oleh Rusdi Mathari
Hari ini 15 tahun yang lewat, Soeharto berpidato untuk kali terakhir sebagai Presiden RI. Mahasiswa di Gedung DPR bersorak-sorak  menyambut pidato itu. Besoknya tanggal 22 Mei, sebagian besar wartawan ramai menulis berita di halaman depan media mereka dengan headline di bawah judul  “Soeharto Mengundurkan Diri” atau semacam itu.

Saat itu tak ada yang memperhatikan betul kebenaran judul dan isi berita “Soeharto Mengundurkan Diri” itu. Sebagian orang larut dengan suka-cita karena merasa telah menumbangkan sebuah rezim, atau berharap nasib mereka akan berubah sesudahnya. Persoalannya: Apa betul Soeharto mengundurkan diri atau mundur?

Seminggu yang lalu, saya berbincang dengan Raymond Toruan, eks pemimpin umum koran The Jakarta Post dan berdiskusi soal tidak akuratnya wartawan menulis judul-judul berita begitu pula dengan isi beritanya. Dia menjelaskan, salah satu contoh ketidakakuratan wartawan adalah penulisan judul berita 15 tahun silam, ketika menyambut pidato terakhir Soeharto. Banyak wartawan yang menulis judul di medianya: “Soeharto Mengundurkan Diri”.

Raymond bercerita, redaktur di The Jakarta Post pun hampir menuliskan judul yang serupa  tapi batal setelah rekaman pidato Soeharto kembali diputar di redaksi The Jakarta Post beberapa jam sebelum naik cetak.

Ceritanya, malam sebelum naik cetak; Susanto Pudjomartono [saat itu pemimpin redaksi The Jakarta Post] berdiskusi dengan Raymond, seorang redaktur dan seorang penyelaras bahasa Inggris berkebangsaan Amerika untuk menentukan judul yang harus muncul di The Jakarta Post, keesokan harinya. Susanto mengusulkan kepada Raymond sebuah judul “Soeharto Resign”. Raymond tak seketika setuju. Dia sebaliknya meminta redaktur The Jakarta Post untuk mendengarkan lagi rekaman pidato Soeharto. “Dengarkan baik-baik,” kata Raymond.

Hasilnya: Tidak ada kata “mundur” atau “mengundurkan diri” yang disampaikan Soeharto dalam pidato terakhirnya di Credentials Room, Istana Merdeka. Kata-kata Soeharto yang ditafsirkan sebagai “mengundurkan diri” oleh banyak wartawan lalu ditulis di media mereka adalah “… Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan Pernyataan ini, pada hari ini, Kamis, 21 Mei 1998.” Judul “Soeharto Resign” karena itu menurut Raymond bukan saja tidak pas tapi juga tidak akurat.

Si penyelaras bahasa mencoba mendebat alasan Raymond. Raymond yang asli Batak akan tetapi menjelaskan kepadanya bahwa sebelum menuliskan judul dan berita tentang pidato Soeharto itu, mestinya harus pula dipahami tentang budaya Jawa yang memengaruhi sikap dan ucapan Soeharto. Sebagai orang Jawa, kata Raymond, Soeharto tahu betul tidak mengenal istilah mundur. Pilihannya adalah: Berhenti, tidak peduli, atau menyepi.

Dengan fakta rekaman pidato Soeharto yang diperdengarkan kembali dan penjelasan Raymond, rapat para petinggi The Jakarta Post malam itu bersepakat menurunkan headline dengan judul “I Quit”. Keesokannya, judul itu tentu terasa asing terutama di tengah judul berita media termasuk media asing yang hampir seragam menulis “Soeharto Mundur.” Namun belakangan, media asing yang sebelumnya latah ikut menuliskan judul “Soeharto Mengundurkan Diri” selalu mengutip judul  “I Quit” dari The Jakarta Post untuk menulis kelanjutan berita tentang Soeharto yang menyatakan berhenti sebagai Presiden RI.

Fakta tentang ini tak banyak diketahui orang termasuk para wartawan, tapi saya menyarankan, cobalah cari lalu baca kembali naskah pidato Soeharto yang disampaikan di Istana, 21 Mei 1998 itu. Dari sana, Anda mungkin akan ikut mengamini bahwa hanya The Jakarta Post yang paling akurat menuliskan judul dan berita tentang pidato terakhir Soeharto sebagai Presiden RI.

Bagi saya yang wartawan, penulisan judul dan berita yang akurat seperti yang ditulis oleh wartawan The Jakarta Post semacam itu mestinya menjadi kebanggaan seorang wartawan. Judul itu bukan saja sesuai fakta, tapi juga tidak menipu para pembacanya.

*Artikel ini ditulis sebagai rasa hormat kepada guru jurnalistik saya; mas Bambu, mas Santo dan mas Raymond.

oleh Rusdi Mathari
“Saya ingin bermasyarakat, memiliki keturunan, dan hidup seperti manusia lain. Dengan cara itu saya bisa menebus kesalahan saya dan menjadi hamba Tuhan yang baik.”

Kalimat itu adalah ucapan Bahar bin Matar. Dia narapidana mati setelah majelis hakim di PN Semarang dan proses hukum sesudahnya tak [pernah] memberinya ampun.  Wartawan menuliskan nama dia di media dengan embel-embel perampok, penjahat dan pemerkosa. Tahun lalu ketika usianya memasuki 70 tahun, Bahar menemui ajal. Bukan di depan regu tembak seperti yang diputuskan oleh para hakim yang mulia; melainkan di bangsal rumah sakit umum Cilacap karena paru-paru kempis digerogoti bakteri.

Sewaktu masuk penjara di pertengahan Maret 1970, usia Bahar belum lagi genap 28 tahun. Dia masih bujangan. Bahar sebelum mati, karena itu berhasrat menikah, memiliki keturunan seperti yang dilakukan banyak orang. Hasratnya itu akan tetapi tak pernah kesampaian. Selama 42 tahun, dia menghabiskan dan menjalani hidup dari sel ke sel, dari penjara-penjara; sebagai pesakitan. Awalnya dia dipenjara di LP Cipinang, Jakarta; lalu dipindahkan ke LP Nirbaya di Nusakambangan, Cilacap hingga TBC merenggut hidupnya di atas ranjang reot rumah sakit.

Jangan ditanya bagaimana kegelisahan Bahar menunggu hukuman mati yang diputuskan para hakim itu, selama 42 tahun. Empat kali dia mengajukan pengampunan lewat proses hukum yang berbelit dan melelahkan, tapi semuanya ditolak. Keputusan para hakim dan juga presiden sudah bulat: Bahar harus mati di depan regu tembak. Pada akhirnya Bahar mungkin pasrah, tapi menunggu eksekusi selama puluhan tahun niscaya adalah teror yang lebih menakutkan ketimbang mati itu sendiri. Kejiwaan Bahar  remuk oleh birokrasi hukum dan peradilan yang karut-marut.

Nasib yang kurang lebih sama dengan Bahar, juga menimpa Jurit, Ibrahim, dan Suryadi Swabuana. Majelis hakim menilai ketiganya terbukti melakukan pembunuhan berencana, dan karena itu mereka tak bisa diampuni lagi. Jurit dan Ibrahim membunuh Soleh bin Zaidan di Banyuasin, Sumatra Selatan di penghujung 1997; dan Suryadi membunuh satu keluarga pegawai PT Pupuk Sriwijaja di Palembang di awal 1991.

Sama dengan Bahar, berkali-kali tiga pembunuh itu memohonkan pengampunan dan ditolak. Penolakan grasi untuk Jurit dan Suryadi bahkan sudah diteken oleh Presiden Megawati sejak 2003, tapi mereka harus menunggu belasan tahun hingga tadi malam, media banyak memberitakan ketiganya sudah dieksekusi oleh regu tembak di Nusakambangan. Sebelum tadi malam itu,  selama belasan tahun  niscaya pula mereka merasakan teror yang dirasakan Bahar: menunggu waktu untuk dieksekusi.

Hukuman mati di negara ini adalah hukuman yang ambigu. Konstitusi negara jelas-jelas menjamin hak-hak dasar seseorang untuk hidup, tapi majalis hakim pun boleh memiliki keputusan yang berbeda. Presiden tetap berhak menolak grasi hukuman mati, meskipun UUD 1945 menjamin  non-derogable rights, hak hidup yang tidak bisa dikurangi dalam kedaaan apa pun kendati dalam kondisi perang.

Menyedihkannya, proses dan pelaksanaan hukuman mati itu pun sering dan nyaris selalu kacau  karena aministrasi dan birokrasi hukum yang kusut dan korup. Catatan Kementerian Hukum dan HAM, juga Kejaksaan Agung menunjukkan sampai April silam ada 113 terpidana mati yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dua lembaga itu akan tetapi tak bisa memastikan kapan eksekusi para napi akan dilaksanakan dengan berbagai dalil, termasuk alasan hukuman mati tak bisa dilakukan sembarangan.

Dengan kalimat lain, semua narapidana mati harus menunggu bertahun-tahun di sel busuk penjara hingga para pejabat yang terhormat itu sepakat untuk menentukan kapan para narapidana mati harus mati. Selama menunggu itu, para narapidana mati harus menjalani hukuman berkali-kali nyaris tanpa hak apa pun, seperti angka statistik yang dilupakan.

Sudah sering para aktivis kemanusiaan termasuk almarhum Adam Malik eks wakil presiden itu menyerukan agar hukuman mati dihapuskan. Bukan saja karena banyak negara yang sudah menghapuskannya, melainkan karena yang paling utama, hukuman mati bertentangan dengan konstitusi negara dan hak hidup manusia.

Mungkin benar, para penjahat seperti Bahar, Jurit, dan juga Imam Samudera harus dihukum berat demi alasan hidup yang lebih baik. Akan tetap ketika manusia membalas kejahatan dengan kekejian lain, masih adakah perbedaan  antara kebaikan dengan kejahatan?

Boediono, Vice-President of Indonesia [Photo credit: Wikipedia]

oleh Rusdi Mathari
Pertanyaan ini penting diajukan, karena sejak skandal bailout Bank Century mengemuka, orang-orang yang “membenarkan” tindakan bailout ke Bank Century selalu sesumbar, bank itu [sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan] akan laku dijual setidaknya sampai lima tahun ke depan sejak di-bailout [2008]; meskipun sesumbar itu bisa juga dibaca sebagai bagian dari usaha untuk menepis anggapan bahwa dana Rp 6,76 triliun yang dikucurkan ke Bank Century tidak akan kembali, bahwa bailout itu bukanlah skandal dan bukan perkara korupsi.

Anda pasti sudah membaca berita di media, April mendatang skandal ini akan memasuki babak baru menyusul rencana  KPK memeriksa Sri Mulyani Indrawati [eks menteri keuangan] di Washington, Amerika Serikat. Namun belum lagi Sri  diperiksa, pekan silam muncul pernyataan dari analis keuangan Lin Che Wei, bahwa keharusan penjualan Bank Mutiara minimal senilai Rp 6,76 triliun hingga tahun kelima [2013] setelah penyelamatan, secara finansial tidak realistis.

Dia bahkan menyarankan, agar pemerintah perlu memberikan insentif kepada calon investor Bank Mutiara dalam bentuk keringanan skema pembayaran secara bertahap, alias diangsur. Tak lupa pula, Che Wei menyatakan, gangguan politisasi secara terus-menerus akan menekan harga jual Bank Mutiara, sementara penjualan Bank Mutiara untuk meminimalkan biaya dana talangan [bailout] yang telah dikeluarkan tidak menjadi fokus para politisi.

Belum jelas betul, apa maksud Che Wei dengan analisisnya itu. Misalnya apa betul dia hanya bertindak sebagai analisis independen, atau tidak mewakili kepentingan tertentu, dan siapa?

Yang agak jelas, Che Wei pernah bekerja di Sampoerna Foundation, sebuah yayasan milik Keluarga Sampoerna. Keluarga Sampoerna adalah eks pemilik perusahaan raksasa rokok PT HM Sampoerna, dan  yayasan itu didirikan untuk tujuan membantu anak-anak Indonesia yang berbakat. Berbagai macam penghargaan termasuk kepada kalangan wartawan, diberikan oleh Sampoerna Foundation setiap tahun.

Salah satu dari Keluarga Sampoerna adalah Budi Sampoerna, yang menyimpan dana Rp 2 triliun di Bank Century dan tentu saja uangnya telah kembali setelah bank itu di-bailout. Budi pula yang disebut-sebut ikut memodali sebuah penerbitan koran di Jakarta.

Sri Mulyani Indrawati, Managing Director of the World Bank [Photo credit: Wikipedia]

Namun apa pun dasar analisis Che Wei, skandal Bank Century dan isu penjualannya kemudian, memang  menarik. Selama 5 tahun terakhir,  para pejabat LPS selalu menyatakan, bank itu pasti akan laku dijual kepada investor asing atau lokal asalkan strategis. Kalau tidak bulan ini, akan dijual pada bulan itu. Kira-kira begitulah berbagai pernyataan pejabat-pejabat LPS.

Mereka pun melakukan road show ke luar negeri untuk [katanya] menawarkan Bank Century kepada investor meskipun hingga memasuki tahun kelima [2013] sebagai batas terakhir waktu penjualan, tak sekali pun muncul nama calon investor Bank Century dari LPS. Kalau pun ada, seperti Yawadwipa Companies, misalnya, nama itu tidak dimunculkan oleh LPS melainkan inisiatif dari perusahaan itu sendiri.

Yawadwipa adalah perusahaan yang baru berdiri 10 Januari 2012, dan langsung “menawar” Bank Century  pada bulan berikutnya. Tawarannya fantastis: Bersedia membeli Bank Century senilai bailout Rp 6,76 triliun.  Belakangan “tawaran” Yawadwipa itu juga tidak terlalu jelas kelanjutannya, dan isu penjualan Bank Century kembali tidak jelas [lihat: Golkar membeli eks Bank Century?].

Lalu di ujung ketidakjelasan ada dan tidak adanya calon pembeli  Bank Century yang beberapa kali disebutkan oleh para pejabat LPS itu, muncul analisis Che Wei soal tidak realitisnya harga penjualan Bank Century sebesar Rp 6,76 triliun.

Atau benar akan seperti penyataan Lin Che Wei-kah, ujung dari semua rekayasa bailout Bank Century itu: Politisasi yang secara terus-menerus dianggap menekan [baca: menggagalkan] penjualan Bank Mutiara?

Fakta-fakta “rencana” penjualan Bank Mutiara

Kamis, 15 Oktober 2009
Direktur Utama Bank Mutiara, Maryono: Bank Mutiara jangan dijual ke pemilik lama.

Jumat, 30 Juli 2010
Ketua Dewan Komisioner LPS, Heru Budiargo: Sampai saat ini, belum ada [investor] yang menawar.

Kamis, 14 Oktober 2010
Heru Budiargo:  Sesuai aturan, Bank Mutiara akan mulai ditawarkan November 2011 atau tiga tahun setelah proses penyehatan.

Senin, 17 Januari 2011
Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani: November 2011, LPS harus sudah melakukan public offering Bank Mutiara.

Senin, 7 Februari 2011
Firdaus Djaelani: Kalau sampai November tidak ada yang menawar Rp 6,7 triliun, maka UU LPS memperkenankan bank [Mutiara] ini ditawarkan setahun lagi di 2012. Kalau 2012 tidak  ada, saya tawarkan lagi. Kalau 2013 belum ada peminat harga segitu, tandanya kami langsung tawarkan lagi kepada siapa penawar yang tertinggi. Sudah tidak lagi berpatokan pada Rp 6,7 triliun.

Kamis, 10 Maret 2011
Firdaus Djaelani: Pokoknya sebelum November, kami tetap melihat nilai perusahaan untuk menentukan harga [Bank Mutiara].

Jumat, 29 April 2011
Firdaus Djaelani: Bank Mutiara akan dijual Juli-Agustus [2011] seharga Rp 6,7 triliun. Kalau tak bisa, [penjualannya] akan diundur tahun depan.

Rabu, 15 Juni 2011
Firdaus Djaelani: Saat ini proses divestasi sedang dikonsultasikan dengan konsultan keuangan.  Agustus kami umumkan penjualan Bank Mutiara.

Kamis, 8 September 2011
Pengumuman LPS:  Tidak ada calon investor yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap proses penjualan [Bank Mutiara] selanjutnya.

Kamis, 2 Februari 2012
Firdaus Djaelani:  Proses penawaran awal bisa dilakukan  Juni, proses uji tuntas bisa dilakukan awal Juli.

Selasa, 7 Februari 2012
Yawadwipa Companies mengaku mengirim surat penawaran untuk membeli Bank Mutiara seharga Rp 6,7 triliun.

Selasa, 24 April 2012
Kepala Eksekutif LPS, Mirza Adityaswara: Saat ini sudah masuk beberapa nama investor.

Selasa, 15 Mei 2012
Mirza Adityaswara: Enam investor menyampaikan minat membeli saham Bank Mutiara.

Rabu, 1 Agustus 2012
Mirza Adityaswara: Periodenya November ke November,  karena akuisisi Bank Mutiara dulu terjadi pada November. Sekarang kita tutup prosesnya. Awal tahun depan kita buka lagi.

Rabu, 1 Agustus 2012
Heru Budiargo: Optimistis kami masih bisa jual Rp 6,7 triliun tahun depan. Kami optimistis bisa.

Kamis, 9 Agustus 2012
Mirza Adityaswara: Ada tiga investor [calon pembeli Bank Mutiara], satu investor masih diverifikasi. Kalau [verifikasi] selesai, akan diumumkan.

Selasa, 14 Agustus 2012
Direktur Utama BRI, Sofyan Basir: Kalau harga yang ditawarkan berkisar Rp 1,2-1,5 triliun kami tertarik, tapi kalau Rp 6 triliun sepertinya tidak.

Rabu, 15 Agustus 2012
Direktur Keuangan LPS, Mirza Mochtar: Dukungan kemampuan keuangan mereka [tiga calon pembeli Bank Mutiara] tidak memadai.

Senin, 1 Oktober 2012
Heru Budiargo: Proses penjualan yang [tahun] kemarin sudah kita tutup, dan akan mulai lagi pada akhir tahun [2012] ini.

Selasa, 2 Oktober 2012
Heru Budiargo: Bank Mutiara harus dijual. Tahun ini, tahun depan, itu kan empat tahun.

Kamis, 6 Desember 2012
Mirza Adityaswara:  Tahun depan adalah penawaran ketiga kalinya. Eks Bank Century ini tetap akan dilego seharga Rp 6,7 triliun meskipun nilai buku perusahaan saat ini sebesar Rp 1,1 triliun.

