oleh Rusdi Mathari
Anissa Pohan berkeluh kesah soal berita tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss. Sabtu lalu dia menuliskan unek-unek di Twitter terhadap berita itu. Dia lalu “mencolek” detikcom, dan antara lain menyayangkan detikcom yang memuat pernyataan Djoko Susilo, Duta Besar RI di Swiss yang membantah kabar penangkapan bapaknya. Anissa mempertanyakan: mengapa [wartawan] detikcom tidak bertanya ke sumber pertama [Aulia Pohan] dan justru meminta keterangan dari dubes RI di Swiss.

Budiono Darsono, Pemimpin Redaksi detikcom yang membalas keluh kesah Anissa itu menjelaskan, berita yang dimuat detikcom justru untuk meluruskan berita tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss. Anissa menjawab penjelasan Budiono dengan bertanya: kalau tahu hoax [bohong] mengapa berita itu masih dimuat [detikcom]? Sahut-menyahut antara Anissa dan Budiono, setelah itu terus berlangsung. Anissa bertanya dan Budiono menjawab.

Berita tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss, sebetulnya sudah muncul di media online sejak Kamis malam, 15 Desember 2011 atau dua hari sebelum Anissa melemparkan unek-unek di Twitter dan memprotes detikcom. Situs rakyatmerdekaonline.com memuat berita itu pada pukul 21.07 WIB dengan judul “Besan SBY, Aulia Pohan Ditangkap di Swiss?” Sumber berita itu adalah SMS yang diterima oleh Permadi tapi politisi yang hengkang dari PDIP dan kini bergabung dengan Partai Gerindra itu, mengaku juga tidak tahu siapa pengirim SMS, dan tidak mengenali nomor pengirimnya.

Sekitar setengah jam kemudian, rakyatmerdekaonline.com menurunkan berita tentang belum jelasnya kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss. Judul beritanya, “Kabar Penangkapan Aulia Pohan Belum Jelas.” Berita itu ditulis berdasarkan sumber yang tidak disebutkan namanya [yang konon pula] di KBRI Swiss. Entah mengapa, keterangan sumber itu yang menghubungkan berita penangkapan Aulia Pohan di Swiss dengan Konvensi Wina 1963 juga ditulis oleh rakyatmerdekaonline.com.

Berita penangkapan Aulia Pohan di Swiss itu mulai ramai diberitakan media online, Jumat menjelang malam. Sabtu 17 Desember 2011, koran Kompas memuat pernyataan antara lain dari Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dan Menko Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto yang mengaku belum tahu tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss. Berita pendek itu muncul di halaman 3, di bagian paling bawah.

Beberapa jam sesudah koran Kompas beredar, berita tentang penangkapan Aulia Pohan semakin ramai ditulis oleh media online meski pun isinya hampir sama semua: bantahan dari pejabat pemerintah. Situs rakyatmerdekaonline.com termasuk yang paling awal memuat pernyataan bantahan Aulia Pohan yang berasal dari SMS yang konon dikirimkan oleh Aulia Pohan ke sejumlah wartawan. Pernyataan Aulia Pohan itu lalu ramai diberitakan di sebagian besar media online, dengan judul dan isi berita yang seragam.

Andai tidak malas
Aulia Pohan adalah nama besar. Dia  eks pejabat BI dan besan SBY. Namanya pernah menjadi berita lantaran dihukum karena terbukti terlibat kasus suap di BI, dan sebab menerima remisi pada tahun lalu. Nama Aulia Pohan karena itu punya nilai tersendiri bagi wartawan sehingga tidak mengherankan, kalau SMS yang diterima oleh Permadi tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss adalah informasi yang niscaya tidak akan dilewatkan.

Akan tetapi, dalam kasus berita tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss, informasi itu jelas ditulis dengan terburu-buru. Tidak ada konfirmasi dari Aulia Pohan atau pihak keluarga, tidak ada cek dan cek ulang, dan tidak berimbang. Bisa dipahami, kalau kemudian ada yang mengatakan, wartawan yang kali pertama menulis berita itu telah menyalahi Kode Etik Jurnalistik.

Jelas tercantum di Kode Etik Jurnalistik “wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.” Termasuk ke dalam menempuh cara-cara profesional itu adalah keharusan wartawan untuk menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Kode Etik Jurnalistik juga menegaskan, “wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Penegasan ini, mengharuskan wartawan untuk menguji informasi yang diperolehnya dengan melakukan cek dan cek ulang kebenaran informasi yang diterimanya.

Permadi tentu saja adalah sumber yang jelas. Dia politisi Gerindra. Alamat rumah dan kantornya juga terang. Akan tetapi, bagaimana dengan SMS yang diterima oleh Permadi? Apalagi dia pun mengaku tidak tahu siapa pengirim SMS itu?

Benar, SMS yang [katanya] diterima oleh Permadi tentang penangkapan Aulia Pohan di Swiss itu adalah fakta. Akan tetapi, fakta itu adalah fakta awal yang [semestinya] masih harus diuji kebenarannya dengan mengeceknya ke sumber lain yang dinilai relevan sebelum ditulis menjadi berita. Misalnya mengecek kepada imigrasi Bandara Sukarno-Hatta: apakah pekan lalu atau pekan sebelumnya, nama Aulia Pohan benar tercatat pergi ke luar negeri [Swiss] atau tidak.

Fakta awal semacam itu, berbeda dengan fakta peristiwa. Misalnya seperti fakta kedatangan para petani dari Mesuji, Lampung ke DPR, Senayan, yang melaporkan kasus pembantaian puluhan petani di kampung mereka. Fakta itu bisa langsung ditulis dan diberitakan meski pun tanpa terlebih dulu mengecek kebenaran informasi yang disampaikan para petani itu. Kenapa?

Karena fakta peristiwanya sudah ada dan jelas: sejumlah petani datang ke DPR, dan mengadukan adanya pembunuhan terhadap rekan-rekan atau kerabat mereka di Mesuji.

Berita tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss, kenyataannya dimuat apa adanya hanya berdasarkan SMS yang diterima oleh Permadi. Tidak ada usaha dari si wartawan untuk mencari tahu mengapa Aulia Pohan ditangkap, dan mengecek ulang informasi penangkapan yang berasal dari SMS Permadi itu. Tidak mengherankan, ketika informasi itu ditulis menjadi berita, yang muncul kemudian adalah berita-berita yang berisi pernyataan bantahan dari pihak keluarga Aulia Pohan, dan pejabat pemerintah.

Padahal, seandainya wartawan yang kali pertama menerima informasi dari Permadi itu tidak malas dan mau mengecek ke imigrasi bandara, dia mungkin akan mendapatkan informasi yang mungkin bisa akan berbeda dengan keterangan yang belakangan disampaikan pihak imigrasi bandara yang hanya berisi bantahan: Aulia Pohan tidak meninggalkan Indonesia pekan lalu. Artinya, informasi yang hanya berdasarkan SMS yang diterima oleh Permadi, belum tentu adalah informasi yang sama sekali tidak benar.

Begitu pula dengan SMS bantahan terhadap berita itu yang konon berasal dari Aulia Pohan, juga ditulis apa adanya. Sejumlah media online bahkan menurunkan berita bantahan Aulia Pohan dengan memastikan dia berada di Jakarta, disertai penjelasan Aulia Pohan yang mengaku juga menghadiri acara pernikahan Edhie Baskoro [Ibas]-Siti Rubi Aliya.

Lalu, apakah benar Aulia Pohan berada di Jakarta sementara sumbernya hanya SMS yang dikirimkan oleh yang bersangkutan? Tidakkah SMS dari Aulia Pohan itu seharusnya juga perlu dicek: benar berasal dari nomor telepon genggamnya dan dikirim olehnya, atau berasal dari nomor lain? Mengapa dia merasa perlu juga menjelaskan, hadir di acara pernikahan Ibas dan Aliya? Mengapa pula Aulia Pohan hanya mengirimkan SMS, dan mengapa tidak melakukan wawancara langsung, misalnya?

Kalau mau dikembangkan lebih jauh: mengapa pejabat pemerintah harus sibuk membantah berita tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss, sementara dia bukan pejabat negara atau mewakili negara dan pemerintah kecuali hanya besan dari SBY yang kebetulan adalah presiden RI?

Ulama dan pisang
Tak lalu, orang bisa langsung curiga kepada media online yang kali pertama menulis informasi tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss itu. Sudah bukan rahasia lagi, sebagian besar media online, kini menjadi media yang mengabdi hanya kepada kecepatan memberitakan. Semakin lekas memberitakan, lalu dianggap semakin luar biasa dan konon karena itu akan semakin banyak dibaca orang. Sebaliknya, media online yang kalah cepat memberitakan, dianggap sebagai media yang hanya mengekor pada berita yang sudah dimuat di media online lainnya yang sudah lebih dulu memberitakan, dan beritanya karena itu dianggap tidak akan dibaca orang.

Tabiat semacam itu, tentu sah-sah saja bila disertai pula dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang sehat. Akan tetapi, kebanyakan berita yang ditulis oleh sebagian besar media online,  sayangnya harus diakui  malah sering tidak memenuhi Kode Etik Jurnalistik. Berita lantas ditulis apa adanya dengan tergesa-gesa. Dimuat sepotong-sepotong hanya demi memenuhi pagu jumlah berita dalam sehari atau mungkin juga untuk mengejar sensasi agar orang banyak berkunjung atau membaca. Ada pun konfirmasi atau mengecek kebenaran fakta [awal] yang diterima, menjadi hal yang belakangan dilakukan, dan tidak dimuat dalam bingkai berita yang utuh. Ia ditulis dan diberitakan, ketika fakta sebelumnya sudah [telanjur] diberitakan, persis sebuah berita yang diralat. Prinsip yang berlaku: tulis dulu, bantahan kemudian.

