Di Balik Layar LSI

Di belakang LSI berdiri sejumlah pengusaha dan pejabat negara. Antara lain Kepala BPN, Joyo Winoto. Dia adalah promotor SBY ketika mengambil program doktor di IPB. Pernah pula menjadi konseptor ekonomi dan  dewan pengarah juru kampanye nasional tim kampanye SBY-Kalla pada Pemilu Presiden 2004. Siapa lainnya?

oleh Rusdi Mathari
HASIL survei Lembaga Survei Indonesia, LSI,  terus menuai protes. Setelah kubu dari pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mencak-mencak, giliran kubu Megawati-Prabowo Subianto menyindir hasil survei LSI itu. Kata kandidat wakil presiden Prabowo, survei LSI mestinya menyebutkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono didukung  99 persen responden.

Sindiran Prabowo yang disampaikan pada Jumat pekan lalu itu merupakan reaksi terbaru dari lawan-lawan politik Yudhoyono. Sehari sebelumnya Yuddy Chisnandi,  Jubir Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto menyebut hasil survei LSI sebagai kejahatan intelektual dan pembohongan kepada publik.

Kamis 4 Juni 2009, LSI memang mengungkapkan temuan terbaru mereka perihal tingkat dukungan publik kepada masing-masing kandidat presiden dan wakilnya menjelang Pemilu Presiden 2009. Survei yang dilakukan lima hari sejak 25 Mei lalu itu, katanya dilakukan di 33 provinsi dan melibatkan 2.999 responden pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Terungkap dari survei itu, sebagian besar responden (70 persen) mendukung pasangan SBY-Boediono, 18 persen mendukung pasangan Megawati-Prabowo dan 7 persen untuk JK-Wiranto.  Survei itu kata LSI dibiayai oleh Fox Indonesia. Nama terakhir adalah perusahaan konsultan politik dan PR yang didirikan oleh Mallarangeng Bersaudara. Pada masa pemilu kali ini perusahaan ini dikenal luas sebagai konsultan politik pasangan SBY-Boediono. Tak dijelaskan berapa dana yang dikucurkan oleh Fox kepada LSI.

Hanya saja Saiful Mujani, Direktur Eksekutif LSI pernah memberikan bocoran soal biaya yang mesti dikeluarkan untuk melakukan survei. Kata dia, ongkosnya tergantung berapa banyak jumlah responden yang dikehendaki. Semakin banyak, semakin mahal. Ancar-ancarnya, untuk  1.500 responden ongkosnya mencapai Rp 500 jutaan.

Dengan patokan Saiful tadi, berarti dibutuhkan ongkos sekitar Rp 350 ribuan untuk setiap responden.  Jika respondennya mencapai 3.000 orang, maka ongkos itu tinggal dikalikan dua. Dengan kata lain untuk survei terbaru mereka yang diongkosi oleh Fox itu, mestinya ada biaya sekitar Rp 1 miliar.

Baik Saiful, Fox, maupun LSI akan tetapi belum memberikan penjelasan kenapa, jumlah responden dari survei yang dibayar oleh pasangan SBY-Boediono melalui Fox hanya berjumlah 2.999 orang dan tidak bulat 3.000. Lalu yang kemudian terdengar, jumlah yang tidak bulat 3.000 itu memang merupakan pesanan, karena angka 9 konon pula merupakan angka favorit untuk tidak menyebut sebagai angka keberuntungan Yudhoyono.

Satu Tim
Di luar hasil survei LSI dengan segala kontroversinya, hal lain yang menarik  adalah orang-orang yang berada di belakangnya. Di situsnya, LSI menyebutkan organisasi itu berdiri sejak Agustus 2003.

Tak ada tanggal, tak pula nama-nama pendiri melainkan hanya nama Yayasan Pengembangan Demokrasi Indonesia. Jika dimasukkan ke mesin pencari Google, sama sekali tak akan muncul nama yayasan itu, kecuali hanya di layar LSI.