Selasa, 22 Januari 2013
Sekretaris LPS, Samsu Adi Nugroho: Pengumuman rencana penjualan sudah dilakukan sejak Senin. Waktu untuk melengkapi syarat pendaftaran masih lama, sampai dengan 15 Mei.

Selasa,  22 Januari  2013
Mirza Adityaswara: [Penjualan Bank Mutiara] sudah diumumkan kembali seperti tertera dalam situs LPS.

Jumat, 8 Februari 2013
Direktur Utama Danareksa Sekuritas, Marciano Herman: Ada dua investor berminat, tapi masih sebatas minat saja, belum menyampaikan surat resmi.

English: Official presidential portrait of Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2009) Bahasa Indonesia: Foto resmi kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2009) (Photo credit: Wikipedia)

Jangan bertanya mengapa SBY rajin membantah untuk tudingan dan kritik yang ditujukan kepadanya dan keluarganya. Lebih baik Anda bertanya, ukuran sepatu SBY yang bermerek Bally yang harganya bisa mencapai Rp 7 juta sepasang, meski SBY dan orang-orangnya mungkin akan membantah pula, sepatu SBY bernomor.

oleh Rusdi Mathari
Kalau ada presiden republik ini yang paling rajin membantah dan menampik tudingan miring, terutama yang ditujukan kepada dirinya dan keluarganya, maka Susilo Bambang Yudhoyono barangkali orangnya. Presiden yang terlihat dan berkesan kalem, penuh wibawa, dan memancarkan karisma itu, ternyata reaktif dan mungkin pula emosional menanggapi hampir setiap tudingan dan kritikan yang ditujukan kepada dirinya dan keluarganya. Sering pula dalam bantahannya, SBY menyertakan kata-kata “fitnah” atau “prihatin” kemudian balik menuding atau mengkririk, kendati tentu dia tak perlu merasa sedang balik menfitnah atau merasa prihatin. Lalu menyusul bantahannya, sering pula muncul kejadian atau manuver politik, yang oleh sebagian orang kemudian dibaca atau ditafsirkan sebagai pengalihan perhatian agar publik melupakan pokok persoalan, kendati tafsir dan bacaan orang itu pun masih bisa diperdebatkan.

Suatu hari di ujung April 2007, ketika memberikan ceramah di depan majelis taklim Yayasan Islamic Center Jakarta, SBY membantah dirinya adalah sosok penakut dan peragu. Saat itu SBY baru tiga tahun menjadi presiden dan lawan-lawan politiknya mengkritiknya sebagai presiden yang tidak tegas menyelesaikan persoalan dan ragu mengambil keputusan, termasuk untuk menghukum koruptor, dan melunasi utang Indonesia kepada Dana Monter Internasional atau IMF.

Menjawab tudingan itu, SBY menyatakan dirinya tidak takut pada apa pun ketika menegakkan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Sebagai pemimpin yang mengemban amanat rakyat, kata dia, dirinya tak bisa begitu saja mengambil keputusan. Seorang pemimpin juga tidak boleh mempermainkan undang-undang, ketentuan, atau konstitusi ketika mengambil keputusan. “Saya memang takut. Takut melanggar larangan Allah, melanggar konstitusi, dan mengambil keputusan tidak adil.” Begitulah bantahan SBY.

Sekitar setahun setelah SBY mengaku tidak takut pada apapun itu, Amien Rais yang kalah bertarung di Pemilu 2004 menuding pusat korupsi di Indonesia berada di jantung kekuasaan. Kata Amien, jantung kekuasaan adalah Istana, dan Istana [tempat SBY memerintah] bukan bagian dari solusi, melainkan bagian dari masalah korupsi. “Selama yang di Istana tidak berani membedah korupsi, maka yakinlah yang akan kita temukan adalah [koruptor] yang kecil-kecil saja,” kata Amien.

Tudingan Amien itu mendasarkan pada analisis yang pernah diberikan Denny Indrayana [waktu itu masih disebut pakar hukum dari UGM]. Mengutip Denny, Amien menyebut ada empat episentrum korupsi di Indonesia, yaitu Cendana [Soeharto], konglomerat hitam, senjata/militer [TNI/Polri], dan Istana [lihat “Amien Rais: Istana adalah sumber korupsi” Kompas.com 11 April 2008]. Belakangan, ketika ditarik ke pusat kekuasaan oleh SBY [kini menjadi wakil menteri], Denny berkali-kali membantah pernah memberikan analisis hukum seperti yang dikutip Amien itu.

Dana pemilu
Saling tuding-bantah antara Amien dan SBY sebetulnya sudah terjadi sejak Pemilu 2004. Tudingan dan bantahan yang paling ramai ketika SBY menolak sinyalemen Amien tentang calon presiden di Pemilu 2004 yang menerima dana dari Washington, Amerika Serikat. Amien mengeluarkan pernyataan itu menyusul kisruh kasus korupsi dana nonbujeter Rokhmin Daruri.

Rokhmin adalah menteri Kelautan dan Perikanan di era presiden Megawati. Di era SBY, Rokhmin diseret ke pengadilan karena tuduhan korupsi. Di pengadilan, dia justru membeberkan fakta mengejutkan. Kata dia, dana nonbujeter dari departemennya mengalir kepada banyak tokoh, anggota DPR, partai politik, wartawan, dan tim sukses para calon presiden. Amien mengakui tim suksesnya termasuk yang menerima aliran dana dari Rokhmin, tapi kata dia, ada calon presiden lain yang menerima dana dari Amerika dalam jumlah yang jauh lebih besar.

Amien tidak menyebutkan nama calon presiden yang dimaksud, tapi SBY rupanya merasa tudingan Amien diarahkan kepadanya. Seusai salat Jumat, 25 Mei 2007, dia karena itu menggelar jumpa pers di Istana, semata untuk menepis tudingan Amien. Kata SBY, tudingan Amien sungguh keterlaluan, fitnah yang kejam. Tidak lupa SBY menyebut naudubillah, istilah dalam bahasa Arab yang artinya kurang-lebih, berlindung kepada Tuhan.

Untuk mendukung bantahan SBY, Nurussalam, majelis zikir yang dibentuk SBY, melengkapi dengan menerbitkan buku Kejamnya Fitnah. Buku berisi kumpulan khotbah Jumat H. Mohammad Hidayat di Masjid Baitulrrahim di lingkungan Istana itu seolah hendak menyatakan Amien telah menfitnah SBY. Kasus ini dianggap selesai, setelah keduanya bertemu di Istana; berangkulan, baku cium pipi, lalu bersepakat melupakan saling tuding dan bantah di antara mereka.

Tuduhan bahwa SBY menerima dana asing dalam pencalonan presiden, kembali muncul seusai Pemilu 2009. Kali ini yang menuding adalah Indonesia Corruption Watch. LSM penggiat antikorupsi inu menuding pasangan SBY-Boediono menerima sumbangan dari PT Northstar Pasific Investasi dan PT Polykfilated. Menurut ICW, Northstar berafiliasi dengan Texas Pasific Group, perusahaan private equality dari Amerika Serikat. Sedangkan Polykfilatex diduga perusahaan luar negeri yang memproduksi sepatu dan pakaian olahraga merek Fila.

Namun menanggapi tudingan ICW, yang membantah bukan SBY, melainkan cukup Marzuki Alie. Kata Marzuki, tudingan ICW terlalu gegabah, tanpa dasar, dan tanpa fakta [lihat “Kubu SBY-Boediono bantah terima sumbangan asing” Tempo.co, 29 Juli 2009 ]. Hal yang justru dibantah langsung oleh SBY adalah anggapan tentang kecurangan Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

Saat itu perolehan suara Partai Demokrat memang sungguh mencengangkan: melonjak hingga 300% dibandingkan perolehan suara pada Pemilu 2004. Dari semula hanya 7,5% dari total suara yang masuk pada Pemilu 2004 menjadi 23% pada Pemilu 2009. Itu persentase kenaikan terbesar untuk perolehan suara sebuah partai, dan mungkin yang pertama dan satu-satunya dalam sejarah pemilu di negara mana pun.

Tak ada yang menuding dan tak ada yang menuduh langsung SBY dan Partai Demokrat berlaku curang, kecuali obrolan yang tak terungkap ke permukaan. Namun, rupanya SBY merasa, obrolan semacam berkembang di sejumlah kalangan. Karena itu dia merasa perlu membantah bahwa Demokrat telah berlaku curang pada Pemilu 2009.

Kata SBY, “Bagaimana sih caranya curang, andaikata Partai Demokrat mau curang? Tidak pernah terlintas kok caranya. Bagaimana caranya? Kalau bisa tunjukkan dengan bukti, masukkan ke Bawaslu.” Dia menyerukan orang-orang yang menuduh untuk bersikap sportif ketika mengalami kekalahan dalam kompetisi, dan meminta para petinggi partai untuk tidak cepat menuduh. Namun siapa yang menuduh?

Beberapa hari seusai pemilu presiden 2009, SBY berpidato di Istana tentang pihak-pihak yang berusaha menggagalkan hasil pemilu presiden dan karena itu dianggap sebagai upaya menggagalkan pelantikan dirinya dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, menyusul ledakan bom di Hotel JW Marriot Jakarta. Sebagian orang mendukung sikap SBY, tapi lawan-lawan politik SBY diliputi rasa cemas karena khawatir dituding memicu teror untuk menolak hasil pemilu. Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Megawati dan kalah bertarung di Pemilu 2009, bahkan menemui SBY dan menyatakan bersedia membantu memberantas aksi teror. Entah mengapa.

Untuk soal dana pemilu itu, tentu saja yang menghebohkan adalah soal kucuran dana talangan kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun yang sebagian dituduhkan mengalir ke pasangan SBY-Boediono untuk kepentingan pemenangan mereka. Anggota DPR yang baru terpilih saat itu bahkan mengusulkan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban SBY. Ada seruan pula, agar Boediono dan Sri Mulyani segera nonaktif menyusul temuan hasil audit BPK yang mengungkap peran keduanya dalam proses pengucuran dana Rp 6,7 triliun kepada Century.

Menanggapi itu, SBY mengumpulkan para pemimpin media di Jakarta ke Istana. SBY mencurahkan kerisauan karena namanya, keluarganya, dan partainya diseret-seret dalam kasus Century. Meminjam istilah anak sekarang, SBY galau entah pada siapa dan karena apa. Kata dia, menjadi sesuatu yang tercela jika seorang presiden seperti dirinya mendapatkan dana atau meminta dana atau berharap ada dana dari sumber-sumber yang tidak semestinya. Pak Presiden juga meminta kasus Century dibuka seluas-luasnya, meski pernyataannya belum tentu dimaksudkan untuk membuka atau membuktikan ke mana saja dana ke Century kemudian mengalir. Pada kepemimpinan Bibit Waluyo dan Chandra Hamzah, ketika KPK bersiap mengusut skandal itu, muncul kemudian apa yang disebut sebagai kasus Cicak-Buaya; KPK dihadap-hadapkan dengan Polri.

Century, Antasari, pajak keluarga
Masih seputar skandal Century, SBY juga membantah pernyataan Antasari Azhar. Antasari adalah eks ketua KPK yang dipenjara karena tuduhan kriminal pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Ketika masih menjabat, beberapa orang beranggapan Antasari mengetahui soal kecurangan Pemilu 2009 terutama soal aliran dana Rp 6,7 triliun ke Century yang disalahgunakan dan kasus dugaan manipulasi IT Komisi Pemilihan Umum.

Agustus 2012, dalam wawancara dengan wartawan Metro TV, Antasari membuat pengakuan mengejutkan. Dia mengaku suatu hari pada Oktober 2008 telah diundang ke Istana oleh SBY untuk mengikuti rapat membahas skenario pencairan dana Rp 6,7 triliun untuk Century. Rapat dipimpin SBY dan dihadiri sejumlah pejabat. Antara lain Bambang Hendarso Danuri [saat itu kepala Polri], Hendarman Supandji [saat itu jaksa agung], Widodo AS [saat itu menko Polhukam], Sri Mulyani, Hatta Rajasa [mensesneg], Andi Mallarangeng [juru bicara kepresidenan], dan Denny Indrayana [saat itu staf khusus presiden].

SBY membantah pernyataan Antasari. Dalam keterangannya kepada wartawan di acara jumpa pers, SBY menyatakan, dalam pertemuan yang disebut Antasari, tidak ada sama sekali yang menyinggung nama Bank Century atau membahas bailout Bank Century. Dia mengaku juga memiliki dokumentasi pertemuan, rekaman kaset, catatan dari tiap-tiap menteri, dan transkripsi yang menjadi bukti bahwa dalam pertemuan tersebut Century memang tidak dibahas sama sekali.

Lalu Denny yang sudah menjadi wakil menteri pun menguatkan bantahan bosnya. “Ini bulan Puasa. Bulan Ramadan. Di bulan lain saja tidak boleh kita berbohong, apalagi di bulan suci ini. Saya sarankan janganlah kita menyebar sensasi, apalagi fitnah. Pernyataan Antasari itu sama sekali tidak benar.” Begitulah Denny, di bulan puasa tahun lalu.

Jumpa pers yang sama juga dilakukan SBY untuk membantah berita tentang pembayaran pajak oleh dirinya dan dua anaknya untuk SPT 2011, yang tidak menyebutkan terperinci sejumlah penghasilan mereka. Berita itu dimuat di The Jakarta Post, koran berbahasa Inggris dengan judul “First family tax returns raises flags,” 30 Januari 2013.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh wartawan The Jakarta Post, koran itu menulis antara lain; SPT atau Surat Pemberitahuan  2011 yang dimasukkan pada kuartal pertama 2012 tertulis SBY memperoleh penghasilan Rp 1,37 miliar selama setahun sebagai presiden dan tambahan Rp 107 juta dari sejumlah royalti. Ditulis pula SBY membuka sejumlah rekening bank yang total nilainya Rp 4,98 miliar dan US$ 589.188 atau sekitar Rp 5,7 miliar, tapi tak disebutkan sumber dananya. Menurut The Jakarta Post, dokumen itu sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh sejumlah orang yang bekerja di Ditjen Pajak.

Sewaktu The Jakarta Post memuat berita pajak SBY dan dua anaknya [Agus Harimurti dan Edhie “Ibas” Baskoro], SBY meninggalkan Jakarta untuk melakukan kunjungan ke tiga negara di Afrika. Sepulang dari kunjungan itu, SBY mampir ke Mekkah untuk melakukan umroh. Di ibu kota Arab Saudi, Jeddah, dia membantah berita The Jakarta Post.

Kata SBY, data yang diungkap TheJakarta Post tidak sama dengan yang ada di Ditjen Pajak. Dia juga menyatakan dirinya dan keluarganya taat membayar pajak, dan tidak ada penyimpangan dalam pembayarannya. “Saya prihatin keluarga saya yang bekerja seperti ini dengan harta yang bisa kami pertanggungjawabkan, dianggap tidak taat membayar pajak.” Begitu kata SBY.

Untuk soal pajak SBY ini, Faisal Basri punya cerita tersendiri. Ketika maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012, kekayaan Faisal Rp 4,2 miliar. Itu sudah diverifikasi KPK. Dan dalam tiga tahun terakhir, menurut Faisal, dia membayar pajak Rp 304 juta atau lebih besar dari pajak yang dibayarkan SBY. “Jadi, tolong disampaikan, nyesek saya terus-terusan bayar [pajak] segini. Makanya kekayaan saya nggak nambah-nambah,” kata Faisal.

Faisal hanya PNS bergaji Rp 4 jutaan sebulan, atau 15 kali lebih kecil dibandingkan gaji SBY sebagai presiden. Namun dengan gaji sebesar itu, pajak yang dibayarkan SBY [2007] hanya Rp 127 juta, sedangkan Faisal membayar pajak Rp 250 juta [2008]. Kata Faisal, sejak dia membandingkan pajaknya dengan pajak yang dibayar SBY, sejak saat itu pula SBY tidak pernah mengumumkan berapa pajak yang dibayarnya.

Entah mengapa, SBY tidak bereaksi langsung terhadap “cerita” Faisal. Tidak ada juga bantahan, seperti yang biasa dan hampir selalu dia lakukan. Reaksi terhadap pernyataan Faisal justru datang dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Kata Dipo, pernyataan Faisal tidak etis karena terlalu mendiskreditkan orang lain. Soal pembayaran pajak Faisal yang lebih tinggi dari SBY, Dipo mengaku sudah melakukan kroscek, dan menyatakan klaim Faisal tidak benar. Tentu hanya Dipo yang tahu, benar atau tidaknya dia telah melakukan kroscek soal pembayaran pajak SBY yang jauh lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak Faisal.

Jokowi dan SMS
Di awal tahun ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menggebrak kebuntuan birokrasi di Pemprov DKI. Dia rajin mengunjungi berbagai tempat untuk berdialog dengan warga dan mengecek kesiapan aparat Pemprov DKI. Muncul kemudian istilah blusukan, yang berasal dari kata blusuk dalam bahasa Jawa. Artinya kurang-lebih, keluar-masuk ke tempat-tempat yang tidak lazim dikunjungi pejabat. Dalam bahasa politik, ini disebut turba alias turun ke bawah. Karena blusukannya itu, Jokowi populer, meski dia sudah populer jauh sebelum menjadi gubernur Jakarta.

Setelah itu SBY pun melakukan blusukan. Dia mendatangi kampung nelayan di Tanjung Pasir, Teluk Naga di Tangerang, Banten. Dia berdialog dengan banyak nelayan dan warga di sana, meski gaya dan pendekataannya jauh berbeda dari blusukan ala Jokowi. Hal yang menarik, kemudian muncul perdebatan tentang siapa yang lebih dulu blusukan dan siapa meniru siapa: SBY atau Jokowi. Lebih menarik lagi karena orang-orang Demokrat dan Istana lalu mengklaim SBY lebih dulu blusukan dibandingkan Jokowi. kendati Jokowi sama sekali tidak mempersoalkannya. Jokowi sebaliknya malah mengakui, dalam soal blusukan, SBY lebih dulu melakukannya ketimbang dirinya.

Bantahan terakhir SBY muncul bulan lalu ketika kisruh Demokrat dan isu Sengkuni hampir setiap hari menjadi pemberitaan media. Waktu itu muncul tuduhan bahwa SBY lalai menjalankan tugas negara karena dia lebih banyak dan hanya mementingkan untuk mengurus partainya. Kata SBY, dia  tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai presiden. Dia memastikan, “… di hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas. Saya menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara.”