Itu mirip dengan berita tentang seorang ulama di Eropa yang konon melarang perempuan menyentuh pisang atau mentimun karena secara seksual dikhawatirkan bisa merangsang perempuan. Berita yang muncul sepekan sebelum muncul berita soal Aulia Pohan itu, antara lain ditulis dan disebarluaskan oleh wartawan Daily Mirror di Inggris, dan Fox News di Amerika. Seorang teman di Amerika bercerita, pernyataan ulama yang melarang perempuan menyentuh pisang itu kemudian menjadi bahan ejekan di acara talk show dari sebuah stasiun radio lokal, sembari mengesankan berita itu benar karena dimuat oleh Bikya Masr sebuah media online dari Mesir.

Diketahui belakangan, sumber berita yang ditulis Bikya Masr tidak jelas. Berita itu hanya menyebutkan seorang ulama di Eropa, tapi di Eropa bagian mana atau di negara mana, dan siapa nama ulama itu sama sekali tidak diterangkan. Redaksi Bikya Masr pun lantas mengakui telah teledor dan menyampaikan permintaan maaf. Akan tetapi, bahkan ralat dan permintaan maaf dari redaksi Bikya Masr itu pun, celakanya tidak membuat Fox News misalnya, untuk tidak terus menulis berita tentang adanya ulama yang mengeluarkan fatwa melarang perempuan menyentuh pisang. Anda bisa membaca soal ketidakbenaran berita tentang ulama dan pisang itu di addictinginfo.org.

Maka protes yang dilakukan Annisa terhadap berita penangkapan bapaknya di Swiss bisa dipahami, meski pun dia semestinya [dan akan lebih bagus] menulis bantahan resmi ke media dan bukan melemparkannya di Twitter.

Hanya saja, kemudian muncul juga pertanyaan: mengapa Annisa [hanya] menegur detikcom yang menurut Budiono Darsono, Pemred detikcom itu justru hendak meluruskan berita tentang kabar penangkapan Aulia Pohan di Swiss, itu? Lalu mengapa pula, dia baru tahu berita tentang penangkapan bapaknya, padahal berita itu sudah menyebar sejak dua hari sebelumnya di media online?

Di akhir pernyataan protesnya di Twitter, Sabtu siang dua hari lalu itu, Anissa hanya menulis: kenapa baru sekarang ya?

Ya, kenapa baru sekarang, Anissa.

oleh Rusdi Mathari
Nunun Nurbaeti akhirnya mengaku. Dia diminta menyuap puluhan anggota Komisi IX DPR [1999-2004] oleh Miranda Goeltom agar Miranda dipilih sebagai deputi gubernur senior BI. Hanya saja kata Nunun, dana suap [dalam bentuk cek] bukan berasal Miranda pribadi melainkan dari salah satu pengusaha. Nunun sayangnya tak bersedia mengungkap identitas pengusaha yang mendanai Miranda. Dia mengaku takut, meski Adang Daradjatun suaminya adalah eks wakil kepala Polri.

Pengakuan Nunun itu tentu saja hanya khayalan, tapi bukan tidak mungkin dia akan mengaku seperti itu. Gejalanya sudah terlihat, ketika Adang, bersuara keras mempertanyakan status Miranda dalam kasus ini. “Di mana keadilannya? Orang yang memberi [suap] tidak naik statusnya menjadi tersangka? Yang mengumpulkan orang tidak jadi tersangka, tapi istri saya justru dijadikan tersangka. Di mana keadilan itu?” kata Adang suatu hari.

Adang memang pantas meradang tapi kasus Miranda yang diduga melibatkan istrinya, harus diakui adalah salah satu kasus korupsi yang luar biasa. Kasus ini melibatkan nama-nama berpengaruh, menjaring banyak politisi [yang sebagian bahkan mati di penjara] dan menjadi kontroversial karena KPK hanya menangkap para penerima suap tapi tidak menjerat pemberi suap.

Semua berawal dari laporan Agus Condro kepada KPK, Agustus 2008. Menurut Agus, sebelum pemilihan deputi gubernur senior BI 2004, seluruh anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP telah diminta untuk memenangkan Miranda. Mereka antara lain pernah dikumpulkan di ruang Poksi anggota Komisi IX dari PDIP di Lantai 8 Gedung Nusantara I. Dalam pertemuan itu, Panda Nababa yang memimpin rapat menyebutkan, Miranda bersedia memberikan kompensasi Rp 300 juta per orang tapi menurut Agus, Tjahjo Kumolo malah minta Rp 500 juta.

Sehari setelah hari pemilihan itu, semua anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP diminta agar datang ke ruangan Emir Moeis. Di sana, semua anggota termasuk Agus dibagikan amplop yang di dalamnya berisi cek yang dikeluarkan Bank International Indonesia [BII].

Agus sendiri mengaku menerima 10 lembar cek, masing-masing bernilai Rp 50 juta. Lembaran cek dimasukkan ke dalam amplop putih dengan kode “TJ”. Mereka yang tidak hadir pada hari itu, amplopnya dititipkan kepada Dudhie Makmun Murod [salah satu terpidana dalam kasus yang sama yang sudah dihukum dua tahun penjara].

Gara-gara laporan itu, Agus dipecat dari PDIP tapi laporan Agus tidak langsung ditindaklanjuti oleh KPK. Kasus ini baru ditelisik KPK pada Mei 2009, setelah Antasari Azhar [eks ketua KPK] mendekam di sel tahanan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Itu pun setelah PPATK membuka data soal pembelian dan pencairan sekitar 400 cek yang diduga terkait dengan laporan Agus. Ratusan cek itu masing-masing bernilai Rp 50 juta dengan jumlah total Rp 20 miliar dan dilakukan sejumlah orang termasuk oleh Agus dan beberapa anggota DPR yang lain.

BII dan Artha Graha
Awalnya KPK menjerat empat anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Mereka adalah Dudhie, Udju, Hamka, dan Endin. Belakangan KPK juga menetapkan 26 anggota DPR para periode yang sama termasuk Agus, Panda dan Pazkah Suzeta. Mereka dituding menerima suap, yang totalnya berjumlah Rp 24 miliar. Mereka semua divonis hukuman penjara.

Dalam sejumlah persidangan terungkap, sejumlah saksi dan terdakwa kasus ini mengaku cek suap yang mereka terima mengalir dari kantor perusahaan Nunun di Jalan Riau, Jakarta. Arie Malang Judo, salah satu direktur PT Wahana Esa Sejati mengaku membagikan cek suap kepada perwakilan empat fraksi di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004 beberapa jam setelah Miranda terpilih. Nunun berkali-kali membantah keterangan para saksi dan terdakwa itu.

Belakangan, KPK menemukan indikasi 480 lembar cek perjalanan dalam kasus ini. Ratusan cek itu terlacak karena nomor seri cek perjalanan yang diterima Agus diketahui asal-usulnya. Dari mana asal-usul cek itu?

Bersaksi di persidangan Dudhie, Maret 2010, Krisna Pribadi yang saat itu menjabat sebagai kepala seksi urusan cek perjalanan BII mengakui, ratusan cek itu dikeluarkan oleh BII. Namun kata dia, cek itu dibeli oleh Bank Artha Graha untuk kliennya yang memerlukan 480 lembar cek, yang setiap lembarnya bernilai Rp 50 juta. Dari tanda terima, Krisna tahu, klien yang dimaksud Artha Graha adalah PT First Mujur Transplantation & Industry, sebuah perusahaan agro industri, terutama kelapa sawit. Perusahaan itu konon memerlukan cek perjalanan untuk membayar lahan di Sumatra.

Paling tidak, begitulah pengakuan Budi Santoso, direktur keuangan PT First Mujur, ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, April 2010. Kata Budi, perusahaan tempatnya bekerja membeli cek perjalanan untuk membayar uang muka pembelian perkebunan kelapa sawit. Pernyataan yang sama, juga disampaikan Budi, 20 September 2010 ketika diperiksa oleh KPK. Menjawab pertanyaan wartawan, untuk apa sebenarnya cek perjalanan yang dibeli oleh PT First Mujur, Budi mengatakan, “Itu untuk pembelian kebun kok.”

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor, April 2010, Budi menyatakan bahwa mitra bisnis bosnya telah meminta pembelian kebun itu dibayar dengan cek perjalanan dengan nilai Rp 50 juta per lembar. Totalnya  Rp 24 miliar. Mitra itu bernama Ferry Yen alias Suhardi Suparman tapi cerita bagaimana cek itu bisa sampai ke Nunun tidak pernah jelas.

Ferry, yang mestinya bisa menjelaskan soal itu, bahkan sudah meninggal pada 15 Januari 2007, atau sekitar 18 bulan sebelum Agus Condro mengadukan kasus Miranda ke KPK.  Majalah Tempo pernah menulis soal kematian Ferry ini dengan judul “Ferry mati meninggalkan misteri.” Sementara PT Wahana Esa Sejati milik Nunun juga sudah tutup. Kantornya kini ditempati PT Bumi Wahana.

Kini, Nunun sudah ditangkap dan diperiksa penyidik KPK, tapi dia belum tentu akan menjelaskan bagaimana ratusan cek itu kemudian bisa sampai ke tangannya dan dibagi-bagikan kepada anggota DPR. Dia mungkin saja akan beralasan lupa [sesuai dengan penyakit yang dikatakan oleh dokter pribadinya], atau hanya akan menyeret Miranda yang pernah dipertanyakan statusnya oleh Adang karena belum dijadikan tersangka oleh KPK.

Kalau itu yang terjadi, kasus yang rumit ini tentu hanya akan berhenti di Nunun atau Miranda, dan tidak akan pernah menyentuh bandar yang berada di balik kasus ini. Penangkapan Nunun pun kemudian bisa disebut percuma, dan hanya menjadi komoditas politik.

oleh Rusdi Mathari
Tentang Wal-Mart yang akan kembali membuka tokonya di Indonesia, kembali menjadi berita. Diisyaratkan oleh Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan di Honolulu, Hawai dua pekan silam, rencana akan kembalinya Wal-Mart ke Indonesia pekan lalu dipastikan oleh Benjamin J Mailool, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia. Soal kapan, kata Benjamin, itu hanya masalah waktu.

