Moral Porno Pemerintah

Pemerintah bertekad memberangus situs porno karena dianggap merusak moral bangsa. Bagaimana dengan perbaikan ekonomi, penegakan HAM dan urusan rakyat yang lebih mendasar?

Oleh Rusdi Mathari

MULAI minggu depan (April), pemerintah dipastikan akan menutup akses ke situs-situs porno internet. Bukan hanya situs-situs porno yang menampilkan gambar melainkan juga situs-situs porno dalam bentuk tulisan. Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan keperluan itu, Selasa (25 Maret) kemarin sudah disahkan oleh DPR-RI dan hanya menunggu penetapan menjadi Undang-Undang. Caranya akan dilakukan dalam tiga tingkat. Pertama, masyarakat diharapkan kesadarannya untuk tidak mengakses situs-situs porno. Kedua pemerintah akan menjalin kerja sama dengan instansi (departemen) dan sekolah untuk mengunduh (download) software dengan program blokir situs porno pada website Depkominfo. Ketiga pemerintah akan bekerja sama dengan penyedia ISP alias penyedia layanan internet.

Banyak alasan pemerintah sehingga merasa perlu melakukan tindakan pemblokiran terhadap situs porno. Antara lain dijelaskan oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, bahwa langkah itu diambil oleh pemerintah untuk mencegah situs-situs porno tersebut dibuka oleh siswa-siswi dan pelajar. “Ada yang punya alasan pornografi itu bagus untuk disebarluaskan? Ada yang punya alasan kekerasan itu bagus untuk membangun moral bangsa ini? Common sense universal values, itu yang kita sepakati bersama. Dari situlah kita bertindak,” kata Menteri Kominfo M. Nuh (Lihat “Menkominfo: Syaratkan Usia 18 Tahun, Pasti Porno!” kompas.com, 25 Maret 2008).

Mengutip pendapat Roy Suryo, jumlah situs porno buatan asli orang Indonesia saat ini mencapai 1 juta situs dari sekitar 24,5 juta situs. Sebagian besar dari situs-situs porno itu menggunakan hosting dari luar Indonesia. Dengan jumlah sebanyak itu, Roy menyebut, rencana pemblokiran situs-situs porno itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. “Apakah bisa mengetahui Internet Protocol (IP) dari seseorang? Kalau IP bisa diketahui, maka bisa dilacak,” kata Roy.

Pemblokiran situs-situs porno akan tetapi bukan hanya menyangkut kemampuan atau ketidakmampuan pemerintah untuk melakukannya. Kalau mau, pemerintah niscaya dengan mudah bisa mengetahui IP pengguna internet. Hal yang lebih penting dari rencana itu adalah sikap pemerintah yang selalu serius mengurus moral rakyatnya tapi selalu “senin-kemis” mengurus persoalan riil yang dihadapi oleh rakyat sehari-hari, seperti kenaikan harga bahan pokok dan sebagainya.

Di Pekalongan, Jawa Tengah, ibu muda nekat membenamkan kedua anaknya yang masih balita, Sabila Putri Khaera (3) dan Fadli Muhammad Nizan (4 bulan) ke dalam bak kamar mandi. Dalam keterangannya, Rabu kemarin, ibu berusia 25 tahun itu mengatakan selama empat tahun menikah dirinya tidak mendapat nafkah ekonomi yang layak. Diduga stress seorang ibu yang lain di Bekasi, Jawa Barat juga membunuh kedua anaknya masing-masing Aldi Rasyid (4 bulan) dan Mutiara Yusuf (2 tahun) juga dengan cara membenamkan kedua anaknya di bak mandi. Di Kota Malang, Jawa Timur, seorang ibu akhirnya bunuh diri setelah membunuh keempat anak kandungnya sendiri. Meskipun keluarga membantah, polisi menyimpulkan pembunuhan massal di Malang ini terjadi karena beban hidup dan tekanan ekonomi yang mengimpit. Kasus-kasus semacam itu, belakangan semakin sering terjadi di negara ini (Lihat “Yang Miskin yang Bunuh Diri.”)

