karena atas rekomendasi tim independen, Susno kemudian dicopot dari jabatannya. Citra Tuan Presiden pun akan terselamatkan. Tapi setelah itu, siapa yang berani menjamin, gelombang publik tidak akan semakin menjadi lebih besar kalau masalah utamanya; skandal Bank Century, orang-orang yang terlibat dalam pelemahan KPK,  dan pertemuan orang-orang Boedi dengan manajemen Century di ruang kerja Susno juga tidak diungkap?

Dengan kalimat lain, jika hanya bertugas mencari fakta kasus penahanan Bibit-Chandra, keberadaan tim independen itu sebetulnya tak ada gunanya, kecuali hanya untuk menyelamatkan citra  Presiden SBY.

Kalau di periode pemerintahan sebelumnya, SBY mau tak mau harus berbagi pengaruh dengan Jusuf  Kalla, sekarang dia praktis mengontrol semuanya.

oleh Rusdi Mathari
DALAM opininya berjudul “Setumpuk Tanda Tanya“, Ikrar Nusa Bhakti  menulis, sepak terjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melemahkan kekuatan oposisi benar-benar lebih canggih ketimbang yang dilakukan Soeharto pada era Orde Baru. Kata peneliti LIPI itu, jika dulu dengan kekuatan soko guru ABRI, birokrasi, Golkar dan intelijen, Soeharto  melakukan  “politik pecah belah,” “deparpolisasi,” “depolitisasi,” “politik massa mengambang” dan “politik ketakutan”, maka kini SBY cukup melakukannya dengan “politik pecah belah partai-partai politik.”

Ikrar mungkin berlebihan. Namun di luar manuver “politik pecah belah partai-partai politik” yang disebutkan oleh Ikrar,  SBY (dan tentu saja Partai Demokrat) sekarang sebetulnya memang praktis mengontrol penuh kekuasaan termasuk di sektor energi dan mineral. Gejalanya antara lain bisa dilihat dari penempatan orang-orang SBY (Demokrat) di pos-pos kunci yang berhubungan dengan sektor yang paling besar menyumbang devisa ke negara itu.

Salah satunya adalah Komisi VII DPR-RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, yang diketuai oleh Teuku Riefky Harsya. Komisi VII oleh sebagian orang disebut-sebut komisi becek dan dalam lima tahun terakhir (2004-2009) hanya didominasi oleh wakil-wakil Partai Golkar. Barangkali itu sebabnya, partai-partai besar juga banyak yang mengincar posisi ketua dan menempatkan sebanyak mungkin wakil-wakil mereka di komisi itu, meski akhirnya Riefky yang terpilih. Riefky sebelumnya pernah menjadi anggota Komisi II dan Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Demokrat, sebelum dipindah menjadi anggota Komisi VII.

Di luar Senayan, SBY kemudian juga menunjuk Darwin Zahedy Saleh sebagai Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral. Dia sebelumnya menjabat di Dewan Eksekutif Departemen Ekonomi Partai Demokrat dan menjadi Direktur Lembaga Kajian Strategis untuk Indonesia (LKSIS). Lembaga yang disebut terakhir, dalam beberapa tahun belakangan aktif berkampanye untuk melawan penyelundupan tekstil dan produk lainnya dari Cina ke pasar Indonesia. Kakaknya, Johan Syahperi Saleh, pernah menjadi  Duta Besar Indonesia untuk Singapura.

Lalu apa arti itu semua? Apakah rezim SBY kemudian akan mengubah “peta” di sektor energi dan mineral? Misalnya dengan mengganti kepemimpinan di BP Migas, BPH Migas, dan BUMN-BUMN yang terkait seperti PLN, PT Gas Negara dan sebagainya??

Pengaruh
Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mestinya harus dilihat dari lima tahun pemerintahan SBY ketika dia masih berpasangan dengan Jusuf Kalla. Untuk masalah sumber energi dan mineral pada masa itu, SBY mau tak mau harus berbagi pengaruh dengan Kalla. Di Pertamina misalnya  keduanya saling berbagi menempatkan orang-orang mereka.

Jika Kalla menempatkan Muhammad Abduh sebagai komisaris, maka SBY menempatkan Umar Said (Ketua Dewan Pakar Demokrat), Jendral Sutanto (mantan Kapolri) dan Gita I. Wirjawan (mantan CEO JP Morgan Indonesia). Di luar itu, SBY keteteran dengan  proyek 10 ribu MW yang digagas Kalla dan juga proyek konversi minyak tanah ke LPG.

Dengan peta politik terbaru, di mana Kalla sudah dianggap tidak memiliki pengaruh di pemerintahan— maka besar kemungkinan akan terjadi perubahan besar-besaran di jajaran pengelola dan pengawas BUMN-BUMN yang bergerak atau berhubungan dengan energi dan mineral. Perubahan-perubahan itu termasuk juga untuk mengurangi pengaruh Kalla dalam proyek-proyek besar seperti Blok Cepu, Natuna D-Alpha, Lasamphala, Donggi-Senoro, Tangguh LNG, pipa gas, terminal penerimaan LNG, konversi minyak tanah ke LPG, dan sebagainya.

Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok bisnis lain yang bergerak di sektor ini,  seperti PT Adaro, Bakrie Grup, dan Indika, yang pada musim pemilu lalu dianggap ikut menyisihkan dana untuk kepentingan kampanye SBY-Boediono? Atau bagaimana pula dengan Keluarga Tjokrosaputro?

Nama yang disebut terakhir adalah pemilik Hanson Grup yang belakangan mengembangkan PT Power Telecom. Di perusahaan energi itu duduk antara lain Hartanto Edhie Wibowo, adik Ani Yudhoyono dan Roy Suryo sebagai komisaris. Tahun lalu melalui Hanson Energy, kelompok usaha itu memenangkan tender pasokan batu bara peringkat rendah (LRC) untuk enam PLTU yang dimiliki PLN. Nilainya Rp 28 triliun untuk kurun waktu 20 tahun.

Dengan posisi Riefky sebagai Ketua Komisi VII, memang tidak ada jaminan anggota DPR terutama dari komisi itu tak akan menciptakan masalah bagi pemerintahan SBY. Namun paling tidak, sebagai ketua, Riefky memiliki banyak peluang untuk memastikan koalisi partai pendukung pemerintahan SBY, tak akan berbuat macam-macam. Apalagi dari tiga Wakil Ketua Komisi VII, dua di antaranya adalah wakil dari partai yang berkoalisi dengan Demokrat. Mereka adalah Zainudin Amali (Golkar), dan Achmad Farial (PPP), sementara satu wakil yang lain berasal dari PDI-P (Effendi Simbolon).