Berita akan kembalinya Wal-Mart ke Indonesia ini, mengulang berita yang sama yang ditulis Reuters kurang lebih setahun yang lalu. Waktu itu, Wal-Mart diberitakan bersaing dengan Lotte Mart untuk memperebutkan aset Hypermart. Nama yang disebut terakhir adalah anak perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk. yang pada waktu itu dikabarkan akan dijual seharga lebih dari US$ 1 miliar. Untuk keperluan itu, Wal-Mart dikabarkan bahkan sudah menyewa Barclays Capital sebagai penasihat keuangan tapi berita itu tidak ada kelanjutannya, hingga muncul isyarat dari Gita dan pernyataan Benjamin, bahwa Wal-Mart akan kembali ke Indonesia.

Sekitar 15 tahun silam, Wal-Mart memang pernah membuka satu toko di Indonesia. Persisnya di kawasan bisnis milik Grup Lippo di Karawaci, Tangerang. Toko itu dibuka di Indonesia bekerja sama dengan PT Multipolar Corp. Tbk. Belakangan, toko Wal-Mart di Supermal Karawaci itu ditutup karena dianggap tidak menguntungkan menyusul krismon dan kerusuhan 1998, dan kini, Indonesia kembali masuk dalam daftar negara yang diincar oleh Wal-Mart.

Selain Indonesia, Wal-Mart sebetulnya juga melirik Cina dan India, dua negara yang juga menjadi incaran peritel dunia. Namun di dua negara itu, Wal-Mart harus berhitung dengan banyak faktor. Bila memilih Cina, Wal-Mart mau tak mau harus berhadapan sengit dengan para peritel besar yang jumlahnya sudah cukup banyak di sana. Masuk ke India, mereka akan dihadang oleh regulasi ketat tentang syarat-syarat pembukaan hipermarket.

Pilihan satu-satunya adalah Indonesia. Selain memiliki jumlah penduduk cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang positif berikut kondisi politik yang relatif stabil, Indonesia juga termasuk negara yang longgar dalam hal pemberian izin pendirian hipermarket. Kata Benjamin, Wal-Mart kemungkinan besar akan masuk ke Indonesia dengan menggandeng peritel lokal.

Wal-Mart adalah rantai toko eceran terbesar di Amerika Serikat dan di dunia. Sepuluh tahun setelah Wal-Mart didirikan oleh Sam Walton pada 1962, peritel ini mencatatkan sahamnya di bursa saham New York. Sejak itu Wal-Mart mendunia dan menjadi terkenal. Jaringan tokonya tersebar di Argentina, Bangladesh, Brasil,  Inggris Raya, Jepang, Kanada, Meksiko, Meksiko, dan Cina.

Enam tahun lalu, Wal-Mart bahkan sudah memiliki lebih 3.500 toko di Amerika, dan akan ditambah 1.000 toko hingga tahun ini. Diperkirakan, tak kurang 100 juta orang di seluruh dunia yang setiap pekan berbelanja di Wal-Mart. Omzetnya mencapai US$ 285 miliar, dan dengan pertumbuhan 11 persen setiap tahun, penjualan Wal-Mart saat ini ditaksir sudah melampaui setengah triliun dolar.

Breathtaking
Karena besarnya jangkauan Wal-Mart, VOA pernah membuat pengandaian: kalau Wal-Mart sebuah negara, ia adalah mitra dagang terbesar Cina kedelapan, mengungguli Rusia, Australia dan Kanada. Majalah Forbes  menulis: jika Wal-Mart adalah pertumbuhan ekonomi itu sendiri, ia menduduki peringkat 30 di dunia tepat di belakang Arab Saudi. Majalah Fortune pernah melukiskan Wal-Mart sebagai perusahaan publik terbesar di dunia berdasarkan pendapatan.

Dan seperti halnya karakter hipermarket, toko-toko Wal-Mart juga menjual aneka macam barang. Mulai ban mobil, komputer, CD pop terbaru, obat-obatan, pakaian, sayuran hingga tisu, dan sebagainya. Semboyannya adalah Sell For Less dan benar, Wal-Mart menjual barang-barang dengan harga yang lebih rendah dari para pesaingnya.

Bagi konsumen, harga murah barang-barang yang dijual Wal-Mart tentu menguntungkan meskipun yang datang membeli di toko-toko Wal-Mart, faktanya sebagian besar adalah konsumen kaya dan bukan orang-orang miskin yang lebih membutuhkan barang murah. Masalahnya, Wal-Mart kini sedang  menghadapi gelombang kritik dan kecaman dari berbagai kalangan, yang sebagian malah menjadi batu sandungan bagi Wal-Mart untuk beroperasi di berbagai negara termasuk di Amerika.

Tahun lalu, Greenpeace menuding Wal-Mart terlibat dalam perusakan hutan di Indonesia karena ikut memasarkan produk Asia Pulp and Paper, anak perusahaan Sinar Mas Group yang oleh Greenpeace dinilai paling bertanggung jawab atas penggundulan hutan Indonesia. Dalam buku No-Logo, wartawan Naomi Klein menggambarkan, cara-cara yang tidak sehat yang dilakukan Wal-Mart  untuk menyingkirkan para pesaing terutama toko-toko lokal.

Antara lain dengan melobi para pemasok barang agar menjual barang lebih murah hanya dan untuk Wal-Mart, atau tidak memasok barang ke pedagang lain. Tak mengherankan karena itu, setiap toko Wal-Mart selalu bisa menjual barang lebih murah ketimbang para pesaing lokal. Karena praktik kotor bisnis Wal-Mart itu, Klein menyebutkan, banyak penduduk Amerika kemudian berkampanye menolak Wal-Mart.

Kecaman terhadap Wal-Mart yang paling keras dan masif, akan tetapi berasal dari Robert Greenwald. Pengajar di Universitas Harvard itu membuat film dokumenter Wal-Mart: The High Cost of Low Price. Isinya antara lain mengecam cara-cara Wal-Mart membuka toko yang menyebabkan bangkrutnya banyak usaha kecil, dan perlakuan manajemen yang  membayar gaji para karyawannya sangat kecil sementara para karyawan itu diharuskan bekerja melewati waktu yang ditentukan tanpa uang lembur.

Di film itu ada pengakuan Weldon Nicholson, yang menjadi manajer di Wal-Mart selama 17 tahun. Kata dia, ketika Wal-Mart datang ke sebuah kota baru, maka orang-orang manajemen akan langsung mengecek toko-toko di sepanjang jalan utama dan membuat permainan untuk memprediksi berapa lama toko-toko kecil di sepanjang jalan itu akan segera tutup.

Seorang pekerja Wal-Mart di Cina bercerita tentang kondisi kerjanya yang buruk. Kata dia, karyawan Wal-Mart di Cina diberi pilihan: tinggal di asrama yang pengap atau memilih di tempat lain tapi dengan syarat: tetap harus membayar sewa asrama. Di Bangladesh, para pekerja Wal-Mart dipaksa bekerja 14 jam sehari, tujuh hari seminggu dan hanya dibayar antara 13-17 sen dolar per jam atau tidak sampai Rp 2 ribu per jam.

Asuransi kesehatan yang disediakan Wal-Mart pun tak luput pula dikritik karena harganya yang supermahal. Akibatnya banyak pegawai Wal-Mart tak mampu membeli asuransi kesehatan itu, dan terpaksa mengandalkan bantuan pemerintah untuk membeli makanan dan obat-obatan. Diungkap pula oleh Greenwald, bahwa Wal-Mart adalah perusahaan anti-buruh karena melarang para karyawannya membentuk serikat untuk melakukan perundingan dengan perusahaan. Benar, di Cina, Wal-Mart mengizinkan pembentukan serikat buruh tapi serikat itu tidak pernah melawan perusahaan. Terhadap para perempuan dan warga minoritas, Wal-Mart pun dinilai diskriminatif.

Koran The New York Times menyebut film Greenwald ini sebagai “Breathtaking.” Menurut VOA, film yang dikeluarkan November 2005 itu sudah ribuan kali diputar di jaringan para buruh, sekolah-sekolah dan komunitas lainnya di Amerika. Anda bisa menyaksikan cuplikannya lewat You Tube atau melalui walmartmovie.com.

Tirulah Thailand, Cina atau Eropa
Wal-Mart tentu menolak semua kecaman dan kritikan itu, dan mulai menggunakan perusahaan-perusahaan humas untuk menyebarkan imaji positif tentang Wal-Mart. Untuk tudingan Greenpeace misalnya, Wal-Mart mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan LSM itu untuk bekerja sama dalam berbagai proyek di seluruh dunia. Mereka juga menyatakan telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pengembangan produk lokal yang menggunakan produk Asia Pulp and Paper dan mempertimbangkan penilaian lain.

Lalu di tengah bantah-bentoh itu, ada berita Wal-Mart akan kembali membuka tokonya di Indonesia. Ini kabar baik semestinya, dan bagi Indonesia seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk menata kembali regulasi dengan serius pembukaan hipermarket. Antara lain dengan membuat aturan zonasi yang ketat. Tanpa pengaturan zonasi, toko-toko kecil yang ikut menggerakkan ekonomi kelas bawah dipastikan akan mengalami kesulitan dan bukan tak mungkin bangkrut karena digilas hipermarket yang terus meraksasa.

Kasus ini misalnya, pernah  terjadi di Bangkok, Thailand. Sebelum tahun 2002, di kota itu ada sekitar 100-an hipermarket, yang mempekerjakan 45 ribu orang tenaga kerja. Akibat serbuan peritel besar multinasional itu, satu per satu, peritel lokal dan toko-toko kecil di Thailand mulai ambruk dan berujung pada PHK terhadap 35 ribu tenaga kerja.

