Kebesaran Soeharto dan Permintaan Maafnya

Kalau bukan karena Pak Soeharto, Indonesia tak akan menjadi seperti sekarang ini atau tidak akan memiliki infrasturktur seperti yang ada sekarang. Ia sudah meninggalkan warisan peninggalan yang sangat luar biasa bagi Indonesia dan bagi rakyatnya.

Judul Buku: Soeharto, The Life anda Legacy of Indonesia Second President

Penulis: Retnowati Abdlgani-Knapp

Penerjemah: Zamira Lubis

Editor: Atmadji Sumarkidjo

Penerbit: Kata Hasta Pustaka

Cetakan: 2007

Halaman: xxii + 464

Oleh Rusdi Mathari

JANGANLAH kita menjadi generasi yang akan disalahkan oleh generasi mendatang karena salah memperlakukan pemimpin kita. Kata-kata itu adalah ucapan Jenderal Soeharto ketika berbicara di depan sidang MPRS pada 22 Juni 1966. Ketika itu dalam sebuah sidang istimewa, MPRS meminta Presiden Soekarno untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Jenderal Soeharto lalu mengingatkan MPRS untuk tidak membuat keputusan drastis. Dia merasa dalam arena politik saat itu, bentrokan fisik akan mudah terjadi apabila angkatan bersenjata dilibatkan. Skenario seperti itu akan membahayakan kehidupan nasional dan hanya akan menguntungkan para bekas anggota partai komunis, yang semangatnya masih tetap hidup walaupun PKI secara resmi telah dilarang.

Lebih dari empat puluh satu tahun kemudian, Soeharto justru ketika terbaring tak berdaya lalu dipersalahkan oleh sebagian orang: diminta bertanggungjawab atas sejumlah pelanggaran HAM, korupsi dan sejumlah kelalaian lain dalam masa pemerintahannya. Sebagian meminta dia diadili, sebagian yang lain menuntut dia meminta maaf atas sejumlah kesalahan dan tindakannya semasa menjadi Presiden RI.

Adil atau tak adil, obyektif atau subyektif, semua tuntutan terhadap Soeharto tampaknya melupakan satu hal. Ketika mengundurkan diri pada 21 Mei1998, sebagai Presiden RI yang dipaksa turun oleh sebagian kekuatan mahasiswa dan rakyat, Soeharto sebenarnya sudah secara terbuka telah meminta permohonan maaf kepada rakyat Indonesia. Di luar konsep pidato pengunduran dirinya yang dibuat oleh Yusril Ihza Mahendra dan almarhum Saadilah Mursyid, Soeharto menambahkan dengan tulisan tangannya pada bagian akhir naskah itu, sebuah permohonan maaf, “…Saya meminta maaf atas kesalahan dan kekurangannya..”

Seperti halnya Soekarno, Soeharto adalah legenda bangsa ini yang tak habis dikunyah, baik karena jasa-jasanya maupun sejumlah kesalahannya. Dialah Presiden RI yang secara dramatis mengubah tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia hingga ke taraf yang disegani di dunia, dari titik ekonomi yang mungkin paling mustahil dibayangkan pakar ekonomi manapun: inflasi 600 persen, harga beras naik 900 persen dan anggaran negara mengalami defisit 300 persen. Mungkin karena itu Soeharto kemudian banyak diakui sebagai pemimpin bangsa yang luar biasa, justru oleh banyak petinggi asing.

Di dalam bukunya The Downing Street Years Margareth Thatcher mantan PM Inggris bahkan secara terbuka menuliskan kesan dan memuji Soeharto sebagai seorang pemimpin pekerja keras dan efektif, yang menyatukan Indonesia dengan tingkat perekonomian yang tumbuh pesat dan kondisi keuangan yang cukup baik. “Walaupun terjadi pelanggaran HAM di situ terutama di Timor Timur, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berjalan lancar dalam ukuran kriteria umum. …Saya terkesan…sesuatu yang sangat jarang ditemukan pada pemimpin negara yang kaya raya akan minyak seperti Indonesia.”

Faktanya Soeharto memang telah sanggup meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsanya. Di masa pemerintahannya, Indonesia adalah negara yang berhasil melakukan swasembada beras dan tak pernah kekurangan bahan pangan yang murah seperti yang kemudian dialami pada saat ini. Pendidikan, kesehatan, dan perumahan menjadi sesuatu yang sangat umum yang bisa dinikmati masyarakat secara mudah, melalui program wajib belajar, Puskesmas, Perumnas dan sebagainya.Dia juga yang membawa Indonesia menjadi bangsa yang disegani secara politik, ekonomi, dan pertahanan di tingkat regional hingga internasional. Sebagian besar negara Barat bahkan memujinya sebagai orang yang berjasa dan sanggup bekerja, meski kemudian negara-negara Barat itu jugalah yang ikut berperan memerosokkan Soeharto ke tubir kejatuhan.

Namun jasa-jasa Soeharto lalu dianggap tak ada oleh sebagian orang, terutama mereka yang secara langsung merasakan bagaimana tindakan represif Orde Baru memperlakukan orang. Penumpasan PKI yang dinilai menelan korban ratusan ribu orang bahkan ada yang menyebut jutaan orang, perampasan hak orang untuk bersuara dan berpendapat, penghilangan paksa orang-orang yang bersuara kritis, pendekatan militer yang keras, maraknya korupsi dan sebagainya adalah sejumlah dosa yang dinilai harus dipertanggungjawabkan oleh Jenderal Soeharto, secara pribadi. Sebagian orang itu bahkan menganggap, tindakan represif yang dilakukan oleh Soeharto adalah sesuatu hal yang tak bisa dimaafkan begitu saja.