Kalau sudah begitu, siapa bilang, SBY bukan sosok yang lebih canggih ketimbang Soeharto seperti kata Ikrar itu?

“Are you OK Indonesia? What about the earthquake?” kalimat itu saya baca di status Facebook Maria Ozawa, beberapa jam setelah gempa mengguncang  Sumatera Barat, 30 September silam.

oleh Rusdi Mathari
DARI jendela coffee shop Hotel Narita Port, Tokyo, saya melihat matahari seolah menyala. Jarum pendek di arloji menunjuk ke angka 9. Saya baru saja menyelesaikan sarapan, roti khas Jepang yang mirip bakpao tapi isinya kacang merah itu— dan secangkir teh hangat.  Ransel, tas laptop, kamera sudah diturunkan petugas hotel dan di letakkan di kursi di sebelah saya duduk. “Ohayou gozaimasu Rusdi-san, apakah Anda akan pergi?”

Asuka, petugas hotel itu menyapa saya, ketika mata saya asyik memandang ke luar jendela menikmati matahari Tokyo di musim gugur. Sudah dua malam, saya menginap di hotel yang berjarak sekitar 9 kilometer dari Bandara Narita dan Asuka, adalah orang pertama hotel itu yang melayani saya. “Tidak saya sedang menunggu seorang teman,” kata saya.

“Apakah perempuan itu, teman yang Anda tunggu Rusdi-san?”

Asuka mengarahkan telunjuknya, ke seorang perempuan yang duduk menyilangkan kaki di dekat meja resepsionis. Saya menoleh mengikuti telunjuk Asuka. “Bagaimana Anda tahu Asuka?”

“Sudah sejak jam delapan dia di sini, dan menanyakan nama Anda,” balasnya.

“Siapa namanya?”

“Miyabi. Maria Miyabi. Kami mengenalnya sebagai nona Ozawa. Maria Ozawa,” katanya.

“Ya memang benar. Saya menunggunya.”

“Boleh saya mengantarnya ke meja Anda Rusdi-san?”

Saya tak sempat menjawab pertanyaan Asuka. Dia langsung pergi menghampiri Ozawa sementara saya merasakan, mata tak sekejap pun hendak berkedip. Mengenakan cardigan warna poplar, jeans biru dan sepatu tak bertumit, perempuan yang kini mulai berjalan ke arah tempat saya duduk seolah telah menjadi sake paling keras yang memaksa mata saya terus terbuka. “Ini Rusdi-san?” suara Asuka saya dengar mengenalkan nama saya.

“Hi I’m Rusdi,” jawab saya.

“Ozawa. Boleh saya duduk Rusdi-san?” tanya Ozawa.

“Oh ya, tentu saja. Silakan,” kata saya.

Asuka membantu menggeser kursi lalu Ozawa sudah duduk di depan saya. Hanya berjarak sekitar 30 sentimeter, mungkin kurang. Mata, hidung, pipi, bibir itu benar-benar sempurna. “Arigatou gozaimasu Rusdi-san, Anda mau menjumpai saya bintang porno yang sekarang banyak dihujat di negara Anda,” Ozawa memulai pembicaraan.

Masyaallah, sepagi itu, wangi mulutnya saya rasakan seperti wangi es campur di warung depan BCA, Situbondo. Vanila bercampur sirup. “Saya juga berterima kasih, Anda telah bersusah payah datang dari ke hotel ini,” saya mencoba mendatarkan suara, meski jakun sudah saya rasakan naik turun dengan lekas.

“Bagaimana kabar gempa di Sumatra? Saya dengar, korbannya sudah mencapai 1.000 orang?” tanyanya.

Saya membenarkan pertanyaannya, sembari menyampaikan terima kasih atas perhatiannya.  Ozawa memang menaruh perhatian pada gempa di Sumatra Barat itu. “Are you Ok Indonesia? What about the earthquake?” kalimat itu saya baca di status Facebook Ozawa, beberapa jam setelah gempa.

Dia lalu bercerita tentang negaranya yang sering dilanda gempa. Waktu masih bersekolah, dia sering diajarkan bagaimana harus menyelamatkan diri saat terjadi gempa. Suatu hari, dia dan temannya tak mengikuti simulasi evakuasi. Dia memilih bersembunyi di ruang perpustakaan. Ketika gurunya menemukan mereka, Ozawa dan temannya itu diperintahkan lari mengelilingi lapangan di belakang sekolahnya.

“Pernah waktu SMA, gempa  itu benar-benar terjadi. Hanya sebentar. Saya dan teman-teman segera merunduk dan bersembunyi di bawah meja. Kami semua panik. Tapi di bawah meja itu, teman-teman laki-laki malah tertawa, cekikikan. Saya tidak tahu mulanya, sebelum sadar rok saya tersingkap dan celana dalam saya terlihat oleh mereka,” Ozawa saya lihat tertawa. Giginya putih.

“Anda mau minum?”

“Teh saja,” kata dia.

Saya memberi kode kepada Asuka. “Jadi Anda memutuskan tidak akan datang ke Indonesia?”

“Belum. Saya masih menimbang. Indonesia mon amour.”

“Ada yang menolak kedatangan Anda?”

“Saya tahu tapi apa salah saya?”

Ozawa tajam menatap saya. Matanya itu  mengingatkan saya pada mata sepasang burung belibis hutan yang pernah saya lihat berenang di telaga Ranukumbolo di kaki Gunung Semeru.

“Saya hanya mencari makan. Dan kamu tahu Rusdi-san, saya sudah sejak lama paham ucapan Voltaire, dalam perkara uang semua orang mempunyai ‘agama’ yang sama. Saya tidak pernah mencuri hak orang apalagi milik rakyat Indonesia. Saya bukan pencuri. Bukan orang munafik, yang hari ini berjanji memberantas korupsi, lalu esoknya diam-diam bersekutu membungkam lembaga korupsi seperti KPK di negara Anda dengan banyak dalih dan alasan. Saya tidak pernah membohongi penggemar saya dengan berkhotbah, misalnya agar jangan terangsang melihat adegan saya. Tidak. Biarlah mereka menonton dan menikmati adegan saya, jika itu bisa membuat mereka keluar dari kemunafikan.”

Saya lihat Ozawa merunduk. Wangi sampo rambutnya meruap diembus udara AC. Saya terus memandangnya. Mata, pipi, bibir, dan alis itu.