Karena dampak buruk dari hipermarket itulah, pemerintah Thailand akhirnya menerapkan aturan zonasi yang ketat. Di tengah kota, misalnya, hanya peritel lokal yang  tidak mengusung konsep hipermarket yang diizinkan berdiri. Sebaliknya, hipermarket hanya diberi izin berdiri di pinggiran kota sehingga orang-orang yang berminat berbelanja ke sana, harus juga mengeluarkan ongkos transportasi. Dengan demikian, kendati harga barang-barang di hipermarket lebih murah tapi karena keberadaannya di pinggir kota, harganya akan bersaing dengan harga barang-barang yang dijual peritel kecil. Pengaturan zonasi yang konsisten semacam itu juga dilakukan oleh Cina dan beberapa negara Eropa.

Dan untuk Wal-Mart, bila benar akhirnya kembali membuka tokonya di Indonesia, haruslah juga dipastikan, ia menggunakan cara-cara yang lebih adil saat mendapatkan pasokan barangnya, tidak anti-buruh, tidak diskriminatif, dan menepati janjinya mempekerjakan orang-orang dari golongan minoritas sebagai pejabat eselon tingkat tinggi di perusahaan. Kalau tidak, maka orang-orang layak bertanya: apa sebetulnya nilai penting Wal-Mart kembali ke Indonesia, kecuali hanya menjadi reklame bagi citra pemerintah.

oleh Rusdi Mathari
Sea Games XXVI sudah berakhir tapi sedikit orang yang memperhatikan, ongkos penyelenggaraannya, sebagian besar berasal dari para sponsor. Ketua Panitia Harian Sea Games XXVI, Rahmat Gobel menyebutkan, ada sembilan sponsor utama yang ikut mendukung pekan olahraga negara-negara Asia Tenggara di Palembang itu. Nilainya sumbangannya: dua kali melampaui dana yang disediakan oleh pemerintah, atau ditaksir mencapai Rp 6 triliun.

Tidak semua berwujud uang, memang. Milo misalnya menyediakan minuman susu cokelat. Unilever Indonesia menyumbangkan peralatan olahraga, selain bantuan uang. Panasonic dan Samsung memasang televisi di berbagai tempat pertandingan. Indosat membagi-bagikan ribuan kartu perdana gratis berikut pulsanya, dan menyediakan mobil medis untuk kegiatan kirab obor Sea Games di berbagai kota.

Lalu Garuda Indonesia, selain memasang logo Sea Games XXVI di 30 pesawatnya, membantu pula menerbangkan para atlet dari hampir semua negara peserta berikut kargonya. Sebagian gratis, sebagian membayar dengan rabat. Bank Mandiri selain menyumbang uang, juga menyediakan pusat jajanan Mandiri di Gelora Bung Karno, pembuatan iklan dan lagu resmi yang akan dipakai selama SEA Games. Totalnya Rp 30 miliar.

Meski begitu, sumbangan dari para sponsor itu tetaplah angka yang besar bahkan terbesar dalam sejarah Sea Games. Sebagian dari sumbangan itu malah sudah dicairkan ketika panitia masih menyiapkan pelaksanaan Sea Games, karena anggaran dari pemerintah belum turun. Seandainya tidak ada sumbangan dari sponsor itu, tentu tidak bisa dibayangkan, panitia akan bisa mengongkosi persiapan pelaksanaan Sea Games.

Satu hal yang menarik dari para sponsor Sea Games kali ini adalah absennya perusahaan-perusahaan rokok. Panitia jauh-jauh hari sudah menolak perusahaan-perusahaan rokok untuk terlibat karena alasan, rokok bertolak belakang dengan olahraga. Penolakan ini didukung oleh banyak pihak, dan tentu saja yang terutama dan paling nyaring dari Komnas Pengendalian Tembakau. Arifin Panigoro, Pembina Komnas Pengendalian Tembakau menyebutkan, tanpa rokok berarti menjamin dan melindungi para atlet, dan penonton dari bahaya merokok.

Orang-orang boleh berdebat soal pendapat Arifin tentang sponsor perusahaan rokok itu, tapi Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng tidak berani menarik garis hitam-putih seperti Bos Besar Medco itu. Kendati memandang rokok sebagai barang yang berbahaya bagi kesehatan dan idealnya tidak menjadi sponsor bagi kegiatan olahraga, Andi menilai rokok telah lama mendukung perkembangan cabang olahraga tertentu seperti bulu tangkis, sepak bola, dan balap, jauh sebelum perusahaan-perusahaan lain ikut-ikutan sibuk membiayai olahraga, termasuk perusahaan milik Arifin.

Dulu sekali misalnya, British American Tobacco ikut membiayai PBSI untuk membuat Pusat Latihan dan Pendidikan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Sejumlah uang juga disumbangkan setiap bulan. Perusahaan rokok itu juga selama lima tahun menjadi sponsor tunggal kejuaraan sepak bola Marah Halim, karena tidak ada perusahaan lain yang bersedia menjadi sponsor utama. Sementara dana PSSI dan pemerintah terbatas, Dji Sam Soe pun bersedia menggelar kompetisi Copa Dji Sam Soe. Djarum membiayai Liga Super Indonesia, selain masih terus menghasilkan atlet-atlet bulu tangkis lewat PB Djarum Kudus.

Benar, sebagian dokter dan ahli kesehatan kemudian berpendapat, asap rokok berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun andaikan anggapan itu pun benar, maka panitia olahraga, mestinya menolak pula sponsor dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang juga mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Produk makanan yang mengandung MSG, misalnya. Atau produk minuman beralkohol, atau yang mengandung kafein dan zat perangsang dan sebagainya.

Persoalannya kini, telanjur ada kampanye yang menjurus ke arah diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan rokok dengan melarang atau menolak mereka untuk ikut menjadi sponsor kegiatan olahraga. Seolah-olah rokok adalah biang keladi dari semua penyebab penyakit. Atau, kalau perusahaan rokok ikut menjadi sponsor olahraga, kemudian akan menyebabkan para atlet dan orang-orang yang menyaksikan para atlet itu berlaga, beramai-ramai membeli rokok lalu merokok. Sebagian orang lantas berseru, iklan rokok yang tertera di acara olahraga, hanya akan membesarkan pabrik rokok, dan karena itu hanya akan membuat kaya para pemilik perusahaan rokok.

Benar-tidaknya pendapat itu tentu masih bisa diperdebatkan, tapi yang semestinya juga dipahami, semua perusahaan apa pun orientasinya hanyalah mengejar keuntungan. Itu sebabnya, di dunia bisnis kemudian dikenal prinsip “tidak ada makan siang gratis,” dan prinsip itu niscaya juga dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang ikut mensponsori kegiatan olahraga. Contoh kecil tentang bagaimana prinsip “tidak ada makan siang gratis” ini diterapkan oleh perusahaan yang mensponsori olahraga, terjadi sekitar 27 tahun lalu.

Tersebutlah Buick yang memutuskan ikut mendanai dan meramaikan Olimpiade Los Angeles. Perusahaan otomotif itu lalu segera mengenalkan produk barunya: sedan putih bergaris emas dengan logo Olimpiade di penutup mesinnya. Tentu itu sebuah sedan yang mahal, begitu juga biaya yang harus dikeluarkan untuk panitia Olimpiade, tapi eksekutif Buick berpendapat, Olimpiade musim panas 1984 tetaplah sebuah peluang bagi perusahaannya. Sebuah pasar yang diharapkan bisa mendongkrak penjualan sedan Buick yang pada waktu, pamornya mulai digerogoti oleh sedan-sedan buatan Jepang.

Dengan kata lain, memang tidak ada yang benar-benar gratis, dan semua perusahaan yang berpartisipasi membiayai kegiatan olahraga, niscaya juga mengharapkan ada imbal-balik yang menguntungkan. Karena itu bohong besar kalau ada perusahaan yang mendanai kegiatan olahraga, semata bertujuan memajukan dunia olahraga tanpa motif kepentingan bisnis di balik keikutsertaannya. Paling tidak, mereka akan berharap, merek dan produknya bisa terpatri di benak publik yang menyaksikan pertandingan atau kompetisi olahraga.

Maka benar kata Andi, di masa mendatang perlu dibuat aturan yang lebih jelas soal sponsor olahraga. Harus tidak ada lagi perlakuan diskriminatif yang menyebabkan satu perusahaan diuntungkan karena boleh atau diberi kesempatan mensponsori kegiatan olahraga, sementara perusahaan lainnya dirugikan karena ditolak berpartisipasi. Bagaimana pun olahraga tetaplah olahraga, dan bisnis tetaplah bisnis.

Dua hal itu seharusnya berkelindan untuk memajukan dunia olahraga termasuk menyejahterakan para atlet, dan menguntungkan bagi pengusaha, tapi seharusnya pula dipisah sama sekali dengan politik kepentingan, termasuk politik kepentingan dari kampanye anti-rokok yang dibiayai oleh Bloomberg Initiative, misalnya. Kecuali yayasan yang didirikan Michael Bloomberg [Walikota New York] itu, kemudian juga berinisiatif, untuk selalu dan terus-menerus mensponsori kegiatan olahraga termasuk untuk Sea Games XXVI yang mendapat sumbangan sponsor Rp 6 triliun itu.

Bukan seperti yang selalu dilakukan sejauh ini: berkampanye menolak iklan rokok sembari diam-diam mengumpulkan simpati untuk kepentingan politik dan bisnis terselubung.

oleh Rusdi Mathari
Orang-orang yang berkuasa dan orang-orang kaya, memang selalu punya cara sendiri menghabiskan uang mereka. Lalu di negara ini, mereka juga bisa menghabiskan uang banyak hanya untuk menggelar pesta pernikahan. Pekan ini, di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, misalnya,  SBY dan Hatta Rajasa konon mengeluarkan uang hingga Rp 12 miliar untuk membiayai pesta pernikahan anak-anak mereka.

Tentu SBY menolak anggapan, biaya pesta pernikahan anaknya berasal dari uang negara. Kata Sudi Silalahi, tidak satu sen pun uang negara yang digunakan untuk membiayai pesta pernikahan anak SBY tapi pesta pernikahan anak presiden dan anak menteri itu, termasuk pesta pernikahan termahal yang pernah ada di Indonesia.