Ada sejumlah nama yang tercantum di yayasan tersebut. Nama-nama itu adalah Djunaedi Hadisumarto (ketua dewan pembina), Joyo Winoto (sekretaris dewan pembina), Theodore Permadi Rachmat atau T.P. Rachmat dan Oentoro Surya (masing-masing anggota dewan pembina). Dari rekam jejaknya, semua nama itu, termasuk bukan orang sembarangan. Setidaknya mereka cukup dikenal di dunia bisnis.

Djunaedi, Rachmat dan Oentoro pernah bersama menjadi anggota Tim Kerja dalam Rangka Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Jepang. Tim itu dibentuk oleh Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002. Ketuanya Laksamana Sukardi yang waktu itu menjabat Menteri Negara BUMN.

Tim itu bertanggung jawab langsung kepada presiden dan bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi. Sri Mulyani, Sri Adiningsih, dan Mochtar Buchori adalah tiga nama lain yang juga menjadi anggota tim.

Siapa sebetulnya orang-orang yang berdiri di belakang LSI itu?

Djunaedi Hadisumarto
Djunaedi adalah bekas Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan di masa Rusmin Nuryadin menjabat Menteri Perhubungan di Kabinet Pembangunan IV, 1982-1987. Lahir di Semarang, 15 Jui 1938, Djunaedi lulus dari Fakultas Ekonomi UI pada 1963.

Gelar doktor dia dapatkan dari Universitas California dengan disertasi berjudul “The Indonesian Civil Service and its Reform Movement.” Sempat menjadi dekan di almamaternya, Djunaedi juga pernah menjabat sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Antara lain Djakarta Llyod, Bahtera Adiguna, dan Pelni.

Joyo Winoto
Menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 22 Juli 2005, Joyo adalah salah seorang dosen sponsor Yudhoyono ketika  mengambil program doktor di Institut Pertanian Bogor. Joyo dilantik menjadi Kepala BPN menggantikan Lutfi Ibrahim Nasution.

Di IPB, dia mengajar di Jurusan/Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Keahliannya adalah di bidang ekonomi sumber daya alam, kebijakan pembangunan wilayah dan perencanaan pengembangan wilayah.

Kedekatan Joyo dengan Yudhoyono mulai terlihat sejak Pemilu Presiden 2004 ketika dia dipercaya sebagai konseptor ekonomi selama masa kampanye. Pada masa itu, Joyo juga ditunjuk sebagai dewan pengarah juru kampanye nasional tim kampanye nasional pasangan SBY-Kalla.

Tahun lalu namanya dikaitkan dengan dugaan suap oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Muhammadiyah Jakarta. Joyo antara lain dituduh menerima suap  dari Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa Mobil Toyota Cignus. Mahasiswa juga menuduh Joyo menyalahgunakan jabatan karena membeli mobil dinas Toyota Camry 2007 yang harganya jauh dari anggaran tersedia.

Joyo pernah pula dikaitkan dengan kisruh sengketa tanah Ke­du­bes Arab Saudi yang melibatkan PT Bogasari Flour Mills dan aliran dana Rp 37 miliar.

T.P. Rachmat
Di zaman reformasi nama Rachmat kembali dikenal ketika dia menggantikan Rini S. Suwandi sebagai Presiden Direktur PT Astra International Tbk. pada 2000.  Di Astra, Rachmat memang bukan orang baru dan dikenal dekat pemilik lama Astra dengan William Soeryadjaja. Terpilihnya dia sebagai orang nomor satu di Astra ketika itu sempat memicu pro-kontra, karena Rachmat dianggap akan mewakili kepentingan William.

Dua tahun kemudian Rachmat pensiun dari Astra dan memilih mendirikan 18 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan (batu bara), agro industri, manufaktur dan dealership motor. Kepada majalah Swa, Rachmat menyebut omzet perusahaannya “hanya” Rp 30 triliun per tahun.