Beberapa hari sebelumnya, SBY membantah anggapan dirinya tidak mengirimkan SMS atau pesan pendek ke Anas Urbaningrum sebagai ketua umum Partai Demokrat. SMS yang dimaksud adalah SMS SBY yang dikirimkan dari Arab Saudi dan memerintahkan kader Demokrat berdoa menyelamatkan partai. SMS itu kabarnya dikirimkan ke seluruh petinggi Demokrat, tapi tidak kepada Anas.

“Saya memang mengirim SMS [untuk berdoa] itu. SMS yang kami kirim benar-benar saya tujukan kepada kader dan anggota, agar mereka berdoa bersama, sementara saya juga berdoa di tanah suci Mekkah dan Madinah. Tapi, biasalah politik. Kemudian diberitakan seolah-olah ketua umum [Anas] tidak dikirim SMS. Siapa bilang?” Begitulah bantahan SBY soal SMS kepada Anas, yang dia sampaikan kepada wartawan di pesawat kepresidenan milik Republik Indonesia dalam perjalanan dari Kairo menuju Jakarta.

Di luar semua bantahan itu, masih banyak bantahan SBY lainnya. Suatu kali dia membantah akan merombak kabinet. Di waktu lain, dia membantah akan mengumumkan nama calon menpora pengganti Andi Mallarangeng. SBY juga membantah dirinya membiarkan kasus pelanggaran HAM, meski sejumlah korban dan penggiat penegakan HAM setiap Kamis selama bertahun-tahun berdiri di seberang Istana menuntut perhatian SBY. Terakhir pekan lalu, Suciwati, istri almarhum Munir menagih SBY yang pernah berjanji akan menuntaskan kasus pembunuhan suaminya.

Semua bantahan SBY itu, biasanya sebentar menjadi perdebatan publik, sebelum akhirnya redup dan kemudian dilupakan. Karena itu, jangan bertanya mengapa SBY rajin membantah. Lebih baik Anda bertanya, ukuran sepatu SBY yang bermerek Bally yang harganya bisa mencapai Rp 7 juta sepasang, meski SBY dan orang-orangnya mungkin akan membantah pula, sepatu SBY bernomor. Mungkin pula dengan kata prihatin.

Tiang bambu yang menopang kabel listrik dari meteran resmi PLN dan menara SUTET di sepanjang jalan menuju Dukuh Santren. Di kejauhan Dukuh Santren. Foto: Rusdi Mathari

Berpuluh tahun, warga Dukuh Santren di Madiun tak mendapat listrik dari PLN. Kini, saluran listrik yang disambung dari meteran resmi PLN di pinggir jalan, diancam diputus oleh PLN.

oleh Rusdi Mathari
Dukuh Santren, namanya. Letaknya persis di belakang kantor Desa Tiron, Madiun, Jawa Timur. Dari Stasiun Kereta Api Madiun di pusat kota, dukuh itu berjarak kurang-lebih 6 kilometer, dan sekitar 700 meter dari tepi jalan raya Surabaya-Madiun ke arah timur. Hampir 24 jam di jalan raya itu berlalu-lalang aneka kendaraan, bus antarkota dan antarpropinsi. Jalan raya yang seolah tidak pernah lindap, dan bila malam penuh cahaya dari lampu kendaraan dan penerangan jalan. Begitu pula rumah-rumah di Dusun Tiron di sebelah barat jalan raya itu penuh dengan lampu yang menyala. Sebuah pemandangan yang berbanding terbalik dengan keadaan di Santren yang redup, mungkin gelap karena keterbatasan listrik.

Mendatangi Santren memang seperti memasuki dunia yang senyap, bila tahu faktanya, letak dukuh itu tidak jauh dari pusat kota Madiun. Jumlah warganya hanya 36 orang, termasuk 7 anak-anak dan 2 balita. Mereka tersebar dan tinggal di sembilan rumah, dinaungi oleh 11 kepala keluarga. Sebagian besar warganya hidup dari bertani, yang menghabiskan hampir seluruh harinya di sawah dan beternak.

Di kiri-kanan jalan berbatu selebar 2 meter yang menghubungkan jalan raya Surabaya-Madiun dengan dukuh, yang tampak hanyalah hamparan sawah yang luas. Santren adalah salah satu sentra penghasil padi terbesar di Madiun. Sawah-sawah itu mengelilingi areal dukuh yang dipagari ratusan tanaman bambu. Seperti sebuah pulau di tengah lautan. Ada sebatang kali di mulut dukuh, yang airnya terlihat gelap dan kelabu. Limbah dari PG Redjo Agoeng selalu mengalir di kali itu.

Agak ke tengah sawah terlihat puluhan menara listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau SUTET yang mengalirkan listrik 500 kilo Volt. Menara milik PLN itu julang-menjulang seakan hendak meninju langit. Tampak angkuh terutama bila mengingat warga Santren tidak pernah menikmati aliran listrik PLN secara resmi kendati warga Santren rutin membayar setiap bulan tagihan resmi dari PLN.

Disebut tidak resmi, karena PLN tak mau menarik kabel sejauh kurang-lebih 700 meter dari tepi jalan raya Surabaya-Madiun itu ke rumah-rumah penduduk Santren; dan hanya bersedia memasang instalasi meteran di ujung jalan bernama Jalan K Tabri, gerbang masuk ke Dukuh Santren. Meteran listrik PLN itu dipasang di seberang pagar tembok SDN 03 Tiron, yang bersebelahan dengan kantor Desa Tiron. Ada dua instalasi meteran PLN yang dipasang di sana dengan daya masing-masing 450 dan 1.300 Volt Ampere atau Watt. Satu meteran digunakan mengalirkan listrik untuk tiga rumah, satu meteran lain untuk dua rumah. Empat rumah lainnya, mendapat aliran listrik dari rumah tetangga mereka di Dusun Nglegok, sekitar 600 meter di sebalah utara Santren.

Listrik dari meteran yang dipasang resmi oleh PLN itu, oleh warga disambungkan dengan kabel hingga ke rumah-rumah mereka. Kabel itu disanggah oleh 97 batang bambu yang berderet di tepi jalan kecil, berdampingan dengan menara SUTET. Warga Santren mengusahakan itu semua: Berlangganan listrik PLN dan menarik kabel dari meteran yang dipasang sejauh lebih 700 meter dari rumah mereka sejak tahun 1990. Semula hanya tiga rumah, lalu dua rumah ikut berlangganan ke PLN setahun kemudian, dan empat rumah lainnya menyusul tahun 1994.

Karena keterbatasan itu, listrik bagi warga Santren adalah barang istimewa. Mereka menggunakannya hanya pada waktu malam, dan seperlunya: Untuk menyalakan lampu, dan kadang-kadang menghidupkan televisi. Di siang hari, mereka nyaris tidak pernah menggunakan listrik sama sekali. “Tagihan listrik kami hanya Rp 165 ribu sebulan,” kata Atmo Sumbrok, perempuan paruh bayah pemilik satu-satunya warung kopi di Santren.

Tagihan sebesar itu ditanggung oleh tiga keluarga yang mendapat pasokan listrik dari satu meteran di ujung jalan, di seberang SDN 03 Tiron itu. “Desa kami seperti desa tertinggal. Seperti berada di tengah hutan. Tidak diperhatikan sama sekali. Dusun Nglegok sebelah dukuh kami dibangunkan selokan, di sini tidak,” kata Sumbrok.

Karena semua keterbatasan itu, setiap anak muda yang menikah misalnya, dipastikan pindah ke luar Santren. Mereka tidak betah tinggal di Santren karena keterbasan listrik.

Sekian surat, sekian balasan
Djuri, Kepala Desa Tiron mengaku, sudah mengajukan ke PLN agar rumah-rumah di Tiron termasuk rumah-rumah di Santren yang belum mendapat pasokan listrik PLN bisa diikutkan program listrik masuk desa. Listrik desa adalah program pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD. Program ini dimulai sejak 1982 dan dalam lima tahun pertama sudah menjangkau 2.244 desa di seluruh Indonesia.

Ada 85 rumah, kata Djuri yang sudah diajukan tapi hanya sebagain yang kebagian. Untuk rumah-rumah di Santren, “Dukuh itu memang tidak jauh dari kota, tapi menurut PLN secara teknis tidak bisa,” kata Djuri.

Alasan teknis yang dimaksud Djuri antara lain tentang pemasangan tiang penyanggah kabel yang harus ditarik dari tepi jalan raya Surabaya-Madiun ke Dukuh Santren.

Denah kebutuhan 16 tiang listrik Dukuh Santren dari PLN Kota Madiun. Oleh PLN, warga Santren diminta memenuhi kuota daya 35. 200 Watt, atau tidak dapat sambungan listrik. Sumber: PLN Kota Madiun

Sugeng, Manajer Unit Pelayanan Jaringan [UPJ] PLN Kota Madiun menjelaskan, PLN sudah menggambar denah dan menghitung kebutuhan tiang penyanggah kabel untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah di Santren. Untuk jarak sekitar 700 meter, dibutuhkan minimal 16 tiang. Masalahnya, PLN Jawa Timur punya ketentuan bahwa satu tiang penyanggah kabel harus memenuhi minimal daya yaitu 2.200 Watt. Untuk kebutuhan 16 tiang ke Dukuh Santren, maka daya listrik yang harus dipenuhi oleh 11 kepala keluarga di Santren adalah sebesar 35.200 Watt.

“Itu harga keekonomian karena PLN mengontrakkan tiang. Instalasi di rumah bukan tanggungan PLN. Kalau 35.200 Volt Ampere bisa dipenuhi warga Santren, dalam waktu 25 hari, listrik langsung nyambung,” kata Sugeng .

Dengan ketentuan yang disebutkan Sugeng maka setiap kepala keluarga di Santren yang berjumlah 11, artinya harus bersedia berlangganan listrik PLN dengan daya minimal 2.200 Watt. Daya listrik sebesar itu sama dengan daya PLN yang dialirkan ke rumah orang-orang kaya di Jakarta dan kota-kota besar lain. “Padahal warga di sini hanya sekadar ingin rumahnya terang oleh lampu,” kata Nyoto, pemilik bengkel di Santren.

Djuri bercerita, dulu sekitar tahun 1984, pernah membuka kesempatan kepada warga Santren untuk berlangganan listrik PLN lewat listrik masuk desa dengan membayar sejumlah uang untuk ongkos pemasangan baru. Semua warga setuju kecuali satu orang yakni kakek Sumbrok karena tidak sanggup membayar. Alasannya, daripada membayar uang untuk pemasangan listrik, uangnya lebih baik digunakan untuk membiayai anak-anak sekolah, merawat sawah dan ternak. Belakangan, kakek Sumbrok berubah pikiran, tapi PLN seolah sudah menutup pintu bagi warga Santren untuk mendapatkan pasokan setrum.

Pernah pula warga Santren bersepakat untuk memenuhi ketentuan kuota daya 35.200 Watt seperti yang diminta oleh PLN. Setiap rumah bersedia berlangganan 2.200 Watt, dan sisanya akan ditanggung oleh Nyoto untuk keperluan bengkelnya. “Entah kenapa, rencana itu batal. Nyoto saya dengar tidak bersedia,” kata Djuri.

Danang Sutrisno, yang selama ini mewakili warga Santren berhubungan dengan PLN menjelaskan, warga Santren yang hanya 11 kepala keluarga sebetulnya tidak keberatan dengan ketentuan PLN yang mengharuskan warga berlangganan minimal 2.200 Watt, karena tidak punya pilihan. Warga bahkan sudah menabung di satu rekening sebagai persiapan pemasangan baru. Masalahnya, yang diinginkan warga Santren adalah kepastian dan kejelasan dari PLN. “Seandainya PLN sudah memasang tiang, warga akan melunasi pembayaran,” katanya.

Warga Santren punya pengalaman pahit soal ongkos yang harus dibayarkan untuk penyambungan baru. Beberapa kali warga didatangi oleh orang-orang yang mengaku petugas PLN atau punya kenalan pejabat PLN lalu menawarkan bisa memasang sambungan baru dengan meminta biaya yang cukup besar. Mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 15 juta per rumah. Padahal dari informasi yang tercantum di situs Persatuan Kontraktor Listrik Nasional Jawa Timur, biaya pemasangan untuk daya 2.200 Watt tidak lebih dari Rp 1,656 juta. Untungnya warga menolak, dan sejak itu warga selalu berhati-hati dengan tawaran pemasangan baru dari mana pun termasuk dari PLN.

Danang anak muda. Usianya baru 33 tahun. Dia lahir dan besar di Surabaya, dan drop out dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. Sudah sejak 2009 dia tinggal di Santren, menemani Endah, ibunya yang asli Santren. Sebelum memutuskan menetap di Santren, Danang bekerja di perusahaan IT di Jakarta dengan gaji yang mapan. Dia melepaskan pekerjaannya setelah bapaknya meninggal dan memilih untuk menemani ibunya mengolah sawah dan memelihara kambing.

Sejak tinggal di Santren itulah, Danang tahu persoalan yang dihadapi warga Santren. Dia karena itu berusaha melibatkan diri, dan untuk urusan dengan PLN ini, dia ditunjuk mewakili warga Santren. Tak terhitung kali, dia menghubungi atau menyurati kepala desa, sejumlah LSM dan wartawan, agar kondisi Dukuh Santren yang masih terhitung Kota Madiun dan tidak mendapat pasokan listrik PLN bisa mendapat perhatian dari banyak pihak.

Pernah seorang wartawan di Madiun yang bekerja untuk sebuah koran yang terbit di Surabaya menulis tentang kondisi warga Santren itu. Namun setelah tulisannya dimuat, si wartawan mendatangi Danang dan meminta sejumlah uang. Alasannya sebagai ongkos untuk membeli koran yang diterbitkan oleh salah satu kelompok media besar.

Danang juga sudah berkali-kali menyurati dan mendatangi kantor PLN Kota Madiun. Sekian kali mendatangi kantor PLN Jawa Timur di Surabaya. Akan tetapi jawaban yang diberikan oleh para pejabat PLN di Madiun dan Surabaya nyaris seragam. Kecuali hanya janji akan diperhatikan, mereka menjawab bahwa PLN bisa memasang sambungan listrik ke Santren bila jumlah dayanya memenuhi ketentuan minimal yang harus tersambung yakni 35.200 Watt itu.

Salah satu surat Danang kepada PLN adalah surat yang dikirimkan 8 Januari 2012 untuk permohonan pemasangan baru kepada kepala UPJ Kota Madiun. Surat itu tak pernah mendapat tanggapan bahkan hingga tiga bulan setelah dikirimkan. Ketika Danang kembali mengirimkan surat 20 Maret 2012 untuk menanyakan nasib surat yang dikirimkan sebelumnya, barulah dijawab oleh Edy Budiarso, Manajer UPJ Kota Madiun dua hari kemudian.

Isi jawaban Edy menjelaskan bahwa PLN hanya bisa memasang sambungan baru dengan memperhatikan kajian kelayakan operasi dan finansial. Edy karena itu menyarankan Danang agar mengusulkan Dukuh Santren dimasukkan dalam program listrik desa ke PLN Jawa Timur. Danang tertarik.

Dia mengirimkan email kepada Hoedy Pramono Mudjiardjo, Manajer Bidang Perencanaan PLN Distribusi Jawa Timur. Selain mengkonfirmasi jawaban Edy, Danang bertanya tentang kemungkinan listrik masuk desa untuk Santren.

Dalam balasan emailnya ke Danang, Hoedy menegaskan jawaban kepala UPJ Kota Madiun kepada Danang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PLN Jawa Timur. Antara lain penambahan jaringan baru yang menggunakan anggaran PLN harus memperhatikan aspek keuangan dan operasional. Jika semua ketentuan PLN itu tidak dipenuhi, PLN tidak bisa memasang sambungan baru.

Untuk usulan agar Santren dimasukkan dalam program listrik masuk desa, menurut Hoedy baru bisa melaksanakan kalau sejumlah kriteria pelayanan yang ditentukan oleh PLN juga dipenuhi. Mulai dari kriteria teknis, jumlah calon pelanggan dan jarak ke jaringan terdekat, pertimbangan rasio elektrifikasi desa dan sebagainya. Kepada Danang, Hoedy berjanji akan memasukkan Santren dalam program listrik masuk desa tahun anggaran 2013.

Sesudah email balasan Hoedy itu, tidak ada penjelasan lain dari PLN Madiun dan Jawa Timur hingga ada penggantian manajer UPJ Madiun, dari Edy ke Sugeng. Danang yang hampir dua kali sepekan mendatangi kantor PLN Madiun, menanyakan kelanjutan dari program listrik desa ke Sugeng, tapi oleh Sugeng dia diarahkan ke Widji Suharto, Asisten Manajer Perencanaan dan Evaluasi, Area Pelayanan Jaringan Kota Madiun.

Kepada Danang, Widji menerangkan bahwa usulan program listrik masuk desa untuk Santren sudah dikirimkan ke PLN Jawa Timur. Danang disarankan menanyakan kelanjutannya ke PLN Jawa Timur. Sekali lagi, Danang mendatangi kantor PLN Jawa Timur di Surabaya. Dia ditemui Yugo Priatmo, pejabat pengganti Hoedy yang dipindah ke PLN Pusat di Jakarta.

Dari Yugo Danang mendapat penjelasan, Santren sudah dimasukkan untuk diikutkan program listrik masuk desa tapi bukan untuk tahun anggaran 2013 seperti yang pernah dijanjikan oleh Hoedy, melainkan untuk tahun anggaran 2016. Kata Yugo, Hoedy sendiri yang yang memasukkan Santren untuk tahun anggaran 2016. “Saya kaget karena tak sesuai janji Pak Hoedy, dan warga Santren telanjur berharap, tahun ini rumah-rumah mereka sudah dialiri listrik PLN,” kata Danang.

Bukti pembayaran listrik PLN warga Santren. Foto: Rusdi Mathari

Hoedy tidak membalas email saya untuk permintaan konfirmasi perihal program listrik masuk desa untuk Santren ini.

Lalu, Rabu 4 November 2012, warga Santren kata Danang, didatangi Sugeng. Mereka dikumpulkan di pendopo kantor desa Tiron. Djuri, Kepala Desa Tiron juga hadir. Semula warga menduga Sugeng akan menjelaskan kelanjutan program listrik masuk desa, tapi dugaan mereka keliru.