Tahun lalu, Aburizal Bakrie disebut-sebut menghabiskan Rp 100 miliar untuk menikahkan putra bungsunya, Ardie Bakrie dengan artis Nia Ramadhani, anak Prya Ramadhani, Ketua Golkar DKI Jakarta tapi keluarga Bakrie sudah menepis angka itu. Pestanya berlangsung dua hari berturut-turut di Hotel Mulia, Jakarta.

Dua tahun sebelumnya, di hotel yang sama, Keluarga Bakrie juga menggelar pesta pernikahan mewah untuk Adinda Bakrie. Dia adalah keponakan Aburizal, putri dari Indra Usmansyah Bakrie yang menikah dengan Seng-Hoo Ong, putra dari salah seorang terkaya di Singapura. Biaya pestanya menelan Rp 10 miliar.

Beberapa tulisan di beberapa blog menyebutkan, ongkos itu dihabiskan antara lain untuk membeli bunga-bunga seharga Rp 1 miliar, mahkota yang dikenakan Adinda Rp  3 miliar,  kalung Rp 2 miliar dan membayar ongkos dekorasi pesta untuk Preston Bailey. Nama yang disebut terakhir, dikabarkan pernah disewa oleh pengusaha ternama Donald Trumph.

Pesta pernikahan termahal di Indonesia sebelumnya adalah pesta pernikahan Martina Melsiah Sudwikatmono dengan Juan Jimene, lelaki asal Panama. Pesta itu berlangsung secara maraton selama tiga hari: 28, 29, dan 31 Agustus 1991 dan menghabiskan ongkos Rp 5 miliar. Hari pertama adalah upacara siraman yang dilakukan oleh Nyonya Tien Soeharto [Sudwikatmono, adalah saudara angkat Soeharto].

Hari kedua hajatan ala keraton Solo di Sasano Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Hari ketiga, perhelatan penutupan diselenggarakan di kediaman Sudwikatmono di bilangan Bukit Golf Utama Pondok Indah dengan pesta ala Panama lengkap dengan iringan lagu Amerika Latin dan champagne plus kue pengantin raksasa.

Puncak pesta diakhiri dengan pengundian door prize bagi para undangan. Hadiahnya mirip hadiah yang diberikan bank kepada penabung recehan. Ada TV berwarna, lemari es, video, jam tangan dan sebagainya. Di acara pesta yang bagi sebagian orang mungkin hanya bisa dijumpai dalam cerita 1001, dibutuhkan 6 truk untuk mengangkut seluruh kado dari para tamu.

Di Surabaya, seorang pengusaha etnis Cina pernah merayakan pesta pernikahan anaknya dengan menyewa tiga hotel berbintang untuk tempat menginap keluarga dan para undangan. Pengantinnya diarak dan  datang ke tempat resepsi pernikahan dengan menaiki kereta yang ditarik dengan beberapa kuda pilihan.

Dan pekan depan pengusaha etnis India, Raam Punjabi akan menikahkan anaknya di Hawai, Amerika Serikat. Tamu undangan dari Indonesia, dipersilakan datang dan seluruh biaya hotel untuk menginap mereka selama seminggu konon ditanggung oleh Raam.

Ketika mengomentari pernikahan anak Aburizal tahun lalu, Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM itu mengatakan, pesta pernikahan yang mewah adalah biasa saja dan  wajar karena pernikahan hanya terjadi sekali seumur hidup. Pertanyaannya adalah, wajar menurut siapa dan dengan ukuran apa, karena sosilog Mely G Tan justru menilai, pesta-pesta mewah untuk pernikahan adalah bentuk pameran kekayaan yang tidak memahami Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya hidup miskin.

Maka benar kata Abu Dzar ketika dia menegur Muawiyah, bahwa orang-orang yang berkuasa dan orang-orang kaya memang cenderung berlebihan. Abu Dzar adalah salah seorang sahabat dalam cerita Nabi Muhammad s.a.w. dan dijuluki sebagai orang yang paling jujur. Sepeninggal Muhammad, dia menetap di Syiria, salah satu provinsi dalam Kerajaan Islam yang pada masanya dikendalikan oleh Muawiyah.

Ketika Muawiyah membangun istana megah sebagai tempat tinggal untuk seluruh keluarganya di Damasku, Abu Dzar setiap hari berdiri di depan pintu gerbang rumah mewah itu. Beberapa saat setelah berdiri, dia lalu akan berteriak mengarah ke rumah megah itu. “Wahai orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, kabarkan kepada mereka siksaan yang pedih.”

Suatu hari saat bertemu dengan Muawiyah, Abu Dzar terang-terangan mengkritik gubernur Damaskus itu. “Andai istana itu engkau bangun dari harta pribadimu, engkau sesungguhnya telah berlaku berlebihan. Kalau istana itu engkau bangun dengan harta rakyat, sesungguhnya engkau telah khianat.”

Sebagai sebuah kantor dan tempat tinggal, rumah Muawiyah di Damaskus memang super mewah. Warnanya hijau dan karena itu dijuluki sebagai Istana Al Khadra. Kenyataan itu terbalik dengan realitas yang terlihat di Madinah. Di ibukota negara itu tak ada istana, tak ada pula kamar-kamar mewah untuk tempat tinggal para khalifah yang kekuasaan dan pengaruhnya justru jauh lebih besar dan lebih luas dibanding seorang gubernur wilayah, seperti Muawiyah.

Lalu sementara SBY dan Hatta menggelar pesta pernikahan yang sekali lagi, konon menelan ongkos Rp 12 miliar, orang tua Nando Rivaldi harus mengumpulkan dukungan dana untuk ongkos mengobati penyakit gagal ginjal yang diderita Nando; Nabila Syakila bayi berusia dua tahun terpaksa terus merintih karena tumor di matanya tidak terobati; dan Maryuni di Purwokerto bunuh diri karena miskin.

“Di Indonesia ini ada yang kaya sekali, seperti menyelenggarakan pesta pernikahan sampai sewa tiga hotel sekaligus, dan ada yang miskin sekali, sampai tidak dapat makan,” kata Mely.

oleh Rusdi Mathari
Kabar menyedihkan itu saya terima dari Felix Lamuri, tadi malam: Bibin Bintariadi terserang glukoma. Paling tidak begitulah hipotesis dokter yang memeriksa Bibin. Masyaallah. Saya kemudian hanya bisa membayangkan Bibin yang ganteng itu, kini tak berdaya karena glukoma dan berharap, informasi Felix salah.

Glukoma [glaucoma] adalah penyakit progresif  yang mengikuti perkembangan usia dan kesehatan. Ia merupakan sejenis kerusakan mata dan sering disebut sebagai pencuri penglihatan yang diam-diam tapi tidak ada gejala khusus untuk mendeteksi apakah seseorang terserang glukoma, atau tidak. Pada beberapa kasus malah tanpa gejala sama sekali.

Karena tanpa gejala, glukoma baru terdeteksi setelah si penderita mengalami kerusakan mata serius. Orang yang mengalaminya, tiba-tiba merasakan penglihatan berkurang, semakin berkurang, dan kemudian sama sekali tidak bisa melihat alias buta. Ketika kebutaan itu terjadi, glukoma tidak bisa lagi disembuhkan karena sel endotel trabekular meshwork di dalam mata telah hilang.

Di seluruh dunia termasuk di Indonesia, glukoma menjadi penyebab kebutaan nomor dua selain katarak. Berdasarkan survei WHO pada tahun 2000, dari sekitar 45 juta penderita kebutaan 16 persen di antaranya disebabkan oleh glukoma tapi setelah 10 tahun survei WHO itu tentu bisa berubah.

Satu hal yang paling jelas, glukoma biasa menyerang mereka yang berusia lanjut tapi Bibin baru berusia 42-an tahun. Kurang lebih tiga tahun lalu, saya pernah memberikan pelatihan menulis untuk sejumlah penderita tunanetra di Ciputat, Tangerang. Salah satu pesertanya adalah Puteri. Dia pelajar SMA luar biasa di Jakarta. Secara fisik tidak ada perbedaan antara Puteri dengan orang kebanyakan. Keduanya matanya juga utuh tapi Puteri yang baru berusia 19 tahun waktu itu, sama sekali sudah tidak bisa melihat.

Ketika saya bertanya, sejak kapan tidak bisa melihat, Puteri menjawab sejak SMA. Puteri bercerita, menurut dokter yang memeriksanya, saraf kedua matanya tidak berfungsi. Dia hanya menjawab, kejadiannya tiba-tiba: malam sebelum buta dia masih menonton televisi tapi ketika bangun tidur, sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi.

Mungkinkah sebelum mengalami kebutaan total, Puteri terserang glukoma? Gadis berjilbab itu, tidak bisa menjawab.

Dari beberapa literatur disebutkan, sebanyak setengah dari penderita glukoma, memang tidak mengetahui bahwa mereka terserang penyakit ini. Penelitian WHO menjelaskan, sekitar 50 persen di negara maju dan 95 persen di negara berkembang, penderita glukoma tidak mengetahui bahwa mereka terserang penyakit ini, dan karena itu mereka tidak melakukan pemeriksaan atau perawatan sejak awal. Penyebab dari ketidaksadaran mereka adalah karena glukoma pada awalnya tidak menyebabkan gejala-gejala, dan kehilangan penglihatan samping [periphery] hampir tidak nyata.

Penyebab dan kesembuhan
Ada beberapa penyebab, seseorang bisa terkena glukoma. Mata yang sering kali tegang, juga menjadi penyebab glukoma tapi yang terutama, karena ada tekanan cairan yang terlalu tinggi di dalam bola mata. Tekanan itu yang lalu membuat sel retina maupun serabut saraf menjadi rusak sehingga menyebabkan ruang penglihatan menjadi semakin sempit dan penderita akhirnya buta.