Moral?
“Kamu tahu Rusdi-san, semalam saya menangis di kamar. Artis-artis di negara Anda yang kabarnya akan membintangi sebuah film bersama saya, tiba-tiba juga tampil seolah paling tahu tentang moral. Saya dianggap sampah atau mungkin lebih dari itu. Mestinya mereka membaca, cerita yang Anda kirimkan kepada saya lewat email.”

“Cerita yang mana?” saya mencoba bertanya, setelah sekian menit, hanya menelan ludah. “Kisah pelacur yang di dalam agama Anda dijamin masuk surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing yang dahaga.”

“Itu hanya cerita,” saya menjawab sekenanya.

“Ya tapi bahkan seorang pelacur pun punya nilai di mata Tuhan. Oh my God, kenapa saya tiba-tiba melibatkan Tuhan?” Ozawa menutup wajahnya dengan dua telapak tangannya. Cincin perak melingkar di jari tengahnya.  “Mereka menganggap Anda tak bermoral.”

“Saya memang bintang porno Rusdi-san tapi saya tidak merugikan siapa pun, tidak juga orang Indonesia. Kalau ada yang menyebut aksi saya bisa dan telah merusak moral, sebenarnya di mana moral itu? Di selangkangan saya, atau di pidato-pidato orang-orang berbatik sutra itu yang selama dua hari ini menebar senyum di televisi karena akan dipilih menjadi menteri?”

“Loh Anda mengikuti berita audisi calon menteri itu juga toh?”

“Semalam saya lihat di NHK. Ayolah Rusdi-san, negara Anda, dikenal sebagai negara dengan penduduk yang katanya beragama tapi Anda pasti juga sudah tahu, Jepang negara saya, bukan negara dengan predikat negara paling korup. Lalu apakah karena saya bintang porno, moral saya kemudian benar-benar lebih buruk dari moralitas citra negara Anda, semacam itu?”

“Jangan-jangan Anda berlebihan?” “Ya mungkin tapi Anda tahu, para pelacur yang di Indonesia dicela, para penikmatnya terdiri dari berbagai rentang usia, sejak 13 tahun sampai 70 tahun. Banyak para pejabat di negara Anda, diam-diam menyimpan gundik. Disembunyikan, agar anak dan istri mereka tidak tahu. Sebagian meniduri istri orang, atau memesan pelacur sebagai teman saat rapat. Lalu di koran-koran mereka menjanjikan kesetaraan hukum dan keadilan. Katanya siap melayani dan melindungi. Apa seperti itu moral? Berapa pula uang publik dan uang negara, yang dikucurkan untuk menalangi Bank Century?”

“Apa? Century? Anda mengikuti skandal Century?”

“Tentu saja Rusdi-san. Pendidikan saya akuntan.”

“Itu bukan uang negara, setidaknya begitulah kolom seorang Pemred,” jawab saya.

“Sebetulnya bukan itu persoalannya melainkan ke mana aliran uang itu? Siapa saja yang menikmati? Adakah kaitannya dengan pemilu kemarin? Benarkah hanya Robert Tantular yang menikmati? Lalu kenapa skandal itu kemudian seolah dianggap masa lalu? Itukah moral itu Rusdi-san?”

Saya terus memandang Ozawa sebelum terdengar suara perempuan menegur. “Mau pesan yang lain Pak?”

Hah Pak?  Asuka  berbahasa Indonesia? Tidak, itu suara perempuan. <i>Masyallah</i> saya rupanya sedang duduk di lobi sebuah hotel di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, menunggu seorang teman, yang berjanji akan membawakan CD terbaru film Maria Ozawa. Kata teman itu, judulnya Andai Ozawa Ikut Audisi Menteri.

Suatu sinyal yang dipancarkan dari sasaran, menuntun pesawat itu. Tak perlu banyak orang di pesawat dalam kendali pilot otomatis. Bahkan, pembajak sama sekali tidak dibutuhkan. Pesawat itu berada di bawah kendali remote control , mengendalikan pesawat tanpa pilot.

oleh Hasan Syukur (Wartawan)
SETIAP 11 September, rakyat Amerika mengenang tragedi runtuhnya menara kembar World Trade Centre (WTC) di New York, AS, yang memakan banyak korban. Gedung kembar itu hancur luluh bagaikan gedung tua yang diledakkan oleh bahan peledak dari dalam setelah ditabrak dua pesawat terbang komersial. Hari itu, jaringan televisi AS meliput secara live dari lokasi peristiwa. Tayangan itu terbidik dari beberapa sudut dan terlihat langsung oleh jutaan pemirsa televisi. Pers AS lalu seperti menyanyikan lagu koor, mengutip keterangan resmi: ‘Menara itu runtuh diserang oleh teroris Muslim yang digerakkan oleh Usamah Bin Laden dari Afghanistan’. Tapi, tak semua pers mengikuti koor itu.

Theiry Meyssan, seorang jurnalis asal Prancis mencoba melihat peristiwa itu secara objektif. ”Saya akan menjungkirbalikkan seluruh versi resmi serangan 11 September 2001,” katanya. Hasil investigative reporting -nya itu kemudian ia tuangkan ke dalam sebuah buku berjudul 9/11 The Big Lie America , diterjemahkan penerbit Jalan Lurus dengan judul, Bohong Besar Amerika , Bandung, 2003.

Inilah cerita versi Thierry Meyssan: Kedua pesawat itu diidentifikasikan oleh FBI sebagai Boeing 767. Pesawat itu menghantam tepat pada sasarannya. Peristiwa ini sangat musykil. Dipandang dari ketinggian yang jauh, sebuah kota akan tampak seperti selembar peta dan semua acuan visual yang lazim menjadi hilang. Untuk menabrak menara, pesawat perlu dipraposisikan pada ketinggian sangat rendah. ‘Karya’ itu merupakan prestasi luar biasa bahkan pilot yang sangat berpengalaman pun sulit melakukannya. Konon yang melakukannya adalah pilot yang baru lulus latihan.

Namun, ada satu cara untuk mendapat hasil demikian, yakni memakai rambu tuntun dari radio. Suatu sinyal yang dipancarkan dari sasaran, menuntun pesawat itu. Tak perlu banyak orang di pesawat dalam kendali pilot otomatis. Bahkan, pembajak sama sekali tidak dibutuhkan. Pesawat itu berada di bawah kendali remote control , mengendalikan pesawat tanpa pilot.