Sugeng mengumpulkan warga Santren untuk mengklarifikasi laporan LSM Keluarga Asap Gerilya tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikirimkan kepada PLN Madiun. Dalam suratnya ke PLN, Asap Gerilya menyebutkan warga Santren telah ditarik ongkos pemasangan baru melebih biaya resmi. Besarnya antara Rp 2 juta hingga Rp 15 juta untuk biaya pemasangan listrik berdaya 2.200 Watt. Kata dia, tidak ada pungutan dari PLN untuk pemasangan baru dan tarif yang berlaku di PLN tidak sebesar seperti yang dilaporkan Asap Gerilya.

Tidak lupa dia juga mengembalikan uang Rp 16 juta yang dibayarkan untuk keperluan pemasangan baru listrik warga Santren, dan itulah yang membuat penduduk Santren terheran-heran karena mereka merasa tidak pernah membayar uang apapun kepada PLN untuk pemasangan baru. Dari mana asal-usul Rp 16 juta yang masuk ke PLN Madiun dan dikembalikan oleh Sugeng di depan warga Santren itu?

Usut punya usut, uang itu ternyata berasal dari Iwan. Dia direktur CV Bintang Nusantara, rekanan PLN untuk pemasangan instalasi listrik di Madiun. Dari keterangan warga, Iwan sebelumnya pernah menjanjikan bisa mengusahakan pemasangan listrik untuk penduduk Santren, kendati “jaminan” Iwan itu ditepis oleh Sugeng. Di depan warga Santren, Sugeng menjelaskan, Tiron bukanlah wilayah kerja Iwan. Iwan belum bisa dikonfirmasi untuk perkara ini.

Di akhir pertemuan, Sugeng meminta warga agar mengganti kabel yang ditarik dari meteran resmi PLN di tepi jalan raya Surabaya-Madiun dengan kabel standar PLN. Kalau tidak, PLN tidak akan bertanggungjawab terhadap semua risiko yang mungkin timbul dan mengancam akan menyeret warga ke penjara bila gara-gara kabel itu jatuh korban jiwa.

Warga tentu saja menolak permintaan Sugeng karena kabel yang terbentang sepanjang kurang-lebih 700 meter ke dukuh mereka dipasang oleh kontraktor instalasi rekanan PLN. “Lagi pula, kenapa PLN bersedia memasang meteran listrik untuk warga dan memungut biaya resmi?” kata Danang.

Diponegoro, Gus Dur, PKI
Kini Danang terus mengumpulkan dukungan agar Santren mendapat perhatian dan akhirnya dipasangi sambungan listrik oleh PLN. Baginya warga Santren adalah warga negara yang juga berhak menikmati listrik yang dikendalikan oleh PLN. Apalagi, Dukuh Santren bukan sebuah wilayah terpencil, melainkan masih termasuk berada di lingkungan Kota Madiun. “Saya tidak mengerti, mengapa kami seperti dipersulit oleh PLN, dan saya kadang berpikir apakah semua kesulitan ini ada hubungannya dengan sejarah kakek saya yang eks PKI,” katanya.

Danang tidak berlebihan punya pikiran semacam itu karena Wasir, kakeknya dari pihak ibu dicap sebagai anggota PKI. Beberapa hari sebelum hura-hara politik berdarah 30 September 1965, Wasir bahkan ditunjuk sebagai ketua Barisan Tani Indonesia atau di Santren. BTI adalah salah satu ormas PKI. Beruntung saat itu Wasir tidak termasuk orang-orang yang dicap sebagai PKI yang dieksekusi tanpa pengadilan. Dia meninggal 1994 atau hampir 30 tahun kemudian setelah 1965.

Dari cerita beberapa warga Santren, Wasir adalah tokoh yang disegani di Santren bahkan di Madiun karena berilmu tinggi. Dia sering diminta untuk mengobati orang sakit oleh warga Santren dan sekitarnya. Beberapa pejabat di Madiun yang pernah berkepentingan untuk menghabisi Wasir sewaktu meletus peristiwa 1965, sesudahnya bahkan sering mengunjungi Wasir untuk berbagai keperluan termasuk untuk naik jabatan.

Siapa Wasir?

Dia adalah cucu Abdullah Tabarok atau Kiai Tabri, yang dipercaya warga sebagai orang yang kali pertama menetap Santren. Disebut Santren karena di dukuh itulah Tabri beserta istri, dan saudaranya membuka pesantren. “Saudaranya pergi ke Sumatra untuk mengajarkan agama di sana,” kata Sumbrok.

Adapun Tabri adalah salah seorang dari sisa-sisa laskar Pangeran Diponegoro. Dia asli Madiun, karena neneknya berasal dari Sewulan. Sebelum bergabung menjadi laskar Diponegoro, Tabri mondok di sebuah pesantren di Demak. Dia melarikan diri dan kembali ke Madiun, menyusul penangkapan sang pangeran oleh Belanda tahun 1830.

Suatu hari, Tabri mendengar sayembara yang diadakan oleh Belanda. Sayembara itu menawarkan kepada siapa saja yang sanggup mengeringkan Santren dari genangan air akan diberi imbalan separuh dari tanah di Tiron.

Santren dan Tiron sebelum seperti yang sekarang, awalnya adalah kawasan rawa. Penuh air. Kawasan itu diincar oleh Belanda untuk keperluan menanam tebu untuk menggerakkan PG Rejo Agung. Belanda karena itu berkali-kali berusaha mengeringkan rawa dengan mengerahkan banyak penduduk tapi tak pernah berhasil sehingga dibuatlah sayembara dengan imbalan separuh tanah Tiron.

Tabri tertarik dengan sayembara itu dan menjadi salah satu peserta di antara belasan orang digdaya yang juga ikut sayembara. Singkat cerita, Tabri bisa mengeringkan air rawa. Oleh Belanda dia diberi separuh tanah di Tiron yang kini dikenal sebagai dukuh Santren. Di tanah itulah Tabri mendirikan pondok pesantren, dan akhirnya dikenal sebagai Dukuh Santren. Hingga akhir hayatnya Tabri mengajarkan banyak ilmu agama. Dia meninggal dan dikubur di kompleks pemakaman Sewulan, sekitar 6 kilometer sebelah selatan Madiun ke arah Ponorogo. Namanya diabadikan menjadi nama jalan berbatu yang menghubungkan jalan raya Surabaya-Madiun dengan Dukuh Santren.

Dari sejarahnya, Sewulan adalah tanah perdikan atau tanah pemberian raja bebas pajak, yang diberikan oleh penguasa Mataram kepada Kiai Ageng Basyariah. Nama lahir Basyariah adalah Raden Mas Bagus Harun. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah keturunan kedelapan dari Basyariah, dari jalur neneknya, yakni Nafikah istri Hasyim Asy’ari pendiri NU. Semasa jadi presiden, dua kali Gus Dur mengunjungi kompleks pemakaman itu yang di depannya berdiri mesjid yang didirikan 1740.

Sepeninggal Tabri, anak keturunannya terus menetap di Santren termasuk Wasir, cucunya. Berbeda dengan Tabri yang mengajarkan ilmu agama, Wasir dikenal sebagai tokoh yang mendalami ilmu kebatinan, kejawen. Selain dianggap bisa mengobati orang sakit, keahlian lain Wasir adalah mendalang. Semasa muda, dia punya kelompok kesenian yang memainkan wayang orang.

“Dia tahu karakter orang, dan tahu karakter tokoh yang cocok diperankan oleh anak buahnya,” kata Paimun, eks anak buah Wasir yang tinggal Nglegok.

Pada masanya di pertengahan tahun 1960-an kelompok kesenian Wasir dikenal luas oleh masyarakat Madiun dan banyak menerima undangan pentas. PKI Madiun adalah yang paling sering mengundang kelompok kesenian Wasir hingga terjadi peristiwa 1965. Kata Paimun, ada enam orang, anggota kelompok kesenian Wasir yang dieksekusi. “Mereka korban fitnah,” kata dia.

Lalu adakah hubungan sejarah Wasir dengan keterbatasan listrik yang dialami warga Santren, seperti yang kadang dipikirkan Danang?

Paimun, Sumbrok, dan Endah, ibu Danang tidak berani memastikan. Djuri yang kepala desa mengaku tidak tahu. Sugeng dari PLN Madiun membantah. “Tidak ada hubungan. Kami bekerja profesional,” kata Sugeng.

Kerja profesional yang dimaksud Sugeng, mungkin termasuk kedatangannya sekali lagi ke Santren, Jumat 1 Februari silam, atau sekitar tiga pekan setelah saya datang menemui Sugeng di kantornya di Jalan Letjen MT Haryono, Madiun. Kata Danang, siang itu Sugeng mendatangi rumahnya untuk menjelaskan beberapa hal.

Antara lain, dia meminta warga membuat berita acara untuk menanggung risiko jika terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kabel listrik yang ditarik dari meteran listrik di tepi jalan raya Surabaya-Madiun. Permintaan itu ditolak, karena warga merasa kabel yang ditarik oleh warga dari meteran resmi PLN adalah kesalahan bersama. “Warga butuh listrik dan tertib membayar kok,” kata Danang.

Karena warga menolak, Sugeng menyuruh warga mengganti kabel yang ditarik dengan kabel standar PLN. Itu pun ditolak warga karena bukan mereka yang memasangnya melainkan instalatir rekanan PLN. Kata Danang, seandainya pun kabel sudah diganti oleh warga, ada kekuatiran kelak PLN akan mempersoalkan tiang bambu yang menopangnya. Untuk dua alasan itu, Sugeng mengancam bahwa PLN Madiun akan memutus listrik yang masuk ke Dukuh Santren dalam waktu dua pekan ke depan terhitung sejak 1 Februari 2013.

Danang Sutrisno menunjukkan dua meteran resmi PLN di seberang pagar tembok SDN 03 Tiron. Dari dua meteran itulah, warga Santren menarik kabel ke rumah-rumah mereka karena PLN tak bersedia. Foto: Rusdi Mathari

Ketika dihubungi lewat sambungan telepon, Sabtu 2 Februari lalu, Sugeng mengaku dia sebetulnya “menutup mata” dengan sambungan listrik yang masuk ke Dukuh Santren. Orang seperti dirinya hanya menjalankan tugas yang sudah ditentukan oleh bos PLN. “Saya tidak mengancam, hanya mengingatkan. Anda sebagai wartawan harus fair. Jangan PLN terus yang disalahkan. Kalau warga salah, ya tulis salah,” kata Sugeng.

Sore hari sekitar tiga pekan lalu ketika meninggalkan Madiun menuju Malang, mobil yang saya tumpangi melintas di jalan raya Surabaya-Madiun. Di dekat kantor Desa Tiron, saya menoleh ke arah kanan mencoba melihat sekali lagi Dukuh Santren yang redup. Ya Alllah, jarak dukuh itu ke Kota Madiun hanya sekitar 6 kilometer, dan kurang-lebih sekitar 700 meter dari tepi jalan raya Surabaya-Madiun, yang bila malam penuh dengan cahaya kendaraan dan lampu penerang jalan yang disubsidi oleh PLN.

Tulisan ini dimuat di VHRmedia.com

Gambar kartun “devils puppet politician” diambil tanpa izin dari mortalq.wordpress.com

Mengapa para [pensiunan] jenderal, para cukong dan pengusaha, juga orang-orang pintar itu selalu menempatkan diri sebagai orang penting dan karena itu merasa perlu memberikan kriteria tentang sosok yang pantas dan tidak pantas dipilih sebagai presiden RI?

oleh Rusdi Mathari
Ada yang menarik di acara peluncuran buku “Mengawali Integrasi Mengusung Reformasi” di Balai Kartini, Jakarta, Selasa malam lalu. Memberikan sambutan mewakili teman-temannya alumni Akabri 1970 [yang sebagaian ikut menulis buku itu], pensiunan jenderal Luhut Panjaitan menyarankan Presiden SBY agar menyiapkan calon presiden untuk maju ke Pemilu 2014.

Luhut juga meminta presiden agar mengingatkan bahwa presiden berikutnya haruslah sosok yang memiliki rekam jejak yang bersih. “Punya success strory. Jangan punya masa lalu yang kelam,” kata Luhut.

Siapa Luhut dan mengapa dia merasa perlu berbicara tentang sosok presiden mendatang?

Luhut adalah pensiunan letnan jenderal. Sebagian besar karirnya di tentara dihabiskan di kesatuan Baret Merah. Di masa presiden Gus Dur, dia menjabat menteri perindustrian, dan kini menjadi komisaris di PT Toba Sejahtera. Itu perusahaan tambang yang berkantor di Lantai 17, Gedung Wisma Bakrie 2, Kuningan-Jakarta. Jabatan Luhut yang lain adalah wakil ketua Dewan Pertimbangan [Partai] Golkar.

Ketua Dewan Penasehat Golkar, Akbar Tanjung akhir tahun silam pernah menyatakan kepada wartawan, Luhut bersama para pensiunan jenderal alumni Akabari 1970 ditugaskan untuk mempersiapkan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie [Ical] sebagai presiden. Tempo.co pernah menulis, Luhut dan kawan-kawan bahkan punya kantor khusus di Gedung Wisma Bakrie 2 [lihat: “Siapa saja jenderal yang dirangkul Ical”].

Akan terlalu lekas tentu, bila menafsirkan pernyataan Luhut itu sebagai bagian untuk mempromosikan Ical sebagai calon presiden. Pernyataannya, bisa saja dibaca hanya sebagai sebuah bentuk keprihatinan atau kepedulian dari seorang “tokoh” melihat minimnya calon presiden yang bermutu. Akan tetapi juga terlalu naif, bila pernyataan Luhut sama sekali tidak berhubungan dengan latar belakang politiknya sebagai orang Golkar yang seharusnya berkepentingan menempatkan Ical sebagai calon presiden.

Di acara malam itu terlihat hadir banyak pensiunan tentara yang sebagian besar adalah lulusan Akabri 1970 teman-teman seangkatan Luhut, juga pejabat dan tokoh politik. Antara lain, Presiden SBY dan Ibu Ani; Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono; Kapolri, Jenderal Timur Pradopo; Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro; Ketua DPR, Marzuki Alie; eks wakil presiden, Try Sutrisno; dan eks panglima TNI, Endriartono Sutarto.

Dari deretan nama itu, hanya Endriartono yang namanya mulai disebut-sebut berpotensi menjadi calon presiden. Sejak September silam, dia telah bergabung dengan Partai Nasional Demokrat. Itu adalah partai yang diprakarsai dan digerakkan oleh Surya Paloh. Nama yang disebut terakhir hengkang dari Golkar setelah kalah telak dari Ical dalam pemilihan ketua umum Golkar di Pekanbaru, Riau, 3 tahun silam. Dia lalu memboyong sebagian gerbong orang-orang Golkar ke Nasdem, dan hubungannya dengan Ical sejak itu memburuk.

Dengan cantolan politik Endriartono dan hubungan Ical-Paloh yang terus menjauh, sulit membayangkan Luhut dengan pernyataan politiknya, bermaksud menggandeng Endriartono untuk berpasangan dengan Ical, atau sebaliknya. Keduanya bahkan harus ditempatkan sebagai dua calon yang [mungkin saja] akan bersaing di Pemilu 2014.

Kemungkinan terbesarnya adalah, Luhut sedang “menasehati” SBY sebagai pendiri dan ketua Dewan Pembina Demokrat. Semacam  isyarat kepada SBY dan Demokrat [yang hingga kini belum memiliki calon kuat untuk dimajukan ke Pemilu Presiden 2014] agar membentuk koalisi dengan Golkar, dengan harapan SBY dan Demokrat bisa mendukung Ical sebagai calon presiden. Untuk keperluan itu, Demokrat bisa mendapat “jatah” posisi calon wakil presiden. Calon yang mendampingi Ical bisa siapa saja, termasuk pensiunan jenderal TNI-AU, Djoko Suyanto [kini menkopolhukam] dan KASAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo [ipar Presiden SBY].

Bagaimana dengan Prabowo, yang juga ramai dibicarakan orang sebagai calon presiden dari Partai Gerindra?

Di acara peluncuran buku Selasa malam lalu itu, dia tampaknya dilupakan. Setidaknya, Luhut menyatakan, Prabowo memang sengaja tidak diundang karena keterbatasan tempat. Itu adalah sebuah pernyataan yang terus-terang, kendati Luhut pernah menjalin hubungan bisnis dengan Prabowo di PT Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Dan ketika Luhut menyatakan calon presiden mendatang haruslah sosok yang memiliki rekam jejak bersih dan tak punya masa lalu yang kelam, itu pula bisa dibaca sebagai pesan kepada khalayak agar tidak memilih Prabowo di Pemilu 2014.

Sama dengan Luhut, Prabowo adalah pensiunan letnan jenderal. Di kesatuan Baret Merah, Kopassus, dia yunior Luhut. Jabatan terakhirnya adalah Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI, setelah dicopot sebagai Panglima Kostrad menyusul huru-hara Mei 1998. Hingga sekarang, banyak pihak menuding Prabowo bertanggungjawab atas kerusuhan itu, dan juga untuk kasus penculikan 13 orang yang hingga kini belum ditemukan, kendati Prabowo mengakui hanya menculik 9 aktivis dan semuanya sudah dilepaskan. Dia juga dipecat dari TNI, dan sekitar setahun sebelum musim Pemilu 2009 mendirikan Partai Gerindra. “Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik,” kata Prabowo, dalam pembelaannya.

Pertanyaannya: efektifkah “seruan”Luhut?

Di musim Pemilu 2014, mereka yang lahir pada 1997 untuk kali pertama akan mulai menggunakan hak politiknya. Mereka adalah bayi berusia setahun ketika kerusuhan Mei 1998 membakar di Jakarta dan di beberapa kota. Orang-orang boleh berspekulasi tentang peluang Prabowo menjadi Presiden RI, tapi seberapa besar para pemilih pemula itu menaruh perhatian atau peduli terhadap kerusuhan berdarah yang berujung dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden RI, itu?

Lalu apakah dengan pernyataan Luhut di depan puluhan pensiunan jenderal Selasa malam lalu itu tentang kriteria acalon presiden mendatang, juga bisa dapat menempatkan Ical sebagai sosok yang memiliki rekam jejak yang bersih dan terbebas dari masa lalu yang kelam, sehingga karena itu pantas berkantor di Istana Merdeka?

Pertanyaan yang tak kalah penting: mengapa para [pensiunan] jenderal, para cukong dan pengusaha, juga orang-orang pintar itu, selalu menempatkan diri sebagai orang penting dan karena itu merasa perlu memberikan kriteria tentang sosok yang pantas dan tidak pantas dipilih sebagai presiden RI? Mengapa khalayak, tidak diberi kesempatan untuk menentukan sendiri pilihan mereka, yang tidak harus [pensiunan] jenderal, politisi dan pengusaha busuk; melainkan orang yang biasa-biasa saja, misalnya?