Penyebab lainnya adalah penggunaan obat tetes mata secara serampangan dan tanpa petunjuk dokter. Di dunia kedokteran, obat tetes termasuk salah satu obat keras, yang sesungguhnya bisa berbahaya bagi penggunanya jika digunakan dalam waktu terus-menerus dan dalam jangka waktu lama.

Glukoma juga bisa disebabkan oleh kebiasaan tidur yang selalu menyalakan lampu terang. Sinar lampu yang terang yang ditangkap orang yang baru bangun tidur akan menyebabkan saraf mata langsung tegang. Bila hal itu terjadi terus-menerus, bola mata akan tertekan dan pada saat itulah, glukoma mulai mengintai penglihatan.

Bisakah glukoma disembuhkan?

Situs totalkesehatananda.com menulis, secara umum kehilangan penglihatan akibat glukoma tidak dapat dikembalikan, tapi glukoma dapat dikontrol. Salah satu caranya melalui perawatan yang bisa membuat tekanan pada bola mata kembali normal. Cara ini dipercaya bisa memperlambat kerusakan saraf lebih lanjut dan kehilangan penglihatan. Perawatan lain dapat dilakukan lewat penggunaan obat-obat tetes mata, laser, atau operasi.

Di Amerika, obat-obat tetes mata umumnya digunakan untuk merawat kebanyakan tipe-tipe dari glukoma. Di Eropa, laser atau operasi menjadi pilihan pertama, sedikitnya lebih sering daripada di Amerika. Satu atau lebih tipe-tipe dari obat-obat tetes mata mungkin harus dipakai sampai beberapa kali dalam sehari untuk menurunkan tekanan pada bola mata. Obat tetes ini dipercaya bisa bekerja baik mengurangi produksi cairan atau dengan mengalirkan cairan yang keluar dari mata. Setiap tipe terapi mempunyai keuntungan-keuntungannya dan potensi komplikasi-komplikasinya.

Pagi ini, Felix bercerita, Sabtu lalu Bibin sebetulnya masih bisa melihat. Itu berdasarkan keterangan istri Bibin kepada Felix. Hari berikutnya, dia mengeluh pusing dan Senin tiga hari yang lalu, Bibin sudah tidak bisa melihat apa pun. Saya bertanya mengapa Bibin tidak dirawat ke rumah sakit? Felix menjawab, keluarga Bibin tidak cukup memiliki dana.

Tulisan ini tidak saya maksudkan untuk menjaring belas kasihan, tapi dua mata Bibin adalah modal utama dia bekerja sebagai wartawan. Sungguh saya tidak bisa membayangkan, Bibin anak sastra Inggris dari Universitas Negeri Jember yang selalu tertawa itu, kemudian akan kehilangan penglihatannya.

Dan sementara menunggu keputusan manajemen Tempo tempat Bibin bekerja sebagai koresponden: apakah akan ikut membiayai Bibin atau tidak misalnya lewat operasi, mengapa kita tidak memulai mengumpulkan koin untuk ongkos mengobati penyakit pendiri AJI Malang itu.

oleh Rusdi Mathari
Ada reklame tentang Papua di Facebook. Tepatnya iklan tentang kemungkinan Papua Barat merdeka. Iklan yang disponsori oleh Protest4 itu memasang bendera Bintang Kejora: bintang berwarna putih dengan latar belakang merah di bagian kiri dan tujuh garis biru dan enam garis putih di sebelah kanan. Di sebelah kanan Bintang Kejora itu tertera tulisan agak provokatif: Do you believe West Papua should be given independence? Make your voice count. Whatever you think, we want to know.

Kalau tidak salah ingat, iklan itu mulai muncul sejak Oktober lalu, dan hingga kemarin sore sudah memiliki 878 pengikut [follower]. Bila diklik, ada syarat yang diminta, antara lain harus mencantumkan email. Setelah itu, akan tampil tulisan Do you believe West Papua has a right to be free? Do you think Indonesia military  have been too brutal? Let us know… Di bawahnya ada pendapat pro-kontra tentang Papua dan kemungkinan wilayah itu merdeka dari Indonesia.

Iklan di Facebook itu tidak secara khusus menyebutkan dukungan untuk Papua merdeka. Tapi Protest4 yang mengiklankan Papua merdeka, dikenal luas sebagai organisasi yang menampung protes atau aksi dari orang-orang yang merasa tertindas, ingin merdeka dan sebagainya. Di situsnya, Protest4 memberikan tempat kepada semua orang di dunia untuk berbagi publikasi [foto dan tulisan] tentang aksi protes.

Tapi haruskah Papua merdeka dan lepas dari RI?

Di acara Jakarta Lawyers Club, Selasa lalu, Saud Usman Nasution terjebak dengan ucapannya sendiri. Menjawab pertanyaan, apakah dana dari PT Freeport Indonesia  yang diterima oleh Polri sah atau tidak, kepala divisi hubungan masyarakat Polri itu, menjelaskan panjang-lebar soal keterbatasan dana Polri, dan kesulitan anggota Polri ketika bertugas di Papua.

Kata Saud, kondisi geografis Papua yang penuh hutan dan gunung menyulitkan personel Polri menangkap anggota OPM atau kelompok pengacau. “Mereka cepat menghilang. Dan maaf kepada teman-teman dari Papua, kami sulit menangkap mereka, karena wajahnya sama semua,” begitulah kira-kira penjelasan jenderal bintang dua itu.

Saud pasti tak bermaksud menyebar rasisme. Tapi penjelasannya tentang “wajah sama” itu niscaya menuai protes. Seorang peserta diskusi asal Papua dengan emosi meminta Saud menarik ucapannya dan meminta maaf. “Hati-hati karena kalau begitu, berarti kami bukan bagian dari Indonesia,” kata dia. Denny Kailimang yang duduk bersebelahan, terlihat mencoba menenangkan orang Papua itu.

Sejak zaman BPUPKI
Sudah dua bulan terakhir isu Papua kembali menjadi pembicaraan ramai. Menyusul aksi protes para buruh tambang Freeport yang merasa diperlakukan tidak adil, sejumlah kekerasan kemudian susul-menyusul seperti tak berhenti. Kemarin, polisi dan tentara menggeledah asrama mahasiswa di Tebet, Jakarta Selatan, dan di Bali. Para mahasiswa memprotes tindakan aparat itu, tapi jenderal Saud mengaku, tidak tahu-menahu kejadian penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Jakarta dan di Bali.

Papua memang tak pernah berhenti menjadi isu nasional maupun internasional. Tapi isu soal Papua, sebetulnya sudah meledak jauh sebelum wilayah itu dinyatakan PBB sebagai bagian dari wilayah kedaulatan RI pada 1969. Israr Iskandar, dosen Universitas Andalas dan peneliti pada CIRUS Jakarta, tujuh tahun lalu pernah menulis di koran Sinar Harapan, ada perbedaan pendapat antara Sukarno dan Mohammad Hatta tentang status Papua.

Sukarno lebih menekankan aspek strategis-politis dan menganggap jika Papua lepas ke negara lain bisa berdampak kepada Indonesia. Lagi pula, Papua juga berada di bawah kolonial Belanda dan daerah itu, terutama Digul pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia.  Sukarno juga mengutip kitab Negarakertagama yang menyebutkan, Papua adalah wilayah Majapahit. Tapi Hatta, cenderung menyerahkan soal Papua kepada rakyat Papua untuk menentukannya: bergabung atau menentukan nasib sendiri sebagai bangsa merdeka.

Di sebuah milis, seorang penulis yang menggunakan nama samaran Papuan Diary pernah juga menulis soal silang-pendapat antara Sukarno dan Hatta mengenai Papua. Perdebatan itu terjadi dalam rapat-rapat persiapan kemerdekaan Indonesia, 10-11 Juli 1945.

Sukarno yang didukung Mohammad Yamin berpendapat Papua adalah bagian integral Indonesia berdasarkan klaim sejarah Majapahit dan Tidore, sehingga karena itu mutlak dimasukkan sebagai bagian dari Indonesia. Adapun Hatta dan Sutan Syahrir lebih menekankan sisi kemanusiaan dengan menggunakan nilai-nilai demokrasi untuk penyelesaian masalah Papua.

Dalam pandangan Hatta,  Papua merupakan sebuah ras negroid, entitas bangsa dengan kebudayaan Melanesia yang dominan dan karena itu tidak seharusnya Indonesia mengabaikan begitu saja fakta sosiologis itu. Sebagai sebuah entitas bangsa, rakyat Papua juga punya hak untuk menentukan masa depannya sendiri sama seperti Indonesia.

Sebulan kemudian, ketika Sukarno dan Hatta melakukan pertemuan dengan pimpinan militer Jepang di Saigon, Vietnam, perdebatan soal Papua antara dua tokoh nasional itu juga tak terhindarkan. Hatta masih memegang teguh prinsipnya mengenai masa depan bangsa Papua begitu juga Sukarno.

Hatta belakangan kalah suara ketika anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI melakukan voting untuk menentukan apa yang disebut sebagai Indonesia. Dari 66 anggota, 39 suara mendukung opsi bahwa yang disebut Indonesia adalah Hindia Belanda, Malaka, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan kepulauan sekitarnya.

“Kami berbeda”
Sekitar 29 tahun kemudian, Papua dinyatakan oleh PBB sebagai bagian dari wilayah kedaulatan RI. Isu Papua sejak itu berganti kulit, menyusul dikeruknya bumi Papua oleh Freeport McMoran [Freeport Indonesia]. Orang-orang Papua, yang menyatakan protes lalu dicap sebagai anggota separatis, sebuah predikat yang sudah dianggap bahaya sejak dalam pikiran.

Bulan lalu, puluhan polisi dan tentara membubarkan paksa, acara yang disebut sebagai Kongres Rakyat Papua. Mereka menangkapi peserta dan pemimpin kongres. Sebagian ditendang dan dipukuli, meski terlihat sudah tidak berdaya. Aparat menyebut, acara itu adalah perbuatan makar dari kelompok separatis yang ingin membentuk  Negara Papua Barat.