Setelah ditabrak, Menara Kembar runtuh sendiri. Sebuah komisi penyidik menyimpulkan bahwa terbakarnya bahan bakar pesawat menimbulkan panas yang melelehkan struktur logam utama kedua bangunan. Teori ini disangkal keras oleh Assosiasi Pemadam Kebakaran New York dan Journal Profesional, Fire Engineering bahwa struktur bangunan tersebut tahan api. Para petugas pemadam kebakaran malah mendengar ledakan di lantai dasar bangunan. Pakar terkenal dari Institut Pertambangan dan teknologi, Van Romero pun mengamininya. ”Keruntuhan itu diakibatkan oleh bahan peledak,” katanya.

Pada hari yang sama, Departemen Pertahanan mengeluarkan pengumuman singkat ”Pentagon diserang teroris pada pukul 09.38,” kata Menteri Pertahanan Donald H. Rumsfeld. Pers AS pun heboh. Namun, ketika mau meliput peristiwa itu, para wartawan diusir dari tempat kejadian dengan alasan agar tidak menghalangi operasi penyelamatan. Toh, wartawan AP, Tom Horan, berhasil mendapatkan foto-foto ekslusive dari sebuah gedung dekat lokasi kejadian.

Kepala Staf Gabungan, Jenderal Richard Myers, mengindikasikan bahwa pesawat terbang bunuh diri itu adalah Boeing 757-200. Pukul 08.55 waktu setempat, Boeing itu turun ke ketinggian 29.000 kaki. Dua pesawat tempur F-16 segera melesat untuk mencegat Boeing itu, tapi katanya kehilangan jejak.

Menurut Meyssan ini tak masuk akal. ”Bagaimana percaya sebuah pesawat jet berbadan tambun bisa mengecoh dua pesawat tempur yang memburunya?” Seandainya si Boeing berhasil mengatasi rintangan pertama pun, dengan mudah akan ditembak jatuh saat mendekati Pentagon. Pasalnya, di pangkalan udara Saint Andrew di sekitar Pentagon, berpangkalan Wing Tempur 113 Angkatan Udara dan Wing Tempur serang 321 Angkatan Laut. Masing-masing dilengkapi pesawat tempur F-16 dan F/A-18. Di atap gedung itu pun dipasang penangkis serangan udara dan rudal-rudal supercanggih. Mereka tentu tak akan pernah membiarkan sang Boeing menghampiri Pentagon.

Pesawat raksasa itu tiba-tiba mendekati tanah, seperti akan mendarat, langsung menabrak Gedung Pentagon. Anehnya tanpa merusak tiang lampu dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Moncong pesawat masuk ke pintu gerbang yang tengah direnovasi. Keterangan resmi ini, menurut Meyssan, meragukan. Tabrakan keras itu pastilah menimbulkan kebakaran besar, lalu pesawat menjadi onggokan gosong.

”Jika merujuk pada foto dari AP, Anda akan melihat tidak dijumpai bangkai pesawat di sana. Bahkan, sebuah gir roda pesawat pun tak tampak. Padahal pemotretan itu dilakukan di menit-menit pertama ketika mobil pemadam kebakaran tiba dan petugas belum menyebar,” tulis Meyssan dalam bukunya itu. Diduga suara berdesing dan runtuhnya atap salah satu pintu gerbang Pentagon itu disebabkan oleh rudal tipe AGM. Jenis rudal ini menyerupai sebuah pesawat terbang sipil kecil, memang. Tapi, bukan pesawat terbang. Demikian Meyssan.

Lepas dari kontroversi itu, Presiden AS, George W Bush, segera mengumumkan bahwa serangan itu dilakukan oleh teroris Muslim, pimpinan Usamah bin Ladin. Maka, tanpa memerlukan penyelidikan seksama, dengan alasan memburu pimpinan Alqaidah itu, Bush memerintahkan penyerbuan ke negara Muslim Afghanistan. Gilirannya, Irak diduduki dengan alasan memiliki senjata pemusnah massal (yang kemudian ternyata tidak terbukti).

Kenapa Bush menuding Muslim? Rupanya Bush mendapat bisikan dari Samuel Philip Huntington. Pandangan negatif penasihat gedung putih terhadap Islam ini tertuang dalam sebuah artikel yang dimuat di media Foreign Affairs yang terbit pada musim panas 1993 dengan judul ”The clash of Civilization”. Artikel yang memancing polemik ini kemudian diterbitkan dalam bentuk sebuah buku pada 1996. Menurut Huntington, setelah Uni Sovyet (ideologi komunis) runtuh, musuh berikutnya adalah Islam. Sudut pandang negatif terhadap Islam inilah yang rupanya diyakini Presiden Bush. Bush lalu mendeklarasikan perang atas nama membasmi teror.

Sejak dulu Indonesia negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini adalah negeri yang aman. Bangsa yang yakin bahwa agama adalah rahmat bagi sekalian alam. Tapi, sejak deklarasi Bush itu, tiba-tiba bom-bom canggih berledakan merobek ketenangan negeri ‘jamrud Khatulistiwa’ itu dan memakan banyak korban orang tak berdosa. Lalu pesantren dituding biang teror. Orang-orang berjenggot, berpakaian gamis dengan celana menggantung dicurigai. Ujung-ujungnya, kegiatan dakwah harus diawasi. Mungkinkah malapetaka ini bagian dari skenario global untuk menyudutkan Islam?

*Dikutip lengkap dari Republika, 11 September 2009

Ramadan tanpa puasa adalah batal sebagai bulan, dan puasa tanpa Ramadan adalah kurang bermakna.

Oleh Rusdi Mathari
SETIAP Ramadan tiba kata puasa lalu menjadi kata yang paling  popular di kalangan muslim Indonesia. Puasa, kata itu, adalah salah satu elemen dari rukun Islam, yang menjadi  satu-satunya kata yang tidak berasal dari Bahasa Arab. Kenyataan itu berbeda dengan kata “syahadat”, “shalat”, “zakat” dan “hajj” yang kemudian diserap oleh Bahasa Indonesia menjadi syahadat, salat, zakat dan haji— yang semuanya berasal dari khazanah Bahasa Arab.

Memang ada sebagian orang yang menggunakan kata salat dan sembahyang untuk menyebut salat. Namun baik salat maupun sembahyang masih memiliki relasi makna.

Sembahyang misalnya, berasal dari dua kata sembah dan hyang yang berarti menyembah Tuhan (Allah). Kata itu sengaja diserap dan kemudian digunakan oleh  para penyebar Islam di Nusantara untuk menarik minat penganut Hindu yang telanjur datang terlebih dahulu ke Indonesia. Melalui pendekatan kata tersebut, makna kata salat juga tak berkurang dari makna awalnya yaitu sebagai sebuah perbuatan untuk menyembah Allah. Tapi puasa?