Atau inikah saatnya mereka perlu mendengar orang kebanyakan berseru “Sudahlah jenderal, para cukong, dan orang-orang pintar… cukup sudah kalian berkuasa dan mendikte kami?”

Gambar diambil tanpa izin dari http://www.johnworldpeace.com/

Di zaman internet seperti sekarang, agama apa pun bisa menjadi sasaran olok-olok dan bahan ejekan oleh orang-orang idiot lewat kamera video dan koneksi internet. Allah akan tetapi terlalu besar hanya untuk dinista oleh orang-orang bodoh.

oleh Rusdi Mathari
Empat sosok itu terlihat telanjang. Di sebelah kiri tampak 2 lelaki yang digambarkan sebagai sosok Yesus dan Nabi Musa. Keduanya berdiri berjajar. Tangan kanan Musa memegang Taurat, dan Bintang David digambar di pantatnya untuk menjelaskan dia mewakili Yahudi, sementara Yesus mengenakan kalung salib. Keduanya menghadap Ganesha, salah satu dewa Hindu yang memiliki 4 tangan, satu belalai, dan sepasang mata jelita. Di bagian atas Ganesha, terlihat Hotei [Dewa Keberuntungan Budha] yang sedang menungging.

Di gambar itu, mereka semua dilukiskan sedang merayakan sesuatu, seperti pesta seks. Tangan kanan Ganesha menggemgam penis Musa, dan tangan yang satu lagi meggemgam penis Yesus yang ujungnya direngkuh dengan belalai. Sementara tangan kiri Ganesha terlihat dimasukkan ke lubang dubur Dewa Hotei, dan tangan yang lainnya memegang penis Hotei. Ada pun Ganesha yang terlihat sibuk, dilukiskan sebagai sosok hermaprodit: punya penis dan vagina.

Itulah gambar yang dimuat oleh situs TheOnion.com, 13 September 2012. Situs itu diluncurkan sejak 1996 sebagai bagian dari surat kabar kampus Universitas Wisconsin, Madison, Amerika Serikat. Sejak kali pertama diterbitkan 1988, koran The Onion berkhidmat untuk memuat artikel atau gambar satir atau untuk menyindir masyarakat Amerika dan internasional. Majalah Time pernah menyebut The Onion.com sebagai situs internet paling lucu.

Tidak ada penjelasan dari redaksi, apakah gambar di TheOnion.com itu ditujukan untuk merespons gelombang demonstrasi Muslim di beberapa negara yang menentang film “Innocence of Muslims”, yang dituding menghina Nabi Muhammad saw. dan ajaran Islam yang sudah berlangsung selama lebih kurang sepekan terakhir; atau tidak. Gambar yang disebut sebagai karikatur itu pun tidak menerangkan siapa pembuatnya. Namun dari gambar 4 sosok telanjang di bawah judul “No One Murdered Because Of This Image” itu bisa ditangkap kesan, redaksi TheOnion.com sedang menyindir orang-orang yang marah karena film “Innocence of Muslims”.

Film berdurasi panjang itu oleh sebagian orang telah dituding menghina Nabi Muhammad dan ajaran Islam, sangat kasar dan murahan. Menyusul pemutaraan sebagian adegannya di sebuah jaringan televisi di Mesir pekan lalu, gelombang protes yang menentang film “Innocence of Muslims” pecah di beberapa negara di Timur Tengah, sebagian di Asia, Eropa dan Australia. Kedutaan Besar Amerika di banyak negara, lalu menjadi sasaran kemarahan. Di Libia, aksi masa disebut oleh sejumlah media barat, “mungkin” telah menyebabkan terbunuhnya J. Christoper Stevens, duta besar Amerika di sana.

Belum ada pengakuan siapa sebetulnya pembuat “Innocence of Muslims” kecuali hanya disebut sebagai orang yang mengaku bernama Sam Bacile. Nama itu, kali pertama disebut oleh The Wall Street Journal berdasarkan wawancara lewat telepon, tapi Bacile kemudian dikabarkan bersembunyi. Kantor berita The Associated Press yang mencoba melacak, hanya menemukan indikasi nomor telepon yang digunakan Bacile, sama dengan nomor telepon yang digunakan Nakoula Basseley Nakoula.

Nama yang disebut terakhir oleh AP disebut sebagai pengembang perumahan di California, Amerika dan pernah terlibat sejumlah penipuan di perbankan, dan sempat dihukum 21 bulan di penjara federal. Dia mengaku sebagai penganut Kristen Koptik dan membiayai “Innocence of Muslims” tapi menolak anggapan, dirinya adalah Bacile, nama yang muncul di film “Innocence of Muslims” sebagai sutradara, dan sebagai orang yang mengunggah film itu ke jaringan YouTube.

Film politik
Apa yang disebut sebagai film “Innocence of Muslims” tidak beredar di bioskop, tapi sebagian potongan adegannya sudah ditampilkan di YouTube sejak awal Juli silam dengan durasi 14 menit. Film yang melibatkan 60 aktor berikut 45 awak film itu, oleh The Wall Street Journal disebut-sebut diongkosi oleh 100 orang Yahudi hingga US$ 5 juta. Slate.com menulis, film itu dibuat dengan sangat buruk: sejumlah orang diminta datang ke sebuah rumah di California dan mereka diminta beradegan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Islam. Bayarannya US$ 75 per hari. Lalu adegan mereka disulihsuarakan oleh para aktor dan dijahit dengan sangat buruk.

Isinya tentu saja tidak ada yang baru dan sangat provokatif: Nabi Muhammad digambarkan sebagai sosok yang suka perempuan, membunuh dan sebagainya; dan nilai Islam yang diajarkan hanya mengajarkan kebencian. Mirip dengan “Fitna the Movie” yang dibuat anggota parlemen Belanda, Geert Wilders bersama Scarlett Pimpernel, 4 tahun lalu. Orang yang mengaku Bascile menyebut filmnya sebagai film politik.

Dan sama dengan nasib “Innocence of Muslims”, film “Fitna the Movie” juga mengundang protes. Di negaranya, Wilders bahkan dikecam dan dicap sebagai ekstremis anti-Islam dan sosok yang lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang yang pernah dibuat oleh orang Islam. Tabloid gratis berbahasa Inggris, Amsterdam Weekly, Volume 5 [31 Januari-6 Februari 2008], menulis di halaman sampul: Aduh, lagi-lagi berita soal Wilders! Dua tahun lalu Wilders diadili dengan tuduhan memicu kebencian, diskriminasi dan penghinaan terhadap Muslim, tapi tahun lalu, pengadilan Amsterdam memutuskan dia tidak bersalah.

Nasibnya berbeda dengan dengan Theo van Gogh, yang bersama Ayaan Hisri Ali [feminis asal Somalia] membuat film “Submission” 4 tahun sebelum film “Fitna the Movie.” Wartawan dan aktor Belanda itu dibunuh di Amsterdam, beberapa waktu setelah “Submission” beredar. Sebelum tewas, van Gogh dan Hirsi menerima ancaman mati tapi van Gogh tak menganggapnya serius dan menolak perlindungan apa pun. Tanggal 24 November 2004, dia ditemukan tewas di sebuah jalan di Amsterdam. Di tubuhnya ada luka tikam, dan 8 lubang peluru.

Sebelum “Fitna the Movie” dan “Innocence of Muslims”, beberapa gambar dan tulisan juga dianggap telah dibuat untuk menghina ajaran Islam dan Nabi Muhammad. Antara lain karikatur yang konon digambarkan sebagai sosok Nabi Muhammad buatan Kurt Westergaard. Kartun itu dimuat koran Jylland-Posten, Denmark hingga 2 kali: 30 September 2005 dan 13 Feberuari 2008. Ketika karikatur itu dimuat kali pertama, sejumlah orang Islam di banyak negara melakukan protes yang berujung ditembaknya 5 orang di Afghanistan, dan seorang remaja di Somalia. Mereka ditembak polisi yang menghadang aksi mereka.

Dulu di akhir 80-an, Salma Rusdhie, yang menulis buku Ayat-Ayat Setan [Satanic Verses] diserukan untuk dibunuh oleh pencetus revolusi Iran, Ayatullah Khomeini karena isi bukunya dituding menghina Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Rusdhie hingga kini masih hidup dan menetap di London, tapi dia mengaku selalu dibayangi ketakutan.

Sebelumnya, dan sebelumnya lagi, sudah ratusan atau bahkan ribuan kali, muncul buku dan gambar yang berusaha menistakan pribadi Nabi Muhammad. Temanya hampir seragam: memperolo-olok perilaku Nabi Muhammad yang digambarkan doyan perempuan. Dengan kata lain, semua tulisan, gambar, atau film yang [berusaha] menggambarkan Nabi Muhammad dengan perilaku berikut ajarannya hanyalah lagu usang. Tema semacam itu terus-menerus diembuskan oleh orang-orang semacam Wilders, van Gohg, Rusdhie, Bacile, Terry Jones, dan sebagainya. Mereka phobia Islam, bukan karena ketidakahuan mereka terhadap perilaku Nabi Muhammad dan ajaran Islam melainkan karena kebencian dan motif politik tertentu.

Maka tanpa bermaksud membenarkan gambar yang dimuat TheOnion.com, Muslim mestinya tidak perlu sangat reaktif menyikapi film politik “Innocence of Muslims” apalagi harus menumpahkan darah. Kemuliaan Nabi Muhammad tak akan pernah berkurang hanya karena sebuah tulisan, gambar atau tulisan yang dimaksudkan untuk menghina dan menistanya, maupun yang menyanjungnya. Lebih dari itu; tulisan, gambar, atau film semacam itu tidak menggambarkan atau mewakili seluruh pendapat orang Yahudi, orang Kristen dan sebagainya.

Bacalah misalnya tulisan William Saletan redaktur di Slate.com yang merespons maraknya protes terhadap “Innocence of Muslims” belakangan ini. Diawali dengan seruan “Kepada yang terhormat Muslim, Kristen, Yahudi, dan Hindu…” Saletan menjelaskan, di zaman internet seperti sekarang, agama apa pun bisa menjadi sasaran olok-olok dan bahan ejekan oleh orang-orang idiot lewat kamera video dan koneksi internet. Mereka berusaha memicu kerusuhan di seluruh dunia dan akan menjadikan Anda sebagai umpan untuk baku-bunuh.

Dan Kata Saletan, mereka tidak akan berhenti, hingga terjadi pertumpahan darah dan Anda menjadi salah satu korbannya. “Tahanlah kemarahan Anda. Pulang dan berdoalah. Allah terlalu besar hanya untuk dinista oleh orang-orang bodoh…”

Gambar diambil tanpa izin dari cartoonstock.com

Januari silam, saya mendatangi Karang Gayam dan Bluuran, Sampang, Jawa Timur untuk mencari tahu penyebab konflik Syiah-Sunni menyusul pembakaran rumah-rumah orang-orang Syiah dan pengusiran mereka. Inilah hasil reportase dan wawancara saya dengan sejumlah tokoh, kiai, pejabat Pemda Sampang, yang mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan mengapa konflik Syiah-Sunni di Sampang tak kunjung berhenti, hingga kemarin harus ada yang tewas sia-sia.

oleh Rusdi Mathari
Mendatangi lokasi rumah-rumah orang-orang Syiah di Karang Gayam dan Bluuran, Sampang, Jawa Timur yang dibakar massa pada Kamis 29 Desember 2011, ternyata bukan pekerjaan mudah. Bukan saja letak lokasi kejadian yang cukup jauh dari pusat kota Sampang, melainkan yang terutama, sudah berkembang kecurigaan di masyarakat setempat kepada setiap pendatang.

Rumah-rumah itu terletak di dua desa dan kecamatan berbeda. Rumah Tajul Muluk di Dusun Nangkernang, Karang Gayam, Kecamatan Omben; dan rumah Iklil Al Milal di Bluuran, Kecamatan Karang Penang. Iklil dan Tajul adalah kakak-beradik dan dikenal sebagai ustad Syiah. Sejak kasus pembakaran rumah-rumah dan pengusiran orang-orang Syiah dari Omben, Januari silam; Tajul lalu dipersalahkan. Dia ditahan, diadili lalu divonis penjara dua tahun oleh majelis hakim PN Sampang, Juli silam karena dianggap mengajarkan aliran sesat.

Dari jalan raya Trunojoyo [arah Sampang-Ketapang], dua desa itu terletak di sebelah timur. Jaraknya sekitar 20-an kilometer ke arah utara kota Sampang. Kendaraan roda empat harus berhenti di tepi jalan raya Sampang-Ketapang itu karena jalan kecil menuju dua desa bisa dilalui hanya oleh kendaraan roda dua atau berjalan kaki. Ada sebatang sungai yang melintas di jalan kecil itu, dan rumah Tajul Muluk dan Iklil berada di sisi timur sungai.

Polisi dan beberapa tentara dari Koramil/Kodim Sampang terlihat berjaga, mulai dari jalan kecil itu hingga lokasi rumah Tajul dan Iklil. Beberapa penduduk yang ditemui di sekitar lokasi memandang curiga kepada setiap pendatang. Apalagi pendatang dengan penampilan yang berbeda dari warga sekitar. Mereka kuatir yang masuk ke desa mereka adalah penyusup; intel yang sedang mencari tahu pelaku pembakaran; atau orang-orang Syiah yang sedang mengumpulkan informasi. “Sampean Syiah ya Mas? Kok pintar ngomong? Sampean bisa lihat sendiri di sini aman. Saya heran kenapa orang-orang Jakarta meributkan kasus ini,” kata Hali.

Dia anak muda, berbadan gempal. Munif, bapaknya adalah tokoh masyarakat yang disegani di Karang Gayam dan masih kerabat jauh [paman] dari Tajul dan Iklil. Dari Hali pula diperoleh informasi, warga di Karang Gayam banyak yang tidak suka dengan Syiah yang diajarkan Tajul. “Mereka mengagung-agungkan Sayidinah Ali tapi memaki-maki tiga sahabat Nabi yang lain. Siti Aisyah disebut pelacur. Itu disiarkan lewat pengeras suara,” kata dia.

Hali akan tetapi mengaku, tidak mendengar langsung soal itu melainkan hanya dari yang dia dengar dari orang lain. “Kakak ipar saya tetangga Iklil, dia tahu persis dan bisa bercerita,” katanya.

Kakak ipar Hali bernama Dailami. Wajahnya terlihat tua dari usia yang diakuinya, 35 tahun. Dia antara lain bercerita, ajaran Syiah yang dibawa Tajul dan Iklil membolehkan berhubungan badan meskipun istri sedang datang bulan, dan melakukan salat hanya tiga waktu. “Tapi saya juga hanya mendengar dari orang,” katanya.

Dailami menyarankan untuk menghubungi Ahmadussowi alias Sowi di Bluuran. Dia anak muda, usianya baru 28 tahun lewat 3 bulan. Rumahnya di Bluuran berada persis di sebelah timur-utara rumah Iklil. Berjarak kurang-lebih 200-an meter. Orang tua Sowi [bapak] dan orang tua Iklil dan Tajul masih sepupu.

Sama seperti Hali dan Dailami, Sowi pun bercerita tentang ajaran Syiah yang dianggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Kata dia, Syiah mengharamkan tarawih dan tadarus Alquran. Ketika ditanya apakah dia mendengar langsung ajaran seperti itu disampaikan oleh Tajul atau Iklil, dia menjawab mendengar langsung dari Muhammad Nur. “Dia pengikut Syiah, tapi sekarang jadi anak buah Rois,” kata Sowi.

Nur yang dimaksud Sowi, bertemu dengan saya di kantor Radar Madura, Jalan Diponegoro, Sampang. Dia datang menemani Roisul Hukamah alias Rois, yang datang menemui saya untuk wawancara. Rois adalah adik Iklil dan Tajul, dan disebut-sebut paling menentang ajaran Syiah yang diajarkan kakak-kakaknya. Dia mengenalkan Nur sebagai eks ustad Syiah yang sudah kembali ke Sunni.

Dari mulut Nur inilah, meluncur banyak cerita menyangkut tata cara ritual ajaran Syiah. Orangnya cenderung demonstratif dan pintar berbicara. Dia mengaku ikut Syiah sejak 2006 dan baru keluar empat tahun silam [2008] karena katanya, ajaran Syiah tidak sesuai dengan ajaran Islam. “Saya saksi hidup,” kata Nur.

Iklil yang dikonfirmasi soal pengakuan Nur itu, hanya tertawa. Dia membenarkan, Nur sebelumnya adalah pengikut Syiah. “Saya bilang ke dia, kalau mau ikut Syiah jangan karena Abah,” kata Iklil.

Abah yang dimaksud Iklil adalah KH Makmun, bapaknya. Dia kiai besar yang pernah hidup dan berpengaruh di Omben dan Karang Penang. Makmun punya 13 anak, tapi yang hidup hanya delapan, yaitu Iklil, Tajul, Rois, Ummu Kulsum, Hani, Fatimah, Achmad, dan Bujur. Delapan bersaudara itu kini pecah karena soal paham Sunni-Syiah. Tajul, Iklil dan Hani satu kelompok [Syiah], Rois dan Ummu Kulsum, kelompok lainnya [Sunni]. Achmad, Bujur dan Fatimah tidak jelas ikut yang mana. Dari pengakuan Rois, Achmad kini stres karena perseteruan keluarga itu.

Iklil bercerita, Nur keluar dari kelompok Syiah bukan karena soal benar-salahnya ajaran Syiah seperti yang selalu dia ceritakan ke mana-mana melainkan karena faktor ekonomi. Seingat Iklil, suatu hari Nur pernah mengutarakan maksud untuk memondokkan anaknya di pesantren tapi tidak punya biaya. Dia mengutarakan hal itu kepada Iklil. Lalu oleh Iklil, Nur diminta bersabar menunggu giliran karena iuran yang dikumpulkan dari jemaah terbatas. Sayangnya Nur tidak sabar dan malah memutuskan keluar dari kelompok Syiah. “Saya tahu siapa Nur,” kata Iklil.

Sunni-Syiah di Madura
Seorang kiai pengasuh pondok pesantren di Kajuk, Sampang menjelaskan, orang Madura yang NU adalah pengikut ahlus sunnah wal jamaah atau Sunni. “Madura itu ya NU. Orang Madura itu toleran. Kalau ada keyakinan di luar itu, silakan. Yang penting tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.