Celakanya, Jakarta yang punya tafsir tunggal tentang NKRI, negara kesatuan itu, tak pernah serius mengurus orang-orang Papua. Jutaan ton emas dan tembaga yang dikeruk dari Papua sejak awal 70-an oleh Freeport, tak pernah benar-benar memberikan kesejahteraan pada orang-orang Papua.

Dikutip majalah the Economist edisi 3 Juni 2010, seorang anggota OPM berbicara, bahwa semua bisnis formal di Papua dijalankan oleh orang-orang luar Papua, sementara orang Papua hanya duduk di tepi jalan berdagang pinang dan buah. Orang Papua yang ucapannya ditulis the Economist itu tentu saja berlebihan. Tapi kemiskinan di Papua diukur dari apa pun adalah yang paling buruk dan paling menyedihkan di Indonesia.

Lalu di tengah kemiskinan dan isu kekerasan di Papua yang kembali memanas selama dua bulan terakhir, muncul iklan tentang kemungkinan Papua merdeka di Facebook.

Seperti halnya perbedaan pendapat antara Sukarno dan Hatta, tentu tidak semua orang Indonesia setuju dengan iklan di Facebook itu.

Tapi dengarlah ucapan seorang OPM di tengah hutan rimba Papua itu: “Otonomi khusus yang diberikan kepada kami hanyalah lelucon. Hanya dengan melihat kulit, rambut, bahasa, dan budaya, kami berbeda dari orang-orang Indonesia. Kami tidak memiliki kesamaan dengan mereka.”

Atau haruskah urusan Papua diserahkan kepada Tuhan, seperti kata Menko Polhukam, Djoko Suyanto, dan sementara menunggu keputusan Tuhan itu, kita biarkan orang-orang Papua terus hidup dengan menyedihkan?

oleh Rusdi Mathari
Fakta yang terungkap di sebuah seminar tentang rumah sakit di Jakarta baru-baru ini, sungguh mengejutkan: 70 persen dari orang kaya Indonesia berobat ke luar negeri. Itu sama dengan dua per tiga dari total pasien di seluruh Indonesia. Koran Suara Pembaruan menulis, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang Cina berusia 31-50 tahun.

Tiga tahun lalu, International Medical Journal mencatat, orang Indonesia yang berobat [terutama] ke Singapura dan Malaysia tidak sampai 500 ribu orang. Jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan jutaan pasien yang berobat di rumah-rumah sakit di Indonesia. Tapi dari jumlah yang sedikit itu, sudah triliunan rupiah yang menguap di negara orang.

Mochtar Riady, pendiri jaringan Rumah Sakit Siloam di Indonesia menaksir, ada Rp 12 triliun yang dibelanjakan orang-orang Indonesia untuk berobat ke Australia, Amerika Serikat, Cina, dan Singapura. Itu hitungan yang konservatif karena menurut Bank Dunia tujuh tahun lalu, devisa Indonesia yang keluar akibat pasien-pasien yang berobat ke luar negeri mencapai Rp 70 triliun.

Sekarang,  kata dokter Supriyantoro, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, jumlah devisa yang keluar itu dipastikan mencapai Rp 100 triliun jika jumlah pasien yang berobat ke luar negeri tidak ada kecenderungan menurun. Tentu saja angka taksiran dari Mochtar maupun perkiraan dari Bank Dunia adalah jumlah yang besar.

Banyak alasan, mengapa orang-orang kaya Indonesia berobat ke luar negeri. Antara lain karena menganggap peralatan medis yang dimiliki rumah sakit di dalam negeri tidak lengkap. Dokter yang kurang profesional. Perawat yang selalu bermuka masam. Biaya perawatan yang mahal dan sebagainya. Singkat kata, pelayanan rumah sakit di Indonesia dianggap kurang memadai.

Tapi betul burukkah pelayanan rumah sakit di Indonesia?

Dari segi mutu, pelayanan medis dari beberapa rumah sakit di Jakarta atau Surabaya sebetulnya tidak buruk-buruk amat. Kualitas dokter dan pelayanannya juga tidak kalah profesional. Sebagian bahkan bisa disebut lebih baik dibandingkan dokter-dokter di Singapura atau Malaysia. Yang menjadi masalah adalah soal komunikasi, sikap dan empati kepada pasien.

Di Kuala Lumpur atau Singapura adalah hal yang biasa seorang pasien menelepon ke ponsel dokter untuk membuat janji atau membatalkannya. Di sana dokter bisa menunggu pasien yang sudah berjanji untuk berkonsultasi, meski datang terlambat. Para dokter itu juga menyediakan waktu cukup bagi pasien, untuk menjelaskan hasil pemeriksaan, tindakan medis selanjutnya, hingga rencana pelayanan medis yang dikehendaki oleh si pasien.

Perawat di sana juga diajarkan bersikap manis kepada setiap pasien. Sebelum diterima bekerja di rumah sakit, mereka dilatih tentang segala aspek pelayanan termasuk menampilkan diri secara akrab [bukan genit] kepada pasien. Intinya pasien harus dimanjakan. Perawat yang ketahuan ketus atau abai kepada pasien, langsung dipecat tanpa ampun.

Untuk kepastian soal biaya perawatan, di luar negeri semua menjadi terang sejak hari pertama pasien akan dirawat. Setiap rumah sakit memasang tarif yang jelas sehingga pasien sudah mendapat kepastian soal biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kepastian semacam itu, pihak rumah sakit juga diuntungkan karena bisa mengendalikan mutu dan biaya.

Rumah sakit kemudian menjadi tempat yang menyenangkan, yang mempercepat kesembuhan pasien, dan bukan tempat yang menakutkan atau menyebalkan. Tidak heran, kalau pemerintah Malaysia dan Singapura misalnya, lantas juga berani menawarkan rumah sakit mereka sebagai tujuan wisata [travel medicine]. Mereka melakukan promosi, memberikan keringanan pajak bagi rumah sakit atau untuk peralatan kesehatan yang dibeli, dan sebagainya.

Suatu tawaran yang niscaya masih sangat mustahil dilakukan di Indonesia. Di Jakarta atau Surabaya, jarang atau sangat sedikit sekali, dokter yang bersedia memberikan nomor teleponnya kepada pasien. Pasien hanya bisa berkomunikasi dengan perawat, atau yang lebih celaka berhubungan dengan petugas yang hanya mencatatkan nomor antrean pasien. Tidak ada kata maaf bagi pasien yang datang terlambat karena dokter sudah keluar dari rumah sakit beberapa menit sebelumnya, untuk memeriksa pasien lain di rumah sakit yang juga berbeda. Sementara pasien harus bersabar menunggu kedatangan dokter, yang datang terlambat.

Untuk perincian biaya perawatan, semua bergantung kepada berapa lama pasien dirawat, dan jumlah atau jenis obat yang diberikan. Akibatnya biaya yang harus dikeluarkan pasien atau keluarganya juga sulit diperhitungkan sejak awal. Sering terjadi pula, keluarga pasien bersitegang dengan pihak rumah sakit, karena berselisih soal biaya.

Maka kata Mochtar, perlu ada usaha serius membangun pelayanan rumah sakit di Tanah Air agar tidak ada lagi orang-orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Minimal, jumlah mereka bisa ditekan terus hingga semakin berkurang. Syukur-syukur rumah sakit seperti di Jakarta atau Surabaya kemudian juga berkembang menjadi tujuan wisata: perawat yang bersikap manis, dokter yang kompeten, rumah sakit yang bersih dan menyegarkan.

“Biarlah sang kakek yang sakit bisa disembuhkan oleh rumah sakit dan dokter spesialis nasional kita sendiri dengan dihibur oleh cucunya yang ada di sini,” kata Mochtar.

Kalau tidak ada usaha semacam itu, jangan disalahkan jika orang-orang kaya Indonesia terus pergi ke Singapura atau Malaysia hanya untuk berobat beberapa hari. Dan itu berarti, devisa negara akan terus berpindah membiayai rumah sakit di luar negeri.

oleh Rusdi Mathari
Levi Strauss membuat langkah besar. Produsen jins terkenal dari Amerika Serikat yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Levi’s itu, pekan lalu mengumumkan telah mengembangkan dan memulai cara baru untuk menghemat penggunaan air ketika memproduksi jins. Cara baru itu termasuk penemuan tentang metode irigasi untuk tanaman kapas, dan penggunaan batu untuk membuat efek pewarnaan.

Untuk irigasi, Levi’s mengembangkan teknik menyiram tanaman kapas yang memungkinkan air bisa langsung mencapai akar. Dengan metode ini, air tidak akan tersisa di permukaan tanah seperti yang biasa terjadi pada teknik penyiraman konvensional untuk tanaman. Tapi  tampaknya Levi’s belum benar-benar terbuka tentang temuan barunya ini.

Koran The New York Times yang menulis soal ini hanya mendapatkan pengakuan dari beberapa orang penentu bisnis Levi’s, bahwa perusahaan telah membantu membiayai program nirlaba yang mengajarkan para petani  kapas di India, Pakistan, Brazil dan Afrika Barat dan Tengah untuk mengembangkan irigasi air hujan sejak 2009. Nilainya US$ 600 ribu. Perusahaan juga memperkenalkan jins yang dicuci dengan batu dan tanpa air yang diproduksi pabrik mereka di Brazil dan India.

Penemuan baru dari para manajer Levi’s itu tentu saja bukan datang tiba-tiba. Riset dari penemuan mereka dilakukan sejak lebih dari tiga yang lalu. Setelah banjir besar menerjang Pakistan dan musim paceklik melanda Cina yang segera menghancurkan pertanian kapas dan menaikkan harganya pada tahun lalu, mereka semakin yakin untuk mengembangkan metode baru menghemat penggunaan air dalam produksi jins.