Sama dengan kata sembahyang, kata itu berasal dari Bahasa Sansekerta. Berasal dari dua kata yaitu upa yang berarti dekat dan wasa yang berarti Yang Kuasa—  makna kata puasa yang asli adalah dekat kepada Tuhan yang kuasa.

Jadi upawasa atau yang kemudian diserap dan dilafalkan menjadi kata “puasa” di dalam Bahasa Indonesia tidak lain adalah sebuah perbuatan untuk  mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan pengertian itu, kata puasa  sebenarnya tak berhubungan secara langsung dengan makna asli dari kata shaum yang dikehendaki dalam Bahasa Arab yaitu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, dan tidak berbicara.

Tak lalu penggunaan kata puasa menjadi tak bermakna. Secara kelaziman, orang yang berhenti untuk makan, untuk minum, untuk berhubungan badan, dan untuk bicara— seharusnya memang dekat kepada Tuhan (puasa). Apalagi dalam perkembangannya,  makna dari kata puasa juga sudah berubah, dari semula sebagai dekat kepada Tuhan menjadi menghindari makan dan minum dengan sengaja. Paling tidak, begitulah tafsir tentang kata puasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada Bahasa Inggris. Bahasa itu sebenarnya tak memiliki kata khusus untuk mengganti kata shaum. Kata fasting yang dianggap mewakili makna puasa, kalau digunakan untuk menjelaskan sebuah perbuatan yang sengaja tidak makan, tidak minum—  akan sulit dicerna oleh mereka yang dalam kesehariannya berbahasa Inggris.

Persoalannya karena pada mereka tidak lazim untuk melakukan fasting sehingga kata itu sangat jarang digunakan dan terabaikan. Sebaliknya kata fasting akan mudah dipahami jika terutama disertai konteks tentang Ramadan. Singkat kata, bagi mereka yang berbahasa Inggris (orang Barat)  fasting baru bisa bermakna jika terutama disertai dengan kata Ramadhan.

Identik Kata dengan Makna
Lalu apa yang sebetulnya yang disebut sebagai puasa atau fasting dalam konteks shaum? Kata dasar shaum atau shiyam adalah shat-wa-mim. Dua kata itu secara bahasa berarti menahan (imsaak).

Dalam Fathul al Qadir, al Syaukani memaknai kata itu sebagai sebuah tindakan untuk tidak bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Namun arus besar dari ahli tafsir sepakat bahwa makna shaum yang paling asli adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, dan tidak berbicara. Makna untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, dan tidak berbicara pada kata shaum itu bisa melekat secara sendiri-sendiri, maupun melekat sebagai satu kesatuan.

Argumen dari arus besar ini adalah bunyi dari redaksi surat al Maryam ayat 26 yang menyebut, “…aku telah bernazar kepada Pemelihara yang Penuh Kasih untuk menahan (shauman) bicara…” Kata shauman dalam ayat tersebut merupakan indikasi bahwa makna kata shaum bukan hanya menyangkut urusan menahan lapar dan dahaga melainkan juga untuk menahan bicara.

Dalam Melacak Sejarah Ramadan & Syariat Puasa, M. Luthfi Mathofi dari Departemen Tafsir Universitas al Azhar, Mesir—  menjelaskan bahwa sifat “menahan” yang terkandung dalam kata shaum menjadi pembeda puasa dengan amal ibadah yang lain. Jika ibadah lain seperti syahadat, salat, zakat, berhaji dan sebagainya niscaya tampak atau diketahui secara perbuatan, namun tidak dengan puasa.

Sebagai sebuah ibadah, puasa tidak bisa diketahui dan tidak bisa diperlihatkan melalui misalnya gerakan fisik. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammas saw. menjelaskan, bahwa satu-satunya ibadah yang tidak bisa dicampuri riya’ –memamerkan kebaikan—  adalah puasa.

Maka merujuk kepada redaksi surat Maryam itu, kata shaum sebenarnya menyangkut urusan niat. Jika niat dari perbuatan shaum adalah untuk tidak makan dan minum dalam waktu tertentu, maka makna shaum bisa berarti sebagai sebuah usaha untuk menahan diri dari makan dan minum. Jika berniat untuk tidak berbicara, untuk tidak korupsi, untuk tidak otoriter, untuk tidak sombong, tak merasa paling dan sebagainya—  maka makna shaum berarti menahan diri dari perbuatan atau hal-hal yang bisa membatalkan niat tersebut.

Dalam kaidah fikih, yang dimaksud sebagai shaum adalah sebuah perbuatan untuk tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan badan— yang disertai niat pada malam harinya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika kemudian apa yang disebut sebagai shaum (puasa) identik atau selalu dikaitkan dengan Ramadan sebagai bulan, hal itu disebabkan oleh sering munculnya dua kata itu dalam satu kesatuan kalimat, baik di dalam teks al Quran maupun hadis.

Redaksi dari surat al Baqarah 185 yang menyebutkan “syahru Ramadhana…” dan redaksi hadis yang menjelaskan “imaanan wahtisaaban man shama Ramadhana”,  harus dibaca bahwa puasa tidak bisa dilepaskan dari Ramadan, dan Ramadan tak bisa dipisahkan dengan puasa. Dengan kalimat lain Ramadan tanpa puasa adalah batal sebagai bulan, dan puasa tanpa Ramadan adalah kurang bermakna sebagai pengabdian (ibadah).

Ada banyak argumen untuk menjelaskan, mengapa misalnya, Ramadan identik dengan puasa dan sebaliknya puasa identik dengan Ramadan. Antara lain pendapat yang menyatakan bahwa kata atau nama Ramadhan merupakan  salah satu nama Allah.

Namun pendapat yang mungkin paling sahih, adalah pendapat yang menyandarkan kepada  asal usul kata Ramadhan. Berasal dari kata dasar r-m-dh atau ra-mim-dhat,  Ramadhan sebagai kata memiliki arti panas.

Dalam struktur Bahasa Arab yang membolehkan makna pada kata berkembang maka panas yang dimaksud oleh kata ra-mim-dhat bisa juga berarti panas yang menyengat, menjadi panas, sangat panas, atau hampir membakar. Ungkapan seperti qad ramidha yaumuna dalam Bahasa Arab memiliki pengertian bahwa hari telah menjadi sangat panas, sementara kata ar ramadhu berarti panas yang diakibatkan sinar matahari. Singkat kata, menurut Luthfi,  Ramadhan sudah menjadi ism ghairi munsharif atau makna dan maksud kata itu sudah cukup terkenal sehinggatidak perlu lagi mengikuti kaidah-kaidah tata Bahasa Arab.