Dia lalu bercerita tentang pengikut Syiah di Tanjung Bumi, Bangkalan [sebelah barat Sampang] yang dianut oleh keluarga kiai terpandang. Mereka tetap bisa menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka dan tidak ada masalah dengan warga sekitar. Awalnya, kiai itu menyekolahkan anak-anaknya ke Timur Tengah. Ketika anak-anaknya itu pulang ke Tanjung Bumi, mereka mengajarkan Syiah lewat pesantren milik orang tuanya. Para santri dan warga sekitar yang tahu, anak-anak kiai itu mengajarkan Syiah yang dianggap berbeda dengan ajaran Sunni, menarik anak-anak mereka dan meninggalkan pesantren itu.

“Tidak ada kejadian apa-apa tapi para santri dan masyarakat yang tidak setuju dengan ajaran Syiah, satu per satu keluar dari pesantren, dan menjauh. Ini bukti, masyarakat Madura tidak ada persoalan dengan perbedaan. Kalau memang mau mempersoalkan Syiah, mestinya Syiah di Tanjung Bumi, Bangkalan itu sudah lebih dulu ‘meletus’ karena lebih dulu muncul sebelum Syiah di Omben,” kata dia.

Pengikut Syiah di Tanjung Bumi yang dimaksud adalah Keluarga Haidar Syarif dan Habib Ibrahim. Belum jelas benar, kapan mereka mulai mengajarkan Syiah di Tanjung Bumi. Sepekan setelah rumah-rumah orang-orang Syiah di Omben dibakar dan para pengikutnya diusir, pengikut Syiah di Bangkalan diundang Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron ke pendopo kabupaten. Mereka diajak bermusyawarah dengan para kiai di Bangkalan agar kejadian di Karang Gayam dan Bluuran tidak merembet ke Tanjung Bumi.

Dari cerita Iklil, Syiah mulai masuk ke Karang Gayam sekitar 1979 menyusul Revolusi Islam Iran. Orang tuanya [KH Makmun], waktu itu mendapat kiriman bacaan dan buletin tentang Syiah, juga poster-poster bergambar Khomeini. Sejak itu, orang tuanya menjadi pengikut Syiah. Keterangan Iklil dibenarkan Fanan Hasyib, Wakil Bupati Sampang yang juga seorang kiai.

Fanan menerangkan, Makmun [ayah Iklil, Tajul dan Rois] adalah penganut Syiah tapi keyakinan Makmun tidak diajarkan kepada orang lain. Fanan mengaku sudah sering mendengar sepak terjang Makmun termasuk dalam hal ibadah. Salah satunya tidak pernah salat Jumat. Alasan Makmun kata Fanan, seseorang yang akan menunaikan salat Jumat harus bersih dan wangi sehingga tidak ada alasan bagi orang yang kotor dan bau untuk menunaikan salat Jumat. “Celakanya, Kiai Makmun sejak Rabu sudah tidak mandi sehingga punya alasan untuk tidak salat Jumat,” katanya.

Dia menerangkan, ajaran Syiah yang dianut Makmun lantas ditularkan kepada anak-anaknya.

Lalu Iklil [yang tertua], Tajul dan Rois disekolahkan ke pesantren Yayasan Pesantren Islam atau YAPI di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang oleh warga Omben dikenal sebagai pesantren Syiah. Lulus dari YAPI, kakak-beradik itu disekolahkan ke Timur Tengah.  “Rois dan Tajul itu masih bersaudara, begitu juga ulama-ulama di Karang Gayam, semua masih berkerabat,” kata dia.

Dari catatan Pemda Sampang, Tajul bersekolah ke Arab Saudi dan menikah dengan Ummu Kulsum asal Malang Jawa Timur. Ketika kembali ke Karang Gayam pada 1999, Tajul dan keluarganya mulai berdakwa tentang Syiah dan mendirikan pesantren Misbahul Huda. Mulanya Rois juga ikut dan bergabung dengan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI yang diketuai oleh Jalaluddin Rakhmat. Ada kabar, Rois bahkan sempat menjadi bendahara IJABI Sampang tapi Rois membantah hal ini. “Saya hanya menjadi penasihat,” kata Rois.

Iklil bercerita, justru Rois yang paling aktif dan mewakili mereka ke acara-acara yang diselenggarakan oleh IJABI termasuk ketika organisasi mengadakan kongres di Makassar. Rois mengaku keluar dari Syiah, karena menilai ajaran Syiah melenceng dari ajaran Islam. Dia menyebutkan sejumlah alasan. Antara lain soal pernyataan Tajul tentang Alquran yang dianggap sudah tidak otentik. Namun, “Saya tidak pernah mendengar langsung, juga tidak ada saksi,” kata Rois.

Dan menurut Tajul, Rois keluar dari kelompok Syiah karena merasa tidak mendapat posisi dan kesempatan. “Dia itu ditaruh di depan tidak mau, ditaruh di belakang menyeruduk,” kata Tajul.

Di Karang Gayam dan Bluuran, para pengikut Syiah disebut kompolan [kumpulan]. Di masyarakat Madura, sebutan ini diberikan kepada sekelompok orang yang rajin mengikuti acara pengajian. Suatu kegiatan yang sebetulnya jarang dilakukan oleh para santri di pesantren NU. Dengan sebutan itulah, para pengikut Syiah hidup di tengah-tengah masyarakat Omben dan Karang Penang yang mengagungkan kiai dan dikelilingi  ratusan pesantren.

Di Omben dan di kecamatan sekitarnya, warga setempat memang hidup dengan petuah kiai dan syariat Islam yang ketat. Sebagian besar dari mereka, hanya bisa berbahasa Madura dan Arab. Ada sebuah madrasah yang murid-muridnya bahkan tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tidak tahu cara melaksanakan upacara bendera. “Sampang itu NU, dan Omben adalah pusarnya NU,” kata Hamid, tokoh pemuda dan eks petugas Pencatat Pemilih di Kecamatan Omben.

Cincin akik dan dua hukum
Di Omben dan sekitarnya, masjid dan pesantren memang seperti berbaris di sepanjang jalan Sampang-Ketapang. Itu belum termasuk yang ada di pelosok, di balik-balik perbukitan yang jauh dari jalan raya Sampang-Ketapang. Bila waktu salat tiba, sebelum azan akan terdengar suara orang mengaji yang diputar dari recorder dan disiarkan lewat pengeras suara, seolah sahut-menyahut antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Di masjid-masjid itu, orang-orang yang salat akan tetapi bisa dihitung dengan jari, hanya satu-dua orang.

Sunardi Hamid, Ketua Pusat Kajian HAM dan Lingkungan di Pamekasan menjelaskan, salah satu ciri orang Madura yang NU adalah suka mengenakan cincin akik, membaca qunnut bila subuh, suka tahlilan dan membawa jimat. “Kalau sudah seperti itu, sampean NU sejati, dan kalau ada yang mengatakan jimat itu syirik, itu bukan NU dan pasti dicap Muhammadiyah,” katanya.

Laki-laki yang juga menjadi ketua Himpunan Petani Garam Indonesia dan ketua Lembaga Pertanian NU Pamekasan itu bercerita, di Madura, saat ini banyak politik kepentingan yang dijalankan para kiai. Karena kepentingan itu, seseorang atau kelompok bisa dengan mudah dicap sesat atau alim.

Misalnya jika kepentingan seseorang atau kelompok tertentu berbenturan dengan kepentingan kiai, maka seseorang atau kelompok itu bisa dicap sesat, atau kiai itu akan mengeluarkan fatwa haram. Sebaliknya bila menguntungkan dan mendukung kepentingan kiai, seseorang atau kelompok bisa dicap alim, atau para kiai itu akan mengeluarkan fatwa halal.

“Di dunia ini, siapa yang kuat itu yang menang. Meski pun saya melihat kuning benar, tapi karena orang banyak bilang merah yang benar, saya bisa kalah,” katanya.

Kenyataan itu kata Sunardi berbeda dengan zaman ketika dia masih muda. Dulu para kiai masih menggunakan empat hukum: halal, haram, makruh, dan mubah. Sekarang yang digunakan hanya dua hukum: halal dan haram, dan tidak ada yang membantah. Paham orang lain lalu dengan mudah dicap kafir, dan paham yang mereka anut dianggap paling benar.

Maka tidak usah heran, jika ada warga NU yang suka tahlilan, meski pun tidak pernah salat bisa dianggap sebagai orang alim. Sebaliknya kalau ada orang Muhammadiyah atau yang lain, yang rajin salat dan menjalankan semua ritual ibadah Islam tapi tidak suka tahlilan dan tidak suka jimat, mereka bisa dicap sesat atau kafir. “Semua karena kepentingan dan kebutuhan hidup,” kata Sunardi.

Celakanya, politik kepentingan dan hubungan kiai-umat seperti itu kemudian dipraktikkan oleh umat dengan serta-merta. Contohnya bila ada orang yang meninggal dunia.

Kebiasaan orang Madura bila ada tetangga yang ditimpa musibah kematian, akan membawa segantang beras atau sebungkus gula sebagai tanda ikut berduka. Lalu ketika pulang, pihak keluarga yang berduka akan menitipkan bingkisan berupa nasi dan sebagainya. Kalau ada pihak keluarga yang berduka lupa, atau tidak memberikan bingkisan kepada orang-orang yang ikut melawat, maka dengan mudah orang-orang akan memberi cap keluarga yang berduka itu sebagai pengikut Muhammadiyah, sesat atau kafir. “Saya pernah mencoba menjelaskan bahwa jangan mudah menuduh orang, tapi kiai dan ulama tidak mendukung, saya mau apa?” kata Sunardi.

Pak Ong, sopir yang mengantar saya berkeliling Sampang membenarkan cerita Sunardi. Dia mengaku, di hari ketiga pamannya meninggal, keluarga besarnya sudah menghabiskan tiga ekor sapi untuk selamatan. “Saya tidak tahu, bagaimana nanti kalau selamatan tujuh hari,” katanya.

Pak Ong bukan asli Sampang. Dia berasal dari Sumenep. Dia menetap di Kedungdung, Sampang [tetangga kecamatan Omben] karena istrinya berasal dari Kedungdung.

Dari Pak Ong pula keluar cerita tentang bagaimana perilaku kiai, pada saat bulan Maulid. Di Sampang, kata dia, acara memperingati hari ulang tahun Nabi Muhammad saw. diperingati bukan hanya di masjid atau musala melainkan di setiap rumah penduduk. Dalam satu hari, bahkan bisa ada 11 rumah yang mengadakan maulid meski waktunya tidak bersamaan.

Setiap istri dan setiap ibu, lalu sibuk memasak untuk menjamu undangan dan kiai, tapi makanan yang sudah dimasak oleh mereka pada akhirnya menjadi sia-sia karena tidak ada yang makan. “Bagaimana mau dimakan, dalam satu hari, setiap orang harus menghadiri acara maulid di banyak tempat,” katanya.

Musim Maulid itu biasanya juga menjadi musim panen bagi para kiai. Setiap rumah seolah berlomba-lomba mengundang para kiai, yang tentu saja harus diberi diberi uang saku. Dari uang saku yang diberikan oleh umat itu, para kiai minimal bisa membeli sepeda motor. Namun yang menyedihkan kata Pak Ong, umat yang tidak punya cukup uang untuk merayakan Maulid akan meminjam uang ke tetangga [atau bahkan ke kiai], tentu berikut bunganya meskipun dikemas dengan cara lain.

Tak usah heran jika kemudian, banyak warga yang kemudian terjebak utang hingga musim Maulid tahun berikutnya. “Itulah keadaannya di Sampang. Menyedihkan. Makanya ada orang yang sudah mulai berani bilang, lebih enak ikut Muhammadiyah atau Syiah, tidak repot-repot,” kata Pak Ong.

Muqtadir, aktivis muda NU Sampang punya cerita lain soal hubungan kiai dan umat. Dia adalah salah satu satu santri seorang kiai di Sampang yang dianggap netral melihat kasus Syiah di Omben dan Karang Gayam. Kata dia, di Sampang, banyak kiai yang tidak mau datang bila diundang oleh orang-orang miskin, termasuk pada saat acara kematian. Sebaliknya bila yang mengundang orang kaya, mereka akan datang dan memimpin doa.

Persoalan utamanya adalah uang saku atau bingkisan yang akan diterima oleh para kiai: orang kaya dianggap pasti memberi uang saku lebih banyak, sementara orang miskin akan memberi bingkisan sekadarnya. Tentu tdak semua kiai berperilaku seperti itu, tapi Muqtadir memastikan, hal semacam itu sudah menjadi gejala umum di Sampang dan daerah lain di Madura.

“Kalau ada undangan bersamaan, para kiai akan mengutamakan undangan dari si kaya ketimbang si miskin. Padahal hal itu dilarang oleh agama, karena yang harus diutamakan adalah undangan yang lebih dulu datang,” kata Muqtadir.

Sunardi Hamid mengungkapkan, besar-kecilnya uang saku untuk para kiai itu juga ditentukan oleh kendaraan yang digunakan para kiai. Uang saku untuk kiai yang datang hanya dengan menggunakan sepeda motor misalnya, akan berbeda dengan uang saku yang diterima para kiai yang menggunakan mobil. Kiai yang bermobil pun ada kelas-kelasnya. Kalau mobilnya jelek, uang sakunya akan lebih sedikit. Kiai yang datang dengan mobil yang lebih mahal atau mewah, uang sakunya akan semakin tebal. “Kiai sekarang beda mas dengan kiai-kiai dulu,” kata Sunardi.

Dia memberi contoh. Dulu, jika pemerintah membantu pondok pesantren untuk membangun kelas atau lokal madrasah, katakanlah dua kelas, maka kiai akan menjual sapi atau harta benda lainnya agar bantuan pemerintah bisa berwujud menjadi enam kelas. Sekarang, jika kiai dibantu membangun dua kelas, yang dibangun hanya satu kelas. “Sisanya masuk ke kantong kiai,” katanya.

“Dengan kejadian di Karang Gayam ini, Syiah jadi pusat perhatian. Kalau tidak ada kejadian, Syiah tidak akan naik. Para kiai itu sekarang tidak ada yang berani ngomong, tapi kalau ngomong proyek Rp 100 juta mereka mau. Mereka itu maunya kan menambah istri dan beli mobil baru,” kata Hamid.

Pilkada dan asal-usul konflik
Isu NU dan non-NU di Sampang memang menjadi isu sensitif dan bisa dijadikan alat kepentingan. Di kota itu, bahkan seorang bupati hari-harinya harus disibukkan oleh unjuk rasa dari para demonstran yang mengatasnamakan NU. Gara-garanya, perkataan Noer Tjahja. Bupati Sampang itu dituding telah melecehkan NU. Noer yang sewaktu musim Pilkada berpasangan dengan Fanan Hasyib, lalu dituding sebagai pengikut Muhammadiyah. Asal-usul keturunannya juga dipersoalkan. Dianggap bukan keturunan Panji, bangsawan dari Sampang.

“Kalau satu kali mungkin dia salah omong, dua kali dimaklumi. Kalau berkali-kali, pasti ada sesuatu. Muhammadiyah di Sampang ini tidak ada pengikutnya. Dulu masjid Muhammadiyah di sini dilempari batu,” kata Fanan sembari menganggap Noer sudah berkali-kali melecehkan NU.

Fanan dan Noer memang tidak akur. Beberapa pegawai di Pemda Sampang menuturkan, keduanya bahkan sudah tidak kompak setelah enam bulan mereka dilantik 26 Februari 2008. Fanan kini lebih banyak tinggal di rumah dinasnya, dan praktis bisa dikatakan tidak bekerja sebagai wakil bupati. Pada musim Pilkada 2013, Fanan berniat maju sebagai calon bupati, menantang Noer, dan KH Sholahurrobbani [sepupu Fanan] yang dikabarkan juga akan maju sebagai calon bupati.

Fanan menuturkan, dirinya mengikuti berita kasus pembakaran rumah-rumah pengikut Syiah di Karang Gayam dan Bluuran. Sebagai pemimpin di daerah, dia mengaku pembakaran itu bertentangan dengan HAM, tapi sebagai pengikut Sunni dia menentang keras ajaran Syiah berkembang di Sampang.

Dia bahkan setuju, kalau pengikut Syiah seluruhnya dipulangkan ke Iran. “Seperti kata Habib Tohir dari Pekalongan, sebaiknya orang-orang Syiah itu dikembalikan saja ke Iran. Selesai. Tidak usah diajarkan di [Sampang] sini,” kata Fanan.

Di tengah masyarakat dan kiai di Sampang yang mudah memberi cap kepada orang lain yang tidak sepaham sebagai kafir dan sesat itulah, muncul Tajul dengan Syiah. Habib Umar Albayyiti, dari Desa Temoran, Omben, menggambarkan Tajul sebagai orang yang alim, dan suka membantu. “Wajahnya ganteng. Pintar. Dia banyak tamunya, dan punya banyak santri. Kiai lain, sepi. Kiai-kiai di Karang Gayam itu sebetulnya masih kerabat semua dengan Tajul,” kata Umar.

Umar bercerita, apa yang menimpa Tajul dan pengikutnya sebetulnya bisa jadi dipicu oleh faktor cemburu dari para kiai setempat. Tajul dianggap merongrong pamor para kiai yang mulai kehilangan wibawa. Kejadian itu kata dia mirip dengan yang menimpanya pada awal 1999.

Saat itu tengah malam, ratusan orang mendatangi rumah Umar di Temoran. Massa yang membawa obor dan senjata tajam berteriak-teriak meminta Umar keluar dari rumahnya. Umar yang kebetulan berada di sebuah warung yang tak jauh dari rumahnya, segera mendatangi kerumunan massa itu. Dia menanyakan maksud kedatangan orang-orang itu, yang lalu dijawab dengan tuduhan: Umar menyembunyikan maling di rumahnya. Umar mempersilakan orang-orang yang marah itu masuk ke rumahnya untuk memeriksa tapi mereka tidak menemukan yang dicari.

Sampai sekarang Umar mengaku tidak tahu, mengapa orang-orang itu datang ke rumahnya dengan marah. Dia hanya bisa menduga, kedatangan orang-orang ke rumahnya malam itu bisa jadi karena dipicu oleh rasa cemburu dari para kiai di sekitar rumahnya. Pemicunya, rumah Umar sering dan banyak kedatangan tamu. Dari mana saja. Ada yang minta tolong, ada yang cuma silaturahmi dan macam-macam.

“Kejadian [pembakaran rumah-rumah dan pengusiran orang-orang Syiah] di Karang Gayam itu, saya kira juga demikian. Ada faktor kecemburuan dari salah satu pihak. Siapa yang iri? Dari cerita Husein kepada saya, Rois itu yang cemburu,” kata Umar.

