Darmin dan OJK itu


Tak banyak yang mengingat, ide pembentukan OJK yang keras ditolak BI, disusun dan dimatangkan oleh Darmin Nasution, yang kini menjabat gubernur BI.

oleh Rusdi Mathari
Hujan yang mulai turun sejak Oktober, tampaknya tidak akan menyejukkan bagi Darmin Nasution. Di akhir bulan itulah, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang pernah disusun dan diusulkan oleh Darmin lebih delapan tahun yang lalu, disetujui dan disahkan oleh DPR. Masalahnya kini, Darmin adalah gubernur BI, lembaga yang sejauh ini keras menolak OJK. Tapi apa yang bisa dilakukan Darmin?

Dari sejarahnya, pembahasan dan pembentukan OJK adalah proses yang maha panjang, melelahkan dan penuh dengan tarik-menarik kepentingan. Menyertai proses pembahasannya, beberapa anggota DPR dan pejabat BI termasuk Burhanuddin Abdullah [gubernur BI 2003-2008], harus berurusan dengan hukum dan dipenjara karena tuduhan berkongkalikong terlibat kasus suap-menyuap.

Ide membentuk OJK kali pertama muncul pada 1999, setahun setelah krisis keuangan menggulung jantung perekonomian negara ini: sejumlah bank ambruk dan pemerintah melalui BI harus memberikan bantuan likuiditas hingga ratusan triliun rupiah, yang sebagian besar tak kembali itu. Becermin kepada kejadian tersebut, muncul usulan agar dibentuk OJK. Tujuannya agar fungsi pengawasan industri keuangan tidak lagi menjadi kewenangan BI melainkan dilakukan oleh pengawas kolektif termasuk unsur dari BI sebagai pejabat ex-officio.

Saat itu, pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mengusulkan agar Undang-Undang No. 23/1999 diamendemen. Alasannya, undang-undang itu telah menempatkan BI seperti negara dalam negara. Setidaknya seperti itulah pendapat Rizal Ramli yang waktu itu menjabat menko perekonomian.

Belakangan, Gus Dur dituding hendak melengserkan Syahril Sabirin, gubernur BI waktu itu. Lalu Syahril disangkutpautkan dengan kasus cessie Bank Bali [sekarang Bank Permata]. Dia divonis tiga tahun penjara pada 13 Maret 2002 tapi setahun sebelumnya, Gus Dur sudah lebih dulu jatuh dan digantikan wakilnya, Megawati.

Hingga Syahril digantikan oleh Burhanuddin di masa Megawati, BI terus menolak pembentukan OJK. Alasannya sama: mahal dan belum diperlukan karena kualitas pengawasan BI sudah jauh lebih baik.

Benar, di zaman Burhanuddin, Undang-Undang BI tahun 1999 kemudian diamendemen menjadi Undang-Undang No. 3/2004, tapi tidak dengan Pasal 34 yang mencantumkan pembentukan OJK. Pasal itu hanya berganti isi tentang tugas pengawasan bank yang akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor keuangan dan akan dibentuk paling lambat 31 Desember 2010.

Darmin yang waktu itu menjabat dirjen Lembaga Keuangan Depkeu dan menjadi ketua Tim Perumus Rancang Undang-Undang OJK, tak berdaya untuk menolak penundaan itu. Dia kalah. Tepatnya dikalahkan. Tapi Burhanuddin kemudian bernasib sama seperti Syahril: dipenjara.

Surat Anwar Nasution
Dia dipersalahkan karena dituduh ikut bertanggung jawab untuk kasus penyuapan kepada anggota DPR, yang totalnya mencapai Rp 31,5 miliar. Kasus ini, kali pertama muncul pada paruh terakhir 2007, setelah Anwar Nasution “bernyanyi” soal adanya aliran dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang berada di bawah naungan BI kepada sejumlah anggota DPR.

Anwar yang masa itu sudah keluar dari BI dan menjabat sebagai ketua BPK, menyebut dana Rp 31,5 miliar itu dicairkan oleh Rusli Simanjuntak [eks kepala Biro Gubernur BI]  dan diserahkan kepada anggota Komisi IX [Keuangan dan Perbankan] DPR, Anthony Zeidra Abidin. Tujuannya kata Anwar, untuk memuluskan pembahasan amendemen Undang-Undang BI dan penyelesaian kasus BLBI.

Ironisnya, nama Anwar pun disebut-disebut terlibat dalam kasus ini. Dia dituding pernah berkirim surat ke Anthony agar DPR menghilangkan ketentuan tentang pembentukan OJK dalam amendemen Undang-Undang BI No.23/1999. Dalam surat bertanggal 23 September 2003 itu, Anwar berpendapat, revisi Undang-Undang BI tidak perlu membahas tentang OJK agar pengaturan soal perbankan tetap ditangani oleh BI.

“Menurut hemat saya, dilihat dari segi efisiensi dan efektivitas, sebaiknya fungsi pengurusan bank tetap berada di BI,” begitulah antara lain bunyi surat yang diteken oleh Anwar, dan terungkap di persidangan Anthony, tiga tahun lalu. Maqdir Ismail, pengacara Antony menyebut, surat Anwar itu membuktikan bahwa Anwar tahu banyak soal seluk-beluk proses amendemen Undang-Undang BI tahun 1999.

Anwar menepis tuduhan itu. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal aliran dana BI kepada sejumlah anggota DPR. Sebagian orang lantas menuding Anwar sedang mengincar posisi gubernur BI, yang akan ditinggalkan oleh Burhanuddin. Sebuah tuduhan yang sekali lagi, juga berkali-kali ditepis oleh Anwar.

Singkat kata, sejak ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 3/2004 itulah, pembahasan OJK nyaris tidak pernah terdengar hingga Darmin dipilih oleh DPR menjadi gubernur BI akhir tahun lalu. Dan seperti pendahulunya di BI, dia pun harus berhadapan dengan Kementerian Keuangan [Depkeu], lembaga yang sejak awal paling depan mengusulkan pembentukan OJK, dan sekarang dikendalikan Agus Martowardojo.

Nama terakhir pernah menjadi kandidat gubernur BI pada 2008 untuk menggantikan posisi Burhanuddin, tapi tidak mendapat dukungan DPR. Ketika itu, Agus adalah direktur utama Bank Mandiri dan ketua Ikatan Bankir Indonesia, dan tentu saja berkepentingan dengan BI sebagai pengatur dan pengawas perbankan. Tahun lalu, Agus mendukung Darmin menjadi gubernur BI. Dia menilai Darmin sebagai orang yang tepat sebagai gubernur BI.

Kini Undang-Undang OJK sudah disahkan, dan BI tidak akan lagi berfungsi sebagai pengawas perbankan. Untuk sementara, perdebatan soal penting atau tidak pentingnya keberadaan OJK juga akan berhenti meski belum tentu akan benar-benar berakhir.

Lalu di masa jeda itu, tinggallah Darmin, orang nomor satu di BI yang dulu menyusun dan mengusulkan pembentukan OJK, yang mungkin akan terus kegerahan, justru ketika musim hujan baru tiba.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s