Keterangan-keterangan tentang asal usul kata Ramadhan semacam itu, bisa dibaca dan dijumpai antara lain di dalam kamus Mukhtaru ash Shihhah yang ditulis oleh oleh Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir al Razi, atau di dalam buku Lisanul Arab karya Muhammad bin Mukarram bin Mandzur Al-Mashri. Dua penulis besar itu, hidup pada periode yang hampir bersamaan yaitu antara tahun-tahun pertengahan abad keenam hijriah hingga tahun-tahun awal abad ketujuh hijriah.

Alias atau Nama Lain
Sampai pada titik ini bisa disepakati, mengapa kemudian puasa identik dengan Ramadan sebagai bulan dan Ramadan identik dengan puasa sebagai ibadah. Karena baik kata  Ramadhan maupun kata shaum pada dasarnya memiliki hubungan makna yang dekat dan saling bersentuhan yaitu panas. Tidakkah bagi manusia yang semula biasa makan, minum dan berhubungan badan pada siang hari— kemudian diwajibkan untuk mengosongkan perut dan mengeringkan kerongkongan tidak akan merasakan apa pun kecuali Ramadhan, panas yang luar biasa itu?

Misalnya seperti perut melilit, mulut dan kerongkongan kering, dan seluruh anggota badan juga tidak nyaman. Karena itu cukup alasan, mengapa bulan puasa yang jatuh pada bulan kesembilan pada almanak hijriah disebut sebagai bulan Ramadan.

Di luar identifikasi Ramadan dengan puasa, Ramadan di dalam Islam sebagai bulan ditempatkan atau memiliki derajat yang lebih istimewa dibanding bulan-bulan lainnya. Ramadan misalnya merupakan salah satu bulan pilihan untuk tidak menyebut sebagai satu-satunya bulan pilihan di dalam ajaran Islam.

Dalam riwayat Thabrani, Nabi Muhammad saw. menempatkan Ramadan sebagai penghulu dari semua bulan.  Nabi juga pernah menegaskan, andai manusia tahu apa yang terdapat pada bulan Ramadan, pastilah mereka akan mengharapkan bahwa Ramadan itu selama satu tahun.

Namun keistimewaan Ramadan tak hanya terbatas oleh sebab-sebab semisal karena ada kewajiban untuk berpuasa. Di atas segalanya karena sebagian besar untuk tidak menyebut seluruhnya, berkah dari langit diturunkan hanya pada saat Ramadan.

Kalam atau kata pertama bagi manusia yang disampaikan Jibril kepada Nabi misalnya, datang kali pertama  pada bulan Ramadan sehingga bulan itu juga disebut sebagai syahr al Quran. Peristiwa yang sama juga terjadi ketika Nabi Ibrahim as. menerima shuhuf,  Nabi Daud as. menerima Zabur, Nabi Musa as. menerima Taurat, dan Isa as. menerima Injil.

Ramadan adalah juga bulan yang paling banyak memiliki alias atau nama lain. Ia misalnya bisa disebut sebagai syahr Allah atau bulan Allah karena ibadah puasa yang dilakukan pada Ramadan hanya khusus untuk Allah. Bisa disebut sebagai syahr ala i karena hanya pada bulan Ramadan semua berkah dari langit diturunkan. Dapat pula dikatakan sebagai  syahr an najah atau bulan pelepasan diri dari neraka.

Nama lainnya antara lain, syahr al jud (bulan untuk banyak melakukan derma), syahr al muwasah (bulan pemberian pertolongan), syahr al tilawah (bulan untuk membaca dan menekuni Al Quran), syahr as shabri (bulan untuk bersabar), dan sebagainya. Ahlan wa sahlan ya Ramadhan.

Selamat berpuasa.

Ketika puasa yang dilakukan oleh ular menghasilkan kulit yang baru, dan ayam yang berpuasa menghasilkan anak ayam, lalu apa yang dihasilkan oleh puasa manusia?

oleh Rusdi Mathari
APA yang membedakan antara orang yang berpuasa dengan orang yang kelaparan? Secara obyektif tidak ada. Perut mereka sama-sama melilit, sementara mulutnya juga kering. Napasnya bau. Namun secara subyektif keduanya niscaya berlainan: Orang yang berpuasa, sengaja berniat melaparkan diri dan orang yang kelaparan kemungkinan besar memang tidak berniat untuk itu.

Karena niat itulah, pada titik tertentu bisa menyebabkan orang yang kelaparan misalnya, menderita busung lapar. Dalam beberapa hal sel-sel di lambung mereka juga bisa mengalami kerusakan. Sebaliknya orang yang sengaja berniat berpuasa malah bisa bertambah sehat, karena sel-sel lambungnya diistirahatkan untuk bekerja.

Lalu apakah dengan demikian puasa dari orang-orang yang memang berniat untuk itu, memang bermanfaat meskipun katakanlah hanya menyangkut soal kesehatan? Belum tentu. Karena bahkan puasa yang diniatkan sekalipun pada akhirnya bisa merusak kesehatan bahkan lebih parah dari penderitaan orang yang kelaparan.

Itu terutama bisa terjadi jika puasanya tidak dilakukan dengan sebuah kesadaran. Orang yang berniat berpuasa tapi pada saat melakukan puasa masih memikirkan hidangan apa yang akan menjadi santapan pembuka misalnya, adalah puasa yang sekadar hanya memenuhi seruan ajaran. Akibat yang paling mungkin dari puasa semacam itu adalah munculnya perilaku jiwa yang gelisah: gelisah menunggu saat berbuka, gelisah kapan puasa berakhir dan sebagainya.

Dibandingkan dengan ibadah yang lain seperti salat, zakat atau haji, puasa adalah ibadah rahasia yang berbeda kadar dan nilainya. Bukan semata karena ibadah puasa tidak memiliki gerakan atau tindakan kasatmata seperti gerakan-gerakan dalam salat atau zakat dan haji itu— melainkan karena ia sepenuhnya adalah ibadah rasa. Dan karena rasa itu adalah sesuatu yang rahasia maka yang tahu kadar dan nilai puasa yang dilakukan sudah benar atau sebaliknya sebagai puasa, tentulah hanya si pembuat rasa.