Husein yang dimaksud Umar adalah salah satu orang kepercayaan Tajul yang menurut Umar sering datang berkunjung ke rumah Umar. Namun menurut Munif, terlalu jauh kalau dikatakan para ulama dan kiai di Omben tersinggung karena Tajul punya banyak pengikut.

Feri Ferdiansyah, Kepala Biro Radar Madura di Sampang menuturkan, Tajul memang beda dengan Rois adiknya. Bukan saja lebih pintar, tapi penampilan Tajul juga lebih tenang. “Nanti kalau bertemu dengan keduanya, sampean bisa lihat sendiri,” kata Feri.

Secara tidak langsung, Mas’udi Cholili Sekretaris PCNU Sampang juga mengakui perilaku dan kepintaran Tajul. Pernah dalam sebuah perdebatan dengan para ulama di Omben, Tajul bahkan hampir mematahkan semua argumen para kiai yang menyesatkan Syiah. Tajul kata Mas’udi menjawab semua pertanyaan kiai, tapi tidak bisa menjawab satu hal. Mas’udi mengaku lupa, satu hal yang tidak bisa dijawab Tajul.

Umar bercerita, suatu hari dirinya menerima undangan dari para kiai di Omben untuk melakukan musyawarah. Undangan itu berkali-kali disampaikan ke Umar tapi Umar tidak pernah memenuhinya karena musyawarah yang diadakan di rumah mendiang Haji Sa’bi [tokoh masyarakat Omben] dinilainya hanya bertujuan untuk mendesak Tajul agar kembali ke Sunni. “Kiai-kiai yang tidak mau ikut dianggap sama dengan Tajul, tapi saya tidak pernah datang. Saya tidak mau,” kata Umar.

Umar tidak ingat kapan pertemuan di rumah Sa’bi dilakukan tapi dari keterangan yang disampaikan Zainal Hambali, Sekretaris Intelijen Daerah Sampang; pertemuan di rumah Sa’bi, kali pertama terjadi pada 20 Februari 2006. Konon hadir para kiai se-Madura dan pejabat Muspika. Penggagasnya adalah KH Ali Kharrar Sinhaji, pengasuh PP Darul Tauhid di Propon, Sampang. Dia masih terbilang paman dari Iklil, Tajul dan Rois.

Belum jelas, mengapa para kiai itu berkumpul di rumah Sa’bi kecuali dengan satu alasan: ajaran Syiah yang dibawa Tajul dianggap telah meresahkan masyarakat. Juga tidak terang mengapa Ali Kharar menggagas pertemuan itu dan Sa’bi kemudian bersedia menjadi tuan rumah pertemuan. Iklil melarang saya menghubungi Ali Kharar.

Satu hal yang agak jelas, pertemuan di rumah Sa’bi itu adalah pertemuan pertama yang khusus menyoal Tajul dan Syiah di Omben dan Karang Penang. Hasil dari pertemuan itu adalah para kiai sepakat untuk meminta Tajul kembali ke Sunni dan melarangnya melakukan aktivitas dakwah [Syiah] untuk sementara waktu. Tajul diberi waktu seminggu untuk menjawab keputusan para kiai itu dan diharuskan datang ke rumah Sa’bi.

Tanggal 26 Februari 2006, Tajul tidak datang ke rumah Sa’bi seperti yang diminta para kiai. Dia mewakilkan dirinya kepada Busry dan KH. Wahab [pamannya]. Dua orang yang mewakili Tajul itu membawa pesan, Tajul bersedia kembali ke Sunni. Selesai.

Masalah muncul kembali pada musim Maulid 2007. Saat itu Tajul berniat mengundang beberapa ustad untuk berceramah di acara Maulid di rumahnya, tapi sebelum acara berlangsung, massa sudah lebih dulu mendatangi rumah Tajul dan meminta para penceramah tidak berceramah di desa mereka. Tajul tidak mengerti,  alasan warga menolak para penceramah Maulid yang didatangkan olehnya.

Di bulan puasa dua tahun kemudian, terjadi kasus ancam-mengancam antara pengikut Tajul dan Rois. Dari catatan Zainal, pemicunya adalah ancaman dari Mat Siri, salah seorang pengikut Tajul kepada Amin. Nama yang terakhir adalah seorang ustad yang berniat mengadakan pengajian Ramadan. Rumah Amin kebetulan berdekatan dengan Mat Siri. Kepada tetangganya itu, Mat Siri kabarnya menyampaikan ancaman, kalau pengajian di rumah Amin menyinggung-nyinggung soal ajaran Syiah, maka dia dan yang lain akan berunjuk rasa ke rumah Amin.

Kasus Mat Siri itu tidak ada kelanjutannya, tapi sebulan kemudian muncul perselisihan antara Zainul Jakfar [anak asuh Rois] dan Mudawi [anak asuh Tajul]. Konon, Mudawi mengacungkan celurit kepada Zainul. Kejadian itu disaksikan oleh para tetangga, sehingga hampir memicu bentrok antara pengikut Rois dan Tajul.

Lalu entah apa hubungannya, FPI Pamekasan dan Ikatan Santri Karang Gayam melaporkan Tajul ke Polwil Madura pada 16 Oktober 2009. Alasan laporan mereka, ajaran Syiah yang dibawa Tajul telah membuat resah masyarakat. Laporan FPI ke polisi itu disertai ancaman, jika polisi tidak memberikan keputusan soal Tajul dan ajarannya, maka mereka akan berunjuk rasa mendatangi kediaman Tajul. Karena laporan FPI itu, kapolres Sampang bersama pejabat lain di Sampang membuat lima keputusan, yang intinya melarang Tajul menyebarkan ajaran Syiah.

Kasus berikutnya muncul 21 Januari 2011 di Bluuran. Gara-garanya, seorang ibu bernama Mitsirah menolak pemberian Rustami, anaknya yang Syiah. Rustami tersinggung dan kabarnya mengucapkan kata-kata yang intinya memutuskan hubungan silaturahmi antara orang tua dengan anak. Saudara Rustami bernama Mistari, yang mendengar ucapan Rustami kepada ibunya, tidak terima. Dia mengancam membunuh Rustami. Para tetangga datang untuk melerai tapi kasus itu tidak berkelanjutan, hingga terjadi kasus pada Kamis 29 Desember 2011: rumah-rumah dibakar dan orang-orang Syiah diusir.

Sembilan perempuan
Rudy Setiadhi, Kepala Bakesbangpol Pemkab Sampang menjelaskan, kasus pembakaran di Karang Gayam dan Bluuran hanya puncak dari perseteruan panjang antara satu keluarga: Tajul dan Rois. Kali ini yang menjadi akar masalah adalah perempuan. “Bukan cuma satu perempuan, tapi masih ada sembilan perempuan. Halimah itu salah satunya. Dia itu masih anak-anak, masih SD. Rois itu suka kawin cerai, begitulah. Tajul itu tahu kebiasaan Rois, dan Rois tahu isi dapur Syiah,” kata Rudy.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah berkali-kali berusaha mendamaikan keduanya, tapi perseteruan terus berlangsung. Beberapa hari setelah Lebaran tahun lalu, keduanya bahkan dipertemukan di ruang kerja Rudy. “Saya bilang ke mereka, ‘Ayolah rukun, tak usah berantam, kalian kan bersaudara’,” kata Rudy.

Rois mengaku tidak tahu persis, penyebab atau pemicu pembakaran rumah-rumah milik saudaranya, di Kamis yang nahas itu. Dia hanya mengatakan, penyebabnya banyak. “Saudara saya Tajul sering mengkhianati perjanjian musyawarah dengan pemerintah dan masyarakat,” katanya.

Terakhir, kata Rois perjanjian itu dibuat di Kecamatan Omben, 17 Desember 2011 atau 12 hari sebelum terjadi pembakaran. Pihak Tajul diwakili oleh Iklil. Isinya berupa pernyataan dari Tajul yang berjanji tidak akan mengadakan aktivitas dakwah demi kemaslahatan umat. Tajul mengonfirmasi surat pernyataan yang dibuat di Kantor Kecamatan Omben sebagai tulisannya, tapi menolak mengakui pernyataan-pernyataan lain karena dianggap rekayasa dan dibuat sepihak oleh orang-orang yang tidak senang kepada dirinya.

Rois akan tetapi tidak menolak, masalah kali ini bisa jadi juga dipicu soal perempuan bernama Halimah yang disebutkan oleh Rudy. Halimah adalah putri Mat Badri. Rois mengaku, perempuan itu telah dipinangnya karena permintaan istrinya Kholifah. Sewaktu dipinang, usia Halimah baru 12 tahun, masih duduk di bangku SD. “Saya sudah tidak mau, tapi istri saya yang meminta agar saya menikahi Halimah,” kata Rois.

Kholifah membenarkan bahwa Halimah sudah dipinang olehnya untuk suaminya. Belakangan, menurut Rois, Tajul meminta dirinya untuk melepaskan Halimah karena mau dinikahi oleh Tajul. “Saya mengalah,” katanya.

Tentu saja cerita Rois dan Kholifah dibantah oleh Tajul, Iklil, dan Mat Badri [orang tua Halimah]. Tajul menjelaskan, Halimah sebetulnya hanya diminta membantu di rumah Rois, bukan dipinang. Karena Rois dikenal sebagai kiai, orang tua Halimah mengizinkan anaknya ikut Rois.

Suatu hari, Tajul didatangi Zainal yang meminta tolong agar meminangkan Halimah untuk Dul Azid, anaknya. Tajul memenuhi keinginan Zainal tersebut dan pinangannya diterima oleh Mat Badri. Karena mengetahui Halimah telah dipinang oleh orang lain, Rois tidak terima dan memanggil Mat Badri, Zainal dan Dul Azid.

Sebelum memenuhi panggilan Rois, tiga orang itu meminta pendapat Tajul: apakah memenuhi panggilan Rois atau tidak. Tajul menyarankan agar tidak memenuhi panggilan Rois, dengan alasan Rois adalah orang yang temperamental dan suka memukul orang. “Saya kuatir mereka dipukul, dan mereka tidak memenuhi panggilan Rois,” kata Tajul.

Kini Halimah tinggal bersama suaminya di Surabaya. Iklil meminta anak perempuan itu tidak usah diekspos, karena kuatir mengganggu sekolahnya.

Preman dan adu jangkrik
Rudy menjelaskan, pembakaran rumah-rumah orang Syiah di Karang Gayam dan Bluuran juga diprovokasi oleh Rois. Dari catatan Zainal yang intel dari Pemda Sampang itu, Rois selama ini memang sering memutar rekaman video soal ajaran Syiah dan mempertontonkannya kepada warga yang ikut pengajian rutin di rumahnya. Rekaman video itu, antara lain berisi soal pembantaian pengikut Sunni oleh pengikut Syiah, dan ritual salat yang konon dilakukan pengikut Tajul di sebuah gereja di Malang.

Dari cerita Iklil, pembakaran atas rumahnya, rumah Tajul dan rumah Saiful adik ipar Iklil [suami Hani] terjadi sistematis. Awalnya dia mendapat kabar dari Bu Misnawi bahwa ada sekelompok orang bersenjata tajam yang menuju rumah Tajul. Itu sekitar jam 9 pagi. Misnawi adalah tetangga Tajul, dia mendapat informasi dari Bu Ali yang melihat ada sekelompok orang bergerombol di jalan menuju rumah Tajul.

Mereka pura-pura memperbaiki jalan, tapi menurut Iklil, sebetulnya justru merusak jalan. Tujuannya agar polisi tidak segera tiba  ke lokasi. “Saat itu saya sudah berusaha menghubungi kapolsek Omben tapi tidak ada di tempat. Saya lalu menghubungi kapolsek Karang Penang agar segera datang ke Karang Gayam. ‘Tolong ke sini, karena saya mendengar informasi ada orang-orang yang hendak datang ke rumah Tajul’,” kata Iklil.

Upaya Iklil sia-sia, karena massa sudah muncul di rumah Tajul dan langsung merusak dan membakarnya. Dari jarak 20 meter, dia melihat dan mengenali beberapa orang yang ikut membakar. Antara lain Hosen dan Hasbullah. Orang-orang itu mengacungkan celurit kepada Iklil.

Di rumah Saiful yang juga ikut dibakar, Iklil mengenali Arifin, Sahrudin, Hudali, Masdi sebagai orang yang ikut membakar. Mereka semua menghunus celurit. Sebelum dibakar, tiga anak Saiful masih berada di dalam rumah. Berkat pertolongan tetangga, tiga anak itu bisa diselamatkan.

Hamid, tokoh pemuda Omben itu bercerita, sebelum massa membakar rumah Iklil, pada siang harinya, rumah itu sebetulnya sudah dijaga 13 polisi tapi karena kalah jumlah dengan massa, polisi itu tidak berdaya. Kapolres Sampang yang datang ke lokasi pada saat kejadian, bahkan juga ikut diancam. Hamid mengaku mengetahui semua itu dari cerita iparnya yang polisi dan ikut berjaga di rumah Iklil. Sementara Munif menjelaskan, salah seorang anak Rois juga ikut membakar.

Hali dan Dailami bercerita, orang-orang yang membakar itu mengenakan tutup wajah. Mereka tiba-tiba muncul dari balik bukit. Munif mendengar, anak Rois ikut pula membakar.

Umar menduga, mereka yang membakar rumah Tajul dan saudaranya bukan hanya berasal dari Karang Gayam, melainkan juga dari Karang Penang. “Mereka itu bukan santri. Itu para bromocorah. Mana ada, santri bawa-bawa celurit dan membakar rumah orang?” kata Umar.

Seorang pengurus PCNU Sampang punya cerita lain soal pelaku pembakaran. Dia mendengar, KH Syafiuddin Wahid, Rois Syuriah PCNU menyampaikan kasus pembakaran itu ada indikasi berhubungan dengan pembebasan Gunjeg dari tahanan polisi. Syafiuddin tak mau memberi penjelasan.

Gunjeg adalah tokoh preman. Dia warga Kecamatan Camplong, Sampang yang ditangkap polisi karena kasus judi sabung ayam. Kono, beberapa politisi berusaha membebaskan Gunjeg dari tahanan tapi Kapolres Sampang, Solehan bersikukuh tak mau melepaskan Gunjeg. Entah bagaimana ceritanya, Gunjeng kemudian bebas. Itu terjadi beberapa hari sebelum peristiwa pembakaran rumah-rumah milik orang Syiah di Karang Gayam dan Bluuran.

Seorang tokoh di Omben yang rumahnya sering dijadikan tempat berkumpul kepala desa mengungkapkan, setidaknya ada delapan kepala desa yang berpatungan masing-masing Rp 5 juta untuk membebaskan Gunjeng, tapi dia tidak melihat ada hubungan Gunjeg dengan kasus pembakaran di Karang Gayam dan Bluuran. Tajul dan Rois mengaku tahu siapa Gunjeg, tapi Rois menolak keras anggapan dirinya kenal dan berkawan dengan Gunjeg. Iklil mengungkapkan kebiasaan Rois adalah mengadu jangkrik.

Munif punya cerita berbeda. Dia mengaku pernah diminta untuk mendamaikan Rois dan Tajul oleh pihak kepolisian, tapi dia menolak. Alasannya, perseteruan kakak-beradik itu sudah ditunggangi kepentingan politik menjelang Pilkada 2013.

Kiai dari Kajuk Sampang, juga berpendapat, kasus di Karang Gayam dan Bluuran itu telah menjadi dagangan banyak pihak. Dari semula hanya persoalan keluarga, lalu ditarik atau digiring menjadi isu Syiah dan Sunni. Dengan menggiring perselisihan keluarga menjadi isu Syiah-Sunni, ada yang berharap mendapat dukungan.

Dia bercerita, kasus antara Rois dan Tajul sebetulnya sudah berkali-kali dicoba didamaikan tapi tidak selesai, dan sekarang menjadi semakin terbuka. Maka ketika persoalan keluarga ditarik menjadi persoalan paham, yang diuntungkan kata dia, adalah pihak yang selama ini tidak diuntungkan dari sengketa keluarga itu.

“Saya menduga Rois mendapat keuntungan. Dia tahu, masyarakat Madura adalah Sunni. Ini bombastis. Kalau kami, para kiai di Sampang sudah tahu dan paham ada perbedaan antara Syiah dan Sunni, tapi masyarakat yang awam sekarang mulai bertanya-tanya: Syiah itu apa, dan apa perbedaannya dengan Sunni?” kata dia.

Kasus [pembakaran] rumah-rumah orang-orang Syiah di Karang Gayam dan Bluuran kata dia sudah diprovokasi. “Sudah ada dan terjadi penggiringan opini kepada masyarakat dan berhasil. MUI Sampang, kemarin sudah menyatakan Syiah ajaran sesat. Loh, kenapa baru sekarang setelah terjadi pembakaran?” katanya.

NU dan Albayyinat
Menyusul kasus pembakaran rumah-rumah orang-orang Syiah dan pengusiran mereka, MUI dan PCNU Sampang, juga PWNU Jawa Timur mengambil kesimpulan dan menyebutkan ajaran Syiah sesat. Benar, PCNU dan PWNU tidak secara khusus menyebut Syiah dan hanya menyebutkan ajaran yang dibawa Tajul. Namun pernyataan itu hanya permainan semantik, yang intinya menolak Syiah karena faktanya Tajul adalah pengikut paham Syiah.

Seorang pengurus PCNU pernah mendengar, ada kesepakatan antara PWNU Jatim dan kapolda Jatim untuk tidak lagi menyebut Syiah melainkan hanya akan menyebut ajaran sesat. Informasi ini belum dikonfirmasi. “Kalau menyebut Syiah, itu berbahaya karena ada organisasinya,” katanya.

PCNU dan PWNU mengaku punya alasan mengeluarkan pernyataan ajaran Tajul sesat. M Faidhol, Ketua Tanfiziah PCNU Sampang yang ditunjuk menjadi juru bicara menjelaskan, alasan PCNU antara lain karena masyarakat luas menunggu, pendapat dan sikap NU terhadap ajaran dan provokasi Tajul. Alasan lainnya, agar tidak memperluas wilayah konflik akibat ajaran sesat Tajul dan provokasinya di masyarakat. “Kami meminta Pemkab Sampang mengeluarkan perda sesat karena tujuannya, agar tidak ada keresahan dan konflik atas nama agama,” kata Faidhol.