Persoalannya tuntutan itu sebagian bisa dikatakan sangat tidak adil terutama jika hanya Soeharto yang dipersalahkan. Tak perlu misalnya membandingkan antara jasa-jasa Soeharto dengan sejumlah kesalahan dan kealpaannya. Suka atau tidak suka, dinilai sandiwara atau fakta, Soeharto adalah Presiden RI yang dipilih melalui mekanisme demokratis menurut ukuran yang berlaku saat itu. Ada ribuan orang di parlemen yang memilih dan menyetujui semua tindakan Seoahrto sejak 1971, ratusan ribu konglomerat yang memujanya, ribuan pejabat yang mengamininya— tapi kemudian orang-orang itu sama sekali tak dilibatkan untuk perbuatan yang katakanlah dilakukan Soeharto. Para konglomerat itu, yang kebesaran ekonominya dibesarkan dengan sejumlah kemudahan dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan Soeharto, bahkan ikut mendorong Soeharto untuk jatuh dan kemudian setelah itu ikut menyalahkannya seolah mereka membesarkan perusahaan mereka tanpa praktek kotor.

Tuduhan terhadap Soeharto selama 10 tahun terakhir bahkan seolah tak menemui ujung bahkan ketika dia sedang sekarat di rumah sakit. Disebutkan dialah satu-satunya mantan Presiden RI yang mendapat perlakuan istimewa dengan misalnya dibayari ongkos perawatan kesehatannya, meskipun faktanya –dan sudah diakui oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa— Keluarga Soeharto tak pernah mengajukan atau meminta ongkos kepada negara dan semua ongkos perawatannya dibiayai oleh keluarga. Apakah kebencian terhadap seseorang seperti halnya kepada Soeharto harus menggantikan sebuah kejujuran?

Buku ini adalah salah satu buku yang ditulis secara profesional yang pernah ditulis oleh orang Indonesia, baik dari segi bahasa, struktur penulisan, dan cara-cara penggalian sumber dan fakta (observasi). Banyak hal yang diungkap dalam buku ini yang selama ini menjadi misteri dan karena itu selalu dijadikan senjata untuk menuduh dan menghakimi Soeharto, sebagai Presiden RI dan seorang militer. Salah satunya adalah tuduhan korupsi ketika dia menjabat sebagai Kepala Staf Divisi Kodam Diponegoro, yang kemudian dinyatakan sama sekali tak terbukti.

Tuduhan lain adalah soal pengetahuannya tentang pemberontakan G30S, berdasarkan pengakuan Kolonel Latief bahwa dia sudah bertanya pada Mayor Jenderal Soeharto tentang keberadaan Dewan Jenderal. Kolonel Latif berkata, bahwa pertanyaan yang sama diajukan oleh Bagyo, seorang prajutir yang sama-sama mereka kenal. Kolonel Latief menyatakan bahwa Mayjen Soeharto berjanji akan mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan Dewan Jenderal tersebut.

Profesor Wertheim, seorang cendekiawan Belanda dari Universitas Leiden di Belanda, juga mempertanyakan hubungan hubungan antara Jenderal Soeharto dengan Kolonel Latief sebelum 1965. Dia misalnya bertanya, mengapa Jenderal Soeharto tidak ditangkap seperti enam petinggi TNI Angkatan Darat lainnya? Mengapa markas besar Kostrad tidak disentuh sementara gedung-gedung lain di sekitarnya diambil alih di bawah komando Letna Kolonel Untung? Pertanyaan Wertheim banyak, tapi pada intinya dia meragukan semua fakta tentang pemberontakan G30S meskipun sayangnya, Wertheim hanya mampu mengevaluasi, menganilisis dan berteori, dan sama sekali tidak mendasarkan pada bukti dan fakta.

Kini Soeharto terbaring tak berdaya di rumah sakit. Di televisi, wajahnya tampaknya lelah seolah menanggung dosa dan kesalahan yang terperihkan. Dia sekarat, setelah 10 tahun dihujat dan dimaki sebagai biang keladi kejahatan kemanusiaan di negara ini, kendati sejumlah orang besar dari negara lain terus berdatangan menjenguk dan mengakuinya sebagai pemimpin besar. Di sisi lain, para konglomerat yang sekarang hidup mewah karena fasilitas yang pernah diberikan oleh Soeharto tak seujungpun menampakkan rasa prihatin mereka.

Ketika didesak oleh mahasiswa dan elemen massa yang menentang dan menuntut Presiden Soekarno untuk mundur, Jenderal Soeharto berkata kepada para mahasiswa itu, “Dalam kasus Bung Karno, ini bukanlah perkara setuju atau tidak. Kita harus berpegang pada keadilan.” Soeharto tak ingin Soekarno sebagai Proklamator, pahlawan, dan Presiden RI diperlakukan tidak bijaksana, meskipun kemudian orang banyak berdebat bagaimana Soeharto memperlakukan Soekarno di akhir masa hayatnya.

Ketika menulis resensi ini, saya sadar akan dianggap sebagai bagian dari orang-orang yang pro Soeharto. Namun saya hanya sekedar menuliskan apa yang telah saya baca dan saya rasakan. Soeharto saat ini terlalu tak berdaya untuk hanya dimaki dan dipersalahkan. Richard Webb, mantan diplomat Inggris yang pernah bertugas di Indonesia pada 1998-2001, mengatakan, “…Kalau bukan karena Pak Soeharto, Indonesia tak akan menjadi seperti sekarang ini atau tidak akan memiliki infrasturktur seperti yang ada sekarang…Ia sudah meninggalkan warisan peninggalan yang sangat luar biasa bagi Indonesia dan bagi rakyatnya…”