Orang yang berpuasa mungkin saja tahu tapi pengetahuannya tentang puasa yang dijalaninya kemungkinan besar hanya sebatas dugaan yang belum tentu tepat kecuali hanya sebatas klaim dari rasa. Hadis qudsi dari Muttafaq ‘alaih yang menegaskan “Setiap kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku yang akan memberi pahalanya” adalah isyarat bahwa hanya Tuhan yang tahu rahasia dari puasa yang dilakukan makhluk (manusia).

Dengan kalimat lain, puasa sebetulnya tidak secara garis lurus berhubungan dengan perut yang lapar, keringnya mulut, dahaganya kerongkongan, padamnya gelora syahwat dan segala hal yang mungkin berkaitan dengan urusan kesehatan. Perut yang lapar, kerongkongan yang dahaga dan syahwat yang padam hanya sebuah pertanda agar manusia insaf dengan ketidakberadaannya sebagai manusia.

Jauh-jauh hari Nabi Muhammad saw. sudah mengingatkan bahwa “Ramai orang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga.” Salah satu sebabnya, karena manusia memang hanya sanggup mempuasakan jasmaninya, perut, mulut, kerongkongan dan organ seks itu, tapi tidak dengan pikiran, jiwa, dan hatinya. Hasilnya bisa ditebak: lapar dan dahaga yang diperoleh dari puasa tidak berbekas pada perilaku (akhlak) bahkan pada saat ketika puasa itu sedang ditunaikan.

Tidakkah ular yang menempuh puasa kemudian menghasilkan kulit baru yang lebih baik dari kulit sebelumnya? Atau induk ayam yang berpuasa selama 21 hari menghasilkan anak-anak ayam penerus kehidupan dan beruang kutub yang berpuasa pada musim dingin menjadikan benih-benih ikan kod lebih siap diburu? Singkat kata, puasa yang dilakukan dengan sebuah kesadaran betapa pun kesadaran itu hanya sebatas naluri seperti binatang-binatang itu— pada akhirnya memang akan menghasilkan sesuatu.

Maka puasa Ramadan yang dilakukan orang-orang beriman mestinya menghasilkan sesuatu itu: keinsafan untuk tidak lagi berperilaku takabur, tidak dengki, tidak aniaya, tidak malas, tidak merasa paling dan sebagainya.

Pada tataran yang lebih luas, sesuatu itu bisa menjelma menjadi kesadaran untuk tidak melakukan korupsi kendati peluang untuk itu ada, tidak menyuap atau menerima sogokan untuk urusan apa pun, tidak kikir dan tak menumpuk harta, tidak sewenang-wenang bila menjadi pemimpin, tidak khianat bila dipercaya, dan sebagainya.

Pada wilayah yang sempit sesuatu itu bisa berupa kearifan pengetahuan (ma’rifat) bahwa memang tidak ada yang pantas dimasukkan ke dalam pikiran, jiwa, dan hati melainkan hanya Dia.

Selamat berpuasa.

Lalu siapa pemilik blog Bushro yang menuliskan pernyataan pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai Noordin M. Top, yang kemudian dikutip oleh banyak situs berita itu?

oleh Rusdi Mathari
TULISAN Wicaksono berjudul “Detik Pecas Ndahe” yang ditampilkan  di blognya, menarik dan menggelitik. Wicaksono, yang di kalangan para blogger dikenal dengan nama Ndoro Kakung, lewat tulisan itu mencoba mencari kejelasan, antara gambar yang terpampang di detik.com dengan tulisan di blog Bushro. Nama yang disebut terakhir adalah sebuah blog baru yang tiba-tiba mencuat gara-gara menayangkan pernyataan dari seseorang yang mengaku sebagai Noordin M. Top dan mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemboman di dua hotel internasional di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 17 Juli silam.

Menurut Wicaksono ada yang aneh dari gambar yang ditampilkan oleh detik.com. Gambar yang berisi tulisan pernyataan Noordin M. Top itu, menurut dia diambil dengan cara memotret halaman depan blog Bushro dari sebuah pc atau laptop sehingga gambar yang dihasilkan juga agak buram. Screenshot kemungkinan besar tak dilakukan dengan cara print screen. Begitulah Wicaksono menulis. Dia menyebut, gambar yang ditampilkan detik.com, sebagai “ada yang aneh.”

Dugaan Wicaksono terutama didasarkan pada dua tanda editing di blog Bushro yang juga muncul di detik.com. Tanda-tandanya ada lambang obeng dan kunci bersilangan di sebelah kanan tulisan. Sejauh pengetahuan Wicaksono, dua tanda itu hanya bisa dilihat si pemilik blog, ketika yang bersangkutan sedang log in.

Dia karena itu sampai pada kesimpulan, orang yang mengambil foto di blog Bushro kemungkinan besar adalah juga pemilik account blog Bushro. Tapi Wicaksono  tak melangkah lebih jauh. Di akhir tulisan yang hanya empat paragrap itu, dia hanya menulis “moga-moga analisis ini salah …” Hanya itu.

Wicaksono adalah wartawan Tempo dan secara jurnalistik, sedikit banyak dia mengetahui standar dan kaidah jurnalistik yang wajib dipenuhi seorang wartawan ketika menuliskan berita. Kesimpulannya yang menyebut “orang yang mengambil foto di blog Bushro kemungkinan besar adalah juga pemilik account blog Bushro” tentu juga menarik dilihat dari kacamata jurnalistik. Paling tidak untuk menelusuri dari mana sebetulnya asal muasal berita yang menghebohkan itu.

Siapa Tercepat?
Kabar pernyataan Noordin M. Top yang mengaku sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemboman di Hotel JW Marriott dan Rizt Carlton muncul kali pertama, Rabu 29 Juli 2009. Entah bagaimana ceritanya, pernyataan itu lalu menyebar seperti ditiup angin kencang dan menghiasi banyak situs berita termasuk detik.com. Seolah dikejar-kejar setan, situs-situs berita itu lalu saling adu cepat menjadi yang paling pertama yang menuliskan dan memberitakannya.

Ada beberapa situs berita yang pada hari Rabu itu ikut memberitakan soal penyataan dari orang yang mengaku sebagai Noordin M. Top yang dikutip dari blog Bushro, selain tentu stasiun televisi. Empat situs berita paling popular seperti detik.com, Kompas.com, Tempointeraktif.com, dan Vivanews.com juga menuliskannya.

Di bawah judul “Surat Pengakuan ‘Nur Din M Top’ Atas Tragedi Marriott & Ritz Beredar,” detik.com menuliskannya pada pukul15.03 WIB. Disusul kemudian Vivanews.com pada pukul 15:07 WIB dengan judul berita “Pernyataan Noordin M Top Soal Bom Marriott.”

