Setengah dari Nihil Kekayaan Suharto


Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan keluarga Suharto bersedia untuk menyumbangkan separuh dari harta mereka kepada rakyat. Pernyataan itu dikeluarkan ketika SBY menjabat Menkopolkam di zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi bahkan setelah tujuh tahun, hal itu tak pernah terjadi.

oleh Rusdi Mathari

MAHKAMAH Agung telah memenangkan gugatan Suharto atas Time awal September tahun ini. Majalah itu dipersalahkan untuk pencemaran nama baik Suharto sebagai bekas Presiden RI dan pensiunan Jenderal Besar. Salah satu argumen yang digunakan oleh majelis hakim adalah Time dinilai tak pernah bisa membuktikan adanya transfer dana sebesar US$ 9 miliar dari sebuah bank di Swiss ke bank di Austria, seperti yang pernah ditulis dalam laporan utama majalah itu berjudul Suharto Inc. pada edisi 24 Mei 1999. Selain diharuskan meminta maaf di media nasional dan internasional, Time juga didenda Rp 1 triliun. Majelis agung juga menganggapTime memiliki itikad buruk dengan laporan utama tersebut.

Time bukan satu-satunya media yang memberitakan bahwa Suharto melakukan korupsi. Setahun kurang lebih sebelum laporan Time hal semacam itu sudah terlebih dulu dipublikasikan oleh Wirtshaftsblatt majalah terbitan Jerman pada 31 Juli 1998 dan Barron’s, majalah keuangan terkemuka di Amerika Serikat pada 27 Juli 1998. Namun tulisan Time soal adanya aliran dana dari bank di Swiss ke bank di Austria sebesar US$ 9 miliar memang lemah secara jurnalistik. Tentang transfer itu Time hanya menulis “caught the attention” atau “mendapat perhatian” dari otorits keuangan Amerika Serikat, tapi tidak pernah bisa membuktikan transfer tersebut. Padahal jika benar itu terjadi, mustahil otoritas keuangan dunia tidak mengetahui adanya pergerakan uang sebesar yang ditulis oleh Time.

Tak lalu majalah Time sepenuhnya bersalah. John McBeth, redakur senior The Straits Times Singapura dalam kolom berjudul Indonesia’s Supreme Court Rulling in Suharto v Time (What lies beneath) yang dimuat Kamis 22 November 2007 menilai, secara keseluruhan Time volume 123 No. 20 halaman 16 hingga 19 itu menuliskan hasil investigasi para wartawannya yang dilakukan selama empat bulan. Investigasi dilakukan di 11 negara hingga kemudian didapat kesimpulan bahwa anak-anak Suharto memiliki sebanyak 564 perusahaan di Indonesia dan ratusan properti dan usaha di luar negeri.

Tapi yang kemudian digunakan sebagai dasar gugatan oleh para pengacara Suharto hanya soal aliran dana US$ 9 miliar yang dilakukan Suharto dan keluarga satu minggu setelah Suharti mengundurkan diri. Kelemahan laporan Time tersebut lalu dianggap sebagai itikad buruk untuk mencemarkan nama baik Suharto sebagai mantan RI dan pensiunan Jenderal Besar. Majelis hakim agung yang memutuskan perkara itu setuju dengan argumen para pengacara Suharto.

McBeath karena itu mempertanyakan dasar keputusan MA memenangkan gugatan Suharto terhadap Time. Jika Time memang dianggap punya niat buruk dengan tulisannya, mestinya ada bukti dasar yang digunakan oleh majelis hakim agung di MA menyangkut niat buruk itu.

Kasus yang mirip dengan kasus Time melawan Suharto pernah terjadi pada 1993 di Medan. Seorang pengusaha menggugat sebuah harian lokal di Medan karena dianggap mencemarkan nama baik si pengusaha dan berniat buruk. Mahkamah Agung memenangkan gugatan si pengusaha, karena dia memang bisa membuktikan adanya unsur niat buruk dari koran atau wartawan koran di Medan itu yang menulis sepak terjang pengusahan tersebut.

Dalam kasus Suharto melawan Time unsur niat buruk dari majalah Time yang dimaksud oleh para pengacara Suharto tidak pernah dibuktikan, tidak juga oleh majelis hakim agung MA. Apalagi sebelum menurunkan laporan itu, Time sudah berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada Suharto dan keluarganya melalui draft pertanyaan untuk memenuhi kode etik jurnalistik, namun tidak memperoleh jawaban. Tak bisa disalahkan jika ada yang menilai keputusan MA yang memenangkan gugatan Suharto melawan Time hanya berasal dari ruang masa yang vakum.

Lalu bagaimana dengan laporan PBB yang menempatkan Suharto sebagai orang paling korup di dunia pada tahun ini? Atau laporan dari Tranparansi Internasional yang menyebutkan Suharto mengantongi aset negara antara US$ 15 miliar hingga US$ 35 miliar? Adakah laporan-laporan itu memiliki unsur niat jahat atau itikad buruk?

Ketika menjabat Menkopolkam pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, SBY pernah ditugaskan untuk berunding dengan keluarga Suharto. Dalam satu pernyataan yang dikutip media pada Juni 2000, SBY mengatakan, keluarga Suharto bersedia untuk menyumbangkan separuh dari harta mereka kepada rakyat Indonesia. Publik tidak tahu persis apa yang menjadi pembicaraan antara Tutut yang mewakili keluarga Suharto dan SBY saat itu, menyangkut kekayaan Suharto. Tapi “menyumbangkan separuh dari harta mereka kepada rakyat Indonesia” tak pernah terjadi hingga tujuh tahun setelah pembicaraan itu selesai dilakukan.

Jika MA memutuskan bahwa kekayaan yang tidak sah seperti yang ditulis oleh Time tidak ada alias nihil, lantas apa yang sebenarnya dibicarakan oleh SBY dengan keluarga Suharto pada waktu itu?

About these ads

2 pemikiran pada “Setengah dari Nihil Kekayaan Suharto

  1. Indonesia negara dg rakyat yg lemah.maksud bangsa asing mungkin agar rakyat negara ini menegakkan keadilan.tapi suharto sukses menciptakan budaya nurut lantaran ketakutan pd mental rakyatnya,dan yg terjadi budaya apa kata yg diatas saja.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s