Perusahaa-perusahaan Rachmat itu sebagian kini dikendalikan oleh tiga anaknya.  Si sulung, Christian Aryano Rachmat, diserahi urusan batu bara. Arif Patrick Rachmat, anak kedua,  diberi tugas mengendalikan usaha perkebunan di  PT Triputra Agro Persada. Lalu suami si bungsu Ayu Patricia Rachmat, juga ikut mengendalikan Triputra, yang berkanto di Menara Karya di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

Triputra merupakan perusahaan yang berdiri dengan mengakuisisi dua perusahaan dari Grup Jambi Waras; PT Kirana Sekernan dan PT Brahma Binabakti. Kirana merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dan luas lahan perkebunan 6.214 hektare dengan kapasitas pabrik pengolahan kelapa sawit sebesar 30 ton per jam. Ada pun Brahma perusahaan perkebunan karet dengan luas lahan tertanam sebesar 3.000 hektare.

Paruh pertama 2007, Triputra menggandeng Union Sampoerna milik keluarga Soetjahjono Winarko. dan membentuk induk usaha baru bernama PT Union Sampoerna Triputra Persada. Sejak saat itu, mereka banyak melakukan ekspansi termasuk melakukan akuisisi terhadap 4 perusahaan perkebunan di bawah bendera PT Kulim.

Di tahun itu pula, Union Sampoerna mendapatkan kucuran kredit US$ 147,79 juta dari Bank Mandiri. Kredit itu antara lain digunakan proyek take over dan pengembangan kebun kelapa sawit seluas 46 ribu hektare di atas areal seluas 63 ribu hektare berikut  industri pengolahannya.

Pengucuran kredit yang berlangsung 9 Agustus 2007 itu juga dihadiri Agus Martowardojo, Direktur Utama Bank Mandiri. Tahun lalu Agus disodorkan oleh Yudhoyono sebagai kandidat Gubernur Bank Indonesia tapi ditolak oleh DPR.

Selain anak-anak dan menantunya, Rachmat juga menempatkan ponakan-ponakannya di PT Daya Adira. Perusahaan ini, kata Rachmat, merupakan warisan peninggalan orang tuanya. Untuk perusahaan batu bara, dia menggandeng PT Adaro.

Oentoro Surya
Oentoro dikenal sebagai pengusaha di bidang perkapalan dan bisnis kelautan. Tahun lalu dia mendapat kucuran kredit dari Bank Mandiri dan Bank Niaga untuk pembangun galangan kapal di wilayah Kabil, Batam seharga US$ 350 juta atau sekitar Rp 3,5 triliun.

Tabloid Kontan menyebutkan pembangunan galangan kapal itu akan dimulai tahun depan dan diharapkan selesai seluruhnya pada tahun 2013 mendatang. Bila sudah terbangun seluruhnya, menurut Oentoro galangan kapal itu akan menjadi galangan terbesar di Asia Tenggara.

Oentoro pernah tercatat sebagai Ketua Persatuan Pelayaran Nasional Indonesia atau Insa. Namun dalam rapat pleno DPP Insa 9 November 2006, Oentoro mendapat mosi tidak percaya dan diberhentikan menjadi ketua Insa. Oleh peserta rapat pleno, Oentoro dinilai selain kurang aktif memimpin Insa dan dianggap lebih mementingkan perusahaannya, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.

Sebagai gantinya, peserta rapat pleno mengangkat Soenarto sebagai Ketua Insa hingga 2008. Sebuah keputusan yang kemudian dianulir oleh Oentoro. Melalui SK bernomor 001/ KPTS/01-2007, Oentoro memecat Soenarto sebagai anggota Insa. Ikut pula dipecat Carmelita Hartoto, H Soehariyo, L Soedjatmiko, Moch Syawal, dan Jaka Aryadipa Singgi.

Lalu ke mana, orang-orang di balik LSI itu menyandarkan kepentingan politiknya pada pemilu kali ini? Semuanya masih samar-samar, kecuali yang mungkin agak terang adalah Joyo yang berdasarkan catatannya, pernah menjadi tim sukses pemenangan Yuhdoyono pada Pemilu Presiden 2004.

Tulisan ini juga bisa dibaca di Politikana.com dan Kompasiana.com

About these ads