Pada Juni 2007 relawan dari Koalisi Perempuan Pro Demokrasi menemukan empat anak dari korban lumpur PT Lapindo Brantas, di Sidoarjo yang menjadi pelacur di lokalisasi Dolly Surabaya, dan Tretes di Pasuruan. Mereka berasal dari Desa Kedungbendo, Jatirejo, dan Siring dan masih berusia belasan tahun. Menurut pengakuan keempat perempuan itu, mereka sedang kesulitan ekonomi dan terpaksa menerima ajakan seseorang untuk menjadi pelacur di Tretes dan Dolly. Ketika hendak dikeluarkan, mucikari di Dolly meminta uang tebusan Rp 10 juta.

Semua kenyataan itu bertolak belakang dengan apa yang dinikmati segelintir orang, di Jakarta, dan di kantor pemerintah di daerah. Gaji pokok tetap Presiden RI setiap bulan adalah Rp 57 jutaan di luar dana taktis Rp 2 miliar per bulan dan Rp 1 miliar untuk dana taktis Wakil Presiden RI. Di Senayan, para wakil rakyat mendapat bayaran Rp 37 juta setiap bulan, di luar uang-uang lain, termasuk uang suap. Para jenderal polisi menurut Mahfud MD, memiliki belasan rekening liar dengan angka saldo mencapai miliaran hingga yang tertinggi Rp 1,2 triliun. Berapakah gaji seorang Jenderal Polisi?

Andai saja, dengan gaji besar dan lungsuran dana dari sana-sini itu pemerintah juga serius memperbaiki taraf hidup rakyat, mungkin rakyat masih akan memaklumi. Maka lihatlah, kini hampir semua barang semakin tak terjangkau harganya. Tarif listrik sudah lama dinaikkan, begitu juga tarif telepon. Telur, beras, minyak, sayuran, tempe, dan tahu, kemudian menjadi barang mewah bagi rakyat. Punya rumah dan pakaian layak hanya ada dalam mimpi.

Bahwa perekonomian nasional telah tumbuh sekitar 6 persen, tertinggi sejak era krisis yang membelit mulai 1997 adalah benar tapi pertumbuhan tidak terjadi di sisi investasi dan produksi. Sejak lama negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh meningkatnya konsumsi. Akibatnya pengangguran dan jumlah orang miskin yang telah mencapai 43 juta orang kian banyak dijumpai di perempatan jalan dan di kampung-kampung. Tahun lalu angka pengangguran diperkirakan telah mencapai 10,4 persen dari total angkatan kerja.

Di Jakarta dalam kurun waktu dua bulan tahun ini, sedikitnya 35 orang tewas dan 283 orang luka berat dalam kecelakaan akibat jalan rusak. Kepolisian melaporkan 359 kejadian kecelakaan akibat jalan rusak itu kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi tidak juga ditanggapi secara serius. Data Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya, total kecelakaan lalu lintas Januari-Februari 2008 adalah 1.021 kejadian, dan 30 persen (359 kejadian) di antaranya akibat jalan rusak. Seorang pejabat mengatakan, mereka yang kecelakaan itu adalah pemabuk yang berkendaraan.

Di antara kasus korupsi yang terus semakin merajalela dan pengungkapannya yang penuh rekayasa, pelanggaran HAM yang tak pernah serius diusut para pelakunya yang kebanyakan adalah para preman, tentara dan polisi, dan kondisi ekonomi rakyat yang morat-marit– pemerintah kemudian bertekad memberangus situs porno karena dianggap merusak moral bangsa. Rakyat dininabobokkan dengan pesan-pesan penegakan moral, seolah pemerintah adalah pihak yang paling bermoral sehingga karena itu berhak menjaga dan mengarahkan moral rakyat.

Lalu apa sesungguhnya moral itu?