Dia menyampaikan hal itu dalam pertemuan di pendopo kabupaten Sampang, Selasa 3 Januari 2012. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain, Irjen Hadiatomo [Kapolda Jatim], Palty Simanjuntak [Kajati Jatim], Noer Tjahja [Bupati Sampang], Kapolres Sampang, KH. Abdus Samad Bukhori [Ketua MUI Jatim], KH. Miftahul Akhyar [Rois Syuriah PWNU Jatim], KH. Mutawakil Alallah [Ketua PWNU Jatim], KH. Muhaimin Abdul Bari [Ketua PCNU Sampang], dan Faidol Mubarok [pengurus PCNU Sampang.

Miftahul Akhyar menjelaskan, PWNU Jatim memang mendukung pernyataan PCNU Sampang. Dia mengaku, sudah menurunkan tim ke Sampang untuk mencari tahu akar masalah. Hasilnya: Tajul dinilai mengajarkan aliran sesat, karena antara lain mengajarkan salat hanya 3 kali sehari semalam, mengecam para auliya Batu Ampar Madura, ulama dan kiai dianggap anak zina. “Ini hasil sebagian investigasi Tim kami. Manakala ada kesalahan, kurang akurat, kami siap memperbaiki,” kata Miftah.

Dia menolak anggapan, PCNU dan PWNU sedang berpolitik dalam kasus ini. Dia juga membantah, bahwa PWNU mendapat dukungan dana dari al Bayyinat. “Tolong sebutkan, siapa yang menfitnah tentang dukungan dana itu? NU lebih kaya daripada al Bayyinat. Boleh diaudit, kalau perlu diperiksa KPK. Kebenaran tetap kebenaran. Anda dapat cerita darimana?” katanya.

Al Bayyinat adalah organisasi yang dipimpin Achmad Zein Alkaf. Dia juga pengurus di PWNU Jawa Timur. Kelompok Syiah di Indonesia menuding, organisasi itu sangat anti-Syiah dan paling aktif menggalang dukungan untuk menentang Syiah.

Lewat wawancara melalui email, Zein tidak menjawab soal dukungan dana kepada NU. Namun, apakah al Bayyinat dirancang khusus untuk mewaspadai dan menentang Syiah di Indonesia?

“Para pendiri al Bayyinat kebanyakan alumni Mesir, Mekah, Madinah, Yaman dan dari dalam negeri, didukung tokoh tokoh habaib di Indonesia dan luar Indonesia. Kami berkewajiban melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar [mengajak kebaikan dan mencegah perbuatan keji], ” kata Zein.

Dia pun menolak anggapan bahwa mengusir Syiah dari Indonesia dan menyatakannya sebagai aliran sesat bertentangan dengan Pansila dan UUD 1945. “Yang berbahaya bagi Pancasila dan UUD 45 adalah Syiah, karena mereka patuh hanya kepada Imam mereka di Iran,” kata Zein.

Dari semua teori dan penyebab konflik, kemarin kembali pecah kerusuhan di Karang Gayam dan Bluuran. Dua pengikut Syiah tewas, 3 luka-luka. Di kelompok penyerang, dikabarkan 2 orang luka berat. Orang-orang Syiah itu diserang ketika bersikeras kembali ke kampung halaman mereka untuk berlebaran dan bersilaturahmi dengan sanak famili, setelah terusir sekian bulan.

Karena kasus di Omben dan Karang Gayam itu, kini warga  awam pun mulai dengan mudah memberi cap orang-orang Syiah sebagai penganut aliran sesat. Mereka menilai paham mereka benar, sementara paham orang lain yang tidak sama adalah keliru dan kafir. Seperti kata Zein, mereka juga mengaku mengajak ke kebaikan dan mencegah kekejian.

Padahal kata seorang kiai di Omben, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar tentu dan pasti tidak membakar, tidak merusak, dan tidak membunuh. Dalam ungkapan bahasa Madura, kiai itu berkata: emok ngetong jhelenna ajem, kaloppae sokona dhibhik niddhek tamaccok [mereka hanya sibuk menghitung langkah ayam, tapi lupa kaki mereka justru menginjak tahi ayam].

oleh Rusdi Mathari
Setelah kematiannya, di dompet letnan kolonel itu hanya didapati uang Rp 35 ribu. Tak ada tabungan, sebaliknya dia meninggalkan utang di bank hampir Rp 3 juta. Kepada anak lelakinya yang waktu itu masih mahasiswa dia menitipkan pesan terakhir: “Tolong lunasi utang Bapak di bank.” Hingga jasadnya dikuburkan di pemakaman umum, para kolega di kepolisian baru tahu: si letnan kolonel sama sekali tak punya rumah, selain rumah dinas yang dia tempati.

Si letnan kolonel memang perwira menengah polisi. Di zaman sekarang, pangkatnya disebut ajun komisaris besar polisi atau AKBP. Dia asli Bone. Jabatan terakhirnya adalah wakil kepala kepolisian wilayah Bone, Sulawesi Selatan tapi dia bukan lulusan AKABRI [Akpol] melainkan merintis karir di kepolisian dari pangkat sersan. Tubuhnya penuh bekas luka tembakan karena di zamannya dia pernah ditugaskan memberantas pemberontakan di Sulawesi Selatan. Di dada dan di perutnya, parut melintang seolah garis rajah.

Dialah Oemar Saleh. Polisi yang menjadi cerita di seantero Bone, mungkin juga di Sulawesi Selatan. Kehidupannya yang sederhana dan caranya memimpin anggota polisi, membuatnya dikenal sebagai sosok polisi yang tegas, jujur dan tidak pandang bulu menindak, termasuk kepada anggota keluarganya.

Semasa SMP, sepeda motor yang dikendarai anak lelaki sang letnan kolonel yang diberi amanat melunasi utangnya di bank itu pernah menabrak anak seorang bangsawan. Korban luka-luka. Polisi yang menangani kasus itu semula ragu memproses kasus kecelakaan itu karena si penabrak anak perwira polisi dan atasan mereka.

Namun Oemar yang waktu itu menjabat kepala bagian serse Polres Bone, malah menelepon provos dan memerintahkan mereka agar anaknya disel di kantor polisi. Polisi yang menerima perintah bingung tapi si anak tetap dibawa ke kantor polisi.

Beruntung, petugas di kantor polisi tidak tega menjebloskan si anak atasannya ke sel mengingat kondisi sel [waktu itu] yang busuk dan penuh pesakitan. Dia hanya diinapkan di kantor serse selama 20 hari. Itu pun hanya pada saat sang bapak sedang tidak berada di kantor. Bila si bapak sedang ngantor, petugas polisi mau tidak mau memasukkan si anak ke sel. Si anak juga tetap disidik tapi kemudian dibebaskan, karena keluarga korban bersedia memaafkan. “Bapak kau ini bagaimana, anak sendiri malah disuruh ditahan di sel,” kata seorang polisi kepada si anak.

Masih ketika bertugas di Polres Bone, Oemar pernah pula menenangkan anggota polisi yang mengepung kediaman kapolwil Bone. Mereka terlibat tembak-menembak dengan kapolwil dan anggota keluarganya. Para polisi itu tidak puas dan menuding kapolwil melindungi anggota panitera pengadilan yang menikam seorang polisi. Oemar membubarkan para polisi yang marah tapi dia malah dituduh menggerakkan anggota polisi itu untuk mengepung rumah kapolwil. Karirnya sempat tersendat, kenaikan pangkatnya ditunda beberapa waktu.

Di kalangan polisi, Oemar memang dikenal sebagai perwira yang memperhatikan anak buah. Sering dia mengunjungi rumah-rumah anggotanya, hanya sekadar ingin tahu kehidupan mereka dan keluarganya. Kepada anggota polisi yang rambutnya terlihat sudah mulai tidak pendek, dia kerap menitipkan uang untuk ongkos pangkas. “Kau potonglah rambutmu, agar istri dan anakmu bangga bahwa kau polisi.”

Uang yang diberikan kepada anggota polisi itu niscaya tidak banyak, sebab si letnan kolonel pun mengambilnya dari gaji bulanannya. Namun perlakuannya kepada anak buah yang seperti itu, telah menimbulkan rasa hormat mendalam pada bawahannya, juga di masyarakat Bone.

Kepada para bangsawan Bone yang senang berjudi misalnya, dia tidak sembarangan main tangkap meski hal itu bisa dia lakukan. Sebaliknya, dia mendekati para bangsawan itu, dan memberitahu mereka agar berhenti berjudi dalam waktu 3 hari atau mereka akan ditangkap. Hasilnya: para bangsawan itu berhenti berjudi.

Tentu saja sebagai perwira polisi, banyak pengusaha yang berusaha mendekati si letnan kolonel untuk berbagai urusan tapi dia bergeming. Menjelang pensiun, dia memanggil anak sulungnya dan memberitahukan, hendak mengambil kredit di bank. Karena perwira aktif dilarang mengajukan kredit ke bank, dia mengajukan kredit sebesar Rp 5 juta atas nama anaknya dengan sejumlah agunan.

Untuk apa? “Aku tak mau, setelah pensiun dibelaskasihani oleh siapa pun termasuk oleh perwira polisi. Aku mau membuka usaha bengkel.”

Bengkel itulah yang di belakang hari menjadi sumber penghasilan si letnan kolonel bersama istrinya. Namun hingga kematiannya tahun 1983, kredit di bank itu masih tersisa Rp 3 juta dan harus dilunasi oleh anaknya. Banyak rekannya di kepolisian tidak percaya eks wakil kepala polisi wilayah Bone itu meninggalkan utang di bank. Mereka lebih tidak percaya lagi, karena si letnan kolonel bahkan tidak punya rumah pribadi, dan hanya menyisakan uang di dompet Rp 35 ribu.

oleh Rusdi Mathari
Selama jadi polisi, saya tidak pernah tahu berapa dana operasional yang seharusnya diberikan kepada anggota. Dana yang jumlahnya pas-pasan itu sebagian besar tidak turun kepada yang berhak. Sudah gajinya banyak dipotong, dana operasional tidak turun, tempat tugasku jauh pula. Jangan anggap kami selalu bisa cari uang di luar. Malu Ndan!

Itulah sepenggal pengakuan yang pernah dikirimkan seorang bintara polisi ke bagian Deputi Sumber Daya Manusia Polri sekitar 8 tahun lalu. Miris tapi surat itu mengungkapkan kenyataan: menjadi polisi rendahan selama ini identik dengan mencari setoran di luar untuk mencukupi kebutuhan operasional dan hidupnya. Dulu surat itu terpampang di situs http://www.spers.polri.go.id tapi kini, bahkan situs itu pun sudah tak ada lagi.

Tentu surat bintara polisi itu bukan satu-satunya keluhan. Surat itu juga bukan hanya cerita soal prit jigo untuk kasus-kasus pelanggaran lalulintas yang sering disaksikan di jalan raya. Ibarat gunung es, pengakuan tadi hanyalah puncak. Di bawahnya masih tercecer banyak kasus yang kurang lebih sama karena di kalangan Polri sudah menjadi rahasia umum: banyak bawahan yang harus mencukupi kebutuhan hidup dan tugasnya dengan mencari “tambahan” di luar. Skripsi para mahasiswa PTIK Angkatan 38 dan 39-A pernah mengungkapkan hal itu.

Salah satunya tentang praktik korupsi yang terjadi di Polres Metro Jakarta Timur. Dari skipsi itu terungkap, 12 komputer dari 13 komputer yang di kantor polisi itu, berasal dari hasil swadaya yang dananya diperoleh dari pengutipan perkara.

Seorang anggota buru sergap berpangkat brigadir di Polres Jakarta Timur mengaku kepada salah satu mahasiswa PTIK itu, karena keterbatasan dana di kesatuannya, dia dan anggota buru sergap lainnya berusaha mencari dana  untuk membiayai operasional mereka. Salah satunya yang sering dilakukan adalah dengan mendatangi bandar judi.

Cara itu kerap pula dilakukan jika atasan mereka membutuhkan dana untuk suatu kegiatan. Sebagian dari dana itu, selain masuk kantong pribadi juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional di Polres Jakarta Timur seperti membeli komputer itu, telepon, alat tulis kantor dan sebagainya. Cerita tentang para polisi yang mencari uang dengan mengutip biaya atas suatu perkara, antara lain bisa disimak dari kisah Sabrar.

Suatu hari di bulan Juni 2002, Sabrar yang beralamat di Jalan Cililitan Besar ditangkap oleh petugas Polres Jakarta Timur, karena diduga memiliki kayu jati yang tidak dilengkapi dokumen sah. Sabrar yang diwawancari mahasiswa PTIK mengaku, tak berapa lama setelah ditangkap, istrinya menghadap penyidik agar kasusnya selesai di tingkat Polres dan tak berlanjut ke pengadilan. Penyidik dan atasanya meminta dana penangguhan Rp 12 juta tapi istri Sabrar hanya sanggup menyediakan Rp 6 juta. Singkat cerita terjadi negoisasi antara istri Sabrar, penyidik dan kepala penyidik. Pada hari ke-12, penahanan atas Sabrar akhirnya ditangguhkan dan perkaranya dihentikan.

Bagi para mahasiswa PTIK itu, tentu bukan perkara mudah melakukan penelitian. Apalagi yang ditelisik oleh mereka adalah teman sejawat. Seorang mahasiswa mengaku, selalu ditanya tujuan penelitiannya setiap kali hendak menyelidiki satu kasus. Alasan mereka: tidakkah korupsi di Polri sudah menjadi rahasia umum dan sesama anggota sudah tahu sama tahu atau dikenal dengan istilah 86?

Lalu, kalau para bawahan di kepolisian berani melakukan korupsi, bagaimana dengan korupsi di kalangan perwira tinggi Polri?

Seorang Ajun Komisaris Besar pernah bercerita, dia sudah 5 kali tidak lulus seleksi Sekolah Staf Pimpinan [Sespim] Polri. Usut punya usut, perwira tadi sampai pada satu kesimpulan: dia tidak lulus karena tidak pernah mau menyetor dana kepada panitia seleksi. Bagaimana dia tahu?

Ketika kali keenam mengikuti seleksi Sespim, Salah satu panitia yang mengetahui tabiatnya yang tidak mau bayar, bertanya, ”Anda ini tidak mengerti atau tidak mau mengerti?” “Saya menjawab memang tidak mau mengerti,” kata dia.

Tidakkah itu hanya kesimpulan sepihak?

Ada contoh lain, tentang bangku di Sespim diperdagangkan. Kasus ini menimpa Komisaris Puja Laksana yang ditangkap tim Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, 11 Januari 2004. Puja ditangkap sewaktu membawa 900 butir ekstasi di Ranch Market, Kebon Jeruk, Jakarta. Dan ini yang mencengangkan: saat diperiksa penyidik, Puja mengaku mau membawa narkoba karena dijanjikan akan lolos seleksi Sespim Polri oleh Lina Harahap, tersangka lain yang waktu itu ikut ditangkap bersama Puja.

Sewaktu aktif sebagai anggota Komisi II DPR-RI, Panda Nababan pernah mengungkapkan hal yang kurang lebih sama seperti yang dikatakan Puja. Sewaktu melakukan rapat kerja dengan Da’i Bachtiar [waktu itu kapolri], Panda menyatakan: dia pernah dimintai bantuan seorang calon peserta Sespim Rp 10 juta untuk tambahan setoran. Alasan si perwira, rekan sejawatnya bisa lolos Sespim karena telah membayar setoran ke panitia, yang besarnya mencapai Rp 20 juta-Rp 30 juta.

Sebelum periode Farouk Mohammad, para mahasiswa di PTIK selalu kebingungan karena ketidakjelasan dana penelitian dan seminar untuk mereka. Hasilnya semua biaya dicari sendiri oleh para mahasiswa. Sekarang? Sama saja.

Lalu kata dosen PTIK, Alfons Loemau, keadaan antara perwira polisi dengan para jenderalnya memang berbanding terbalik: sementara para perwira hidup merana di asrama, para petingginya tinggal di kompleks mewah seperti di Pondok Indah, Jakarta. “Sedikit, petinggi Polri yang hidupnya sulit.”

Mengapa para jenderal polisi itu kaya?
Sejak reformasi 1998, Polri adalah harapan satu-satunya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat madani. Dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri terpisah dengan TNI dan langsung berada di bawah presiden menunjukkan harapan besar masyarakat: Polri sebagai pelindung kehidupan sipil. Publik karena itu berharap Polri bisa mengubah citra dari semula yang militeristik menjadi polisi sipil, demokratis, profesional dan transparan dalam menjalankan tugasnya.

Polri juga dituntut mengubah pendekatan keamanan yang berorientasi negara kepada pendekatan keamanan untuk kemanusiaan. Bukan menjadi centeng pengusaha, tidak diskriminatif, tak sewenang-wenang menggunakan hak diskresi yang sekalipun dibenarkan oleh hukum tapi melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya. Adakah selama 10 tahun reformasi, Polri kemudian memang berubah?

Untuk beberapa hal, Polri sebetulnya telah melakukan reformasi, baik di tingkat struktural, instrumental maupun kultural, betapa pun masih sangat terbatas. Namun sayangnya, keberhasilan Polri itu –jika memang harus dikatakan begitu— tak disertai pula dengan transparansi. Dalam pengusutan kasus rekening gendut para jenderal polisi 2 tahun silam misalnya, sampai sekarang tidak jelas: mengapa para jenderal polisi itu bisa memiliki harta kekayaan hinggan miliaran rupiah padahal gaji mereka hanya jutaan rupiah?

Kini nama Polri kembali dipertaruhkan, menyusul diungkapkannya kasus dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi di kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri untuk tahun anggaran 2011 senilai Rp 196 miliar, dan kasus penembakan para petani di Ogan Ilir yang berujung pada kematian seorang bocah. Dan publik kembali menghukum Polri dan polisi, seolah lembaga dan pekerjaan sebagai aparat penegak hukum itu, hanyalah stempel untuk jual beli perkara, semata mencari uang, dan simbol kesewenang-wenangan aparat bersenjata.

Lalu perdebatan apakah Polri telah mereformasi diri atau belum,  menjadi bagian dari perdebatan yang menimbulkan kebencian publik. Dianggap tidak lagi penting dan menjadi alasan untuk mengerdilkan upaya reformasi yang dilakukan Polri. Imaji tentang Polri yang menjengkelkan, membuat urusan yang mudah menjadi tambah sulit, arogan dan sebagainya sudah telanjur menjadi daya ingat kolektif publik. Tidak salah karena itu, kalau ada yang bersuara: kesalahan terbesar reformasi adalah memberikan kekuasaan terlalu besar dan nyaris tanpa kontrol kepada polisi.