Setelah itu baru Kompas.com lewat berita berjudul “Klaim Noordin M Top Beredar di Internet” pada pukul 16:37 WIB lalu Tempointeraktif.com pukul 19:14 WIB dengan judul  “Polisi Selidiki Blog Pengakuan Teror Al Qaeda.”

Dilihat dari waktu penayangan berita-berita tadi, tak bisa dipungkiri detik.com adalah situs berita tercepat dan paling awal yang menuliskan pernyatan pengakuan yang dikutip dari blog Bushro. Tapi tunggu dulu.

Di luar empat situs berita tadi, situs TVone.co.id sudah menayangkan soal pernyataan pengakuan dari blog Bhusro itu lebih awal beberapa menit. Dengan judul  “Pernyataan Noordin M. Top Beredar di Internet” TVone.co.id menulis berita itu pada pukul 14.44 WIB.

Yang mengejutkan, TVone.co.id menulis berita tadi dengan mengutip berita dari Vivanews.com. Dua media itu memang memiliki kedekatan kepemilikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana redaksi TVone.co.id menulis berita itu pada pukul 14.44 WIB padahal berita itu dikutip dari Vivanews.com, yang baru menayangkannya pada pukul 15.07 WIB?

Waktu Mundur
Sudah bukan rahasia, kebanyakan pengelola situs berita cenderung hanya mengandalkan kecepatan. Semakin paling awal menuliskan berita, semakin mereka percaya, situs mereka akan dibaca banyak orang. Bagi mereka, terlambat satu detik dengan situs berita lain dalam hal menulis berita adalah memalukan dan dianggap aib. Reputasi dan nama besar telanjur dipercaya bergantung dari kecepatan memberitakan.

Apakah berita yang ditulis akurat dan atau bisa dipercaya, itu kemudian dianggap urusan belakangan. Dalilnya, berita kelanjutannya, yang membenarkan atau kemudian membantah, masih bisa ditulis menyusul pada waktu tayang berikutnya.

Jangan heran karena itu, jika sebagian dari pengelola situs berita juga ditengarai banyak yang memundurkan jam, menit, detik, penayangan berita mereka. Itu dilakukan, terutama jika misalnya ada situs lain apalagi yang dianggap sebagai pesaing, sudah lebih dulu memberitakannya. Lewat cara itu, mereka merasa bisa terhindar dari rasa malu karena terlambat memberitakan, dan lantas akan menepuk dada sebagai situs yang paling awal  memberitakan.

Tapi kunci penting dalam soal penayangan pernyataan Noordin M. Top oleh situs-situs berita tadi bukan terletak pada soal waktu pemuatan beritanya, melainkan adalah siapa yang kali pertama tahu ada blog Bushro yang memuat pengakuan orang yang digambarkan sebagai si Noordin itu? Pertanyaan itu penting, karena blog Bushro adalah blog baru, yang dibuat pada Juli 2009 dan hanya memuat pernyataan pengakuan itu.

Gara-gara dikutip oleh banyak situs berita, blog itu kemudian banyak dikunjungi orang. Hingga tulisan ini dibuat Minggu malam 2 Agustus 2009, blog itu sudah dilihat 45 ribu pengunjung. Tak ada keterangan, siapa pengelolanya, kecuali hanya satu tulisan tentang pernyataan pemboman itu.

Dua Kemungkinan
Tak lalu dari ketidakjelasan itu tak bisa diurai benang merahnya, setidaknya jika apa yang ditulis oleh Wicaksono tentang tanda editing pada blog itu sebetulnya berada dalam keadaan log in ketika difoto oleh detik.com—  kemudian bisa dianggap sahih. Ada dua kemungkinan.

Pertama, seperti yang ditulis oleh Wicaksono, orang yang mengambil foto di blog Bushro kemungkinan besar adalah juga pemilik account blog Bushro. Siapa fotografer yang kali pertama memotret blog Bushro, tak ada yang tahu karena belum tentu juga fotografer detik.com yang mengambil foto itu.

Ada yang berpendapat, tanda editing itu tetap bisa tampak, jika sebuah blog diakses melalui browser tertentu, misalnya Opera. Ada pula yang mengatakan, tampilan muka sebuah blog –terutama dari blog Google— yang berwarna hitam juga memungkinkan penampakan tanda editing semacam yang disoal oleh Wicaksono.

Kedua, pemilik blog Bushro atau pihak lain yang sudah lebih tahu, memang sengaja memberitahukan perihal keberadaan blog anyar itu dan sekaligus mengirimkan nama pemilik account berikut kata kunci atau password untuk log in. Kalau berdasarkan skala pembaca dan kecepatannya –detik.com bisa diaggap sebagai situs yang paling layak cepat tahu dan bisa lebih awal memberitakannya—  niscaya bukan tanpa alasan si pemilik blog atau pihak lain itu,  mengirimkannya ke detik.com.

Tapi bagaimana dengan TVone.co.id, yang sudah lebih dulu menulis berita soal itu lebih awal sekitar 20 menit? Dari titik inilah, sebetulnya bisa ditelusuri kejelasan asal muasal, dari mana pegelola situs berita kali pertama mendapatkan info tentang keberadaan blog Bushro. Dengan demikian, publik akan tahu, adakah keberadaan blog itu memang betul dibuat oleh jaringan Noordin M. Top, atau hanya sekadar “ciptaan” dari orang-orang yang ingin memperkeruh suasana.

Terlepas dari itu semua, satu hal yang juga perlu disikapi, situs-situs berita mestinya bisa lebih berhati-hati menurunkan tulisan atau berita. Sebagai media arus utama  yang menggunakan wartawan dalam pencarian dan penulisan berita dan diakses secara luas oleh publik, mestinya mereka juga terikat dengan kaidah dan standar jurnalistik yang ketat dan tak sekadar beradu cepat menjadi yang paling pertama menulis berita.

Kalaulah berita yang ditulis berdasarkan sumber sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, barangkali memang tidak akan ada persoalan. Tapi kalau berita yang dikutip dari blog Bushro kemudian menimbulkan keraguan dan dipertanyakan seperti yang ditulis oleh Wicaksono, bisa jadi itu akan meruntuhkan kepercayaan kepada cara kerja wartawan mereka. Dalam beberapa hal, para wartawan itu bahkan bisa dituding telah bersepakat untuk sengaja ”menciptakan” berita demi berita itu sendiri.