Etika Dendam

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa pencopotan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik tidak dilatarbelakangi oleh dendam, yang masih tersimpan antara Rizal dan pemerintahan SBY-JK.

oleh Rusdi Mathari

PEMBERHENTIAN Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk. hanyalah satu mozaik dari sekian kepingan dendam lama antara Rizal dengan pemerintahan SBY-JK. Rizal diberhentikan sebagai komisaris karena menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rizal dianggap tidak etis dalam melontarkan kritikan terbuka kepada pemerintah. Menurut Kalla, dalam setiap perusahaan dan negara mana pun seorang komisaris atau member of board harus etis kepada pemilik perusahaan sementara PT Semen Gresik mayoritas sahamnya dikantongi oleh pemerintah.

Dari pernyataan Kalla, maka terkuak sudah pencopotan Rizal memang beraroma politis. Dan lazimnya permainan di dunia politik, sudah tidak bisa dibedakan lagi mana tindakan yang sebenarnya etis dilakukan dan mana yang tidak, termasuk bahkan alasan tidak etis terhadap Rizal seperti yang dikatakan Kalla. Politik sering sudah mengabaikan, tata krama, logika umum, dan moral kecuali kepentingan itu sendiri.

Dalam hal drama pencopotan Rizal sebagai komisaris pada Jumat lalu, hal itu juga bukanlah akhir dari kebijakan pemerintah yang rupanya memang mulai tidak betah menerima kritik. Beberapa jam setelah Rizal dicopot, wakil Rizal di Komite Bangkit Indonesia, Ferry Yulintono juga ditangkap oleh polisi Indonesia di Kuala Lumpur menyusul pernyataan Kepala BIN Syamsir Siregar yang menganggap Ferry sebagai dalang aksi kerusuhan mahasiswa. Pencopotan itu juga memberikan isyarat, bahwa dendam antara Rizal dan pemerintah SBY-JK sebetulnya masih terus berlangsung.

Ideologi atau Kepentingan?

Rizal dengan pemerintahan SBY-JK sebetulnya memiliki hubungan yang menarik. Dengan JK, Rizal pernah “terlibat” dalam kasus dana Bulog yang kemudian berujung pada pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Ketika itu Rizal yang menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik mengaku telah meminta Wakil Kepala Bulog Sapuan untuk mengembalikan dana Yayasan Karyawan Bulog Rp 35 miliar yang telah dicairkannya.

Raibnya dana Yayasan Karyawan Bulog itu berawal dari permintaan yang mengatasnamakan Presiden Abdurrahman Wahid agar Bulog menyediakan dana sebesar Rp 35 milyar. Waktu itu menurut Rizal, Kalla (ketika masih menjabat Kabulog) menanyakan langsung kepada Gus Dur, yang kemudian dijawab oleh Gus Dur untuk tidak dicairkan karena tidak ada hubungannya dengan dia. Namun saat Kalla ke luar negeri dana itu ternyata dicairkan oleh Sapuan tanpa melakukan rapat dengan Yayasan Karyawan Bulog yang memiliki dana tersebut.

Hubungan Rizal dan pemerintahan SBY-JK semakin menarik, pada saat penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu. Waktu itu, Kalla sebetulnya menyodorkan nama Rizal sebagai kandidat Menteri Keuangan tapi nama Rizal kemudian dicoret oleh SBY. Rizal disisihkan Jusuf Anwar Nasution, Direktur Eksekutif Asian Development Bank mewakili Indonesia. Terlemparnya Rizal karena dianggap kurang klop dengan sejumlah nama lain yang juga diplot di pos-pos ekonomi. Sri Mulyani yang diplot menjadi Kepala Bappenas dan Mari Pangestu yang akan menduduki posisi Menteri Perdagangan, waktu disebut-sebut akan menolak masuk kabinet jika Rizal didaulat menjadi Menteri Keuangan.

Ideologi ekonomi dari dua menteri perempuan itu memang berbeda dengan Rizal. Pribadi Sri Mulyani yang mula-mula dijagokan untuk menjadi menteri keuangan dilihat oleh beberapa kalangan sebagai “orang IMF.” Mari Pangestu walaupun tidak pernah vokal pro-IMF tapi dia dikenal sebagai “ekonom liberal.” Bandingkan dengan Rizal yang dianggap “kurang bersahabat dengan IMF” meskipun SBY waktu itu menjagokannya.

Rizal lantas diusulkan menduduki jabatan Menko Perekonomian, akan tetapi jabatan itu sudah dijanjikan Kalla kepada Aburizal Bakrie. Kata akhirnya, Rizal yang dikalahkan. Kalla konon kemudian mengambil jalan tengah: Rizal ditawarkan untuk duduk sebagai Menteri Perindustrian. Namun, Rizal merasa tawaran itu hanya sebagai “hiburan” setelah masuknya nama Jusuf Anwar Nasution sebagai Menteri Keuangan, jabatan yang sebelumya ditawarkan kepada Rizal. Ketika Kalla menawarkan posisi itu, Rizal dikabarkan menutup pembicaraan. Menurut Rizal waktu itu, dirinya menolak ditawari sebagai menteri perindustrian karena merasa pos itu bukan kompetensi andalannya. Dirinya merasa hanya dicarikan jabatan.

Tidak Cerdas

Pengangkatan Rizal sebagai Komisaris Utama di Semen Gresik, karena itu bisa dibaca sebagai penebusan dosa SBY-JK atas Rizal. Siapa tahu pula, Rizal akan sedikit melunak melontarkan kritikan terhadap keduanya. Harapan itu, sayangnya melenceng dan jauh panggang dari api. Rizal bukan mengurangi kritikannya, namun seolah semakin keras memaki kebijakan pemerintah. Rizal bahkan sempat menantang SBY untuk berdebat yang tentu saja diabaikan oleh SBY.

Pernyataan SBY tentang ekonomi yang sudah on the track dinilai Rizal menjadi konfirmasi bahwa pemerintahan SBY-JK selama ini menganut garis neolioberalisme dan hanya akan membuat mayoritas rakyat dan bangsa Indonesia ke depan semakin terpuruk. Rizal karena itu menganggap, SBY dan tentu juga JK tidak pantas dipilih lagi pada 2009.

Kritikan Rizal semakin mengeras ketika pemerintah menaikkan harga BBM pada akhir Mei. Sebulan sebelum keputusan kenaikan harga BBM itu, Rizal menilai visi pemerintahan SBY-JK tak lebih dari visi mahasiswa kos-kosan: kalau tidak punya uang, utang. Kebijakan menaikkan harga BBM bukan saja dinilai sebagai tindakan kalap oleh Rizal melainkan juga dianggap sebagai kebijakan yang no brainer, tidak cerdas.

Maka sulit untuk tidak mengatakan bahwa pencopotan Rizal sebagai komisaris Semen Gresik tidak dilatarbelakangi oleh dendam. Rizal hanyalah korban penguasa yang merasa terusik oleh sikap kritis dan perbedaan pendapat terhadap pengelolaan ekonomi nasional. Penguasa yang menurut sebuah survei mulai kehilangan popularitasnya di mata rakyat. Penguasa yang mulai tidak mampu meneriakkan, bersatu kita bisa.