Levi’s memang sangat tergantung kepada kapas dan air. Untuk setiap jins yang dibuat, paling sedikit dibutuhkan sekitar 2 pon kapas atau hampir mencapai 1 kilogram dan 919 galon air. Air sebanyak itu termasuk digunakan untuk mengairi tanaman kapas, membantu proses menjahit jins dan mencucinya selama puluhan kali.

Itulah inovasi. Inovasi bisnis tepatnya. Suatu terobosan yang membuat perjalanan bisnis yang semula tampak membosankan dan berlangsung biasa-biasa saja dengan pemasukan yang tidak naik dan tidak turun, menjadi luar biasa dan kemudian bergairah.

Levi’s belum tahu apakah temuan barunya soal teknik irigasi dan pewarnaan menggunakan batu itu akan mendongkrak omzet penjualan jins mereka. Kepala Pemasaran Levi’s [yang baru] Rebecca Van Dyck hanya mengatakan, dengan harga yang sama, jins yang diproduksi menggunakan teknik baru itu, terjual lebih cepat dari jenis jins Levi’s biasa. Tapi McDonald’s yang berada di Prancis, sudah membuktikan, inovasi membawa serta semangat, dan tentu saja penambahan pemasukan untuk kas perusahaan.

Kejadiannya sembilan tahun lalu, ketika salah satu gerai McDonald’s di Paris secara radikal mengubah tampilan yang menjadi ciri khas McDonald’s di seluruh dunia: simbol “M” berwarna kuning dengan latar belakang merah itu. Sebagai gantinya, warna lambang itu diganti dengan warna sawo dengan latar belakang warna putih pucat. Beberapa gerai McDonald’s lainnya di kota itu, bahkan mencopot sama sekali tanda “M.”

Lalu kursi, meja, dan berbagai perlengkapan lain yang sudah menjadi ciri McDonald’s juga diganti dengan lantai kayu, dinding dengan batu bata yang terlihat dan kursi berlengan. Dipasang pula beberapa pesawat televisi, dan sementara burger standar tetap disajikan, MsDonald’s di Paris juga menjual kopi espresso dan roti brioche.

Hasilnya, omzet McDonald’s di Prancis ikut berubah. Dari semula hanya merangkak 3 persen per tahun, sejak “perubahan” kemudian meningkat menjadi 20 persen. Kata Dennis Hennequen, Presiden McDonald’s Prancis saat itu, tanpa variasi pelanggan akan bosan.

Di  buku 100 Kiat, Bondan Winarno menyebut, bisnis memang menuntut inovasi. Tak harus selalu berupa penemuan baru seperti yang baru ditemukan Levi’s, tapi juga bisa berupa aplikasi baru dari hal-hal yang semula sudah dianggap kuno, seperti yang sudah dilakukan oleh McDonald’s di Prancis. Tapi tak semua orang mampu berinovasi.

Di banyak perusahaan, hanya sedikit manajer yang mampu membuat terobosan bisnis. Dan dari manajer yang sedikit itu, tidak banyak yang berani membuat usulan kepada bos mereka untuk sesuatu yang baru, yang di masa depan bisa membantu menyelamatkan perusahaan yang mulai membosankan dan tidak bergairah. Sebagian besar dari mereka hanya memilih untuk menyelamatkan penghasilan mereka, ketimbang berusaha untuk menjadi bagian yang bisa mengubah wajah perusahaan.

Maka dengan temuan barunya soal irigasi pada tanaman kapas dan teknik pewarnaan jins menggunakan batu, para manajer Levi’s telah mencoba, apa yang disebut sebagai “sambil menyelam minum air:” menyelamatkan bisnis sekaligus lingkungan. Lihatlah kemudian hasil riset internal Levi’s yang menjaring suara para konsumen fanatiknya untuk menanggapi temuan baru perusahaan itu. Kata para konsumen itu: mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu yang bisa mengubah dunia.

Dan para manajer Levi’s dengan inovasinya, niscaya akan kembali menjadi pelopor yang mengubah dunia, setelah jins pertama dibuat di San Francisco hampir 130 tahun yang lalu.

oleh Rusdi Mathari
Keajaiban dunia ada di mana-mana. Dan penduduk dunia terkejut ketika menemukan Kim Ung Yong dari Korea Selatan, 40 tahun yang silam. Saat itu Kim belum genap berusia empat tahun, tapi dia sudah bisa membaca dalam bahasa Korea, Jepang, Jerman dan Inggris. Untuk menguasai bahasa lainnya, Kim hanya butuh waktu sebulan mempelajarinya sebelum dia benar-benar bisa menguasainya. Dia juga memecahkan soal kalkulus menjelang usianya yang kelima.

Itu setahun setelah dia diberi kesempatan berkuliah oleh Universitas Hanyang di Seoul. Tiga tahun menempuh kuliah dan lulus, Kim lantas diundang ke Amerika oleh NASA, dan mulai bekerja di lembaga antariksa itu. Usianya baru menginjak delapan tahun.

Kim pun terkenal. Guinness Book of World Records menyebut Kim sebagai salah satu anak ajaib di dunia. IQ-nya mencapai 210 atau setingkat di bawah IQ tertinggi yang pernah dimiliki manusia. Majalah Time edisi pertengahan Desember 1977 menuliskan kisah Kim bersama kisah tentang anak-anak genius lainnya. Tapi di mana kini Kim?

Doktor di bidang teknik sipil dari Universitas Colorado itu, kini tinggal di Korea. Dia menjadi warga biasa. Rumahnya juga sederhana. Pekerjaannya dosen di Universitas Chungbuk. Tapi media-media di Korea mengecam Kim sebagai orang genius yang gagal.

“Media meremehkan fakta, dan orang-orang itu mengharapkan aku menjadi pejabat tinggi di pemerintahan atau perusahaan besar. Tapi aku tidak berpikir, hanya karena aku memilih tidak seperti yang diharapkan, kemudian berhak menyebut kehidupan seseorang telah gagal,” kata Kim, kepada Korea Herald, tahun lalu.

Manusia-manusia ajaib dan luar biasa seperti Kim, sering kali memang memilih jalan yang pedang. Itu istilah untuk orang-orang yang menyingkir dari kebisingan ketenaran, dan memilih jalan hidupnya sendiri. Itu juga jalan yang pernah ditempuh oleh Zhou En Lai [sebagian orang menuliskan Chou En Lai], misalnya.

Orang-orang baru tahu, eks perdana menteri Cina itu adalah penulis puisi mahir, justru setelah dia tidak menjabat sebagai orang penting di Beijing. Padahal puisi-puisinya, ditulis sewaktu dia berlayar meninggalkan Jepang menuju Cina dalam usia belasan tahun, dan dia niscaya punya kesempatan untuk memublikasikannya saat berkuasa. Tapi Zhou memilih menutup rapat semua karya puisinya hingga dia pensiun dan mendirikan Yayasan Zhou En Lai.

Puisinya baru dicari banyak orang setelah Nancy T. Lin menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan judul In Quest and Dick Wilson. Dibahas banyak cendekiawan, dan dijadikan bahan disertasi oleh beberapa kandidat doktor. Empat puisi Zhou belakangan diketahui pula, dijadikan monumen perdamaian di Taman Kameyamakoen di Arashiyama, Kyoto, kota perdamaian Cina dan Jepang.

Zhou tentu saja terkenal. Dia popular sebagai pemimpin Cina dan bukan sebagai penulis puisi. Kebijakannya sebagai pemimpin Cina yang terkenal adalah pada saat dia membenahi apa yang disebut sebagai kerusakan akibat “Revolusi Kebudayaan” antara 1966-1976. Dunia juga mengenalnya sebagai orang penting dari Beijing yang mendorong modernisasi Cina dan memperbaiki hubungan dengan Washington.

Juga Kim terkenal hanya sebagai manusia genius dari Korea dan bukan sebagai orang yang oleh media Korea diharuskan menjadi orang penting di negaranya. Pria yang kini berusia 49 tahun itu, bahkan sudah menulis 90 makalah atau jurnal tentang ilmu hidrolika. Sebagian besar pemikirannya itu menjadi rujukan dunia ketekniksipilan, dan itu tak banyak diketahui orang termasuk para insinyur teknik sipil.

Bila saja Zhou mau, tentulah dia akan mendapatkan keuntungan seandainya menerbitkan puisinya pada saat dia menjadi perdana menteri Cina. Paling tidak, namanya akan semakin terkenal sebagai pemimpin komunis yang humanis. Kehidupan Kim kemungkinan besar juga akan semakin sentosa, andaikan dia bersedia bertahan bekerja di badan antariksa Amerika.

Zhou dan Kim akan tetapi tetap lebih memilih lorong yang sepi. Jalan pedang itu. Mereka menepiskan semua kenyamanan termasuk popularitas itu, kendati pun lingkungan mereka sering menuntut lebih banyak. Menjadi manusia luar biasa, bagi mereka berarti pilihan untuk mengabdi tanpa harus menempelkan pamflet di setiap dinding kota. Dan untuk apa pula pamflet itu jika hanya akan lantak oleh hujan atau menjadi tempat orang meludah?

Lalu di negara ini, Presiden SBY terlihat produktif menulis dan menggubah lagu. Sudah empat album dikeluarkannya, sejak dia berkuasa tujuh tahun yang lalu. Tak ada yang keliru dengan itu semua. Sebagai presiden yang super sibuk, SBY juga berhak mengungkapkan perasaannya menjadi lagu-lagu, dan itu luar biasa kata Iwan Fals.

Hanya saja, ketika SBY menggelar pentas untuk album lagu keempatnya pekan lalu, justru pada saat orang-orang Papua [yang sebagian sudah tewas ditembus peluru] menunggu keputusan pentingnya untuk memperbaiki keadaan Papua menjadi lebih baik dan nasib orang-orang Papua lebih bermartabat—  orang-orang tentu juga pantas berseru: keajaiban dunia memang ada di mana-mana.

Dan kata Iwan Fals yang penyanyi itu, “Saya dengar album SBY, sudah bukan [tercatat] sebagai Tujuh Keajaiban Dunia, melainkan Delapan Keajaiban Dunia.”